Mitra Rakyat

Bahkan menurut keterangan AZ kepada salah satu wartawan lainnya melaui chat via WhatsApp dengan nomor +62 812-6158-3xxx wartawan tersebut meminta paket lebaran kepadanya sampai dua kali.

Hal itu terungkap setelah chatingan antara AZ dengan wartawan itu tersebar ke publik yang kemudian diketahui oleh wartawan JJ. Dengan demikian JJ merasa difitnah oleh oknum AZ atas apa yang disampaikannya kepada wartawan lainnya itu.

Saat dikonfirmasi JJ mengungkapkan kekecewaannya, bahkan dia berniat untuk melaporkan oknum AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar.

"Apa yang disampaikan oleh AZ itu merupakan sebuah fitnah yang harus dipertanggungjawabkannya nanti. Tidak pernah saya datang ke kantor perumda meminta paket lebaran apa lagi sampai dua kali," ujar JJ pada Senin(14/2/2025) di Padang.

Saya datang ke kantor perumda waktu itu dengan tujuan menjalankan kegiatan jurnalistik, ingin bertemu Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum guna konfirmasi menyangkutkegiatan yang ada di perusahaan Air Minum itu, tuturnya.

"Nyo minta paket rayo, lah wak agiah, 2x malah. Kan manyabuik2 awak jadinyo bg, ndak masuak gaya uda tu doh bg" itu sepenggal chat percakapan AZ dengan wartawan lain tersebut, terang JJ.

Dengan tersebarnya chatingan itu, JJ merasa difitnah dan telah dilecehkan profesi sebagai wartawan oleh AZ. Karena itu dia berniat untuk melaporkan AZ ke pihak berwenang dan PWI Sumbar, karena dia merupakan salah satu anggota di PWI Sumbar.

Dilain pihak, saat media menginformasikan dugaan pelecehan tersebut kepada oknum AZ via telepon pada hari yang sama.

AZ mengatakan kalau kejadian itu hanya mis komunikasi antara dia dengan wartawan yang bernama JJ tersebut. Kemudian AZ mengatakan dia sedang rapat dan menutup panggilan telepon media.

Bagaimanakah tanggapan Ketua PWI Sumbar menyangkut dugaan pelecehan yang di lakukan oknum karyawan tersebut..?

Hingga berita ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pergantian ini merupakan bagian dari rotasi di tubuh Polri guna meningkatkan efektivitas kinerja serta penyegaran organisasi.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) Polda Sumbar Kombes Pol Susmelawati Rosya mengatakan bahwa mutasi jabatan merupakan suatu hal yang wajar dan lumrah dalam institusi polri. 

“Mutasi adalah kebijakan pimpinan dalam rangka penyegaran dan pembinaan karir di lingkungan personel Polri,” sebut Kabidhumas.

Adapun Pejabat utama yang melaksanakan sertijab tersebut antara lain:

1.  Kombes Pol Ngurah Trihadi S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Karorena Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol. Deni Yuhasdi S.H., S.Ik.

2.  Kombes Pol Dwi Nur Setiawan S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Dirlantas Polda Sumbar digantikan oleh AKBP H. Muhammad Reza Chairul Akbar Sidiq S.H., S.Ik. M.H.

3.  Kombes Pol Dr. Sahat Marisi Hasibuan S.H., S.Ik., M.H., yang sebelumnya menjabat Dirpolairud Polda Sumbar digantikan oleh Kombes Pol Marsdianto S.H., S.Ik.

Sedangkan untuk Kapolres yang melaksanakan sertijab antara lain: 

1.  Kombes Pol Dr. Ferry Harahap S.Ik., M.Si., yang sebelumnya menjabat Kapolresta Padang Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Apri Wibowo S.Ik.

2.  AKBP Bagus Ikhwan Christian S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos.

3.  AKBP Purwanto Hari Subekti S.Sos. yang sebelumnya menjabat Kapolres Sawhlunto digantikan oleh AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H.

4.  AKBP Simon Yana Putra S.Ik., M.H. yang sebelumnya menjabat Kapolres Tanah Datar Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Nur Ichsan Dwi Septianto, S.H., S.Ik., M.Ik.

5.  AKBP Yudho Huntoro S.Ik., M.Ik. yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Polda Sumbar digantikan oleh AKBP M. Agus Hidayat S.Ik.

6.  AKBP M. Agus Hidayat S.H., S.Ik., yang sebelumnya menjabat Kapolres Agam Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Muari S.Ik., M.M.

7.  AKBP Muari S.Ik., M.M yang sebelumnya menjabat Kapolres Solok Polda Sumbar digantikan oleh AKBP Agung Prananjaya S.Ik.

Upacara sertijab ini, ditandai dengan penanggalan dan pemasangan tanda jabatan dan penyerahan tongkat komando yang dilakukan oleh Kapolda Sumbar.

Kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan, serta penandatanganan berita acara dan pakta integritas jabatan kepada pejabat yang baru dilantik tersebut.

Upacara sertijab berlangsung dengan khidmat dan dan dilanjutkan dengan acara pisah sambut Pejabat lama dan pejabat baru.**

Rekaman cctv di rumah dinas Gubernur Sumbar saat acar open house 

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan open house Gubernur berlangsung selama dua hari. Hari pertama untuk masyarakat umum, dan hari kedua diperuntukkan bagi Bupati/Walikota se-Sumatera Barat," kata Mursalim saat menyampaikan klarifikasinya pada Kamis (10/4/2025) via telepon +62 813-6334-7xxx.

Berita terkait : Open House Gubernur Sumbar Tuai Sorotan Tajam Mantan Ketua PWI Sumbar

Terkait adanya dugaan pelarangan masuk bagi masyarakat dan wartawan oleh personil Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan open house hari kedua tersebut, katanya, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh personil. 

Dia menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar. Petugas hanya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dengan cara menanyakan maksud kedatangan kepada setiap tamu yang datang dan menyampaikan bahwa Gubernur sedang ada kegiatan dengan Bupati/Walikota, ujar Mursalim.

Dengan demikian, kata Mursalim, dugaan adanya perintah khusus pimpinan untuk melarang wartawan dan masyarakat masuk untuk bertemu Gubernur menjadi terbantahkan. 

Sebab mereka tidak dilarang tapi hanya diberi tahu bahwa Gubernur sedang ada kegiatan, tuturnya dengan mengirimkan rekaman cctv kegiatan waktu itu.

Kendati demikian, kami tentu sangat menghargai setiap masukan dari semua pihak dan akan terus melakukan evaluasi untuk menjaga komunikasi dan kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan ke depannya, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Mitrarakyat.com, Pasaman --Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 memasuki babak penentuan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman resmi merilis daftar tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam pemungutan suara ulang, Sabtu 19 April 2025, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga pasangan calon membawa visi dan misi masing-masing, lengkap dengan program-program prioritas yang ditawarkan kepada masyarakat demi membawa perubahan lima tahun ke depan.

Pasangan Nomor Urut 1: Welly Suhery, S.T – Parulian
Dengan slogan #PasamanBangkit, pasangan ini mengusung visi “Pasaman yang berkarakter, maju dan berkelanjutan”. Mereka menawarkan 10 program unggulan, mulai dari layanan gratis berobat dan ambulan, pendidikan dan seragam sekolah gratis, hingga internet gratis di daerah 3T. Mereka juga berkomitmen menciptakan 1.000 lapangan kerja setiap tahun, bajai gratis, dan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasangan Nomor Urut 2: Mara Ondak – Desrizal
Mengusung slogan Pasaman Juara, pasangan ini berkomitmen membangun Pasaman yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Mereka fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program seperti pengobatan gratis, pendidikan gratis, bantuan rumah tidak layak huni, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Program-program berbasis budaya, keagamaan, dan ekonomi kreatif juga menjadi sorotan dalam misi mereka.

Pasangan Nomor Urut 3: Sabar AS, S.Ag., M.Si – Sukardi, S.Pd., MM
Dengan tagline Koalisi Rakyat Lanjutkan!, pasangan ini mengangkat program bertema Pro Rakyat yang mencakup pendidikan gratis, pengobatan gratis, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Visi mereka adalah “Terwujudnya Kabupaten Pasaman yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”.

Masing-masing pasangan mengklaim membawa solusi atas persoalan mendasar masyarakat Pasaman, seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. KPU Pasaman pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025, dan pemilih wajib membawa identitas diri resmi seperti KTP atau SIM.

Pilkada Pasaman kali ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan daerah. Dengan program-program yang ditawarkan, masyarakat kini dihadapkan pada pilihan besar: siapa yang benar-benar mampu membawa Pasaman ke arah yang lebih baik? (Tio)

MR com,Padang | Suasana hangat Hari Raya Idul Fitri dengan gelaran "open house" yang dilakukan Gubernur Sumbar dirumah dinasnya tidak serta merta dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan awak media pun diduga dilarang untuk menghadiri acara tersebut.

Hal itu disampaikan Falsanar bersama Dodi Indra sebagai jurnalis saat ingin meliput acara yang digelar dilingkungan rumah dinas Gubernur Sumbar pada Senin, 1 April 2025 waktu lalu.

Kedua awak media itu mengaku kecewa, karena mereka terindikasi dilarang oleh anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Sumbar saat ingin masuk gerbang rumah dinas gubernur dijalan Sudirman.

Masih dari keterangan yang disampaikan dua jurnalis itu bahwa, kuat dugaan tidak seluruh kalangan masyarakat dapat mengikuti acara open house tersebut.

