Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Efesiensi anggaran diberbagai sektor oleh pemerintah seperti yang disampaikan Presiden RI  Prabowo Subianto dalam pidatonya beberapa waktu lalu. Sepertinya ikut mempengaruhi kegiatan proyek negara yang sedang dikelola Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) melalui Satker SNVT PJSA_WS. Indragiri_ Akuaman.WS Kampar,WS. Rokan Provinsi Sumatera Barat.

Pasalnya, pekerjaan Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project di Sungai Batang Kandis Kota Padang, senilai Rp.110.801.815.000, untuk anggaran lanjutannya diduga diblokir pemerintah.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPW SUMBAR REPRO, Roni pada Ahad (23/3/2025) di Padang. Informasi pemblokiran anggaran pada proyek tersebut, kata Roni, didapatkannya dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) langsung yang bernama Ilyas Firman.

Baca berita: Satuan Reskrim Polres Padang Pariaman Amankan 3 Excavator dan 5 Truck Saat Penggrebekan Tambang Ilegal

"Informasi tersebut saya dapat langsung dari Ilyas Firman, selaku PPK - BWSS V Padang yang menggawangi kegiatan tersebut melalui pesan singkat aplikasi WA ," terang Roni sembari memperlihatkan bukti chatting WhatsApp di selulernya.

Sumber dana untuk proyek Urban Flood Control System Improvement in Selected Cities Phase II Padang Sub Project, Sungai Batang Kandis Kota Padang ini diketahui dari pinjaman luar negeri pemerintah Jepang, loan JICA (Japan International Cooperation Agency).

Bisakah anggaran proyek negara dari sumber pinjaman luar negeri diblokir?

Ada sumber menyebutkan bahwa, anggaran proyek yang dikelola negara dengan sumber pinjaman luar negeri dapat diblokir oleh negara dalam beberapa kasus, seperti:

1. Pelanggaran ketentuan pinjaman: Jika pemerintah tidak memenuhi ketentuan-ketentuan pinjaman, seperti tidak melakukan pembayaran cicilan pinjaman tepat waktu.

2. Ketidakpatuhan terhadap peraturan: Jika proyek tidak mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku, seperti peraturan lingkungan hidup atau peraturan keselamatan kerja.

3. Korupsi atau penyelewengan: Jika terdapat indikasi korupsi atau penyelewengan dalam penggunaan anggaran proyek.

4. Perubahan kebijakan pemerintah: Jika pemerintah mengubah kebijakan atau prioritas, sehingga proyek tidak lagi sesuai dengan kebijakan pemerintah.

Namun, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku, serta harus diawasi oleh lembaga-lembaga yang berwenang.

Dalam kasus pinjaman luar negeri, pemblokiran anggaran proyek juga harus mempertimbangkan:

1. Ketentuan perjanjian pinjaman: Ketentuan perjanjian pinjaman yang telah disepakati dengan pemberi pinjaman.

2. Konsekuensi pemblokiran: Konsekuensi pemblokiran anggaran proyek terhadap hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara pemberi pinjaman.

Oleh karena itu, pemblokiran anggaran proyek harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan semua aspek yang terkait.

Apakah penyebab pemblokiran anggaran yang dilakukan oleh negara terhadap mega proyek tersebut, adakah aturan yang dilanggar?

Menyangkut hal itu, media kemudian melakukan konfirmasi kepada PPK Ilyas Firman via telepon pada hari yang sama. Sampai berita ini ditayangkan PPK tersebut belum memberikan tanggapannya.

Saat berita ini disiarkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr)

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol Drs. Agus Suryonugroho, S.H., M.Hum, mengatakan bahwa rekayasa lalu lintas ini dirancang untuk memastikan perjalanan yang lebih lancar dan aman bagi masyarakat.

"Menghadapi Lebaran tahun ini, kami bersama seluruh pemangku kepentingan telah menyusun langkah-langkah strategis guna memastikan arus mudik berlangsung lancar, aman, dan nyaman," kata Kakorlantas. 

Untuk arus mudik, contraflow akan diberlakukan di Tol Jakarta-Cikampek Km 40 sampai dengan Km 70. Contraflow di jalur ini untuk periode pertama akan diberlakukan mulai Kamis 27 Maret pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. Sedangkan periode kedua, diberlakukan mulai Senin 31 Maret 2025 pukul 13.00-18.00 WIB dan Selasa 1 April 2025 pukul 11.00-18.00 WIB. 

Kemudian skema One Way akan diberlakukan di Km 70 Tol Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang. Skema One Way di dua jalur ini diberlakukan pada Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Sabtu 29 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

"Bila terjadi puncak arus mudik, biasanya H-3 Idul Fitri. Itu akan kami lakukan one way, namanya one way nasional. Itu akan kami lakukan. Termasuk juga pada saat nanti arus balik. Jadi H-3 atau H-2, nanti akan kami umumkan ketika terjadi bangkitan arus, kami akan lakukan one way arus balik," ucap Irjen Pol Agus.

