Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Mulai menunjukkan titik terang siapa pemilik sah secara adat tanah ulayat seluas kurang lebih 10.700 meter persegi yang berada di Jalan Bhayangkara, RT003/RW013, Kelurahan Bungo Pasang, Kecamatan Kototangah, Kota Padang, Sumatera Barat. 

Pemilik sah secara adat tanah yang dimaksud yaitu kaum suku Chaniago Sungai Tarung, Bungo Pasang. Hal tersebut disampaikan oleh Hasan Basri sendiri yang merupakan Mamak Kapalo Waris (MKW) sekarang ini dari kaum suku tersebut(Suku Chaniago.red).

Sambil memperlihatkan surat tanah yang ditulis diatas segel tahun 1984, serta risalah ranji keturunan dari kaum sukunya, Hasan Basri menegaskan inilah bukti kepemilikan tanah pusaka kaum kami secara adat.

"Ini adalah bukti kalau tanah itu milik kaum kami. Surat pernyataan dari MKW kami sebelumnya yaitu Buyung Sutan," tegas Hasan Basri saat dikonfirmasi pada Ahad(29/9/2024) di rumahnya di Kelurahan Bungo Pasang.

Dia menjelaskan batas sepadan tanah kaumnya itu. Sebelah Utara berbatasan tanah Buyung Sutan suku Chaniago, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Tuneh, sebelah Timur berbatasan dengan tanah, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Kayak atau Sudar suku Chaniago, paparnya.

Kata Hasan, ini diperlihatkannya agar tidak ada lagi pihak-pihak lain yang mencoba-coba untuk menjual tanah pusaka suku Chaniago itu tanpa persetujuan dari kaumnya.

Sebelumnya, hal itu pernah terjadi, kata Hasan. Tanah kami dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tanpa sepengetahuan kaum kami. "Hebatnya surat-surat mereka turut ditandatangani oleh oknum Ketua RT dan RW juga pihak kelurahan Bungo Pasang".

"Tanah kami sudah pernah diperjualbelikan oleh pihak lain, bahkan dalam proses administrasinya turut diketahui oleh oknum  Ketua RT dan RW hingga Lurah setempat," ujarnya.

Untung saja ada anak kemenakan kami yang cepat mendengar informasi tersebut. Sehingga kami pun mengambil langkah untuk menghalanginya, jelas Hasan.

Bahkan informasi yang kami dapatkan, kalau sebagian tanah kami itu akan dilakukan pengukuran untuk mereka lanjutkan membuat sertifikatnya, kata Hasan Basri.

Sukurnya hal seperti itu belum sempat terjadi. Kami menduga kalau proses administrasinya banyak direkayasa, jadi kami pun berinisiatif untuk melaporkannya ke pihak kelurahan, terang Hasan.

"Alhamdulillah, Lurah menanggapi hal itu dengan baik. Selanjutnya Lurah pun telah menyatakan kalau tanda tangan nya yang ada di berkas surat jual beli itu bukan miliknya, jadi surat jual beli secara adat yang mereka buat batal secara hukum negara dan hukum adat" papar Hasan.

Mewakili kaumnya, Hasan Basri berharap kepada pihak kelurahan, RT dan RW untuk kedepannya, mereka bisa melakukan pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan tanah mereka itu, pungkasnya.

Sebelumnya media juga sudah melakukan konfirmasi kepada pihak kelurahan Bungo Pasang. Media pun menghubungi Lurah(Indun Nuraini) terkait hal itu. 

Indun Nuraini mengatakan kalau dia tidak pernah menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan jual beli tanah secara adat yang dimaksud.

"Saya menyatakan kalau tanda tangan saya yang ada pada berkas jual beli tanah secara adat itu, bukanlah tanda tangan saya," tegas Indun pada Rabu(25/9/2024) via telepon.

Jadi seluruh berkas atau dokumen yang berkaitan dengan jual beli tanah ulayat itu tidak sah, secara hukum negara dan hukum adat, tegasnya lagi.

