Berada di bawah pengawasan Satker SNVT PJPA WS.IAKR.WS.Indragiri-Akuaman,WS,Kampar,WS.Rokan, Sumbar, disinyalir pelaksanaan proyek tersebut lemah dari pengawasan.
Terpantau tim investigasi media saat telusuri lokasi pekerjaan beberapa waktu lalu. Tim menemukan ada beberapa kejanggalan seperti, adanya ratusan sak semen dengan merk "Merdeka" digudang, tiga galon yang berisi diduga bbm jenis bio solar, tumpukan material pasir dan satu unit truk molen.
Kemudian di titik lokasi pekerjaan, terpantau para pekerja melakukan pekerjaan membuat bronjong tanpa menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Material batu isian bronjong diduga diambil dari kawasan sungai.
Berita terkait: Menyorot Proyek Intake Air Baku Palukahan, Pengamat: Lokasi Jauh Dari Pantauan Pekerjaan Sarat Dengan Kecurangan
Saat media mengkonfirmasikan kepada Aditya Sidik Waskito, selaku Kepala di Satker itu. Aditya mengatakan kalau pekerjaan sudah sesuai prosedur.
"Material setempat digunakan dalam pekerjaan kisdam, untuk isian jumbo bag, sedangkan isian bronjong adalah batu didatangkan," tegas Kepala Satker itu, via telepon Selasa (29/10/2024).
Terkait BBM, dia menyebutkan, BBM yang dipakai adalah BBM non subsidi.
Sesuai kontrak, beton yg dipakai adalah site mix dgn JMD/F , dan PPK sudah melayangkan surat teguran kepada penyedia jasa terkait tidak menggunaan APD tersebut, pungkasnya.
Seorang aktivis, sekaligus Ketua DPD Sumbar Relawan Prabowo (Repro) Roni menilai pelaksanaan proyek tersebut diduga kuat sarat akan terjadinya KKN.
"Berlokasi jauh dari pantauan dan jangkauan masyarakat, memberikan peluang kepada kontraktor untuk berbuat kecurangan dengan tujuan tertentu"ujar Roni pada Rabu(30/10/2024) di Padang.
Apalagi bekerja didaerah yang didukung dengan kekayaan sumber daya alam, seperti batuan, pasir dan kerikil yang dapat memberikan keuntungan besar bagi kontraktor, cecarnya.
Diduga kuat proyek yang dibiayai negara tersebut dimanfaatkan sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi rupiah bagi sekelompok oknum yang terlibat didalamnya, kata Roni.
Roni menyebutkan, menggunakan material batu, kerikil dan lainnya yang ada dilokasi dan tidak memiliki izin merupakan perbuatan melawan hukum.
Selanjutnya, menggunakan bbm bersubsidi pada proyek negara juga dilarang keras oleh pemerintah dengan cara menerbitkan aturan dengan sanksi pidana, tegasnya.
Bahkan, kata Roni lagi, apabila ada perusahaan tidak memberikan hak pekerja, seperti tidak memfasilitasi mereka dengan Alat Pelindung Diri (APD) serta mendaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, juga merupakan perbuatan tidak bermoral dan diduga kontraktor telah melabrak aturan tentang penerapan SMK3 di proyek negara, tegas Roni lagi.
Pelaksanaan proyek yang dikerjakan CV. Rangkayo Basa senilai Rp 4.571.862.100,00(Empat Miliar, Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta, Delapan Ratus Enam Puluh Ribu, Seratus) itu, perlu dilakukan dievaluasi sebelum negara mengalami kerugian, kata Ketua Repro DPD Sumbar itu.
Sebab, sesuai instruksi yang disampaikan oleh Presiden RI, bapak Prabowo Subianto, jangan ada permainan di proyek-proyek negara, apalagi dalam masa 100 hari jabatannya sebagai presiden, ulas Roni.
Ini perlu kita tindak lanjuti, kata Roni, Repro sebagai salah satu sayap pemenangan Prabowo di Sumbar. "Kita akan informasikan ke Repro Pusat(DPP Repro)terkait carut marut persoalan terkait proyek negara yang ada BWSS V Padang ini, tutupnya.
