Mitra Rakyat

MR.com,Padang Pariaman| Kapolres Padang  Pariaman, AKBP Ahmad Faisol Amir, Sik. Msi terima kedatangan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) pada Jum'at (7/3/2025), di ruang pertemuan milik Mapolres Padang Pariaman.

"Presisi Polres (Kepolisian Resor) dalam menjalankan tugasnya sangat penting untuk mencapai tujuan keamanan dan ketertiban di wilayah hukumnya," kata Kapolres Faisol mengawali perbicangan saat itu.

Dia mengatakan dalam melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan masyarakat, kami menjalankannya dengan motto "AMAN", Agamis, Melayani,Amanah, Nyata.

Sebagai Kapolres Padang Pariaman yang baru menjabat, dibawah komandonya seluruh jajaran anggota dalam melakukan tugas masih selalu dalam koridor SOP, terang Ahmad Faisol.

Ahmad Faisol menuturkan, menjadi Kapolres yang tegas wajib dilakukan dalam menjalankan tugas, sesuai perintah dari bapak Kapolri.

"Perintah Kapolri untuk Kapolres adalah untuk bertindak terbuka dan transparan dalam menjalankan tugasnya," 

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan seluruh Kepolisian Republik Indonesia untuk mencantumkan nomor hp Kapolsek, Kapolres, dan Kapolda sebagai wujud nyata Polri Presisi dalam pelayanan kepada masyarakat untuk mengembalikan kepercayaan.

Kata Ahmad Faisol, Kapolri melalui Kapolda juga memerintahkan Kapolres untuk melakukan penindakan terhadap kegiatan ilegal, seperti penambangan yang tidak mengatongi izin.

Hal ini selaras dengan perintah Presiden untuk menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat, tandasnya.

Selain itu, Polri juga harus membina hubungan yang baik dengan media dan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas kepolisian, tutur Kapolres Ahmad Faisol.

Dan Alhamdulillah saat ini kantor kita didatangi kawan-kawan wartawan dari kota Padang yang tergabung dalan Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI). 

Semoga dengan kedatangan KJI ini dapat menjadi simbol perwakilan seluruh awak media dengan Polri dalam menjaga, menjalin dan mempererat tali silaturahmi, pungkasnya.

Penulis: Chairur Rahman 

MR.com,Padang| Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda) Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal didampingi Sekretaris perusahaan Richi dan Kabag Humas Adi Zein saat memberikan klarifikasi terkait pemberitaan media ini sebelumnya.

Hendra Pebrizal menjelaskan dasar hukum sebagai regulasi pungutan dana meteran yang ada di struk pembayaran tagihan. "Dana meteran yang dikutip sebesar Rp 7.500 itu merupakan salah satu sumber pendapatan Perumda dari non air".

"Dana yang terkumpul selanjutnya akan digunakan sebagai biaya pemeliharaan, pergantian meteran setiap 5 tahun sekali serta untuk biaya operasional, dan lain sebagainya," terang Hendra Pebrizal pada Kamis (6/3/2025) di ruang kerjanya.

Berita terkait : Pungutan Dana Meteran Perumda Air Minum Kota Padang, REPRO Sumbar : Bila Ada Temuan Kita Laporkan

Dirut Hendra Pebrizal menjelaskan, untuk dasar hukum atau regulasi terhadap pungutan dana meteran itu, kita mengacu pada Permendagri No 71 Tahun 2016.

Detailnya, kata Hendra, Permendagri bagian ke IV, ayat 1dan 2, pada ayat 1 sebagaimana dimaksud pada point (c) Pemeliharaan Meteran air dan perwako no 81 tahun 2021.

Pada tahun 2024, Perumda Air Minum Kota Padang telah melakukan pergantian meteran pelanggan sekitar 4.000 unit. Dan untuk tahun 2025 ini ada sekitar 10.000 meteran pelanggan lagi yang akan dilakukan pergantian, ungkapnya.

Dia menuturkan, Perumda AM Kota Padang genap berusia 50 tahun di tahun 2024. Perjalanan panjang Perumda yang dulu dikenal dengan nama PDAM Kota Padang, adalah bukti komitmen kami dalam memberikan layanan air bersih yang berkualitas bagi masyarakat. 

Kami akan terus berinovasi dan meningkatkan kinerja untuk mewujudkan visi menjadi perusahaan air minum yang terkemuka dan terpercaya," tambah Hendra.

Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada pelanggan Perumda Kota Padang mengenai penggunaan dana meteran dan komitmen perusahaan dalam meningkatkan kualitas layanan, pungkasnya.

Sampai berita klarifikasi ini ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr) 

“Selaku Gubernur Akademi Kepolisian, Saya mengucapkan selamat kepada 100 orang siswa yang terdiri dari 67 orang putra dan 33 orang putri yang telah dinyatakan lulus dan terpilih menjadi peserta didik SIPSS Gelombang I tahun 2025,” ujar Gubernur Akpol di Semarang, Kamis (6/3/25). 