Menurutnya, tanda tangan atas namanya itu diduga dipalsukan oleh oknum-oknum tertentu. Sebab, saya merasa tidak pernah membubuhkan tanda tangan saya pada dokumen jual beli tanah secara adat itu, ujar Lurah itu.

Bukan hanya tanda tangan saya, tanda tangan Lurah lama atas nama Zulkarnaini pun diduga juga dipalsukan oleh oknum tersebut, ungkap Indun.

Itu terungkap setelah saya tanya langsung kepada pak Zulkarnaini. Beliau mengatakan juga tidak pernah melakukan penandatanganan, terang Lurah Bungo Pasang itu lagi.

Meskipun demikian, walaupun tanda tangannya terindikasi sudah dipalsukan, Indun tidak ada keinginan untuk melaporkan pihak terduga yang telah memalsukan tanda tangannya itu ke pihak berwajib.

"Mohon maaf permasalahannya sudah selesai yang bersangkutan sudah minta maaf, tidak baik kalau kita masih mempermasalahkannya," tutup Indun Nuraini yang saat ini menjabat Lurah di Kelurahan Bungo Pasang.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Pasalnya, pengaspalan tersebut dilakukan disaat cuaca hujan. Terlihat, truk atau mobil pembawa aspal (hotmix) antri dalam keadaan hujan lebat, pada Sabtu(28/9/2024).

Akibatnya, suhu aspal sebelum dihampar diduga tidak mencapai 100'celcius , atau suhu hotmix diluar sesuai speks yang seharusnya sebelum dihampar.

Kemudian menyangkut instansi pengelola proyek negara tersebut. Karena tidak ada papan informasi (plang proyek) dilokasi, masyarakat tidak mengetahui siapa kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, berapa uang negara yang dihabiskan sampai nama instansi yang melaksanakannya.

Dengan tidak adanya informasi tersebut, publik menyebut proyek pengaspalan itu proyek "siluman" negara. 

Seorang warga yang tinggal dekat dengan lokasi mengatakan proyek ini siluman negara yang dikerjakan oleh sekelompok oknum nakal untuk memperkaya diri mereka.

"Awalnya kita sebagai warga di perumahan Siteba, khususnya yang tinggal dijalan merpati ini merasa senang," ujar warga dengan inisial W dihari yang sama.

Tetapi dengan tidak adanya transparansi terhadap seluruh informasi didalam pelaksanaan proyek tersebut, saya sebagai warga disini menjadi curiga, kalau proyek ini hanya sebagai objek untuk mencari keuntungan bagi sekelompok oknum nakal saja, cecarnya.

Menurut W, pihak yang terlibat didalam proyek ini terkesan tidak prioritaskan mutu dan kualitas jalan. Sebab, terlihat dari proses pekerjaan yang diduganya tidak mengikuti aturan.

"Ada indikasi korupsi tercuim  didalam pelaksanaan proyek jalan ini. Tentunya dugaan tersebut muncul merunut pada proses pelaksanaan yang jauh dari aturan dan spesifikasi teknis," ulasnya.

Bahkan, dengan adanya proyek ini jalan yang sebelumnya masih dalam kondisi baik, menjadi ambruk karena dilalui truk pengangkut aspal, pungkasnya.

Pihak tersebut mengklaim kalau proyek pengaspalan jalan merpati itu tidak masuk dalam kegiatan mereka.

Selanjutnya media juga mengkonfirmasikan kepada pihak Dinas Perkimtan Sumbar juga via telepon. Tetapi hingga berita ini ditayangkan, pihak tersebut belum memberikan klarifikasinya.

Media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(cr)

Acara yang berlangsung di Auditorium Kantor Bupati itu dibuka oleh Asisten III Bidang Administrasi, Raf’an, dengan narasumber Kepala Bidang IKP Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Indra Sukma, serta staf IKP Diskominfotik Provinsi Sumatera Barat, Algamar Arif Safitra, pada Kamis (26/09).

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Kepala OPD, Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah, serta admin di OPD dengan total peserta sebanyak 81 orang. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi-aplikasi strategis, seperti SP4N Lapor!, PPID, Aplikasi Jadwal Kegiatan Pimpinan, serta Diginov.