Sementara, Anggi sebagai pelaksana lapangan dari CV.Rangkayo Basa setelah dikonfirmasi, hingga saat ini dia belum bisa memberikan penjelasannya.
Media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)
MR.com, Padang| Pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Bumi Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden, ribuan baliho ucapkan selamat terpampang disinyalir ada disetiap pelosok nusantara ini.
Namun anehnya, baliho ucapkan selamat atas pelantikan presiden yang disampaikan oleh Mario Syahjohan dan Mahdiyal,S.H diduga menjadi baliho satu-satunya yang ada di kota Padang.
Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Mahdiyal Hasan sebagai Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar terkait hal tersebut pada Senin (28/10/2024) via telepon.
Dia membenarkan hanya balihonya dan Mario Syahjohan lah yang terpampang dan satu-satunya yang mengucapkan selamat kepada Presiden Prabowo Subianto.
"Tujuan partai Gerindra di dirikan adalah untuk mengantarkan Bapak H . Prabowo Subianto menjadi Presiden RI. Buktinya sejak partai ini berdiri beliau maju jadi calon Presiden RI," ujar Mahdiyal.
Artinya, sekarang beliau telah memimpin bangsa ini sebagai Presiden RI. Sebagai kader partai Gerindra adalah puncak tertinggi perjuangan kami, kata Mahdiyal.
Dan saya bersama Mario Syah Johan, yang dua periode menjadi anggota DPRD Sumbar, kata Mahdiyal, akan kembali berjuang, khusus untuk masyarakat sumbar.
Mahdiyal bersama Mario yang merupakan salah satu pendiri Tidar Sumbar akan berjuang untuk mengembalikan kecintaan masyarakat kepada Prabowo Subianto, kata Mantan Ketua Tidar Periode 2015-2021 itu.
"Kita tahu, pada dua periode yang lalu, Sumbar adalah penyumbang suara terbesar. Prabowo pernah berkata pada kunjungannya di Kabupaten Tanah Datar, bahwa Sumbar adalah kampung halaman saya yang kedua," ungkap Mahdiyal mengingatkan.
Pada acara itu beliau membagikan ambulan atas nama yayasan Prabowo Subianto kepada masyarakat Sumbar, pungkasnya.
Selain Mahdiyal Hasan, hal tersebut juga menjadi perhatian dari berbagai kalangan masyarakat yang ada di Kota Padang ini.
Apalagi Partai Gerindra adalah partai besar dengan ratusan kadernya yang cukup disegani partai lain yang ada di kota bingkuang ini.
"Mengapa hanya baliho ucapan selamat dari Mario Syahjohan dan Mahdiyal saja yang ada di kota ini, dan itupun saya rasa satu-satunya baliho ucapan selamat dari kader partai Gerindra sendiri, dimana kader-kader lainnya," ujar Marzuki salah satu masyarakat Kota Padang.
Sebagai masyarakat dan mengakui salah satu pendukung Prabowo, dia sedikit heran. Katanya, saya tidak ingin berasumsi, tetapi ini nyata, inilah satu-satunya baliho ucapan selamat yang saya temukan.
Meskipun saat ini di parlemen kota Padang atau provinsi kursi Ketua bukan lagi di duduki parati Gerindra, tetapi wakil dari partai bergambar kepala Garuda itu cukup banyak, ulasnya.
Dimana loyalitas kader yang lainnya, mengapa hanya dua kader saja yang senantiasa melihatkan kebahagiaan mereka atas terpilihnya Ketum Partai Gerindra itu sebagai Presiden RI, pungkasnya.
Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)
Berlokasi di hulu sungai lubuk minturun, pelaksanaan proyek yang berada dalam pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) dicurigai sarat akan kecurangan.
Sebab, proses pelaksanaan sangat tidak mungkin dapat diawasi oleh masyarakat luas. Karena untuk dapat sampai ke lokasi, masyarakat harus menempuh jarak kurang lebih Sepuluh (10) Kilometer dari Simpang Tampat (Jalan Raya Lubuk Minturun).
Selain itu, akses jalan yang terjal berbatu, ditambah lagi harus menuruni gunung untuk sampai ke titik lokasi pekerjaan sekitar 300 meter.
