Mitra Rakyat

Rapat tersebut dibuka dan dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Pasaman Barat H. Erianto didampingi anggota Komisi IV, serta diikuti oleh Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat dan BKPSDM Pasaman Barat.

“Hari ini kita melakukan rapat bersama Dinas Tenaga Kerja untuk membahas terkait program kerja Dinas Tenaga Kerja yang sudah dilaksanakan di tahun 2024 dan terkait ketenaga kerjaan di Pasaman Barat, serta membahas program yang akan dilaksanakan di tahun 2025 ini,” katanya.

Dalam rapat itu, berbagai persoalan terkait tenaga kerja dibahas secara bersama, di antaranya terkait upaya Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan peluang kerja bagi masyarakat.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Tenaga Kerja Pasaman Barat Azhar menyampaikan, selama tahun 2024 Dinas Tenaga Kerja sudah memfasilitasi Balai Latihan Kerja (BLK) sebanyak 10 angkatan dengan total peserta sebanyak 160 orang.

“Latihan kerja yang sudah difasilitasi sebayak 10 angkatan, lima angkatan dibiayai dari dana APBN dan lima angkatan dibiayai dari dana nagari”, katanya.

Disampaikan, pelatihan yang diberikan berupa pelatihan otomotif dua angkatan, pelatihan ilmu komputer atau TIK dua angkatan, dan pelatihan instalasi listrik enam angkatan.

“Dari total 160 orang yang sudah mengikuti Latihan Kerja di tahun 2024, 16 orang di antaranya sudah bekerja,” katanya.

Ke depan diharapkan, anggota DPRD Pasaman Barat bisa memberikan pokok pikiran untuk pelatihan kerja kepada masyarakat. Dengan adanya pelatihan kerja ini, masyarakat dinilai bisa mendapatkan peluang bekerja yang lebih besar, karena para peserta akan mendapat ilmu dan skil sesuai jurusan pelatihan yang diikuti.

Selain dengan Dinas Tenaga Kerja, di hari yang sama Komisi IV DPRD Pasaman Barat Juga menggelar rapat tentang capaian dan program kerja tahun 2025 dengan RSUD Pasaman Barat.(DDR)

MR.com, Padang| Dinas Lingkungan Hidup Sumatera Barat (DLH Sumbar) pernah memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia sebagai transporter atau pihak pengelola Tempat Penampung Sementara (TPS) untuk limbah padat B3, melalui Keputusan Kadis Lingkungan Hidup Sumbar, nomor : 660/64/P2KF-2024 yang diterbitkan tanggal 30 Desember 2024.

"Kami memberikan sanksi administratif kepada PT. Artama Sentosa Indonesia, karena diduga telah melakukan beberapa pelanggaran terhadap kewajibannya,"kata Tasliatul Fuadi pada Senin (17/2/2025) di ruang kerjanya.

Baca berita terkait: Bangunan TPS PT Artama Sentosa Indonesia Pengelola Limbah B3, Apakah Merujuk Pada Perment LHK?

Tasliatul Fuadi yang saat ini menjabat Kadis DLH Sumbar menjelaskan, bahwa ada beberapa kewajiban yang belum dilakukan oleh PT. Artama Sentosa Indonesia dalam melaksanakan usahanya sebagai transporter pengangkutan limbah padat B3, terhadap bangunan TPS nya.

Didampingi Kabid Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Teguh Arifianto, Kadis Tasliatul Fuadi memaparkan, apa saja kewajiban yang disinyalir belum dilakukan pihak PT.Artama, pertama, mereka belum melakukan pengendalian terhadap pencemaran udara.

"Karena mereka belum melakukan pengukuran parameter udara ambeyen. Yaitu, parameter AC nya, sebagai mana yang tercantum dalam dokumen UKL/ UPL, dan mereka belum melengkapi papan informasi titik pemantauan udara ambien. Sementara itu ada pada dokumen UKL UPL merupakan kewajiban mereka," ujar Tasliatul Fuadi.

Kedua, perusahaan terkait belum melakukan kewajiban terhadap pengelolaan limbah B3 nya. Kadis DLH Sumbar itu lanjut menjelaskan, kewajibannya berupa bangunan bagian bawah yang tidak terlindungi dari masuknya air hujan, baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Karena hal tersebut pihak DLH Sumbar kemudian memberikan sanksi administratif berupa surat teguran, ungkap Kadis Tasliatul Fuadi.

