Mitra Rakyat

Rekaman cctv di rumah dinas Gubernur Sumbar saat acar open house 

"Perlu kami sampaikan bahwa kegiatan open house Gubernur berlangsung selama dua hari. Hari pertama untuk masyarakat umum, dan hari kedua diperuntukkan bagi Bupati/Walikota se-Sumatera Barat," kata Mursalim saat menyampaikan klarifikasinya pada Kamis (10/4/2025) via telepon +62 813-6334-7xxx.

Berita terkait : Open House Gubernur Sumbar Tuai Sorotan Tajam Mantan Ketua PWI Sumbar

Terkait adanya dugaan pelarangan masuk bagi masyarakat dan wartawan oleh personil Pol PP dalam pelaksanaan kegiatan open house hari kedua tersebut, katanya, kami telah melakukan konfirmasi kepada seluruh personil. 

Dia menegaskan bahwa dugaan itu tidak benar. Petugas hanya menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan dengan cara menanyakan maksud kedatangan kepada setiap tamu yang datang dan menyampaikan bahwa Gubernur sedang ada kegiatan dengan Bupati/Walikota, ujar Mursalim.

Dengan demikian, kata Mursalim, dugaan adanya perintah khusus pimpinan untuk melarang wartawan dan masyarakat masuk untuk bertemu Gubernur menjadi terbantahkan. 

Sebab mereka tidak dilarang tapi hanya diberi tahu bahwa Gubernur sedang ada kegiatan, tuturnya dengan mengirimkan rekaman cctv kegiatan waktu itu.

Kendati demikian, kami tentu sangat menghargai setiap masukan dari semua pihak dan akan terus melakukan evaluasi untuk menjaga komunikasi dan kualitas pelaksanaan setiap kegiatan pemerintahan ke depannya, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini diterbitkan media masih dalam upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Mitrarakyat.com, Pasaman --Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pasaman tahun 2024 memasuki babak penentuan, setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman resmi merilis daftar tiga pasangan calon yang akan berlaga dalam pemungutan suara ulang, Sabtu 19 April 2025, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi.

Ketiga pasangan calon membawa visi dan misi masing-masing, lengkap dengan program-program prioritas yang ditawarkan kepada masyarakat demi membawa perubahan lima tahun ke depan.

Pasangan Nomor Urut 1: Welly Suhery, S.T – Parulian
Dengan slogan #PasamanBangkit, pasangan ini mengusung visi “Pasaman yang berkarakter, maju dan berkelanjutan”. Mereka menawarkan 10 program unggulan, mulai dari layanan gratis berobat dan ambulan, pendidikan dan seragam sekolah gratis, hingga internet gratis di daerah 3T. Mereka juga berkomitmen menciptakan 1.000 lapangan kerja setiap tahun, bajai gratis, dan rumah layak huni bagi masyarakat yang membutuhkan.

Pasangan Nomor Urut 2: Mara Ondak – Desrizal
Mengusung slogan Pasaman Juara, pasangan ini berkomitmen membangun Pasaman yang maju, berkeadilan, dan sejahtera. Mereka fokus pada peningkatan kualitas hidup melalui program seperti pengobatan gratis, pendidikan gratis, bantuan rumah tidak layak huni, serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu. Program-program berbasis budaya, keagamaan, dan ekonomi kreatif juga menjadi sorotan dalam misi mereka.

Pasangan Nomor Urut 3: Sabar AS, S.Ag., M.Si – Sukardi, S.Pd., MM
Dengan tagline Koalisi Rakyat Lanjutkan!, pasangan ini mengangkat program bertema Pro Rakyat yang mencakup pendidikan gratis, pengobatan gratis, dan peningkatan ekonomi masyarakat. Visi mereka adalah “Terwujudnya Kabupaten Pasaman yang Maju, Berkeadilan, dan Berkelanjutan”.

Masing-masing pasangan mengklaim membawa solusi atas persoalan mendasar masyarakat Pasaman, seperti kemiskinan, akses pendidikan dan kesehatan, serta pertumbuhan ekonomi daerah. KPU Pasaman pun mengingatkan kepada seluruh masyarakat bahwa pemungutan suara ulang akan dilaksanakan pada Sabtu, 19 April 2025, dan pemilih wajib membawa identitas diri resmi seperti KTP atau SIM.