Gubernur Akpol pun menyampaikan kepada peserta didik bahwa pendidikan, pelatihan dan pengasuhan akan berjalan 4,5 bulan. Ia menekankan, semangat dan kebanggaan dalam menjalani pendidikan di Akademi Kepolisian harus ditanamkan seluruh peserta. 

“Saya percaya kalian akan dapat menyesuaikan pendidikan ini dengan baik, tepat waktu, dan berprestasi untuk mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Selanjutnya kepada para dosen, pelatih, instruktur, dan pengasuh yang terlibat dalam pendidikan ini,” ujarnya.

Ia pun menekankan agar seluruh pengajar melaksanakan tugas tanggung jawab dengan penuh semangat, profesional, berintegritas, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh peserta pendidikan SIPSS gelombang I tahun 2025. 

Sebelumnya diberitakan, Polri menggelar seleksi anggota baru dari jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) Tahun 2025. Terdapat 210 calon siswa (casis) mengikuti tingkat pusat di Akademi Kepolisian (Akpol), Jalan Sultan Agung, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng).

SIPSS merupakan jalur pendidikan khusus bagi Iulusan D-4, S-1, maupun S-2 untuk menjadi Perwira Pertama (Pama) Polri. Para peserta pun tiba di Semarang pada 14 Februari 2025.

"Sekarang di Akpol, ada gedung khusus namanya Gedung Werving Hoegeng, itu baik calon siswa SIPSS atau catar Akpol. Seleksi tingkat pusat di gedung itu," kata Kasubbagrim Bagdiapers Rodalpers SSDM Polri AKBP Adi Dharma Pramudita, dalam rilis SSDM Polri, Senin (17/2/25).

Para peserta sendiri terdiri atas 150 pria dan 60 wanita. Mereka berangkat dari polda masing-masing dengan latar belakang lulusan pendidikan tingkat D-4, S-1, dan S-2.

"Ada yang lulusan S-1, D-4, S-2. Kami memang mencari kompetensi masing-masing siswa ini, untuk pendukung tugas pokok fungsi (tupoksi) Polri," ungkapnya.**

Kakorpolairud Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih, yang turut melakukan patroli udara bersama Gubernur DKI Jakarta, mengungkapkan bahwa beberapa titik lain yang juga masih rawan banjir meliputi Kampung Melayu, Pondok Gede, Jati Asi, serta beberapa perumahan di Bekasi Timur.

“Dari semua lokasi yang kami pantau, yang paling mengkhawatirkan saat ini adalah di Babelan. Ketinggian air di sana sekitar 4 meter, beberapa rumah hanya terlihat atapnya saja,” ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih, Kamis (6/3).

Dalam operasi ini, Polri mengerahkan 200 personel dari Polair Baharkam serta Polairut Polda Metro Jaya. Selain itu, berbagai peralatan SAR seperti perahu karet (rubber boat), life jacket, dan perlengkapan penyelamatan lainnya juga telah dikirimkan ke lokasi-lokasi terdampak.

“Kita mengirimkan tim SAR yang dilengkapi dengan rubber boat dan peralatan lainnya untuk membantu proses evakuasi warga yang masih terjebak banjir,” tambahnya.

Menurut Irjen Pol. Yassin Kosasih, salah satu kendala utama dalam operasi ini adalah akses menuju lokasi yang masih terputus akibat genangan banjir.

“Kendala pertama yang kita hadapi adalah lokasi yang jauh dan aksesnya tertutup, sehingga menyulitkan upaya pertolongan,” jelasnya.

Meski demikian, tim SAR terus berupaya menembus daerah terdampak untuk memastikan seluruh warga mendapatkan bantuan.

Selain fokus pada evakuasi, Polri juga tetap hadir dalam membantu masyarakat yang wilayahnya sudah mulai surut. Beberapa daerah yang terpantau sudah mengalami penurunan air, antara lain Pondok Gede Permai, Jati Asi, Jati Rasa, serta Duren Jaya, Bekasi Timur.

“Anggota kami juga dikerahkan untuk membantu pasca banjir, seperti pembersihan rumah dan perabotan yang rusak akibat banjir,” kata Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Ia menegaskan bahwa operasi ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan akan terus dilakukan hingga masyarakat benar-benar merasa aman serta dapat kembali ke rumah mereka.

“Operasi ini tidak dibatasi waktunya. Kita akan terus berada di lapangan sampai warga merasa nyaman dan rumah mereka sudah bisa dihuni kembali,” tutupnya.

Saat ini, Polri terus berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memastikan penanganan banjir dan dampaknya berjalan optimal. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan petugas guna menghindari risiko lebih lanjut.**

Pemungutan yang dilakukan pihak tersebut diduga tidak memiliki dasar hukum yang spesifik, serta kebijakan yang mereka buat diragukan dapat persetujuan dari wakil rakyat (DPRD) Kota Padang.

Ketua DPW Sumbar Relawan PRABOWO SUBIANTO INDONESIA KUAT (REPRO), Roni menduga pungutan dengan dalih dana meteran ini dapat membebani pelanggan dan menjadi ladang korupsi para koruptor.

