Mitra Rakyat

Polri melakukan pemantauan udara menggunakan helikopter untuk melihat kondisi terkini di berbagai titik banjir, termasuk di Bekasi, Jakarta, Tangerang, dan Bogor pada Rabu (5/3/2025).

Kepala Korps Kepolisian Perairan dan Udara (Kakorpolairud) Baharkam Polri, Irjen Pol. Yassin Kosasih mengatakan, bahwa pihaknya telah menurunkan sekitar 200 personel yang tersebar di delapan titik, termasuk Perumahan Jatirasa, Jatiasih, Pondok Gede Permai, dan Kebon Pala, Bekasi. 

Dari hasil pemantauan udara, wilayah Babelan terpantau mengalami dampak banjir yang cukup parah, dengan masih banyak rumah yang terendam air.

"Kami turut berempati atas musibah banjir yang terjadi di Jabodetabek, terlebih di bulan suci Ramadan ini. Saat ini, Babelan menjadi salah satu fokus utama kami karena di sana terlihat personel masih kurang, sementara banyak rumah yang masih terendam. Kami akan mengerahkan lebih banyak personel dan peralatan ke sana," ujar Irjen Pol. Yassin Kosasih.

Polri juga menyiagakan perlengkapan SAR seperti perahu karet, pelampung, dan alat evakuasi lainnya. Selain itu, personel dari berbagai satuan, termasuk Korps Brimob, Korps Sabhara, dan Korps Lalu Lintas, telah diterjunkan untuk membantu masyarakat terdampak.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, yang turut melakukan pemantauan udara bersama Kakorpolairud, menegaskan bahwa Polri telah mengambil langkah-langkah mitigasi sejak awal bencana.

"Kami berempati kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah banjir. Sejak kemarin, Kapolri telah menginstruksikan seluruh jajaran untuk turun langsung ke lapangan," jelas Brigjen Pol. Trunoyudo.

Selain evakuasi warga, kami juga memastikan keamanan lingkungan dengan patroli malam oleh Sabhara, serta melakukan rekayasa lalu lintas di wilayah yang terdampak banjir, tuturnya.

Ia menambahkan bahwa upaya mitigasi terus dilakukan dengan berkolaborasi bersama Kementerian Sosial dan berbagai stakeholder lainnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi masih terus berlangsung, terutama di wilayah-wilayah yang masih tergenang, seperti Babelan. Polri memastikan akan terus memberikan bantuan kepada masyarakat hingga kondisi kembali normal.**

Endra Yama Putra.S.Pi menyampaikan apresiasinya terhadap kreativitas nelayan Selanjutnya, Ia menegaskan komitmennya terhadap pemberdayaan. Tujuannya adalah memberikan fasilitasi perizinan secara gratis dan menyeluruh, termasuk Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP).

“Para kelompok nelayan sebelumnya telah menyampaikan usulan dan kelengkapan data kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Pasaman Barat. Hal ini agar nelayan dapat beroperasi sesuai dengan kebijakan dan aturan pemerintah, menghindari pelanggaran saat melaut, dan memanfaatkan potensi laut Pasaman Barat secara optimal,” tutupnya.(DDR)

Terindikasi pungli, karena disebabkan dasar hukum atau regulasi kewajiban pelanggan untuk membayar dana meteran tersebut sampai saat ini diduga tidak jelas atau ambigu. Sebab, masyarakat tidak mengetahui secara detail atau rinci dasar hukum peraturan yang dipakai sebagai regulasi pemungutan dana meteran tersebut, seperti Perwako ataupun peraturan lainnya.

Meskipun nominalnya terbilang kecil, tetapi kalau dikalkulasikan dengan jumlah pelanggan yang membayar menjadi sebuah pendapatan sangat luar biasa bagi Perumda Kota Padang perbulannya.