Pilkada Pasaman kali ini menjadi momentum penting untuk menentukan arah masa depan daerah. Dengan program-program yang ditawarkan, masyarakat kini dihadapkan pada pilihan besar: siapa yang benar-benar mampu membawa Pasaman ke arah yang lebih baik? (Tio)

MR com,Padang | Suasana hangat Hari Raya Idul Fitri dengan gelaran "open house" yang dilakukan Gubernur Sumbar dirumah dinasnya tidak serta merta dapat dirasakan oleh seluruh kalangan masyarakat. Bahkan awak media pun diduga dilarang untuk menghadiri acara tersebut.

Hal itu disampaikan Falsanar bersama Dodi Indra sebagai jurnalis saat ingin meliput acara yang digelar dilingkungan rumah dinas Gubernur Sumbar pada Senin, 1 April 2025 waktu lalu.

Kedua awak media itu mengaku kecewa, karena mereka terindikasi dilarang oleh anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja(Satpol PP) Sumbar saat ingin masuk gerbang rumah dinas gubernur dijalan Sudirman.

Masih dari keterangan yang disampaikan dua jurnalis itu bahwa, kuat dugaan tidak seluruh kalangan masyarakat dapat mengikuti acara open house tersebut.

"Kita pers dilarang masuk oleh anggota satpol PP yang saat itu melakukan penjagaan di gerbang rumah dinas gubernur tanpa alasan yang jelas," ujar Falsanar.

Disaat itu kita juga melihat ada seorang ibu yang menggendong bayinya ingin masuk, tapi juga dilarang oleh anggota satpol PP Sumbar itu, ketus Falsanar yang turut di iyakan oleh Dodi Indra.

Sementara kami saat itu dalam tugas jurnalistik untuk meliput acara open house. Tujuan kami, selain untuk bersilaturahmi juga sekaligus untuk wawancara bapak Gubernur Sumbar H. Mahyeldi Ansharullah, tutur Falsanar.

Dia menyayangkan sikap arogansi anggota satpol PP tersebut yang terindikasi sengaja menghalang-halangi wartawan dalam tugas jurnalistiknya.

Mirisnya lagi, kata Falsanar, saat kami mendengar keterangan dari ibu yang ikut dilarang masuk oleh anggota satpol PP.

Dengan nada sedih menahan perasaan kecewa, ibu itu mengatakan dia bukan pengemis, kata Falsanar.

"Saya datang ke istana gubernuran ini, karena setiap tahun biasanya ada open house "rumah terbuka" untuk masyarakat umum, kata ibu tersebut," jelas Falsanar yang turut diamini Dodi Indra.

Falsanar masih melanjutkan penjelasannya, kata ibu itu dia bukan pengemis dan bukan minta-minta. Ibu itu hanya ingin bertemu dengan Pak Gubernur, kata Dodi menambahkan.

Kejadian yang dialami kedua awak media dan ibu tersebut menuai sorotan tajam dari Dr. Ir. H. Basril Basyar, MM. Dia geram dan mengutuk keras tindakan yang dilakukan oleh oknum anggota satpol PP tersebut.

"Tindakan yang dilakukan oknum satpol PP tersebut tidak manusiawi dan terancam pidana, karena terkesan menghalangi-halangi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya," ujar Basril Basyar.

Wartawan senior penerima penghargaan Pers Card Number One terus mengumpat tak mampu menyembunyikan kegeramannya atas insiden yang dapat mencoreng citra seorang gubernur ini.

Katanya, pimpinan yang memberikan instruksi kepada bawahan untuk melakukan pelarangan terhadap jurnalis maupun masyarakat yang hendak berkunjung dan bersilaturahmi dengan Gubernur di hari Fitri ini adalah tindakan yang sangat tidak manusiawi.

Baginya insiden ini bukan sekadar persoalan diperbolehkan atau tidak masuk ke rumah dinas. Lebih dari itu, kejadian ini adalah cerminan yang menyedihkan tentang bagaimana posisi pers dan masyarakat diperlakukan oleh seorang pemimpin, ketusnya.

