Mitra Rakyat

Dalam apel gelar pasukan tersebut, Kapolri menyalami pasukan dan mengecek peralatan petugas yang bakal turun ke lapangan untuk pengamanan mudik 2025.

Ia menyampaikan apel gelar pasukan hari ini dilakukan untuk menyambut arus mudik 2025. Apel gelar pasukan hari ini untuk 8 Polda prioritas dan 1.976 personel yang mengikuti apel gelar pasukan sore ini di Surabaya.

"Untuk kegiatan yang kita laksanakan hari ini merupakan kegiatan operasi terpusat di mana kita bagi menjadi dua kegiatan yang dimulai hari ini untuk 8 Polda prioritas, sementara 26 Maret akan dilaksanakan apel gelar di 28 Polda," ujar Kapolri, Kamis (20/3/2025).

Apel gelar pasukan digelar setelah sebelumnya Kapolri melakukan peninjauan di sejumlah titik jelang arus mudik. Operasi ketupat di 8 Polda akan berlangsung 17 hari.

"Hari ini kita gelar apel gelar pasukan di Jawa Timur, untuk kegiatan pelaksanaan operasi ketupat ini sendiri berlangsung antara 14 sampai 17 hari, untuk prioritas 17 hari," tutur Kapolri.

Turut hadir dalam apel gelar pasukan Operasi ketupat 2025 yakni Menko PMK Pratikno, Mendagri Tito Karnavian, Wamenhub Suntana, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan yang mewakili Menko Polkam, Dirjen Sarana Kemenhub Amirullah, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Kepala BNPT Komjen Eddy Hartono, Kakanwil kemenag Jatim Akhmad Sruji Bahtiar, Irjen Kemendag Putu Jayan Danu Putra, hingga Kepala BMKG Dwikorita Karnawati.

Sementara pejabat Mabes Polri yang hadir di antaranya Kabaintelkam Polri Komjen Syahardiantono, Astamaops Kapolri Komjen Imam Sugianto, Kadivpropam Polri Irjen Abdul Karim, Kadivhumas Polri Irjen Sandi Nugroho, Kakorlantas Polri Irjen Agus Suryonugroho, hingga Kapusdokkes Polri Irjen Asep Hendradiana.**

Dalam kegiatan tersebut, tim Dokkes Polda Jateng, Polres Brebes, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes memberikan pemeriksaan kesehatan gratis bagi sekitar 1.000 karyawan. Layanan yang diberikan mencakup pemeriksaan mata, gigi, tekanan darah, serta kadar gula darah. 

Sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan para pekerja menjelang Lebaran, Kapolri juga secara simbolis menyerahkan paket bekal kesehatan.

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menyampaikan apresiasinya terhadap perkembangan industri di PT Tah Sung Hung yang terus menunjukkan pertumbuhan positif.

"Perusahaan ini merupakan industri padat karya di bidang pembuatan sepatu dan menunjukkan progres yang sangat baik dan menimbulkan optimisme untuk investasi di Indonesia," ujar Kapolri.

Ada sekitar 8.000 karyawan baru yang direkrut sejak 2020, dan masih akan dilakukan pengembangan pembangunan yaitu 7 gedung dan juga 1 center develop sehingga total akan dapat merekrut 50.000 karyawan, jelas Kapolri Listyo Sigit.**

Kakorlantas mulanya membeberkan terkait larangan kendaraan sumbu tiga melintas di dalam tol. Dia menyebut kendaraan besar itu dilarang melintas mulai 24 Maret 2025.

"Kendaraan sumbu tiga mulai dilarang tanggal 24 hingga tanggal 8, tetapi ini tidak absolut, untuk angkutan sembako dan lain sebagainya masih bisa jalan, termasuk barang-barang yang diangkut dengan sumbu 2 itu masih bisa. Artinya tidak absolut, ada alternatif pengangkutan logistik barang masih bisa. Kecuali di TransJawa, sumbu 2 itu dilarang, khusus membawa batu dan pasir, ini di SKB sudah ditetapkan," jelas Kakorlantas, Kamis (20/3/2025).

Termasuk berkaitan dengan ganjil genap, juga diinformasikan mulai tanggal 23 sudah dimulai. Maka itu dengan 3 kebijakan ini, termasuk relaksasi hari libur arus baliknya juga menjadi rangkaian daripada arus balik tersebut juga terurai," lanjut Kakorlantas.

