Latest Post

1 #Kajati #Kajari #Sumbar #Pasbar 4 #Pasbar 1 #Pasbar #IMI 1 #sunatanmasal #pasbar #kolaboraksi 1 17 Agustus 1 AAYT 1 Administrasi 8 Agam 1 Agama 1 Aia Gadang 1 Air mata 1 Ajudan 1 Akses 4 Aksi 1 Amankan 1 Ambulance 1 Anam Koto 1 Anggaran 6 APD 1 Arogan 5 Artikel 1 Aset 1 Asimilasi 1 ASN 1 Atlet 1 ATR 2 Aturan 1 Babinkamtibmas 1 Baharuddin 1 Balon 1 Bandung 1 Bansos 1 Bantah 7 Bantuan 1 Batu Sangkar 1 Bawaslu 1 Baznas 1 Baznas Pasbar 1 Bebas 1 Bedah Rumah 1 Belajar 1 Belanja 4 Bencana 2 Berbagi 1 Berjoget 1 Bhakti 1 Bhayangkara 1 Bhayangkari 2 Bina Marga 1 BK 1 BKPSDM 1 BLPP 1 BLT Dana Desa 3 BNN 4 BNNK 1 Bocah 1 Bogor 1 Box Redaksi 1 Boyolali 9 BPBD 1 BPK RI 1 BPN 1 BTN 1 BTT 9 Bukittinggi 1 Bully 17 Bupati 3 Bupati Pasbar 1 Cacat Hukum 1 Calon 1 Camat 1 Cerita 1 Cerpen 6 Corona 1 Covid 29 Covid 19 16 Covid-19 1 CPNS 1 cross 1 dampak 1 Dana 1 Dandim 1 Data 1 Demo 1 Dermawan 3 Dharmasraya 1 Dilaporkan 1 dinas 2 Dinkes 1 Dinsos 2 Direktur 3 Disinfektan 4 DPC 2 DPD 1 DPD Golkar 1 DPD PAN 1 DPP 12 DPRD 3 DPRD Padang 2 DPRD Pasbar 1 Dukungan 1 Duta Genre 1 Emma Yohana 2 Erick Hariyona 1 Ershi 1 Evakuasi 1 Facebook 1 Forkopimda 1 Formalin 1 Fuso 1 Gabungan 1 Gempars 1 Geoaprk 3 Gerindra 1 Gor 1 Gudang 3 gugus tugas 3 Hakim 2 HANI 1 Hari raya 1 Haru. 1 Hilang 1 Himbau 2 Hoax 1 Hujat 2 Hukum 1 Humas 1 HUT 1 Hutan Kota 1 idul adha 1 Ikan Tongkol 1 Iklan video 1 Ikw 2 Ilegal mining 1 Incasi 1 Inspektorat 1 Intel 3 Isolasi 1 Isu 1 Jabatan 56 Jakarta 3 Jalan 1 Jambi 4 Jateng 6 Jubir 1 Jumat berbagi 1 Jurnalis 14 Kab. Solok 2 Kab.Agam 4 Kab.Padang Pariaman 3 Kab.Pasaman 2 Kab.Solok 5 Kab.Solok Selatan 1 Kabag 3 Kabid 5 Kabupaten Pasaman 1 Kader 3 Kadis 1 Kajari 2 Kalaksa 1 Kanit 1 Kapa 10 Kapolres 1 Karantina 6 Kasat 1 Kasi 1 KASN 1 Kasubag Humas 1 Kasus 1 Kebakaran 1 Kejahatan 1 Kemanusiaan 1 Kemerdekaan 2 Keracunan 1 Kerja 1 Kerja bakti 1 kerjasama 2 Kesbangpol 1 Kesenian Daerah 1 Kesra 2 Ketua 2 Ketua DPRD 1 Kinali 2 KKN 1 Kodim 2 KOK 3 Kolaboraksi 2 Komisi 1 Komisioner 4 KONI 1 KONI PASBAR 1 Kontak 1 Kontrak 1 Kopi 4 Korban 1 Korban Banjir 1 Korupsi 16 Kota Padang 2 Kota Solok 3 KPU 1 KPU Pasaman 2 Kriminal 4 kuasa hukum 1 Kuliah 1 Kupon 1 Kurang Mampu 1 Kurban 1 Labor 1 Laka Lantas 1 Lalulintas 1 Lantas 5 Lapas 3 Laporan 1 Laporkan 2 Laskar 1 Lebaran 2 Lembah Melintang 1 Leting 1 Limapuluh Kota 1 LKAAM 1 Lubuk Basung 3 Maapam 3 Mahasiswa 1 Maligi 1 Masjid 3 Masker 1 Medsos 1 Melahirkan 1 Mengajar 2 Meninggal 7 Mentawai 1 metrologi 1 Milenial 1 MoU 1 MPP 1 MRPB 2 MRPB Peduli 1 MTQ 2 Mujahidin 3 Muri 1 Nagari 1 Narapidana 6 Narkoba 28 Nasional 1 Negara 2 