"Tindakan ini secara tidak langsung telah menunjukkan bahwa Gubernur Sumbar tidak menganggap jurnalis sebagai mitra strategis yang memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik," ujar mantan Ketua PWI Sumbar itu.

Ia sangat menyayangkan hal ini terjadi. Suasana Idul Fitri yang seharusnya dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempererat hubungan yang harmonis antara pemerintah dan pers, justru ternodai tindakan yang sikap arogansi oknum satpol PP.

Basril Basyar mengingatkan betapa fundamentalnya peranan pers dalam sebuah negara hukum dan demokratis ini.

"Pers adalah pilar penting yang berfungsi sebagai penyambung lidah masyarakat dan pengawas jalannya pemerintahan," terang Basril Basyar.

Mereka bukanlah tamu tak diundang yang kehadirannya bisa dibatasi sesuka hati, terlebih dalam acara yang bersifat publik seperti open house seorang kepala daerah, ujarnya.

Peristiwa penghalangan seperti ini tidak boleh terulang kembali, baik terhadap jurnalis maupun oleh siapa pun, karena ini adalah hak masyarakat untuk bersilaturahmi dengan pemimpinnya," pungkas.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) meningkatkan kesiapsiagaan pengamanan pada arus balik libur lebaran Hari Raya Idul Fitri. Dengan dengan fokus utama pada keamanan tempat wisata dan kelancaran arus balik. 

Kapolda Sumbar melalui Kabid Humas, Kombes Pol Susmelawati Rosya S. S. M. Tr.A.P., menyatakan bahwa personel gabungan telah disiagakan untuk memastikan kenyamanan masyarakat yang masih menikmati liburan dan yang akan kembali ke daerah masing-masing.

"Kami memastikan pengamanan di tempat-tempat wisata tetap optimal. Karena masih banyak masyarakat yang memanfaatkannya untuk berlibur," tegas Kabid Humas Polda Sumbar itu pada Kamis (3/4/2025) di Padang.

Selain itu, kata Rosya, kesiapan arus balik menjadi prioritas agar perjalanan masyarakat tetap aman dan lancar.

Dia menuturkan bahwa Polda Sumbar telah menempatkan sejumlah personel di berbagai titik strategis, terutama di kawasan wisata yang ramai dikunjungi dan sepanjang jalur utama arus balik.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada wisatawan dan memastikan kelancaran lalu lintas bagi para pemudik, jelas Rosya.

Kombes Pol tersebut menjelaskan, selain fokus pada pengamanan wisata dan arus balik, Polda Sumbar juga tetap mengantisipasi potensi terjadinya bencana alam. 

Mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan berpotensi hujan lebat serta longsor di beberapa wilayah Sumatera Barat. Kabid Humas itu mengatakan, kepolisian telah berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanganan.

"Kami juga menyiagakan personel untuk penanganan potensi bencana alam. Koordinasi dengan instansi terkait terus dilakukan agar jika terjadi situasi darurat, penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan efektif," jelasnya lagi.

Kembali Polda Sumbar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati selama beraktivitas, baik saat berwisata maupun dalam perjalanan arus balik. 

Kemudian masyarakat juga diminta untuk memanfaatkan posko-posko pengamanan dan pelayanan yang telah disediakan di sepanjang jalur utama jika membutuhkan bantuan atau informasi, tandasnya.

Dengan kesiapan personel dan koordinasi lintas instansi ini, Polda Sumbar berharap masyarakat dapat menikmati sisa masa libur dengan aman dan nyaman, serta perjalanan arus balik dapat berjalan lancar dan kondusif, pungkasnya. (cr/And)

MR.com, Sumbar| Kepolisian Daerah Sumatra Barat ( Polda Sumbar) mencatat adanya penurunan signifikan jumlah kendaraan yang memasuki wilayah provinsi tersebut selama periode mudik Lebaran 2025. 

Sebanyak 21.261 kendaraan tercatat melintasi perbatasan Sumbar, menunjukkan penurunan dibandingkan angka 31.954 kendaraan pada momen mudik Lebaran tahun sebelumnya (2024).