"Dengan pungutan dana meteran sebesar Rp 7.500 ini, pihak Perumda Air Minum Kota Padang dapat mendulang pundi-pundi yang tidak sedikit, bisa mencapai miliaran rupiah setiap bulannya," ujar Roni pada Rabu(5/3/2025) di Padang.

Sesuai data yang diterbitkan BPS Kota Padang, di Tahun 2023 saja, jumlah pelanggan mencapai 147.170. Apabila dikalikan dengan dana meteran yang dipungut, uang yang dapat dikumpulkan Perumda sebesar Rp 1.103.775.000 perbulan, dikali 12 bulan, papar Roni.

Pertanyaannya, kata Roni, uang pungutan itu kemana alirannya dan apa kegunaannya?. Kalau tidak jelas penggunaannya ini sudah masuk katagori korupsi, dan Aparat Penegak Hukum harus segera menindaknya, ketus Ketua DPW Sumbar REPRO itu.

Baca berita terkait: Pungutan Dana Meteran Perumda Air Minum Kota Padang, Apakah Pungli..?

Dia mengatakan, kemarin saya sempat menghubungi Dirut Perumda Hendra Pebrizal. Saat itu saya menanyakan kepada Hendra Pebrizal apa yang dilakukan dengan hasil pungutan dana meteran itu, sebut Roni.

"Dirut Perumda tersebut menjelaskan kalau uang dari hasil pungutan dana meteran dipakai untuk pemeliharaan meteran, kalau ada meteran yang rusak, dan melakukan pergantian meteran setiap 5 tahun, kata Hendra Pebrizal saat itu,"sebut Roni lagi.

Roni menyebut Dirut Perumda  mengakui pada tahun 2024 lalu, pihak Perumda telah melakukan pergantian meteran sebanyak 4000 unit yang tersebar di kota Padang, terang Roni.

Dari pengakuan Dirut itu, kita akan surati pihak Perumda untuk meminta data kongkrit pelanggan mana saja yang dilakukan pergantian meteran. Kemudian kita akan turun langsung mengecek ke rumah-rumah pelanggan sesuai data yang diberikan oleh pihak Perumda tersebut, tegas Roni.

Menurutnya, persoalan ini harus segera ditindaklanjuti agar masyarakat sebagai pelanggan tidak merasa terbebani lagi, apalagi masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah.

"Repro akan berjalan sesuai arahan Presiden Prabowo, yaitu mengawal 17 program Presiden, salah satunya mengawasi kinerja instansi-instansi yang ada di pemerintahan, Provinsi kota/ kabupaten," tegas Roni lagi.

Apabila ada temuan, hal tersebut akan langsung disampaikan ke pusat, dan akan sampai ke Kepala Staf Kepresidenan sebagai pembina Repro Indonesia, ujarnya.

Repro bukanlah Lembaga Swadaya Masyarakat, melainkan relawan yang mendukung Prabowo Subianto sejak Pilpres, dan kini akan turut ambil bagian untuk menyukseskan 17 program Presiden, tandasnya.

“DPW hingga Ranting inilah yang akan mengawal program tersebut, sambil tetap berkolaborasi dengan dinas terkait,” pungkas Roni.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih menunggu tanggapan dari Walikota dan Ketua DPRD Kota Padang sejak dikonfirmasi dan media masih dalam mengumpulkan data-data serta upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Catatan: Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini silahkan berikan hak jawab ke redaksi mitrarakyat.com

Polri melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi terkini di berbagai titik banjir, termasuk di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Rabu (5/3/2025).

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih mengatakan, bahwa pihaknya telah menurunkan sekitar 200 personel yang tersebar di delapan titik, termasuk Perumahan Jatirasa, Jatiasih, Pondok Gede Permai, dan Kebon Pala, Bekasi. 

Dari hasil pemantauan udara, wilayah Babelan terpantau mengalami dampak banjir yang cukup parah, dengan masih banyak rumah yang terendam air.

"Kami turut berempati atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Saat ini, Babelan menjadi salah satu fokus utama kami karena di sana terlihat personel masih kurang, sementara banyak rumah yang masih terendam. Kami akan mengerahkan lebih banyak personel dan peralatan ke sana," ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Polri juga menyiagakan perlengkapan SAR seperti perahu karet, pelampung, dan alat evakuasi lainnya. Selain itu, personel dari berbagai satuan, termasuk Korps Brimob, Korps Sabhara, dan Korps Lalu Lintas, telah diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang turut melakukan pemantauan udara bersama Kakorpolairud, menegaskan bahwa Polri telah mengambil langkah-langkah mitigasi sejak awal bencana.

"Kami berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Sejak kemarin, Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk turun langsung ke lapangan," jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain evakuasi warga, kami juga memastikan keamanan lingkungan dengan patroli malam oleh Sabhara, serta melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah yang terdampak banjir, tuturnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial dan berbagai stakeholder lainnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang masih tergenang, seperti Babelan. Polri memastikan akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat hingga kondisi kembali normal.**