Saat tim investigasi media mencoba menyusuri lokasi untuk kedua kalinya pada Sabtu(26/10/2024), terlihat para pekerja sedang melakukan kegiatan membuat bronjong diduga tanpa difasilitasi dengan alat pelindung diri (APD).
Batu yang digunakan untuk membuat bronjong tersebut diduga diambil dialiran sungai. Dengan ukuran berat material yang bervariasi.
Selain pembuatan bronjong dilokasi juga terlihat dua alat excavator yang sedang melakukan pengerukan sedimen disungai tersebut.
Berita terkait : Diduga Proyek "Siluman" Intake Air Baku Palukahan Di Hulu Sungai Berjalan Tidak Sesuai Speks Teknis
Pada penelusuran sebelumnya, tim investigasi media menemukan dilokasi pekerjaan ada tumpukan material pasir, ratusan sak semen, serta satu unit mobil molen. Apakah pekerjaan tersebut berjalan mengacu pada speks teknis?.
Ditambah saat itu tidak adanya plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. Tetapi pada penulusuran kedua, plang proyek dimaksud sudah ada, tetapi diduga posisi pemasangan plang proyek tersebut tidak strategis.
Posisinya berada di pinggiran sungai Lubuk Minturun, dekat dengan bendungan yang sedang diperbaiki, dan jauh dari jangkauan dan pantauan masyarakat.
Saat dikonfirmasi kepada Dian Citra Ariwibowo sebagai Pejabat Pembuat Komitmen(PPK) pada kegiatan tersebut pada Ahad (27/10/2024) via telepon +62 813-6337-2xxx.
Dia mengatakan untuk kegiatan rehab adalah usulan dari Kota Padang. Karena kerusakan intake akibat bencana banjir pada 7-8 maret 2024 dan banjir sebelumnya.
"Untuk beton yan dipakai adalah hasil JMD/JMF, bahan material setempat yang dipakai adalah untuk pengisian kisdam (jumbo bag)," terang Dian Citra Ariwibowo.
Sedangkan material lain didatangkan (pasir beton, kerikil dan lainnya). Untuk plang proyek berada di direksikeet, tutupnya.
Proyek tersebut dikerjakan CV. Rangkayo Basa senilai Rp 4.571.862.100,00 dengan nomor kontrak : HK.02.03/03/SNVT-PJPA-WS.IAKR/ATAB-II/VII/2024.
Pekerjaan dilaksanakan selama 150 hari kalender dibawah pengawasan PT.Pilar Nawa Setia KSO PT.Boarta Lestari Consultans selaku Konsultan Supervisi di mulai sejak 16 Juli 2024.
Tanggapan pengamat
Seorang pengamat pembangunan di Sumatera Barat, Ir. Indrawan dalam menanggapi hal tersebut mengatakan, pelaksanaan proyek tersebut sarat akan kecurangan dan KKN.
Sebab, menurutnya pelaksanaan tidak mengacu pada DED yang sudah dibuat dan disepakati.
Katanya, DED merupakan dokumen perencanaan teknis bangunan yang dibuat secara rinci dan lengkap oleh konsultan perencana.
"DED berisi gambar teknis, spesifikasi teknis dan umum, volume, serta biaya pekerjaan," ujar Indrawan menjelaskan pada hari yang sama di rumahnya.
Memberikan informasi lengkap dan detail tentang proyek, memudahkan proses pelaksanaan proyek, merupakan tujuan dari DED yang di buat, tegasnya lagi.
Selanjutnya Indrawan menjelaskan fungsi dari DED. Fungsi DED dibuat untuk meminimalisir risiko kesalahan dan rework selama proyek berjalan.
"Serta mempermudah proses pengawasan dan pengendalian proyek yang dimaksud," ulasnya.
Tetapi pada proyek pembangunan dan rehabilitasi Intek Air Baku Palukahan yang ada di kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kototangah, kota Padang ini, menurutnya tidak merunut pada DED yang sudah dibuat.
"Berapa anggaran, siapa kontraktor, konsultan pengawas, nama Satuan Kerja (Satker), lama pelaksanaan, masyarakat tidak tahu. Walaupun plang proyek tersebut ada, tetapi dipasang diposisi yang sulit dipantau masyarakat luas atau tidak strategis," ujarnya.