Contraflow dan One Way

Kemudian, Kakorlantas menjelaskan terkait rekayasa lalu lintas contraflow. Ia menyebut penerapan contraflow akan bergantung pada peningkatan rasio kendaraan.

"Persoalan jalan tol itu adalah dari Km 01 itu sudah 3 lajur, setelah 3 lajur, nanti akan ketemu lagi 2 lajur, 4, 3, 2, akhirnya terjadi bottleneck, sehingga apabila pada saat nanti arus mudik cukup tinggi, bangkitan arus mudik cukup tinggi, ini nantinya harus kita lakukan contraflow. Ini Bapak Kapolri, ketika kapan kita lakukan contraflow, ini tidak prediksi, pihak kepolisian korlantas tidak bisa memprediksi," jelas Kakorlantas.

"Ini ada rumusnya, ketika di Km 50, ini ada radar di sana dari Jasamarga, sudah terlintas kendaraan 5.500 itu harus dilakukan contraflow arah mudik 1 lajur, karena jika tidak dilakukan contraflow, visi rasio daripada panjang jalan tol, lebar dan jumlah kendaraan itu tidak mampu. Setelah contraflow satu lajur, bangkitan arus naik lagi jadi 6.400, ini sudah harus dilakukan contraflow lajur 2. Termasuk kami lakukan contraflow di rest area, ini akan padat. 2 rest area kami lakukan contraflow, ini situasi masih lancar," lanjut Kakorlantas.

Ia mengungkap, ketika rasio kendaraan setiap jam sudah mencapai 6.200 kendaraan, one way nasional akan diterapkan. One way akan diterapkan kembali dari Km 70 hingga Km 414.

"Kapan harus dilakukan? Ketika Tol Cikatama itu jumlahnya 6.200 per jam. Apabila tidak dilakukan one way, tentu kapasitas tol tidak akan mampu dengan bangkitan arus yang cukup deras," imbuh Kakorlantas.

Meski demikian, Kakorlantas mengungkap one way arus mudik dan arus balik kali ini akan dimodifikasi. Modifikasi, lanjut dia, berkaitan dengan pembukaan beberapa ruas tol, termasuk di Cisandau dan Ciperna.

"Tahun ini, hasil koordinasi stakeholder khususnya Jasamarga dan tata kelola jalan tol, kami akan buka Tol Cisondong, jadi yang arah Semarang nanti akan kita lepas, tahun lalu belum. Teknis sudah kami latihkan. Kemungkinan nanti sudah tidak ada lagi dobrak. Dobrak itu hanya dilakukan saat emergency, tetapi kemarin karena sisi kanan A dan B tidak imbang, sehingga dia akan pindah ke jalur B, sehingga terjadi dobrak. Nah ini dengan kita alirkan di Cisandau dan Ciperna, itu akan isi jalur A dan B. Nanti A dan B kalau dilihat dari udara akan imbang," jelas Kakorlantas.

Ia mengatakan hitungan hingga rekayasa lalin contraflow hingga one way yang sama juga akan berlaku pada arus balik.

"Untuk arus balik, arus balik juga demikian, kita tidak bisa tentukan dan prediksi, ketika nanti di Km 67, itu sudah 5.500, sama, teorinya sama, akan kita lakukan contraflow arus balik sampai Km 47. Dari Km 70-47. Termasuk apakah lajur 1 atau lajur 2, tergantung, apabila di Km 67 terhitung jumlahnya 6.400, itu harus kita contraflow lajur 2. Ini ada hitung hitungannya sehingga tak bisa diprediksi. Ketika visi rasio kendaraan yang melintasi tol ke Jakarta itu sudah sampai 6.400-7.400, jika 7.500 itu nanti akan one way lajur 3, one way sama, tahun ini juga dari Km 414 Kalikangkung sampai Km 70," jelas Kakorlantas.

"Dan nanti yang tahun lalu tidak dilakukan adalah kita akan keluarkan di Tegal, akan kita masukkan Pejagan, sampai Ciperna Timur, sehingga arus menuju Jakarta akan imbang antara jalur A dan jalur B apabila kita lakukan one way," sambung Kakorlantas.