Sementara isi dalam surat teguran tersebut, dikatakan Tasliatul, bahwa perusahaan harus segera melakukan perbaikan terhadap temuan DLH dalam jangka waktu 30 hari kalender, dimulai sejak dari surat diterbitkan.

Kemudian Kadis LH Sumbar juga mengatakan, pihak perusahaan sudah melaporkan kepada DLH bahwa telah melakukan perbaikan sesuai dari instruksi surat teguran.

"Dan pihak terkait juga telah melayangkan surat permohonan pencabutan sanksi administratif terhadap mereka pada bulan Januari, namun kita belum mencabut surat sanksi administratif itu" terangnya lagi.

Saat disinggung terkait SOP untuk penerbitan Surat Kelayakan Operasional (SLO) oleh Dinas LH Sumbar pada 2023 itu. Sementara, diketahui praktek usaha transporter sudah dijalankan PT. Artama Sentosa Indonesia dimulai sejak tahun 2022.

Menyangkut itu Kadis Lingkungan Hidup Sumbar menjelaskan, tidak masalah perusahaan mulai menjalankan usahanya ditahun 2022. Mengapa mereka sudah boleh beroperasi?, Katanya, karena perusahaan tersebut sudah memberikan dokumen UKL UPL sebagai persyaratan penerbitan SLO.

Ditahun 2022, PT. Artama Sentosa Indonesia mulai menjalankan usaha transporternya dengan beralaskan dokumen UKL UPL yang merupakan syarat dalam dokumen permohonan untuk penerbitan SLO dan selanjutnya di tahun 2023 SLO baru diterbitkan.

Kemudian di Bulan Desember 2024, pihak DLH Sumbar memberikan sanksi administratif dengan alasan ada beberapa temuan menyangkut kewajiban perusahaan yang disinyalir belum diselesaikan.

Apakah saat melakukan verifikasi dokumen UKL UPL, sebelum penerbitan SLO untuk perusahaan(PT.Artama Sentosa Indonesia) pada tahun 2022, tidak ada ditemukan dugaan pelanggaran tersebut oleh tim verifikasi DLH Sumbar saat itu?.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Beberapa sekolah yang didapati masih menyimpan ijazah siswa antara lain MAN 2 Padang, SMKN 5 Padang, dan SMAN 12 Padang.

Kepala Ombudsman Sumbar, Adel Wahidi, menyebut pihaknya tengah melakukan monitoring terhadap layanan penyerahan ijazah dan telah membuka akses aduan tematik terkait permasalahan ini.

"Hasilnya, masih ada siswa yang mengeluhkan ijazah mereka diduga sengaja ditahan pihak sekolah," ujar Adel, Senin (17/2/2025).

Saat media mengonfirmasikan hal tersebut kepada Kepala Sekolah SMK 5 Padang, Rizka Fauzi Yosfi, S.Pd., S.T., M.Kom., salah satu pihak sekolah yang disebut oleh Ombudsman RI.

Dalam klarifikasinya, Rizka Fauzi Yosfi mengatakan, tidak benar pihak SMK 5 Padang telah menahan ijazah siswanya.

"Tidak benar kalau sekolah telah menahan ijazah siswa," tegas Rizka Fauzi Yosfi via telepon pada Senin (17/2/2025).

Dia menjelaskan, siswa ini selesai study di mei 2024, lembar ijazah baru kami terima di Mei, ditulis dan bisa dibagikan di awal Juni, saat itu siswa kebanyakan sudah pergi merantau keluar kota bekerja ikut keluarga.

Ombudsman terdiri dari 6 orang sudah datang berkunjung ke sekolah untuk klarifikasi tentang kejadian tersebut, kata Kepsek itu.

Selanjutnya telah memberikan data valid yang disertai dengan penjelasan secara detail, lanjutnya.

"Ombudsman menerima penjelasan dari pihak sekolah dan memberikan arahan agar sekolah menghimbau ananda(siswa) agar segera menjemput ijazah melalui wag angkatan, dan sudah kami lakukan himbauan,"ujar Rizka Fauzi.