Pelanggan Perumda Air Minum Kota Padang dari seluruh golongan berjumlah 147.170 pelanggan (data diambil dari sumber resmi Badan Statistik Kota Padang). Kalau dikalikan dengan nilai pungutan 7.500 setiap pelanggannya, menjadi pemasukan yang sangat fantastis bagi perusahaan daerah kebanggaan urang Padang ini.

Tetapi bagi sebagian masyarakat dengan ekonomi menengah kebawah, sebagai pelanggan pengguna jasa Perumda Air Minum Kota Padang, pungutan sebesar itu mereka merasa berat. 

Namun apa daya, kewenangan dipegang oleh Perumda, mereka khawatir saja, apabila ini mereka pertanyakan ke pihak terkait akan menjadi persoalan baru bagi mereka dan keluarga yang mengaku sangat membutuhkan air bersih itu.

Seperti yang disampaikan salah satu pelanggan dengan golongan pengguna rumah tangga pada Senin(4/3/2025). Pelanggan tersebut menyebutkan kalau pungutan sebesar Rp 7.500 itu sudah diketahuinya cukup lama.

" Meskipun kami sudah mengetahui ada pungutan dana meteran itu, suka tidak suka kami harus ikuti. Karena kami khawatir kalau dipertanyakan, kami akan menjadi sorotan khusus oleh pihak terkait," ujarnya.

Logikanya, kalau pemungutan itu dilakukan untuk biaya kerusakan meteran atau pergantian, apa mungkin kerusakan meteran terjadi dalam sekaligus dari seluruh jumlah pelanggan seperlima saja dari itu?, ungkap pelanggan itu.

Masa pakai meteran yang saya gunakan sekarang ini saja sudah lebih dari dua puluh(20) tahun, tetapi tidak pernah dilakukan pergantian ataupun perbaikan, ketusnya.

Namun pemungutan yang dilakukan oleh pihak terkait setiap bulan kepada pelanggan, apabila diakumulasikan dengan jumlah pelanggan, nominal uang yang diterima pihak Perumda sangat besar setiap bulan, tandasnya.

Sayangnya, kata pelanggan itu, pihak Perumda tidak ada memberikan penjelasan dasar hukum sebagai regulasi menyangkut pemungutan dana meteran tersebut.

Sebagai pelanggan dan masyarakat, saya berharap hal ini perlu di evaluasi kembali oleh Walikota dan anggota DPRD Kota Padang, pungkasnya.

Adi Zein sebagai Kabag Humas Perumda Air Minum Kota Padang saat dikonfirmasi media pada Selasa (4/4/2025) via telepon +62 812-6158-3xxx menyangkut dasar hukum pemungutan dana meteran tersebut.

Dia mengatakan Dana meter yang ditagihkan kedalam tagihan air merupakan Biaya Pemeliharaan. 

"Dana meteran yang sudah diatur dalam Permendagri No. 71 tahun 2016, bagian ke 4, ayat 1, dan ayat 2 pendapatan air sebagaimana dimaksud ayat 1, point C. pemeliharaan meter air," terang Adi Zein.

Kemudian dasar hukumnya juga sudah diatur dalam Peraturan Wali Kota(Perwako) Padang No.84 tahun 2021, tutup Adi.

Namun setelah di searching media menyangkut dasar hukum yang disampaikan Adi Zein tersebut, tidak ada poin-poin yang menjelaskan dasar hukum terhadap pemungutan dana meteran tersebut. 

Demikian juga Perwako yang disampaikannya, setelah ditelusuri, disinyalir juga tidak ada dasar hukum yang dijelaskan secara detailnya untuk pemungutan dana meteran tersebut.

Sementara itu Hendri Pebrizal sebagai Direktur Utama Perumda Air Minum Kota Padang saat ini, setelah dikonfirmasi via telepon +62 811-666-xxx menyangkut hal tersebut, sampai berita diterbitkan belum bisa memberikan penjelasan dan tanggapannya.