Tol Fungsional

Kemudian, Kakorlantas juga membeberkan strategi tol fungsional. Ia menyebut strategi ini belum diterapkan pada mudik tahun-tahun sebelumnya.

Ia menjelaskan tol fungsional akan berada di persimpangan Tol Cipularang dan Tol TransJawa. Kakorlantas menyebut tol fungsional ini nantinya akan menuju daerah Deltamas sehingga bisa mencegah adanya penumpukan di pertemuan Tol Cipularang dan Tol TransJawa.

"Tahun lalu belum dilakukan kaitannya dengan tol fungsional Japek 3. Japek 3 dulu dari Bandung itu crossing di Km 66, sekarang dari Bandung di Sadang itu sudah ada tol fungsional yang menuju Deltamas. Jadi crossing dari TransJawa yang ketemu di 66 sama dari Bandung, tahun ini tidak ketemu, langsung dipotong di Japek 3 sampai Deltamas nanti ada arteri sepanjang 3 km, ini cukup representatif," ungkap Kakorlantas.

Tol fungsional lainnya, lanjut dia, juga akan diterapkan di Solo dan Jogja. Dia menyebut tol fungsional ini untuk menghindari penumpukan di Jogja.

"Termasuk tol fungsional di Solo dan Jogja. Solo-Jogja itu ada pintu tol yang exit di Klaten, terus sampai Prambanan, sampai di Taman Martali, ini jadi persoalan di ujung, apabila weekend saja sudah penuh, ini kalu di ujungnya tidak dikelola, ini nantinya di tol exit yang masuk Jogja akan padat, sehingga di Jogja akan dilakukan rekayasa atau mungkin pada saat dikeluarkan exit Tol Prambanan bisa di delay system, bisa dimasukkan ke arah Sleman, sehingga masuk ke Jogja bisa kita kurangi sehingga tidak terjadi kepadatan," tutur Kakorlantas.**

MR.com, Sijunjung| Menyoroti kondisi jalan nasional dibawah pengelolaan Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sumbar, oleh Satker PJN Wilayah II, melalui PPK 2.2. Diduga pemeliharaan rutin jalan nasional yang dilaksanakan tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas. 

Sementara terhadap ruas jalan tersebut dilakukan perbaikan setiap tahun dengan menggunakan uang negara oleh pemerintah. Diantara kondisi ruas jalan nasional yang terindikasi tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas, ada pada ruas jalan Sijunjung-Dharmasraya dan saat ini tengah menjadi perhatian masyarakat Sumatera Barat.

Beberapa waktu lalu, Menteri PU Dody Hanggono menyatakan Kementerian PU memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol dalam kondisi optimal jelang arus mudik dan arus balik lebaran.

Pernyataan Menteri PU tersebut disinyalir tidak selaras dengan kondisi jalan nasional Sijunjung-Dharmasraya dari tahun ke tahun yang diduga tidak memiliki mutu dan tidak berkualitas.

"Lubang-lubang besar dan dalam dikhawatirkan kerap menjadi penyebab kecelakaan tunggal," ujar Anggi, pemuda asal Tanjung Gadang, Kabupaten Sijujung pada Selasa(18/5/2025) di Sijunjung.

Disepanjang ruas jalan nasional ini, Anggi mengatakan, akan sangat banyak kita temui lubang-lubang berbahaya yang siap mengancam jiwa pengendara setiap saat, khususnya bagi pengendara roda dua.

Seraya menunjuk kearah badan jalan berlubang yang ada didepan rumah nya. Dia menceritakan lubang besar itu sudah pernah memakan korban.

Lubang itu sudah pernah mengakibatkan kecelakaan tunggal, menjatuhkan pengendara roda dua sepasang suami istri di akhir tahun 2024 lalu, ujar Anggi.

Baca berita : Kementerian PU Pastikan Infrastruktur Siap Dalam Menyabut Arus Mudik dan Arus Balik

Akibat dari kejadian itu, istri pengendara akhirnya mengalami pendarahan. Waktu itu istrinya sedang hamil muda, gara-gara lubang itu istrinya keguguran calon anak mereka, ketus Anggi.

Dia menuturkan, sementara untuk ruas jalan nasional ini setiap tahunnya selalu dilakukan perbaikan, seperti penambalan badan jalan yang berlubang (pecing) dan kegiatan pemeliharaan lainnya.