Kapolda Sumbar, Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta, M.Si., CSFA, menyampaikan informasi ini di Padang, Rabu (2/4/2025). Ia menjelaskan bahwa data tersebut dihimpun dari pencatatan di berbagai titik perbatasan provinsi yang dijaga ketat oleh jajaran kepolisian.

"Berdasarkan pencatatan di perbatasan provinsi Sumbar, jumlah kendaraan yang masuk mencapai 21.261 kendaraan," ujar Kapolda Gatot.

Lebih lanjut, Kapolda merinci bahwa Polda Sumbar memiliki lima Kepolisian Resor (Polres) yang menjadi garda terdepan dalam memantau arus kendaraan yang masuk dari provinsi tetangga. 

Polres Pesisir Selatan menjadi gerbang utama bagi pemudik yang datang dari arah Bengkulu. Sementara itu, Polres Pasaman menyambut kendaraan dari Sumatra Utara dan sekitarnya. Bagi para pemudik yang bergerak dari arah Riau dan provinsi lainnya, pintu masuk utama adalah wilayah hukum Polres Lima Puluh Kota. 

Dua Polres lainnya, Dharmasraya dan Solok Selatan, turut memantau dan mencatat kendaraan yang masuk dari arah Jambi dan sebagian Riau.

Data yang dihimpun menunjukkan bahwa kendaraan roda empat masih mendominasi arus mudik yang memasuki Sumatra Barat. Meskipun terjadi penurunan jumlah kendaraan secara keseluruhan, kepadatan di beberapa titik masih menjadi perhatian pihak kepolisian.

"Memang ada beberapa titik yang menjadi perhatian karena masih sering terjadi kemacetan seperti di jalur Padang Pariaman ke Bukittinggi," ungkap Kapolda. 

Jalur ini memang dikenal sebagai salah satu jalur utama yang menghubungkan dua kota besar di Sumbar dan kerap mengalami peningkatan volume kendaraan, terutama saat musim libur panjang seperti Lebaran.

Menyikapi kondisi tersebut, Irjen. Pol. Gatot Tri Suryanta mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melakukan perjalanan mudik untuk tetap berhati-hati dan mengutamakan keselamatan. 

Ia menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan tidak memaksakan diri untuk terus berkendara jika sudah merasa lelah.

"Kami mengimbau para pengendara agar selalu berhati-hati dan mengutamakan keselamatan saat berkendara, dan tidak perlu memaksakan diri jika kondisi tubuh sudah lelah. Manfaatkan pos-pos polisi yang tersedia untuk beristirahat sejenak," pesan Kapolda Sumbar.

Pihak kepolisian juga terus melakukan pemantauan dan pengaturan arus lalu lintas di berbagai titik rawan kemacetan untuk memastikan kelancaran perjalanan para pemudik agar dapat merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga di kampung halaman dengan aman dan nyaman. 

Penurunan jumlah kendaraan yang masuk diharapkan dapat membantu mengurangi potensi kepadatan lalu lintas, namun kewaspadaan dan kedisiplinan para pengendara tetap menjadi kunci utama keselamatan di jalan raya.

Di tengah arus mudik yang terpantau lancar, sejumlah pemudik menyampaikan apresiasi atas kinerja aparat kepolisian di Sumatra Barat. Ririn (34), seorang pemudik asal Surabaya, berbagi pengalamannya.

"Sumbar memang keren, meskipun ada sedikit kemacetan, petugas polisi sangat sigap mengatur lalu lintas. Alhamdulillah, kemacetan bisa segera teratasi," ungkapnya.

Senada dengan Ririn, Raju (24), pemuda asal Bukittinggi yang merantau ke Jakarta, juga memberikan pujian. Ia mengaku sangat terbantu dengan keberadaan posko pengamanan Lebaran.

"Saat saya lelah mengemudi dan memutuskan untuk beristirahat di posko polisi, saya disambut dengan ramah. Pokoknya, jajaran Polda Sumbar dalam mengatasi arus mudik Lebaran ini mantap!" ujarnya dengan antusias.