Lalu skema Ganjil Genap di Km 47 Jakarta-Cikampek sampai dengan Km 414 Tol Semarang-Batang dan Km 31 sampai dengan Km 98 Tol Tanggerang-Merak berlaku sejak Kamis 27 Maret 2025 pukul 14.00 WIB sampai dengan Minggu 30 Maret 2025 pukul 24.00 WIB. 

 Kemudian ada juga penutupan dan normalisasi One Way yaitu penutupan jalur masuk dan pembersihan jalur dari Km 414 Tol Semarang-Batang sampai dengan Km 70 Tol Jakarta-Cikampek pada 27 Maret 2025 pukul 12.00-14.00 WIB. 

Terakhir adalah normalisasi lalu lintas dan pembukaan jalan masuk di rute yang sama pada 30 Maret 2025 pukul 00.00-02.00 WIB.**

MR.com, Sumbar|  Menjelang musim mudik Lebaran, Kepolisian Daerah Sumatera Barat (Polda Sumbar) mengimbau masyarakat agar melaporkan rencana mudik mereka ke kantor polisi terdekat. Langkah ini bertujuan untuk mencegah tindak kriminal seperti pencurian rumah kosong dan memastikan keamanan selama musim mudik.

Kabid Humas Polda Sumbar, Kombes Pol Susmelawati Rosya, menyampaikan bahwa masyarakat yang hendak meninggalkan rumah dalam waktu lama disarankan untuk menginformasikan keberangkatan mereka kepada aparat Kepolisian.

"Kami mengimbau warga agar berkoordinasi dengan Kepolisian setempat atau Bhabinkamtibmas jika hendak mudik. Dengan begitu, kami bisa membantu melakukan patroli di lingkungan yang ditinggalkan," ujarnya, pada Jumat (21/3) pagi di Polda Sumbar. 

Selain itu, Polda Sumbar juga mengingatkan warga untuk meningkatkan sistem keamanan rumah, seperti memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, menitipkan rumah kepada tetangga atau kerabat yang tidak mudik, serta memanfaatkan teknologi keamanan seperti CCTV atau alarm.

Salah seorang warga di Komplek Wisma Indah Lestari, Kelurahan Padang Sarai, Kecamatan Koto Tangah, bapak Herudin, mengaku setuju dengan imbauan tersebut.

 "Saya merasa lebih tenang jika polisi bisa membantu mengawasi lingkungan saat kami mudik. Ini juga bisa mengurangi risiko pencurian," katanya.

Sebagai bagian dari pengamanan mudik, Polda Sumbar juga akan meningkatkan patroli di kawasan pemukiman, jalur mudik, serta lokasi-lokasi strategis lainnya. 

"Dengan adanya koordinasi antara masyarakat dan kepolisian, diharapkan keamanan dan kenyamanan selama mudik Lebaran dapat lebih terjaga," pungkasnya. (*)

MR.com, Sumbar| Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., menghadiri Acara Bazar Ramadhan Polri Presisi 2025 dan Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025 yang di laksanakan di lapangan Apel Mapolda Sumbar, Jumat (20/03/2025) sore.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara serentak di setiap daerah di Indonesia, yang diawali dialog interaktif bersama Kapolri dengan perwakilan Polda dan satuan kerja yang ditunjuk.

Kapolda Sumbar Irjen. Pol. Dr. Drs. Gatot Tri Suryanta M.Si., CSFA., Mengungkapkan di bulan Ramadhan yang penuh berkah ini Polda Sumbar melaksanakan Bazar Ramadhan Presisi Singgalang 2025 dan juga Baksos Ramadhan Bhayangkari 2025.

Untuk paket Bazar Ramadan Polri Presisi di Polda ini ada sekitar 3.000 paket, kemudian untuk di setiap Polres jajaran ada sebanyak 5.000 paket.

Sedangkan untuk Baksos Bhayangkari di Polda Sumbar ada sekitar 150 paket sembako yang diserahkan kepada saudara-saudara yang membutuhkan, yaitu kepada driver ojek online

Diharapkan Irjen Gatot, kegiatan Bazar Ramadan Polri ini bisa membantu masyarakat. Sekaligus mempererat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat.

“Harapannya adalah disamping bisa membantu kepada saudara-saudara atau masyarakat yang membutuhkan juga memberikan kesempatan kepada pelaku UMKM untuk dapat memasarkan produksinya sehingga memberikan kesejahteraan kepada keluarga dan perekonomian masyarakat lokal,” harap Kapolda.

Irjen Gatot  juga menyerahkan sembako kepada perwakilan anggota Pama dan Bintara, ASN dan PHL Polda Sumbar. Paket sembako itu berisi beras 3 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 kg, gula 1 kg, dan terigu 1 kg.