Kemudian secara spesifikasi teknisnya, apakah pekerjaan menggunakan hot mix atau sheet mix, masyarakat juga harus tau dan itu harus dijelaskan secara detail oleh pihak kontraktor.
Kekuatan beton yang digunakan pada proyek tersebut, apakah pabrikasi(buatan pabrik) atau diproduksi sendiri oleh rekanan. Sebab itu juga tertuang dalam DED proyek, paparnya.
Dicurigai pada proyek tersebut pihak rekanan memanfaatkan kekayaan alam yaitu batu untuk pembuatan bronjong, ungkapnya.
Apalagi lokasi pekerjaan, menurut Indrawan, sangat berpotensi bagi rekanan untuk leluasa berbuat kecurangan, karena jauh dari pantauan masyarakat luas.
Sulitnya mencapai lokasi, menjadikan proyek tersebut diduga dapat menjadi ajang manfaat bagi sekelumit oknum nakal untuk mencari keuntungan dalam menumpuk pundi-pundi harta mereka, pungkasnya.
Hingga berita lanjutan ini ditayangkan tim media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
Sementara pekerjaan berada jauh dari jangkauan atau pantauan masyarakat dalam mengawasinya. Lokasi Intek berada di hulu sungai lubuk minturun.
Dalam pelaksanaannya, disinyalir tidak sesuai spesifikasi teknis. Material sirtu yang dipakai dicurigai diambil dari dalam sungai setempat. Karena ada tumpukan material pasir, semen disertai satu unit mobil molen diduga sebagai alat produksi hotmix.
Hal tersebut terpantau saat tim investigasi media menyusuri lokasi pekerjaan pada Ahad(20/10/2024) waktu lalu.
Diduga, material tersebut dijadikan bahan baku untuk memproduksi hot mix. Sementara pihak-pihak yang disinyalir terkait pada proyek tersebut saat dihubungi media via telepon, tidak satupun yang menjawab.
Bagaimanakah tanggapan pengamat terhadap pelaksanaan proyek yang diduga tidak transparan dan berjalan diluar speks teknis itu?.
Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)
Walaupun sudah pernah diperbaiki pada tahun 2021 lalu, kerana ramai diperbincangkan dan viral di media sosial “medsos” disebabkan kerusakannya.
Kini bangunan JIAT kembali rusak dan keberadaannya dianggap tidak membawa manfaat bagi masyarakat sekitar. Mestinya, tujuan dari sebuah kegiatan pemerintah ini berdaya guna bagi masyarakat, bukan mengejar anggaran demi sebuah proyek.
Karena kerusakan itu, hal ini menimbulkan pertanyaan dilingkungan masyarakat dan sejumlah pihak, mereka mengira bahwa, masalah ini timbul diduga akibat pekerjaan sebelumnya tidak sesuai spesifikasi teknis yang tertuang dalam kontrak, sehingga bangunan tidak bertahan lama.
JIAT yang dibangun sejak 2018 ini bertujuan untuk membantu irigasi lahan pertanian di wilayah tadah hujan dengan menggunakan sistem tenaga surya. Nyatanya, bangunan dan pipa-pipa air yang ada hanya menjadi besi tua yang tidak berfungsi.
Infrastruktur yang didanai APBN ini kembali terbengkalai bukan sebaliknya. Larman (50), seorang petani setempat menyatakan bahwa, setelah perbaikan pada 2021, bangunan JIAT hanya berfungsi sebentar sebelum kembali mengalami kerusakan.
"Setelah sempat ramai di media, mereka perbaiki sedikit. Tapi, sekarang kondisinya kembali rusak. Bangunan dan pipa yang ada, seperti dibiarkan tanpa perawatan, dan kami sama sekali tidak bisa memanfaatkannya untuk irigasi," ujar Larman pada Jum'at (25/10/2024) di Pessel.
Demikian juga kata Adi (47) yang masih masyarakat Pessel. Dia dan petani lain berharap sekali agar JIAT ini dapat berfungsi seperti sediakala.
"Bukan hanya sekedar pelengkap kegiatan BWSS V Padang saja. Untuk itu, tindakan nyata Kepala BWSS V Padang untuk memperbaiki JIAT ini sangat kami nantikan," sebut Adi menyampaikan harapan masyarakat Pessel.
Hingga berita ini disiarkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.tim