Asisten III Raf’an dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut menekankan pentingnya digitalisasi dalam pemerintahan, khususnya dalam mengelola jadwal kegiatan pimpinan yang sering kali mengalami benturan. Ia berharap, melalui aplikasi Jadwal Kegiatan Pimpinan, agenda pimpinan dan OPD dapat tersinkronisasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Aplikasi Jadwal Kegiatan Pimpinan diharapkan mampu menyelaraskan kegiatan pimpinan, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih efektif,” harapnya.

Sementara itu, aplikasi Diginov yang dirancang untuk mengarsipkan serta mempublikasikan inovasi-inovasi yang ada di OPD dalam lingkup Pemkab Pasaman Barat diharapkan dapat mendorong penyebaran inovasi yang berdampak positif bagi pelayanan publik.

Kepala Dinas Kominfo Pasaman Barat, Armen, SH, dalam laporannya menyampaikan pentingnya optimalisasi penggunaan aplikasi SP4N Lapor! yang sempat mengalami penurunan akibat pandemi Covid-19. Selain itu, aplikasi PPID yang bertanggung jawab dalam pengelolaan informasi publik juga dinilai lambat dalam proses unggah data oleh OPD.

“SP4N Lapor! sempat mengalami penurunan kinerja selama pandemi Covid-19, berdasarkan evaluasi Ombudsman yang memberikan nilai rendah kepada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar kinerja penyediaan informasi publik dapat lebih optimal,” tegasnya.

Armen juga menegaskan bahwa Pemkab Pasaman Barat perlu meningkatkan komitmen dalam merespons pengaduan masyarakat melalui aplikasi tersebut.

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfotik Sumbar, Indra Sukma, dalam paparannya menjelaskan beberapa langkah konkret yang dibahas dalam sosialisasi ini meliputi kewajiban OPD untuk menerbitkan Surat Keputusan (SK) terkait pengelolaan pengaduan masyarakat, serta penyediaan jawaban yang substantif terhadap pengaduan, bukan sekedar janji tindak lanjut.

“Evaluasi kinerja aplikasi-aplikasi ini akan menjadi dasar bagi kebijakan pemerintahan tahun mendatang,” ungkapnya.(DDR)

Kegiatan ini diikuti oleh 2.946 peserta dan dibuka langsung oleh Bupati Pasbar, Hamsuardi, yang didampingi oleh Sekda Hendra Putra, Asisten, Staf Ahli, Kadis Pendidikan Adrianto, Kepala OPD, serta stakeholder terkait pada Kamis (12/09).

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, terutama Dinas Pendidikan Pasbar, yang telah menyelenggarakan Apresiasi dan Gebyar PAUD Tahun 2024. Kegiatan yang meliputi beberapa lomba, di antaranya kolase, tahfiz, pildacil, dongeng, dan fashion show.

Bupati Hamsuardi juga mengharapkan kegiatan tersebut dapat memberi semangat kepada anak-anak PAUD di Pasbar. PAUD merupakan pendidikan dasar yang penting agar anak lebih siap mengikuti pendidikan formal di SD maupun jenjang yang lebih tinggi.

"Pemerintah Daerah terus berupaya meningkatkan mutu pendidikan di Pasbar. Beberapa waktu lalu, kita melantik pengurus MKKS SMP, MGMP SMP, KKKS SD, KKG SD, dan MKK TK se-Pasaman Barat yang didanai oleh APBD Pasbar. Kami juga telah mengangkat lebih dari 1.000 guru PPPK serta menganggarkan PPG PAI. Terima kasih kami ucapkan kepada Dinas Pendidikan yang telah berperan aktif dalam peningkatan mutu pendidikan Pasbar," jelasnya.

Kadis Pendidikan Pasbar, Adrianto, dalam laporannya menyebutkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan Apresiasi dan Gebyar PAUD adalah untuk memberikan ruang kegiatan yang menyenangkan bagi anak-anak dan guru PAUD se-Pasbar. Kegiatan ini terdiri dari beberapa lomba, di antaranya lomba kolase yang diikuti oleh 2.880 peserta (anak dan orang tua), lomba tahfiz yang diikuti oleh 22 peserta, lomba pildacil dengan 22 peserta, lomba mendongeng dengan 11 peserta, dan lomba fashion show yang diikuti oleh 11 peserta. Total peserta keseluruhan berjumlah 2.946 orang.