Kepsek SMK 5 Padang tersebut menyebutkan, pihak sekolah tidak ada mendapat surat teguran yang datang dari Ombudsman RI sampai saat ini menyangkut hal itu, tutupnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam tahap mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

"Pariwisata yang merupakan salah satu sektor pemasukan PAD, dikhawatirkan kurang berkontribusi melalui pajak dan retribusi, serta pengeluaran wisatawan,"ujar Darmawi pada Rabu(12/2/2025) di Padang.

Sementara Gubernur berharap kedatangan wisatawan domestik meningkat mencapai 20 juta, meningkat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun dengan adanya efesiensi anggaran tersebut, menurut Darmawi, peningkatan terhadap kunjungan wisatawan domestik mustahil tercapai di tahun 2025.

Alasannya, kata Darmawi, ditahun 2024 saja, di saat pesta Pileg dan Pilkada berlangsung, target pemerintah untuk mendatangkan wisatawan domestik tidak tercapai.

Ketua ASITA Sumbar itu menuturkan,  apalagi ditahun 2025 ini ada pengurangan anggaran oleh pemerintah pusat. Secara, perjalanan dinas dari luar menuju Sumbar pun disinyalir juga berkurang dari tahun sebelumnya.

Sementara, dengan berkurangnya kunjungan dinas ke Sumbar sangat berpengaruh pada roda perekonomian masyarakat serta PAD Sumbar, karena mereka yang melakukan kunjungan dinas juga merupakan wisatawan domestik, ulasnya.

Namun dari kami, ASITA Sumbar untuk dapat meningkatkan PAD meskipun sepi kunjungan dari wisatawan domestik, kita harus meningkatkan kunjungan dari wisatawan mancanegara ketimbang wisata domestik.

"Kemarin angka kunjungan wisatawan mancanegara kita mencapai 76 ribu, nah ditahun ini kita berupaya bagaimana caranya kunjungan wisatawan mancanegara bisa mencapai angka 150 ribu," imbuhnya.

Karena, perbedaan pendapatan dari kunjungan wisatawan mancanegara dibandingkan dengan kunjungan wisatawan domestik itu hampir tiga kali lipat.

Secara benefit, kalau misalnya pendapatan dari kunjungan wisatawan domestik itu kita hitung tiga hari dua malam misalkan senilai 1 juta sampai 2 juta. Untuk untuk pendapatan dari wisatawan mancanegara bisa mencapai 2,5 juta sampai 3,5 juta.

"Jadi saya, khususnya bersama teman-teman di ASITA, kita lebih memilih sedikit membelot dari strategi pemerintah, kita lebih mengarah untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara".

Kemudian, kenapa kita mengarahkan ke kunjungan wisatawan mancanegara, karena mancanegara tidak mengalami efisiensi. "Bahkan sekarang Malaysia itu telah jor-joran mengeluarkan anggaran untuk promosi,"ujar Darmawi.

Kemarin, tepatnya tanggal 10, saya kedatangan tamu dari Mitra, salah satu organisasi agen perjalanan atau tour dari Malaysia. Mereka datang kesini sebanyak 12 orang, dan kami sudah menjalin hubungan kerjasama, tandasnya.

Sebab pilihan mereka menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi wisata muslim sudah tepat. Di Indonesia provinsi Sumatera Barat sudah berlabel sebagai pariwisata alam yang didukung dengan 99,9 persen penduduk Sumbar adalah muslim.

Jadi harapan kita untuk meningkatkan PAD disertai dengan naiknya grafik roda perekonomian masyarakat. ASITA turun tangan memilih Malaysia sebagai hak pertama.

Karena pendapatan market kita dari kunjungan wisatawan mancanegara, 70 Pers disumbangkan oleh wisatawan Malaysia, disamping Brunei, Thailand, Australia dan negara lainnya, pungkas Darmawi.(cr)

MR.com, Padang| Sesuai dengan visinya, Bank Nagari sudah menjadi Bank Pembangunan Daerah yang terkemuka dalam arti dikenal dan terkemuka di Indonesia. 

Dapat menjadi bank tepercaya memberi makna bahwa bank telah menerapkan prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik, memberikan layanan yang memuaskan, dan mematuhi peraturan dengan jujur.