Negatif 5 New Normal 2 New Pasbar 88 News Pasbar 1 Ngawi 1 ninik mamak 2 ODP 1 OfRoad 2 Oknum 2 olah raga 2 Operasi 129 Opini 1 Opino 1 OTG 2 PAC 1 Pada 767 Padang 7 Padang Panjang 22 Padang Pariaman 1 Painan 1 Pakar 4 Pandemi 1 Pangan 1 Pantai Maligi 1 Panti Asuhan 1 Papua Tengah 6 Pariaman 1 Paripurna 2 pariwara 1 Pariwisata 1 Partai 1 Pasaan 93 Pasaman 27 Pasaman Barat 600 Pasbar 1 Pasbat 1 Pasien 1 Paslon 1 Patuh 6 Payakumbuh 1 Pdamg 2 PDIP 4 PDP 6 Peduli 1 peduli lingkungan 1 Pegawai 2 Pelaku 3 Pelanggaran 3 Pemalsuan 1 Pemasaran 1 pembelian 1 Pembinaan 1 Pemda 1 Pemerasan 3 Pemerintah 1 Pemerintahan 1 Pemilihan 1 Pemilu 2024 65 Pemko Padang 1 Pemuda 1 Penanggulangan 1 penangkapan 2 Pencemaran 2 Pencuri 1 pendidikan 2 Pengadaan 2 Pengadilan 1 Penganiayaan 1 Pengawasan 1 Penggelapan 1 Penghargaan 1 penusukan 1 Penyelidikan 1 Penyu 1 Perantauan 1 Perawatan 3 Perbatasan 1 Peredaran 1 Periode 1 Perjalanan 1 perkebunan 3 Pers 1 Pertanahan 3 Perumda AM Kota Padamg 8 Perumda AM Kota Padang 2 Perumda Kota Padang 55 Pessel 3 Pilkada 1 Pinjam 1 PKH 1 PKK 1 Plasma 1 Plt 2 PN 1 PN Pasbar 2 PNS 3 pol pp 1 Polda Sumbar 4 Polisi 6 Politik 28 Polres 6 Polres Pasbar 1 Polsek 1 Pos 3 Pos perbatasan 6 Positif 2 posko 1 potensi 1 PPM 1 Prestasi 4 PSBB 1 PSDA 1 Puan 2 PUPR 1 Pusdalops 2 Puskesmas 1 Pustu 1 Rapid Test 2 razia 1 Rekomendasi 3 Relawan 1 Reses 1 Reskrim 1 Revisi 1 RI 1 Riau 8 RSUD 1 RSUP M Djamil 1 RTLH 1 Rumah Sakit 1 Rusak 1 Sabu 1 Samarinda 1 Sapi 2 SAR 8 Satgas 2 Satlantas 1 SE 4 Sekda 1 Sekda Pasbar 1 Selebaran 1 Semarang 8 Sembako 1 Sertijab 1 Sewenang wenang 1 Sidak 15 sijunjung 1 Sikilang 2 Singgalang 1 sirkuit 2 SK 1 Snar 2 Solo 5 Solok 4 Solok Selatan 6 SolSel 4 sosial 2 Sosialisasi 1 Sulbar 2 Sumatera Barat 159 Sumbar 1 Sumbar- 1 Sumur 1 Sunatan massal 1 sungai 1 Surabaya 1 surat kaleng 6 swab 2 Talamau 1 Talu 1 Tanah 21 Tanah Datar 1 Target 1 Tata Usaha 1 teluk tapang 1 Temu ramah 2 Terisolir 1 Terminal 1 Tersangka 5 Thermogun 1 Tidak layak Huni 2 Tilang 1 Tindak Pidana Korupsi 1 tipiter 1 TMMD 2 TNI 1 TNI AL 1 Tongkol 1 TP.PKK 1 tradisional 1 Transparan 1 trenggiling 1 tuak 2 Tukik 1 Tumor 1 Ujung Gading 1 Ultimatum 1 Uluran 1 Unand 1 Upacara 1 Update 1 usaha 1 usir balik 1 Verifikasi 1 Virtual 1 wakil bupati 4 Wali Nagari 2 wartawan 1 Waspada 1 Wirid Yasin 1 Yamaha Vega 2 Yarsi 2 Yulianto 1 ZI 1 Zona Hijau 1 Zona Merah


MR.COM , PASBAR - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Masa Jabatan 2021-2025 dan pengumuman bupati dan wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030, di aula kantor DPRD setempat, Senin (03/03) siang.