"Kita pers dilarang masuk oleh anggota satpol PP yang saat itu melakukan penjagaan di gerbang rumah dinas gubernur tanpa alasan yang jelas," ujar Falsanar.

Disaat itu kita juga melihat ada seorang ibu yang menggendong bayinya ingin masuk, tapi juga dilarang oleh anggota satpol PP Sumbar itu, ketus Falsanar yang turut di iyakan oleh Dodi Indra.

Sementara kami saat itu dalam tugas jurnalistik untuk meliput acara open house. Tujuan kami, selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus untuk wawancara bapak Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, tutur Falsanar.

Dia menyayangkan sikap arogansi anggota satpol PP tersebut yang terindikasi sengaja menghalang-halangi wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Mirisnya lagi, kata Falsanar, saat kami mendengar keterangan dari ibu yang ikut dilarang masuk oleh anggota satpol PP.

Dengan nada sedih menahan perasaan kecewa, ibu itu mengatakan dia bukan pengemis, kata Falsanar.

"Saya datang ke istana gubernuran ini, karena setiap tahun biasanya ada open house "rumah terbuka" untuk masyarakat umum, kata ibu tersebut," jelas Falsanar yang turut diamini Dodi Indra.

Falsanar masih melanjutkan penjelasannya, kata ibu itu dia bukan pengemis dan bukan minta-minta. Ibu itu hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur, kata Dodi menambahkan.

Kejadian yang dialami kedua awak media dan ibu tersebut menuai sorotan tajam dari Dr. Ir. H. Basril Basyar, MM. Dia geram dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota satpol PP tersebut.

"Tindakan yang dilakukan oknum satpol PP tersebut tidak manusiawi dan terancam pidana, karena terkesan menghalangi-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ujar Basril Basyar.

Wartawan senior penerima penghargaan Pers Card Number One terus mengumpat tak mampu menyembunyikan kegeramannya atas insiden yang dapat mencoreng citra seorang gubernur ini.

Katanya, pimpinan yang memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan pelarangan terhadap jurnalis maupun masyarakat yang hendak berkunjung dan bersilaturahmi dengan Gubernur di hari Fitri ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Baginya insiden ini bukan sekadar persoalan diperbolehkan atau tidak masuk ke rumah dinas. Lebih dari itu, kejadian ini adalah cerminan yang menyedihkan tentang bagaimana posisi pers dan masyarakat diperlakukan oleh seorang pemimpin, ketusnya.

"Tindakan ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Gubernur Sumbar tidak menganggap jurnalis sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik," ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.

Ia sangat menyayangkan hal ini terjadi. Suasana Idul Fitri yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pers, justru ternodai tindakan yang sikap arogansi oknum satpol PP.

Basril Basyar mengingatkan betapa fundamentalnya peranan pers dalam sebuah negara hukum dan demokratis ini.

"Pers adalah pilar penting yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengawas jalannya pemerintahan," terang Basril Basyar.

Mereka bukanlah tamu tak diundang yang kehadirannya bisa dibatasi sesuka hati, terlebih dalam acara yang bersifat publik seperti open house seorang kepala daerah, ujarnya.

Peristiwa penghalangan seperti ini tidak boleh terulang kembali, baik terhadap jurnalis maupun oleh siapa pun, karena ini adalah hak masyarakat untuk bersilaturahmi dengan pemimpinnya," pungkas.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pada arus balik libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dengan dengan fokus utama pada keamanan tempat wisata dan kelancaran arus balik. 

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Susmelawati Rosya S. S. M. Tr.A.P., menyatakan bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang masih menikmati liburan dan yang akan kembali ke daerah masing-masing.

"Kami memastikan pengamanan di tempat-tempat wisata tetap optimal. Karena masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur," tegas Kabid Humas Polda Sumbar itu pada Kamis (3/4/2025) di Padang.

Selain itu, kata Rosya, kesiapan arus balik menjadi prioritas agar perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Dia menuturkan bahwa Polda Sumbar telah menempatkan sejumlah personel di berbagai titik strategis, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi dan sepanjang jalur utama arus balik.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik, jelas Rosya.

Kombes Pol tersebut menjelaskan, selain fokus pada pengamanan wisata dan arus balik, Polda Sumbar juga tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. 

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi hujan lebat serta longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat. Kabid Humas itu mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.

"Kami juga menyiagakan personel untuk penanganan potensi bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar jika terjadi situasi darurat, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif," jelasnya lagi.

Kembali Polda Sumbar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas, baik saat berwisata maupun dalam perjalanan arus balik. 

Kemudian masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan posko-posko pengamanan dan pelayanan yang telah disediakan di sepanjang jalur utama jika membutuhkan bantuan atau informasi, tandasnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi ini, Polda Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati sisa masa libur dengan aman dan nyaman, serta perjalanan arus balik dapat berjalan lancar dan kondusif, pungkasnya. (cr/And)