Testimoni dari Ririn dan Raju ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan seperti potensi kemacetan di beberapa titik, kesiapsiagaan dan keramahan petugas kepolisian di Sumatra Barat memberikan pengalaman positif bagi para pemudik yang kembali ke kampung halaman untuk merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pihak kepolisian sendiri terus berupaya untuk memastikan kelancaran dan keamanan arus mudik hingga berakhirnya masa libur Lebaran.**

"Penimbunan BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar masih saja berjalan lancar di berbagai kota dan kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Barat ini," ujar Andarizal selaku tetua di Organisasi Pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Senin(31/3/2025) di Padang.

Dia menyebut, bahkan di Kota Padang sendiri, kegiatan ilegal ini bukan lagi menjadi rahasia umum. Sayangnya, aparat penegak hukum dan pihak Pertamina terindikasi belum sepenuhnya melakukan penindakan terhadap para mafia BBM yang telah merugikan negara dan masyarakat banyak ini, ketusnya.

Mereka memborong pasokan solar bersubsidi di banyak SPBU yang tersebar di daerah Sumbar. Diduga banyak SPBU telah bekerjasama dengan para mafia BBM tersebut, ujarnya lagi.

"Padahal, selain dianggap merugikan masyarakat, kehadiran mafia BBM ini juga kerap menimbulkan kemacetan," kata Andarizal 

Menurutnya, itu karena kendaraan pengangkut BBM milik para mafia dibiarkan antri mengular di sepanjang jalur SPBU. Bahkan, beberapa diantaranya sengaja diparkiran di depan SPBU tersebut.

Dalam menjalankan aksinya, kata Andarizal, para mafia BBM ini menggunakan beberapa mobil tangki standar maupun yang sudah dimodifikasi. Solar bersubsidi yang dihisap  kemudian ditampung dan dijual lagi ke pihak perusahaan dengan harga industri, paparnya.

Banyak dari mereka yang disebut mafia kelas kakap belum terjamah tangan hukum, karena ada dugaan kuat para mafia tersebut telah membangun koordinasi yang bagus dengan para oknum aparat penegak hukum, tandasnya.

Dia kembali menjelaskan, untuk melancarkan usaha mereka, para mafia BBM ini berlindung pada salah satu agen yang bekerja sama dengan badan usaha yang mengantongi Izin Usaha Niaga(INU) Minyak dan Gas Bumi untuk Kegiatan Usaha Niaga Umum yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021.

Demi kepentingan masyarakat luas, KJI dengan tegas menyatakan kesiapannya untuk melakukan investigasi mendalam terkait maraknya penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang ada di Sumbar ini.

"Langkah ini KJI ambil sebagai respons terhadap keluhan masyarakat dan laporan mengenai praktik kotor yang merugikan masyarakat kecil dan menguntungkan pihak-pihak tertentu," ujarnya

KJI akan instruksikan kepada anggota yang tergabung lebih dari 200 insan pers, untuk mendatangi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di seluruh Sumbar untuk mengumpulkan bukti dan informasi yang valid mengenai penjualan BBM bersubsidi kepada pihak yang tidak berhak. 

"Kami (KJI) tidak bisa lagi tinggal diam melihat penderitaan masyarakat yang kesulitan mendapatkan BBM bersubsidi karena ulah segelintir oknum yang tidak bertanggung jawab," tegas Andarizal, dari perwakilan KJI tersebut.

Investigasi ini kami lakukan dipicu oleh banyaknya laporan dan keluhan dari masyarakat Sumbar yang seringkali mendapati antrean panjang BBM bersubsidi berakhir sia-sia karena stok yang tiba-tiba habis, terang Andarizal.

Katanya, KJI akan mendesak Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumatera Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dan membuktikan penegakan hukum di Ranah Minang.

Sebab, masyarakat Sumatera Barat kini menaruh harapan besar kepada Forkopimda untuk segera menghentikan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi ini.

Mereka berharap subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka dapat benar-benar dirasakan manfaatnya, dan kepercayaan publik yang mulai terkikis dapat segera dipulihkan melalui tindakan nyata dari para pemimpin daerah.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)