Dikutip dari Rakyat Sumbar.id, yang tayang pada hari Senin, tanggal 19 November 2024 waktu lalu, Direktur Utama (Dirut) Perumda Air Minum Kota Padang Hendra Pebrizal pernah menyampaikan tentang kenaikan terhadap tagihan tarif air minum. 

Menjelang penyesuaian tarif tersebut, kata Hendra Pebrizal, sebelumnya Perumda Kota Padang telah menggelar konsultasi publik terkait penyesuaian tarif 2025-2030. Ia menyebut, tarif yang disesuaikan adalah tarif yang selama ini diberikan subsidi. Sebelumnya banyak perusahaan dan OPD yang mendapat subsidi. 

Hendra Pebrizal menjelaskan, target lain dari penyesuaian tarif ini adalah melakukan pengembangan cakupan rumah tangga. Sampai 2024 ini, cakupan pelayanan Perumda AM baru mencapai 50,28 persen.

Dirut Perumda AM Padang tersebut mengatakan, pada 2009 banyak infrastruktur PDAM Padang yang hancur. Insfratruktur yang hancur tersebut berlahan-lahan sudah mulai dilakukan perbaikan.

“Target kita adalah meningkatkan pelayanan untuk masyarakat. Tarif sosial A dan B tidak pernah naik Rp1100 yang nilainya flat. Rumah ibadah di Kota Padang tidak di pungut bayaran,” jelasnya.

Berdasarkan suplai kepuasan pelanggan, Perumda Kota Padang mendapat poin 80, itu artinya masyarakat sangat puas dengan pelanggan yang dilakukan Perumda AM selama ini.

Pemaparan itu disampaikan Dirut Perumda Air Minum Kota Padang waktu itu didepan Ketua DPRD Kota Padang Muharlion, Asisten II Setda Kota Padang Didi Aryadi, Ketua BPKP Perwakilan Sumbar diwakili Deni Erwanto selaku Korwas Akuntan Negara, Kajari Padang Dr. Aliansyah, SH, MH serta Anggita DPRD Padang.

Dari sekian banyak penjelasan yang dipaparkannya menyangkut kenaikan tarif, Hendra Pebrizal diduga tidak ada menjelaskan terkait regulasi atau dasar hukum dilakukannya pemungutan sebesar Rp 7.500 atas nama dana meteran tersebut.

Dikutip dari tribun Kaltim.co, dengan judul "PDAM Dipanggil Kejaksaan Terkait Dana Meter". Tidak tertutup kemungkinan kejadian di Kota Kutai Timur akan terjadi di Kota Padang.

Bagaimanakah tanggapan Walikota dan DPRD sebagai wakil rakyat di Kota Padang terkait hal tersebut..?.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Catatan: Jika ada pihak yang merasa dirugikan dengan pemberitaan media ini, silahkan berikan hak jawab ke redaksi mitrarakyat.com.

Pada hari ini Selasa (04/03) DPRD Kabupaten Pasaman Barat serahkan berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri untuk penetapan bupati dan wakil bupati terpilih kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berkas administrasi pengusulan penerbitan SK Mendagri tersebut, diserahkan oleh Plt Sekwan DPRD Pasaman Barat, didampingi Kepala Bagian Pemerintahan Setda dan Plt. Kabag Risalah Setwan.

Berkas tersebut diterima langsung oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, di ruang kerja Asisten I Propinsi Sumbar, Selasa (04/03) Siang.

Selanjutnya, berkas tersebut akan disampaikan oleh Gubernur ke Kemendagri, dan setelah diterima Kemendagri nantinya, akan diinformasikan waktu pelantikan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030.

Sementara itu, untuk pelantikan akan dilakukan oleh Gubernur daerah masing-masing.

Sebelumnya, penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada Pilkada Pasaman Barat tahun 2024 sempat tertunda, karena adanya gugatan PHPU di MK, namun setelah putusan MK yang menolak gugatan pemohon, KPU baru menetapkan pasanagan bupati dan wakil bupati terpilih beberapa hari lalu.(DDR)

“Kita hidup di tengah masyarakat yang tingkat stabilitas keamanan dan persatuan sampai hari ini masih dalam koridor yang menggembirakan,” ujar Ketua Umum MUI, KH Anwar Iskandar, Senin (3/3/25).

