Mitra Rakyat

Rakerda kali ini adalah acara yang kedua dilakukan pada periode kepengurusan ASITA Sumbar saat ini. Dikesempatan ini, Rakerda fokus dalam pembahasan program kerja untuk membangun jaringan komunikasi dengan industri pariwisata dalam upaya meningkatkan kunjungan wisatawan domestik dan wisatawan mancanegara.

Ketua ASITA Sumbar, Darmawi mengatakan Rakerda kali ini mendapat dukungan positif dari berbagai pihak.

"Banyak pihak yang turut mendukung Rakerda kali ini, mulai dari perusahaan yang bergerak dibidang travel, perbankan, perhotelan, maskapai hingga organisasi jurnalistik," ungkap Darmawi, pada Selasa (18/2/2025).

Kali ini Rakerda mengusung tema mitigasi bencana pariwisata. Tema ini memiliki dua aspek utama, yaitu mitigasi bencana di tempat wisata dan mitigasi dampak efisiensi anggaran,terang Darmawi.

Dia mengatakan, ASITA akan mencari solusi dan langkah-langkah strategis untuk mengatasi potensi bencana di tempat wisata, serta dampak dari efisiensi anggaran secara nasional yang dapat mempengaruhi industri pariwisata.

Ketua ASITA Sumbar tersebut menjelaskan, ASITA Sumbar akan memfokuskan program kerja pada beberapa poin penting. Pertama, membangun networking industri untuk memperkuat jaringan dengan berbagai pihak terkait.

Sehingga tetap eksis dalam mendatangkan wisatawan domestik. Kedua, berupaya meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Sumatera Barat pada tahun 2025. 

"Targetnya adalah mencapai lebih dari 100 ribu wisatawan mancanegara, demi menjaga stabilitas perekonomian daerah," kata Darmawi lagi.

Rakerda ASITA Sumbar ditahun ini mendapat dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak.Antara lain, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Indonesian German Management & Hospitality (IGMH), Bank Nagari, maskapai penerbangan, serta pelaku UMKM dan ekonomi kreatif di Sumatera Barat, paparnya 

Sebagai Ketua ASITA Sumbar periode ini Darmawi, menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak, serta berharap Rakerda ini dapat berjalan dengan baik. 

Rakerda ini rencananya akan dibuka oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Sumatera Barat, pungkasnya.

Ajakan kepada Biro Perjalanan Wisata

ASITA Sumbar mengajak biro perjalanan wisata yang belum bergabung menjadi anggota ASITA untuk segera bergabung. Tujuannya adalah untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada wisatawan domestik dan mancanegara.

Kontribusi untuk Pariwisata Sumbar

Rakerda ASITA Sumbar 2025 diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perkembangan pariwisata di Sumatera Barat. Dengan sinergi dan kerja sama dari berbagai pihak, ASITA Sumbar optimis dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan.(cr)

MR.com,Padang| Mengulas sekelumit perjalanan karir seorang Amrizal Rengganis yang saat ini menjabat Camat Nanggalo. Rengga sapaan akrab sang camat pernah merasakan pahitnya profesi wartawan sampai manisnya menjadi seorang Camat.

Amrizal Rengganis, pria bertubuh gempal yang selalu tersenyum itu dikabarkan akan mendapatkan penghargaan umroh dari Gubernur Sumbar.

Sebagai Camat Nanggalo saat ini, Amrizal Rengganis telah menunjukkan komitmennya untuk terus berbenah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik setelah sempat menghadapi tantangan terkait dugaan penyalahgunaan wewenang. 

Meskipun pernah tersandung kontroversi, ia terus berupaya untuk belajar, memperbaiki diri, dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Nanggalo.

Atas dedikasinya dalam pengabdian sebagai pelayan publik, baru-baru ini Amrizal Rengganis dikabarkan mendapat hadiah umroh gratis dari Gubernur Sumatera Barat. 

Hadiah ini merupakan salah satu bentuk apresiasi atas kinerja dan kontribusinya dalam membangun Kecamatan Nanggalo mewakili Pemerintah Kota(Pemko) Padang.

"Saya sangat bersyukur atas hadiah ini," kata Amrizal Rengganis. "Ini adalah motivasi bagi saya untuk terus bekerja keras dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat," tutur Camat Nanggalo itu.

Bahkan, Rengganis sering terjun langsung ke lingkungan masyarakat untuk mendengarkan aspirasi mereka. Setelah itu, dia mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh warganya.