Sidang Paripurna DPRD yang dibuka oleh Ketua DPRD Dirwansyah didampingi Wakil DPRD Supriyono. Hadir Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Forkopimda, Sekda, OPD, KPU Pasaman Barat, Bawaslu Pasaman Barat dan stakeholder terkait lainnya.


Ketua DPRD Pasaman Barat, Dirwansyah mengatakan bahwa pengumuman ini sesuai dengan tata terbit DPRD tentang pengumuman akhir masa jabatan Bupati dan wakil Bupati Pasaman Barat Masa Jabatan 2021-2025 dan pengumuman bupati dan wakil Bupati terpilih masa jabatan 2025-2030.


“Dengan ditetapkan oleh KPU Pasaman Barat Nomor 5 tahun 2025 tentang penetapan bupati dan wakil bupati masa jabatan 2025-2030. Selain itu sudah berakhir masa jabatan bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pasaman Barat masa bakti 2021-2025,” katanya.


Atas nama DPRD Pasaman Barat, ia mengucapkan terimakasih terimakasih kepada Bapak Bupati Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto.


Ketika telah dilantik Bupati dan wakil Bupati terpilih 2025-2030 maka masa jabatan bupati dan wakil Bupati periode 2021-2025 akan berakhir.


“Kepada bapak bupati dan wakil Bupati terpilih diharapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik baiknya,” katanya.


Pada rapat paripurna tersebut juga dihadiri Bupati dan Wakil Bupati terpilih masa bakti 2025-2030 Yulianto dan M Ihpan beserta istri.(DDR)


MR.com, Mimika, Papua Tangah| Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan tampak dalam sebuah momen istimewa di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Sabtu (1/2). 

Wakasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025, Kompol Yusuf Tauziri, S.I.K., terlihat akrab berbagi makan malam bersama seorang anak Papua, mencerminkan pendekatan humanis yang terus dikedepankan dalam menjaga kedamaian di Bumi Cenderawasih.

Momen ini terjadi selepas Kompol Yusuf menyelesaikan tugasnya. Seorang bocah dengan wajah ceria menghampirinya, penuh semangat melontarkan pertanyaan jenaka yang langsung disambut dengan senyum dan tawa. 

Tak hanya menjawab, Kompol Yusuf juga berbagi cerita dan wawasan, menciptakan suasana yang akrab tanpa sekat.

“Kedekatan dengan anak-anak Papua adalah bagian dari upaya kami untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan penuh kebersamaan. Kami ingin mereka merasakan bahwa kehadiran kami membawa rasa aman, bukan ketakutan,” ujar Kompol Yusuf.

Kasatgas Humas Operasi Damai Cartenz-2025 Kombes Polisi Yusuf Sutejo, S.I.K., M.T mengatakan, interaksi sederhana ini menjadi bukti nyata bahwa Operasi Damai Cartenz-2025 tidak hanya berfokus pada aspek keamanan, tetapi juga membangun hubungan harmonis dengan masyarakat. 

“Dengan pendekatan yang lebih humanis, diharapkan kepercayaan dan kedamaian di Papua dapat terus terjalin dengan erat,” ucapnya. **


MR.com, Jakarta| Kementerian PU bekerjasama dengan instansi lain telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi resiko di titik-titik rawan kecelakaan dan bencana dalam menghadapi arus mudik dan arus balik lebaran tahun 2025.

Menteri PU, Dody Hanggodo mengatakan pemerintah telah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dalam menghadapi arus mudik dan balik lebaran.

Kementerian PU telah melakukan pemetaan titik-titik rawan kepadatan dan potensi kendala di jalur mudik utama, ujar Menteri Dody, di Jakarta.

"Kami memastikan bahwa semua infrastruktur, baik jalan nasional maupun jalan tol dalam kondisi optimal," tegasnya.