Menanggapi hal tersebut, pengamat pembangunan infrastruktur Sumatera Barat, Ir.Indrawan angkat bicara.

Sepertinya kegiatan pemeliharaan yang dilakukan PPK 2.2, Satker PJN Wil II tidak disertai dengan laporan pengendalian mutu oleh pihak terkait, ujar Ir. Indrawan pada Kamis(20/3/2025) di Padang.

Dia menjelaskan pengendalian mutu pada proyek negara adalah suatu proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan pada proyek tersebut memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan.

Tujuan dari pengendalian mutu tersebut untuk meningkatkan kualitas pekerjaan. Untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan, ulasnya.

Indrawan menduga pada kegiatan pemeliharaan ruas jalan Sijunjung - Dharmasraya tidak ada dilakukan ataupun laporan terkait pengendalian mutu, hal ini menjadi salah satu penyebab kondisi jalan yang kurang memadai.

Kata Indrawan, pengendalian mutu sangat penting dilakukan dalam proyek pembangunan jalan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan telah sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan.

Jadi salah satu akar persoalan dari kondisi jalan nasional yang diduga tidak bermutu dan berkualitas pihak terkait tidak melakukan pengendalian mutu, ujarnya.

"Fungsi pengendalian mutu pada proyek negara sangat penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dapat diselesaikan dengan kualitas yang baik, tepat waktu, dan sesuai dengan anggaran yang telah ditentukan,"tandas Indrawan.

Kemudian, Indrawan menyebutkan, untuk mengurangi risiko yang mungkin akan timbul selama proyek. Meningkatkan efisiensi proyek dengan mengurangi waktu dan biaya yang diperlukan untuk memperbaiki kesalahan atau kegagalan. 

Selain itu meningkatkan kepuasan pengguna atau masyarakat dengan memastikan bahwa proyek dilakukan dengan kualitas yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, pungkasnya.

Sementara dilain pihak, mantan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2, Rolli Ekianti saat dikonfirmasi terkait laporan pengendalian mutu pada pekerjaan preservasi jalan di tahun 2024. Dia yang saat ini telah pindah tugas ke Palu(Selteng) belum bisa memberikan tanggapan dan penjelasan.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lain, sampai berita ini disiarkan.(cr)

MR.com, Padang| Joni Putra Sikumbang, sebagai Dewan Pengawas organisasi kewartawanan KJI (Kolaborasi Jurnalis Indonesia) di Sumatera Barat, tampil sebagai sosok sentral dalam upaya pembelaan terhadap empat wartawan online yang diduga menjadi korban kekerasan di Tanjung Lolo, Sijunjung beberapa waktu lalu.

Dengan tindakan nyata dan komitmen yang kuat, Joni menunjukkan kepeduliannya yang mendalam terhadap kebebasan pers dan keamanan jurnalis dalam melaksanakan tugas.

Setelah mendengar kabar tentang insiden yang dialami oleh empat wartawan tersebut, Joni Putra langsung bergerak cepat. Dia tidak hanya mengecam tindakan kekerasan tersebut, tetapi juga mengambil langkah konkrit untuk memberikan dukungan penuh kepada para korban.

"Untuk kedatangan rekan-rekan Pers yang dari Riau, kami sudah menyiapkan akomodasi mulai dari penginapan sampai pendampingan membuat laporan Polisi ke Mapolda Sumatera Barat," kata Joni Putra dilansir dari media online Portalanda.com, pada Kamis (20/3/2025).

Joni hanya ingin memastikan bahwa para wartawan yang datang dari Riau merasa aman dan nyaman selama berada di Sumatera Barat.

Selain itu, Joni Putra Sikumbang bekerja sama dengan Herman Tanjung, Sekjen dari KJI, untuk memfasilitasi kedatangan 25 wartawan dari Riau ke Sumatera Barat. 

Langkah ini menunjukkan solidaritas yang luar biasa dari sesama insan pers yang digerakkan oleh inisiatif Joni Putra Sikumbang.

"Meskipun keempat jurnalis yang diduga menjadi korban kekerasan tersebut bukanlah anggota KJI, tetapi kami bergerak berawal dari rasa empati dan solidaritas sebagai sesama kuli tinta," ungkap Joni.