Amrizal percaya bahwa komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci untuk menciptakan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

"Kami ingin memastikan bahwa setiap warga Nanggalo merasa terlayani dengan baik," kata Amrizal Rengganis. "Kami akan terus bekerja keras untuk mewujudkan harapan masyarakat."

Camat tersebut menyadari bahwa kepercayaan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan pemerintahan. Oleh karena itu, ia terus berupaya untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. 

Ia juga mendorong pemanfaatan teknologi untuk mempermudah akses masyarakat terhadap layanan publik dan informasi.

"Kami terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Nanggalo," ujar Amrizal Rengganis. 

Kami belajar dari masa lalu dan terus berbenah diri untuk menjadi lebih baik lagi, imbuhnya.

Selain itu, Kecamatan Nanggalo juga mendapatkan apresiasi atas inovasi terbaik dalam penyelenggaraan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta pemilihan legislatif tahun 2024.

Dua tempat pemungutan suara (TPS) di Nanggalo bahkan terpilih sebagai TPS terbaik, menunjukkan dedikasi dalam memastikan proses demokrasi berjalan lancar dan transparan.

Ini beberapa prestasi lain yang diraih Kecamatan Nanggalo di tingkat nasional adalah:

 * Penyuluh KB terbaik tahun 2024 (Welda Yulia)

 * Kampung keluarga berkualitas terbaik tahun 2024 (Kampung KB Mantap Kampung Lapai)

 * Pasangan KB lestari 20 tahun (M. Rochimin Tabing Banda Gadang)

Prestasi yang diraihnya adalah bukti nyata dari kerja keras dengan komitmen kuat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.**

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat H. Erianto didampingi anggota Komisi IV, serta diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat dan BKPSDM Pasaman Barat.

“Hari ini kita melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja untuk membahas terkait program kerja Dinas Tenaga Kerja yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 dan terkait ketenaga kerjaan di Pasaman Barat, serta membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini,” katanya.

Dalam rapat itu, berbagai persoalan terkait tenaga kerja dibahas secara bersama, di antaranya terkait upaya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Azhar menyampaikan, selama tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja sudah memfasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 10 angkatan dengan total peserta sebanyak 160 orang.

“Latihan kerja yang sudah difasilitasi sebayak 10 angkatan, lima angkatan dibiayai dari dana APBN dan lima angkatan dibiayai dari dana nagari”, katanya.

Disampaikan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan otomotif dua angkatan, pelatihan ilmu komputer atau TIK dua angkatan, dan pelatihan instalasi listrik enam angkatan.

“Dari total 160 orang yang sudah mengikuti Latihan Kerja di tahun 2024, 16 orang di antaranya sudah bekerja,” katanya.

Ke depan diharapkan, anggota DPRD Pasaman Barat bisa memberikan pokok pikiran untuk pelatihan kerja kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan kerja ini, masyarakat dinilai bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih besar, karena para peserta akan mendapat ilmu dan skil sesuai jurusan pelatihan yang diikuti.

Selain dengan Dinas Tenaga Kerja, di hari yang sama Komisi IV DPRD Pasaman Barat Juga menggelar rapat tentang capaian dan program kerja tahun 2025 dengan RSUD Pasaman Barat.(DDR)

MR.com, Padang| Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat (DLH Sumbar) pernah memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia sebagai transporter atau pihak pengelola Tempat Penampung Sementara (TPS) untuk limbah padat B3, melalui Keputusan Kadis Lingkungan Hidup Sumbar, nomor : 660/64/P2KF-2024 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2024.

"Kami memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia, karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kewajibannya,"kata Tasliatul Fuadi pada Senin (17/2/2025) di ruang kerjanya.

Baca berita terkait: Bangunan TPS PT Artama Sentosa Indonesia Pengelola Limbah B3, Apakah Merujuk Pada Perment LHK?

Tasliatul Fuadi yang saat ini menjabat Kadis DLH Sumbar menjelaskan, bahwa ada beberapa kewajiban yang belum dilakukan oleh PT. Artama Sentosa Indonesia dalam melaksanakan usahanya sebagai transporter pengangkutan limbah padat B3, terhadap bangunan TPS nya.

Didampingi Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Teguh Arifianto, Kadis Tasliatul Fuadi memaparkan, apa saja kewajiban yang disinyalir belum dilakukan pihak PT.Artama, pertama, mereka belum melakukan pengendalian terhadap pencemaran udara.

"Karena mereka belum melakukan pengukuran parameter udara ambeyen. Yaitu, parameter AC nya, sebagai mana yang tercantum dalam dokumen UKL/ UPL, dan mereka belum melengkapi papan informasi titik pemantauan udara ambien. Sementara itu ada pada dokumen UKL UPL merupakan kewajiban mereka," ujar Tasliatul Fuadi.