Menteri PU Dody menjelaskan, berbagai perbaikan telah dilakukan jauh hari sebelumnya. Termasuk peningkatan fasilitas di rest area, serta optimalisasi jalur alternatif  untuk mengurangi beban dijalur utama, kata Menteri PU tersebut.

Dikesempatan itu, Menko Infrastruktur, Agus  Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan bahwa kesiapan infrastruktur harus didukung oleh optimalisasi moda transportasi dan sistem pemantauan berbasis data.

Selain kesiapan infrastruktur  dan moda transportasi, kata AHY, pemerintah akan menerapkan sistem work From Anywhere (WFA) mulai 24 Maret 2025.

Serta memperketat pengawasan terhadap kendaraan Over Dimension and Over Loading (ODOL) yang kerap menjadi kecelakaan, tegas AHY.

Sejumlah insentif yang disiapkan pemerintah bagi masyarakat antara lain, diskon tarig tol sebesar 20% di beberapa ruas dan pengurangan PPN 6% untuk tiket pesawat domestik, sehingga harga tiket turun diperkirakan 13-14%.

Pemerintah juga kembali menyelenggarakan program mudik gratis untuk 100 ribu orang dengan berbagai moda transportasi.(cr)

Sumber(Instagram KemPU)


MR.com, Sumbar| Jumlah pendaftar Rekrutmen Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tembus 8.000 orang. Polri mengatakan tingginya animo masyarakat rawan dimanfaatkan calo atau pihak tak bertanggung jawab untuk melancarkan penipuan dengan iming-iming bisa membantu pendaftar lolos rekrutmen.

"Perhari ini jumlah pendaftar online untuk Akpol ada 8.016. Kalau secara keseluruhan pendaftar pada rekrutmen anggota Polri baik itu Tamtama, Bintara, Akpol 116.732 orang dan paling banyak Bintara," kata Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri Komjen Dedi Prasetyo dalam keterangan tertulis, Jumat (28/2/2025).

Dedi lalu mempertegas, sesuai arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo bahwasanya jalur untuk masuk Akpol hanya ada satu, yakni jalur reguler. Dengan begitu, diharapkan proses rekrutmen melahirkan taruna-taruna Akpol yang benar-benar mampu menjalani proses pendidikan dan pelatihan selama di Akpol.

"Sesuai arahan pimpinan, tahun ini sama seperti tahun lalu, tidak dilakukan dikotomi lagi, atau friksi-friksi jalur rekpro, jalur reguler, jalur kuota khusus," Dedi menekankan.

Dia menegaskan tahapan rekrutmen anggota Polri transparan, karena para calon taruna dapat melihat langsung capaian nilai tes baik dirinya maupun calon taruna lainnya. Hal ini dikarenakan panitia akan menayangkan nilai-nilai tes secara real time di layar.

"Selesai tes renang, catar (calon taruna) bisa langsung lihat dia berapa detik, nilainya berapa. (Tes) lari juga demikian, dapat berapa putaran, waktunya berapa lama. Tes-tes lainnya pun sama, selesai (tes), nilai langsung keluar. Nilai terpampang di layar, semua bisa melihat," jelas Dedi.

Dedi menjelaskan rekrutmen dengan mengedepankan prinsip bersih, transparan akuntabel dan humanis (Betah) telah dilakukan sejak bertahun-tahun lalu. Panitia sengaja menayangkan nilai atau skor agar calon taruna sama-sama bisa saling mengoreksi diri.

"Calon taruna ketika dia merasa nilai tidak sesuai, diberikan kesempatan untuk mengoreksi ke panitia. Mereka juga sudah tau bobot nilai akademis berapa, psikologi berapa, jasmani berapa. Calon taruna itu bisa menghitung sendiri dengan sistem yang terbuka ini," terang Dedi. 

Gambaran proses dan metode seleksi, tegas Dedi, perlu diketahui masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat sadar bahwa seleksi anggota Polri hanya bertumpu pada kemampuan diri sendiri selama mengikuti tahapan seleksi.

"Kepada seluruh jajaran kami minta terus mengedukasi masyarakat bahwa seleksi anggota Polri itu kuncinya kemampuan diri sendiri. Persiapan yang matang, latihan serius, itu kuncinya," tegas Dedi.

Dedi berharap masyarakat tak percaya calo atau siapapun yang menjanjikan masuk Polri dengan imbalan uang. Dedi pun menegaskan ancaman pidana bagi pelaku penipuan.