Dia menegaskan akan tetap mengawal kasus ini sebagai bentuk solidaritas sesama insan pers, dan yang terutama sekali untuk mengungkap kebenaran.

Pengawas KJI tersebut  menekankan bahwa KJI di bawah pengawasannya, akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas, sebagai bentuk komitmen terhadap kebebasan pers dan mendapatkan keadilan bagi siapapun yang menjadi korban. 

Joni Putra Sikumbang berharap pihak berwenang, khususnya  jajaran Polda Sumbar untuk bertindak cepat dan memberikan keadilan bagi para korban. Dia menekankan pentingnya jaminan keamanan bagi para jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.

"Kami berharap Polda Sumbar dapat segera menangkap para pelaku dan memberikan hukuman," ujar H. Joni Putra Sikumbang. 

Tindakan yang diambil oleh Joni Putra Sikumbang ini dapat menjadi contoh inspiratif bagi masyarakat dalam mendukung kebebasan pers dan penegakan hukum di Indonesia. Sebagai salah satu insan pers, dia telah menunjukkan bahwa solidaritas dan keberaniannya dalam melawan segala bentuk intimidasi terhadap profesi jurnalis.

Dengan dukungan penuh dari Joni Putra Sikumbang, diharapkan para korban dapat memperoleh keadilan dan keamanan dalam menjalankan tugas jurnalistik mereka.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait, sampai berita ini disiarkan.**

Kegiatan Tambang diduga Ilegal di Tong Blau, Korong Kasai, Kabupaten Padang Pariaman 

MR.com,Padang Pariaman| Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman lakukan penggrebekan terhadap lokasi tambang di Tong Blau, Kenagarian Kasai, Kabupaten Padang Pariaman diduga ilegal pada Kamis(13/3/2025) waktu lalu.

Pada penggrebekan tersebut, personil Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman mengamankan beberapa alat berat dan truck. Namun, terduga pelaku atau pengelola tambang tidak ikut dalam pengamanan. Sebab saat itu terduga sedang tidak di lokasi.

Kasat Reskrim Iptu Aa Reggy,S.Tr.K membenarkan hal tersebut saat dikonfirmasi media via telepon pada Rabu(19/3/2025).

"Terhadap perkara ini kita sudah mengamankan 3 unit alat berat dan 5 unit truk," terang Kasat Reskrim Reggy.

Sementara, pelaku sendiri belum di amankan, karena tidak berada di lokasi, tapi sudah kita lakukan pemanggilan untuk memberikan keterangan minggu ini, tuturnya.

Terduga pelaku yang akan kami panggil inisial B, sementara baru itu kalau ada terduga pelaku lain nanti hasil dari pengembangan, pungkasnya 

Sebelumnya, informasi dari masyarakat setempat menyebutkan bahwa dari lokasi tambang yang diduga ilegal itu telah mengeluarkan  baru-batu besar dan kemudian dilanjutkan dengan mengeluarkan tanah clay.

"Tambang  yang diduga ilegal di daerah Tong Blau Nagari Korong Kasai Kabupaten Padang Pariaman ini, lahannya milik Pak Jibun yang dikelola oleh orang yang bernama Budi," ujar warga yang inginkan identitasnya dirahasiakan itu pada Ahad (2/3/2025) waktu lalu.

Dia menyebut kalau material batu jeti(batu berukuran besar) dikeluarkan dikirim ke Padang untuk memenuhi permintaan PT. Arafah dalam mengerjakan proyek negara normalisasi sungai batang Kandis.

Kemudian, untuk material tanah claynya, kata warga itu, untuk kebutuhan penimbunan lahan yang berlokasi disekitar jalan Bypass.

Warga tersebut saat itu juga menyampaikan keinginan dan harapannya terhadap Kapolda Sumbar, agar Kapolda mengintruksikan anggotanya untuk menertibkan tambang-tambang ilegal yang ada di Sumbar.

"Kami berharap kepada Kapolda Sumbar, bapak Gatot untuk melakukan penindakan terhadap para pelaku tambang ilegal yang beroperasi di wilayah hukum Polda Sumbar," harap warga tersebut.

Sampai berita ini disiarkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr) 

Catatan : Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini, silahkan berikan hak jawab dan hak koreksi ke redaksi mitrarakyat.com