"Para guru PAUD kita telah bekerja keras mendidik anak-anak Pasbar. Melalui pendidikan PAUD, anak akan lebih mudah beradaptasi dan terbiasa bermain bersama serta melakukan berbagai kegiatan di sekolah. Terima kasih kepada para guru, orang tua, dan semua pihak yang telah berkontribusi baik secara tenaga, moral, maupun material untuk perkembangan anak-anak dan peningkatan mutu pendidikan di Pasbar," ungkapnya.

Selain membuka acara Apresiasi dan Gebyar PAUD Pasbar Tahun 2024 di Aula Kantor Bupati Pasbar, Bupati Hamsuardi, didampingi oleh Sekda Hendra Putra dan pemangku kepentingan terkait, juga menyaksikan lomba kolase yang digelar di halaman kantor bupati setempat. Acara ini ditandai dengan pemotongan pita dan pelepasan 1.000 balon sebagai simbol dimulainya Apresiasi dan Gebyar PAUD Pasbar Tahun 2024.(DDR)

Laporan tersebut dilayangkan oleh Direktur Eksekutif Kantor Pengacara dan Bantuan Hukum Skillaw Kasmanedi pada hari Senin, 2 September 2024.

"Benar saya telah melaporkan salah seorang Komisioner Bawaslu Pasaman Barat ke DKPP Jakarta, atas i8i etik, integritas dan profesionalitas yang diduga telah membocorkan informasi identitas saya sebagai pihak pemberi informasi kepada Bawaslu adanya berita dugaan ketidaknetralannya Bamus dan ASN di Pasaman Barat dalam tahapan pilkada Pasaman Barat" kata Kasmanedi yang juga wakil ketua Partai Golkar di kantor Partai Golkar Pasaman Barat.

Kasmanedi, menyebutkan bahwa dalam laporan tersebut telah melampirkan beberapa hasil screnshot percakapan antara dirinya dengan komisioner Bawaslu tersebut yang memberikan informasi adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut ,namun di bocorkannya kepada pihak lain.

Kasmanedi meminta agar DKPP memberikan sangsi Etik maksimal agar adanya efek jera dan mencegah berulangnya pelanggaran serupa sehingga tidak merusak citra buruk penyelenggara pemilu yang akan datang 

"Sebagai pembelajaran sekaligus hukuman atas pelanggaran etik yang telah dilakukan teradu khususnya mengingat teradu sama saja berperan sebagai pihak yang mengadu domba pengadu dengan pihak lain, padahal layaknya itu di rahasiaannya" ujar Kasmanedi.

Ditempat terpisah, Komisioner Bawaslu Pasaman Barat Laurencius Simatupang saat dikonfirmasi media ini tentang adanya dugaan membocorkan informasi masyarakat yang mengadu ke Bawaslu mengatakan bahwa dari  Bawaslu Pasaman barat tidak ada membocorkan identitas masyarakat yang memberikan informasi kepada Bawaslu.

"Kami tidak mengetahui dari mana informasi itu bocornya kepada ASN tersebut, laporan masyarakat itu saat ini masih kami tindak lanjuti", tutupnya.(DDR)

Sebelumnya, media sudah mengkonfirmasi pihak Satker OP SDA, BWSS V Padang. Apakah pekerjaan bronjong masuk dalam kegiatan mereka, tetapi pihak tersebut mengatakan bronjong itu bukan pekerjaan Satker OP SDA, Selasa (27/8/2024) via telepon +62 813-1880-0xxx.

Selain itu, media juga sudah mengkonfirmasikan hal yang sama kepada Roy Praja selaku PPK 2.5 di Satker PJN II Sumbar. Karena, bronjong juga berada di wilayah kerja PPK 2.5 itu dihari yang sama via telepon +62 812-9093-0xxx.