Kedua, perusahaan terkait belum melakukan kewajiban terhadap pengelolaan limbah B3 nya. Kadis DLH Sumbar itu lanjut menjelaskan, kewajibannya berupa bangunan bagian bawah yang tidak terlindungi dari masuknya air hujan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Karena hal tersebut pihak DLH Sumbar kemudian memberikan sanksi administratif berupa surat teguran, ungkap Kadis Tasliatul Fuadi.

Sementara isi dalam surat teguran tersebut, dikatakan Tasliatul, bahwa perusahaan harus segera melakukan perbaikan terhadap temuan DLH dalam jangka waktu 30 hari kalender, dimulai sejak dari surat diterbitkan.

Kemudian Kadis LH Sumbar juga mengatakan, pihak perusahaan sudah melaporkan kepada DLH bahwa telah melakukan perbaikan sesuai dari instruksi surat teguran.

"Dan pihak terkait juga telah melayangkan surat permohonan pencabutan sanksi administratif terhadap mereka pada bulan Januari, namun kita belum mencabut surat sanksi administratif itu" terangnya lagi.

Saat disinggung terkait SOP untuk penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) oleh Dinas LH Sumbar pada 2023 itu. Sementara, diketahui praktek usaha transporter sudah dijalankan PT. Artama Sentosa Indonesia dimulai sejak tahun 2022.

Menyangkut itu Kadis Lingkungan Hidup Sumbar menjelaskan, tidak masalah perusahaan mulai menjalankan usahanya ditahun 2022. Mengapa mereka sudah boleh beroperasi?, Katanya, karena perusahaan tersebut sudah memberikan dokumen UKL UPL sebagai persyaratan penerbitan SLO.

Ditahun 2022, PT. Artama Sentosa Indonesia mulai menjalankan usaha transporternya dengan beralaskan dokumen UKL UPL yang merupakan syarat dalam dokumen permohonan untuk penerbitan SLO dan selanjutnya di tahun 2023 SLO baru diterbitkan.

Kemudian di Bulan Desember 2024, pihak DLH Sumbar memberikan sanksi administratif dengan alasan ada beberapa temuan menyangkut kewajiban perusahaan yang disinyalir belum diselesaikan.

Apakah saat melakukan verifikasi dokumen UKL UPL, sebelum penerbitan SLO untuk perusahaan(PT.Artama Sentosa Indonesia) pada tahun 2022, tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran tersebut oleh tim verifikasi DLH Sumbar saat itu?.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Beberapa sekolah yang didapati masih menyimpan ijazah siswa antara lain MAN 2 Padang, SMKN 5 Padang, dan SMAN 12 Padang.

Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyebut pihaknya tengah melakukan monitoring terhadap layanan penyerahan ijazah dan telah membuka akses aduan tematik terkait permasalahan ini.

"Hasilnya, masih ada siswa yang mengeluhkan ijazah mereka diduga sengaja ditahan pihak sekolah," ujar Adel, Senin (17/2/2025).

Saat media mengonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMK 5 Padang, Rizka Fauzi Yosfi, S.Pd., S.T., M.Kom., salah satu pihak sekolah yang disebut oleh Ombudsman RI.

Dalam klarifikasinya, Rizka Fauzi Yosfi mengatakan, tidak benar pihak SMK 5 Padang telah menahan ijazah siswanya.

"Tidak benar kalau sekolah telah menahan ijazah siswa," tegas Rizka Fauzi Yosfi via telepon pada Senin (17/2/2025).

Dia menjelaskan, siswa ini selesai study di mei 2024, lembar ijazah baru kami terima di Mei, ditulis dan bisa dibagikan di awal Juni, saat itu siswa kebanyakan sudah pergi merantau keluar kota bekerja ikut keluarga.

Ombudsman terdiri dari 6 orang sudah datang berkunjung ke sekolah untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut, kata Kepsek itu.

Selanjutnya telah memberikan data valid yang disertai dengan penjelasan secara detail, lanjutnya.

"Ombudsman menerima penjelasan dari pihak sekolah dan memberikan arahan agar sekolah menghimbau ananda(siswa) agar segera menjemput ijazah melalui wag angkatan, dan sudah kami lakukan himbauan,"ujar Rizka Fauzi.

Kepsek SMK 5 Padang tersebut menyebutkan, pihak sekolah tidak ada mendapat surat teguran yang datang dari Ombudsman RI sampai saat ini menyangkut hal itu, tutupnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)