Pada kegiatan ini Kapolda juga langsung membagi-bagikan Baksos Ramadan Bhayangkari kepada ratusan driver ojek online secara Drive Thru yang didampingi Ibu-ibu Bhayangkari Polda Sumbar.

Kegiatan ini di hadiri oleh ketua Bhayangkari Daerah Sumbar Ny. Sari Gatot beserta Bhayangkari, Pejabat Utama Polda Sumbar, serta Undangan lainnya.** 

Jenderal Sigit juga menyambangi booth sembako dan menyerahkan paket sembako secara simbolis kepada perwakilan anggotanya. Empat perwakilan yang menerima paket sembako secara simbolis, yakni Bripda Surya Yuda Diorama (Ba Satbrimob Polda Jatim), Bharatu Relo Fambudi (Ba Ditpolairud Polda Jatim), Juru Rijan (PNS Yanma Polda Jatim) dan Abdul Kholiq (Remas Masjid Arif Nurul Huda Polda Jatim). 

Polri juga  mendistribusikan sembako seharga Rp70 ribu per paket kepada anggota Pama dan Bintara dan ASN Polri. Paket bazar Ramadan Polri yang akan didistribusikan kepada satker Mabes Polri sebanyak 21.473 paket dengan rincian Mako Korbrimob Polri 10.043 paket, Lap Bhayangkara 5.350 paket, Lemdiklat 4.858 paket dan Mako Korpolairud 1.222 paket. 

Paket sembako itu berisi beras 5 kg, minyak goreng 1 liter, telur 1 kg, gula 1 kg, dan terigu 1 kg. Kemudian, terdapat 296.887 paket sembako yang bakal didistribusikan ke Polda jajaran. 

Dalam acara ini, Polri juga membagikan 3 ribu paket sembako gratis kepada driver ojek online di empat lokasi berbeda. Adapun Baksos Ramadan Bhayangkari 2025 membagikan paket sembako gratis ke Mako Korbrimob Polri 750 paket, Lapangan Bhayangkara 750 paket, Lemdiklat Polri 750 paket dan Mako Korpolairud 750 paket.

Diharapkan Jenderal Sigit,  kegiatan Bazar Ramadan Polri ini bisa membantu masyarakat. Sekaligus mempererat tali silaturahmi Polri dengan masyarakat.

"Saya berharap kegiatan Bazar Ramadan Polri Presisi dan Baksos Ramadan Baksos Bhayangkari 2025 ini bisa membantu masyarakat serta sekaligus mempererat tali silaturahmi antara Polri dengan masyarakat serta meningkatkan keimanan kita dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dan menyambut hari Kemenangan Idul Fitri 1446 H," ujar Jenderal Sigit.**

Saat media mengkonfirmasikan kepada salah satu pekerja yang sedang melakukan penghamparan aspal di Kecamatan Lubuk Tarok, Sijunjung menyangkut keberadaan kontraktor pelaksana, konsultan pengawas, dan hal lain terkait kegiatan. 

Pekerja yang tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) lengkap saat melakukan pekerjaannya itu mengatakan tidak tahu.

Disepanjang ruas jalan nasional tersebut tidak ada ditemukan keberadaan papan informasi atau plang proyek yang sejatinya sebagai identitas pada proyek negara.

Baca : Kondisi Jalan Nasional Sijunjung-Dharmasraya Disinyalir Tidak Bermutu dan Berkualitas, Pengamat : Tidak Ada Pengendalian Mutu Diduga Jadi Penyebab

Plang proyek merupakan suatu bentuk transparansi pemerintah dalam mengelola anggaran, khususnya dalam proyek-proyek infrastruktur.

Biasanya pada plang proyek ditulis, nama proyek yang sedang dilaksanakan, lokasi proyek yang sedang dilaksanakan, besar anggaran yang dialokasikan, waktu pelaksanaan dan pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek tersebut.

Plang proyek sebagai bentuk transparansi pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan transparansi pemerintah dalam pengelolaan anggaran. Kemudian, meningkatkan akuntabilitas pemerintah dalam mengelola anggaran. 

Selanjutnya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan proyek. Serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Dalam konteks ini, plang proyek dapat dianggap sebagai suatu bentuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran.

Apabila ada proyek negara yang dikerjakan tidak disertai dengan keterbukaan informasi publik seperti tidak menyediakan plang proyek, bisa dikatakan itu proyek "siluman".

Proyek siluman dapat menimbulkan beberapa masalah, seperti:

1. *Korupsi*: Proyek siluman dapat menjadi sarana untuk melakukan korupsi.

2. *Pemborosan anggaran*: Proyek siluman dapat menyebabkan pemborosan anggaran.

3. *Ketidakpercayaan masyarakat*: Proyek siluman dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Ruas jalan nasional yang dikerjakan dan terindikasi "siluman" itu berada dalam wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.2, Satker PJN Wil II, BPJN Sumbar.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya. (tim)