Baca berita terkait : Diduga Proyek "Siluman" Pembangunan Bronjong di Jalan Nasional Sangir, Gunakan Material Ilegal

Namun, hingga berita lanjutan ini ditayangkan, Ray Praja masih belum bisa memberikan penjelasannya menyangkut hal tersebut sebagai PPK 2.5 di Satker PJN II Sumbar.

Menanggapi hal itu, aktivis dan praktisi hukum Mahdiyal Hasan,SH. mengawali statementnya dengan mengatakan ada apa dengan PPK 2.5,mengapa bungkam..?. 

Dia menduga pelaksanaan proyek bronjong yang berada dalam wilayah kerja PPK 2.5 itu banyak labrak aturan. 

Tetapi mereka yang terlibat tidak inginkan hal tersebut menjadi perhatian publik. Jadi karena itu mereka lebih memilih diam saja, cecarnya.

Mahdiyal Hasan, SH. Aktivis Anti Korupsi dan Praktisi Hukum Sumatera Barat 

Tidak tertutup kemungkinan kalau bangunan bronjong tersebut merupakan kegiatan dari PPK 2.5, kata Mahdiyal. 

Sebab, ada rambu-rambu peringatan ada yang terpasang disekitar lokasi pekerjaan, ulasnya.

"Menggunakan material tidak memiliki izin merupakan perbuatan melawan hukum. Begitu juga sebaliknya, pihak yang menerima dan kemudian membayar material tersebut bisa disebut penadah," ujar Mahdiyal Hasan, pada Ahad(1/9/2024) di Padang.

Advokat muda dari kantor hukum Demitra Law Office itu mengatakan, perusahaan maupun perorangan yang membeli material tambang galian C ilegal dapat dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menurutnya, tidak hanya pelaku galian C tanpa izin yang bisa dipidana, tapi juga para penadah yang membeli hasil galian C tersebut. Karena apa, dia menjelaskan, galian C inikan ilegal, otomatis barang yang dihasilkan juga ilegal.

"Sesuai pasal 480 KUHP, barang yang dibeli atau disewa dari hasil kejahatan itu dapat dipidana. Nah, itulah kategori dari penadah, ancaman hukumannya bisa 4 tahun kurungan penjara," jelas Mahdiyal.

Kemudian sebagai pejabat publik, dia menilai Ray Praja selaku PPK 2.5 tidak kooperatif terhadap konfirmasi media.

Mahdiyal menuturkan, kalau memang bronjong tersebut bukan kegiatannya, mustinya dia harus bisa menjelaskan kepada media karena ini masuk kepentingan publik.

Tetapi apabila bronjong tersebut masuk dalam kegiatannya, namun dia tidak mau menjelaskan, kata Mahdiyal, "Itu artinya Ray Praja diduga secara sengaja telah mengangkangi UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)".

Seterusnya Mahdiyal juga menyinggung tentang peraturan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang diduga juga dilanggar pada pelaksanaan proyek itu. 

Karena, terciduk dilokasi para pekerja diduga tidak difasilitasi dengan alat pelindung diri (APD) lengkap yang sesuai standarisasi.

Katanya, ada beberapa Undang-undang menyangkut K3  itu diduga telah dilanggar pihak kontraktor dan instansi terkait.

Mahdiyal menguraikan diantaranya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, ada juga peraturan pemerintah yang mengatur K3, yaitu, Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja(SMK3.

Kemudian, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, juga Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Dia menjelaskan, K3 bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja dan penyakit akibat kelalaian. 

Terlepas dari spesifikasi teknis pekerjaan yang diduga tidak sesuai di RAB, Mahdiyal Hasan menduga kuat kalau proyek tersebut terindikasi labrak aturan dan tentu ada konsekuensinya.

Oleh karena itu tentunya masyarakat berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di provinsi ataupun di pusat supaya mau menindaklanjuti dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oknum-oknum tertentu, pungkasnya.

Bagaimanakah tanggapan dan penjelasan Kasatker PJN II,serta Kepala BPJN Sumbar..?

Hingga berita ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)