"Sudah banyak kasus masyarakat tertipu, sudah memberikan sejumlah uang, anaknya gagal (lolos rekrutmen)" pungkas Dedi.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia daerah:

a. Pemeriksaan administrasi awal dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dengan penilaian kualitatif

c. Tes psikologi tahap I sistem Computer Assisted Test (CAT), penilaian kuantitatif dan kualitatif

d. Test akademik tahap I, sistem CAT dengan penilaian kuantitatif meliputi:

- pengetahuan umum (termasuk UU Kepolisian)

- wawasan kebangsaan (UUD 1945, NKRI, Bineka Tunggal Ika, wawasan nusantara dan kewarganegaraan)

- tes penalaran numerik

- Bahasa Indonesia

e. Tes EKG dengan penilatan kualitatif

f. Uji kemampuan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

g. Sidang penetapan untuk mengikuti pemeriksaan kesehatan tahap II

h. Pemeriksaan kesehatan tahap II dengan penilaian kualitatif

i. Pendalaman PMK dan Tes psikologi tahap II sistem wawancara, penilaian kualitatif

j. Pemeriksaan administrasi akhir dengan penilaian kualitatif

k. Sidang terbuka penetapan kelulusan tingkat daerah.

Berikut tahapan tes Akpol di tingkat panitia pusat:

a. Pemeriksaan administrasi dengan penilaian kualitatif

b. Pemeriksaan kesehatan tahap I dan II dengan penilaian kualitatif

c. Pemeriksaan mental dan ideologi dengan CAT

d. Tes akademik neliputi TPA dengan Bahasa Inggris menggunakan CAT, penilaian kuantitatif

e. Tes psikologi wawancara dengan penilaian kualitatif

f. Pendalaman PMK dengan penilaian kualitatif

g. Tes kesamaptaan jasmani (kesamaptaan A, B dan renang) dengan penilaian kuantitatif dan kualitatif, serta pemeriksaan anthropometrik dengan penilaian kualitatif.

h. pemeriksaan penampilan dengam penilaian kualitatif

i. Sidang terbuka kelulusan tingkat pusat.**

Amrizal Rengganis, Camat Nanggalo, Kota Padang, Sumatera Barat 

MR.com, Padang| Camat Nanggalo Amrizal Rengganis mengingatkan kepada seluruh jajaran kelurahan yang berada dibawah komandonya untuk tidak bermain-main dalam melayani masyarakat.

Itu disampaikan Rengganis berkaitan dengan informasi yang didapatkannya bahwa ada warga yang mengeluh terhadap buruknya pelayananan disalah satu kelurahan yang ada di kecamatan Nanggalo.

Warga dikelurahan dimaksud merasa dipersulit dalam pengurusan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) oleh pihak kelurahan.

Setelah mendapatkan informasi, Amrizal Rengganis menyarankan kepada warga untuk mengambil identitas lengkap oknum yang bermain-main tersebut.

"Kalau ada anggota saya (dikelurahan atau di kecamatan) yang bermain-main, laporkan segera ke saya," tegas Amrizal Rengganis, pada Kamis (27/2/2025) via telepon.

Nanti kita cek siapa oknum yang bermain, tidak ada pengurusan DTKS di kelurahan yang pakai uang, semuanya gratis, ujar Camat Nanggalo tersebut.

Jangan dipersulit masyarakat yang ingin mengurus DTKS, karena itu hak mereka dalam mendapatkan jaminan kesejahteraan oleh negara, pungkasnya.

Ketegasan itu disampaikan Rengganis mewakili Walikota Kota Padang sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah.

Karena dia sebagai camat bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan terakhir masyarakat kecamatan yang dipimpinnya.(cr)

Tinggal hanya box meteran listrik yang melekat didinding bangunan workshop dengan kode P2TL setelah dilakukan pemutusan dan pencabutan oleh pihak PLN

MR.com,PadangPerusahaan Listrik Negara (PLN) diduga telah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) pemutusan arus listrik terhadap Workshop milik Balai Wilayah Sungai Sumatera V Padang (BWSS V Padang) yang beralamat dijalan Banjir Kanal No 1, Alai Parak Kopi, kecamatan Padang Utara pada 10 februari 2025 waktu lalu.

Terlihat ada kode P2TL pada kota box meteran yang masih melekat dinding bangunan workshop. Menurut informasi yang media dapat dilapangan bahwa pemutusan arus listrik yang dilakukan PLN pada workshop tersebut diduga pihak PLN mendeteksi adanya pencurian arus oleh pihak tersebut.