Bank Nagari hadir ditengah-tengah masyarakat Sumatera Barat dengan misi dapat memberikan kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Juga dapat Memenuhi dan menjaga kepentingan Stakeholder secara konsisten dan seimbang.

Hal tersebut disampaikan Affino Stephie Kabag Humas Bank Nagari mewakili Direktur Utama (Dirut) Gusti Chandra pada Kamis(13/2/2025) di kantornya, saat menerima kunjungan perwakilan dari organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI).

Foto anggota KJI bersama Kabag Humas Bank Nagari, Affino Stephie (nomor 2 dari kiri)

"Bank Nagari terus berkembang dengan inovasi-inovasi baru demi memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat, khususnya yang ada di Sumatera Barat," ujarnya.

Dia menjelaskan, bahkan sejak tiga tahun belakangan Bank Nagari sudah siap memfasilitasi masyarakat yang ingin memiliki kendaraan, rumah dan lain sebagainya dengan persyaratan yang sudah ditentukan.

Juga Bank Nagari saat ini sudah membuka tabungan haji bagi masyarakat yang ingin naik haji melalui Bank Nagari Syariah, ulasnya lagi.

Bank Nagari yang menjadi bank kebanggaan masyarakat Sumatera Barat akan terus berupaya dalam mengembangkan inovasi dalam memberikan pelayanan sesuai motto "Bersama Membina Citra Membangun Negeri", pungkasnya.

Bank Nagari memiliki berbagai program, di antaranya, program tabungan berhadiah, program pembiayaan, dan program CSR. 

Program tabungan berhadiah

Program Tabungan Berhadiah langsung dengan pola menahan atau memblokir tabungan dalam jumlah dan jangka waktu tertentu, Undian Tabungan Berhadiah dengan hadiah berupa mobil, sepeda motor, emas, dan umroh.

Program pembiayaan 

Kredit Peduli Usaha Mikro-Kecil, KUR Marandang untuk membantu pedagang agar tidak terjerat oleh rentenir maupun pinjaman online, KPR NGM Berhadiah Langsung

Program CSR

Khitan gratis untuk anak yatim dan dhuafa, berkolaborasi dengan Lembaga Kemanusiaan Rangkiang Peduli Nagari (RPN), Promo khusus untuk ASN, pegawai, dan pensiunan yang akan menjadi nasabah baru maupun nasabah eksisting loyal 

Layanan digital

Ollin by Nagari, superapps yang bisa digunakan untuk berbagai transaksi, seperti transfer, QRIS, top up game, booking hotel dan pesawat, dan lainnya.(cr)

Rapat itu dibuka dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah, serta dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Pasaman Barat Risnawanto, Sekda Pasaman Barat Hendra Putra dan anggota TAPD lainnya, serta para anggota Komisi-komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam rapat itu, semua realisasi APBD tahun anggaran 2024 dibahas secara seksama oleh TAPD berma anggota Komisi DPRD Pasaman Barat.

Dalam laporannya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah May Boni, mewakili TAPD Pasaman Barat memaparkan bahwa, dari total Pendapatan Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2024 sebanyak Rp 1.365.705.191.509,27, sudah direalisasikan sebanyak Rp 1.088.093.212 313,43.

Sementara belanja daerah dianggarkan sebanyak Rp 1.458.556.691.838,53 direalisasikan sebanyak Rp 1.166.530.471.983,49.

Sementara SPM yang tidak terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) di 21 OPD se Pasaman Barat terdapat 1.391 kegiatan dengan total anggaran tunda bayar di tahun 2024 sebanyak Rp 43,389,912,369.

Disampaikan tidak terbitnya SP2D ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk akibat adanya defisit anggaran di tahun 2024.

Ketua DPRD Pasaman Barat Dirwansyah mengatakan, semua persoalan terkait realisasi APBD sudah dilakukan pembahasan bersama dalam rapat tersebut.

Selain realisasi APBD, dalam rapat itu juga dibahas aspirasi pegawai non ASN yang akan disampaikan ke pemerintah Provinsi / Pemerintah Pusat. Baik aspirasi Non ASN yang mengikuti CPNS tapi tidak lulus namun sudah mengabdi lebih dari 2 tahun, dan Non ASN yang menginginkan menjadi P3K ataupun paruh waktu. Serta aspirasi bidan jorong, dan guru.(DDR)