Ia mengakui bahwa sering terjadi konflik sosial, kerusuhan, unjuk rasa, tawuran, bahkan geng motor yang meresahkan di tengah-tengah masyarakat. Namun, hal itu bisa diatasi Polri hingga situasi kamtibmas kembali kondusif.

“Alhamdulillah semuanya bisa ditangani dengan baik. Ini menunjukkan betapa pentingnya kehadiran Polisi di tengah hiruk pikuk masyarakat yang sekarang terjadi,” jelasnya. 

Jika tidak ada Polri, Ketua MUI menilai akan banyak hal-hal tak terkendali di masyarakat. Sebab, tak di pungkiri masih banyaknya keterbatasan di masyarakat yang kemudian diisi oleh Polri.

Kehadiran Polri sangat memberikan perlindungan bagi masyarakat. Situasi aman benar-benar dirasakan seluruh masyarakat hingga hari ini berkat kerja keras Polri, ulasnya.

“Pengetahuan masyarakat tentang keamanan masih terbatas. Pengetahuan masyarakat tentang konflik di tengah-tengah masyarakat masih terbatas," tutur Anwar Iskandar.

Tapi dengan hadirnya polisi, maka masyarakat merasa terlindungi, masyarakat merasa aman, kehadiran mereka ini membuat hati masyarakat ini menjadi tenang karena merasa ada yang melindungi,” ungkapnya .

Menurut Ketua MUI, Polri memiliki tugas penegakan hukum, sebagaimana Indonesia yang merupakan negara hukum. Dengan berbagai aturan yang ada, hal itu memberikan keadilan di masyarakat. 

Diharapkan, Polri akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tugas melindungi, mengayomi, melayani, dan memberikan keadilan. Memberikan kepastian hukum kepada masyarakat harus tetap menjadi komitmen bagi Polri.

“Masyarakat butuh rasa keadilan di tengah-tengah kehidupan dan polisi kita hadir di tengah-tengah masyarakat dengan baik dalam rangka penegakan hukum itu dan di dalam memelihara rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat. Hidup polisi, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Selamat bekerja,” pungkas Ketua MUI tersebut.**

Pembagian Bansos disebar  dibeberapa titik wilayah provinsi, seperti Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kaltim, Kalsel, Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan beberapa wilayah lainnya.

Presidium Nasional BEM PTNU se-Nusantara Achmad Baha'ur Rifqi mengatakan bahwa bansos tersebut adalah bentuk kehadiran mahasiswa dan Polri ditengah-tengah masyarakat.

" Kegiatan sosial yang dilaksanakan  BEM PTNU se-Nusantara bersama Polri ini sebagai bentuk hadirnya kami di dalam masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kegiatan ini juga bentuk implementasi Tri Dharma perguruan tinggi," kata Presidium Nasional BEM PTNU itu pada Minggu (2/3/2025). 

Achmad Baha'ur Rifqi berharap kegiatan bansos bisa bermanfaat bagi masyarakat. Setidaknya bisa meringankan beban ekonomi mereka.

Semoga dengan bantuan berbentuk sembako tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan di seluruh Indonesia. Setidaknya bisa meringankan beban mereka dalam menjalani puasa di bulan yang penuh berkah ini," ungkapnya.

Sebagai informasi, Polri menggelar kegiatan bansos dengan aliansi BEM PTNU se-Nusantara, Aliansi BEM dan OKP lain dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pelaksanaan kegiatan baksos Polri Presisi ini digelar bersinergi dengan elemen mahasiswa.

Simbolis pemberian bantuan digelar di Lapangan Bhayangkara Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (27/2/2025) siang. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto turut hadir dalam gelaran baksos tersebut.**