Narasumber yang ingin identitasnya dirahasiakan itu membeberkan, pada tanggal 10 Februari datang beberapa orang ke workshop langsung mencari posisi keberadaan meteran listrik.

"Beberapa orang yang mengaku dari PLN cabang Kuranji melakukan pemutusan dengan membawa serta meteran listrik milikmu workshop ke kantor PLN cabang Kuranji," terang narasumber pada  Sabtu(15/2/2025) di Padang.

Menurut narasumber pemutusan arus terjadi lantaran PLN mendeteksi adanya dugaan pencurian arus yang dilakukan pihak pemilik workshop.

Kalau pencabutan karena ada tunggakan pembayaran, menurutnya tidak mungkin. Karena workshop ini milik instansi negara yang sejatinya tidak akan pernah kekurangan anggaran untuk pembayaran tagihan listrik, tandasnya.

Tentu ada hal lain yang mengakibatkan pemutusan arus listrik listrik di workshop ini, pungkasnya.

Terlihat meteran listrik milik workshop sudah dipasang kembali pasca pemutusan pada 10 Februari 2025 lalu

Sementara, saat media mengkonfirmasikan menyangkut dugaan pemutusan arus listrik itu kepada Kasatker OP BWSS V, Midian Wahyu Tukuboya, ST. MT  via telepon +62 813-1880-0xxx pada Kamis (27/2/2025).

Midian mengatakan bahwa pihak PLN sudah melakukan pemasangan meteran kembali.

"Persoalan itu sudah ditindak lanjuti dan arus listrik sudah tersambung kembali di workshop kami," terang Midian.

Saat mengkonfrontir kembali, apakah benar kejadian pemutusan tersebut akibat pencurian arus, Midian membantahnya dengan mengatakan, pemutusan karena dugaan pencurian arus itu tidak benar. Hanya terjadi mis komunikasi antara pihak pemilik workshop dengan PLN.

Tetapi pihak PLN sudah melakukan pemasangan meteran listrik dan menyambungkan arus listrik ke workshop kembali, pungkasnya.

Sementara, Naryo Widodo sebagai Kepala BWS V Padang saat ini belum bisa memberikan keterangannya setelah di konfirmasi media.

Sanksi bagi yang kedapatan melakukan pencurian arus listrik, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

Namun, berdasarkan asas lexspecialis derogat legi generalis, yang artinya aturan yang bersifat khusus (specialis) mengenyampingkan aturan yang bersifat umum (generalis). 

Maka sanksi pidana yang dikenakan bagi pencuri listrik tidak menggunakan KUHP, melainkan menggunakan aturan yang lebih khusus, yaitu UU Ketenagalistrikan.

Walau demikian, penyidik dalam praktiknya dapat mengenakan pasal berlapis jika perbuatan memenuhi unsur-unsur pencurian sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU 1/2023 serta UU Ketenagalistrikan dan perubahannya.

PLN secara rutin melakukan penertiban P2TL untuk memastikan kWh meter berfungsi baik, selain itu petugas P2TL juga akan melakukan pemeriksaan terhadap jaringan listrik PLN yang menuju rumah serta pemakaian listrik pelanggan itu sendiri.

Tujuannya untuk mendeteksi dan menyelesaikan dugaan pencurian listrik. Jika terbukti, petugas PLN dapat menjatuhkan sanksi.

Apabila PLN mendeteksi dugaan pencurian listrik dengan memeriksa pola tagihan listrik. Jika ada dugaan pencurian, petugas PLN dapat menjatuhkan sanksi bagi pihak terkait.

Hingga berita ini ditayangkan media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(tim)

Catatan: Jika pihak-pihak yang merasa dirugikan terkait pemberitaan ini, pihak tersebut dapat memberikan hak jawab ke redaksi media.

Mitra

{picture#https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiUKjfj8bYhguqcr3G0Jgy8vCMLVFLC7ATCnT6NVc1jtwAoGMVRLM4oapisLSj-hut6qCME7GEWZklrOvrx00qU-Rl7Kmuz3WOtPrRT_N0YO075CqwNfhOd8DhpYxskz102kdV-ds9-urs/s1600/logo3.png} YOUR_PROFILE_DESCRIPTION {facebook#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {twitter#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {google#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {pinterest#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {youtube#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL} {instagram#YOUR_SOCIAL_PROFILE_URL}

Powered by Blogger.