Mitra Rakyat

Pasalnya, pembangunan RKB tersebut dikerjakan CV. Satria Bumi Sukawati(SBS) senilai Rp 722.644.430.96, diduga berjalan tidak sesuai speks teknis, terindikasi labrak aturan terkait Keterbukaan Informasi Publik(KIP, dan aturan tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan kerja (SMK3).

Baca : Pembangunan RKB SMPN 4 Padang, CV Jasita Jaya Terindikasi Labrak Aturan dan Sarat KKN

Kejanggalan tersebut ditemui saat tim media telusuri lokasi pekerjaan pada Senin(26/8/2024). Terlihat tiang utama bangunan tidak menyatu (bersambung). Kemudian tiang utama yang baru dibangun tidak sama besar dengan tiang yang lama dan tidak lurus.

Selanjutnya pada pekerjaan pembesian tulangan balok tiang utama disinyalir tidak mengacu pada aturan 4d(4xd), jarak sengkang tulang disesuaikan dengan ukuran besi yang dipakai.

Kejanggalan selanjutnya terlihat pada penerapan Alat Pelindung Diri (APD). Diduga rekanan abaikan kesehatan dan keselamatan para pekerjanya. Karena, terlihat para pekerja saat bekerja diketinggian kurang lebih 3 meter, tidak menggunakan APD lengkap sesuai aturan.

Berikut juga terhadap transparansi informasi menyangkut proyek tersebut tidak dapat diketahui publik. Disinyalir hal tersebut disebabkan karena posisi plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik oleh pemerintah dalam membelanjakan uang negara tidak strategis.

Mestinya posisi plang proyek tersebut berada ditempat terbuka yang dapat dilihat oleh seluruh kalangan masyarakat.Sementara posisinya saat ini, plang proyek tersebut diduga tidak demikian. Plang proyek hanya ditempel di dinding sekolah disinyalir hanya dapat dilihat oleh pihak yang ada disekolah tersebut.

Dari seluruh kejanggalan yang ditemui tim media, selanjutnya media ini mengkonfirmasikannya kepada Rendi selaku kontraktor pelaksana via telepon +62 853-3955-4xxx di hari yang sama.

Tetapi Rendi disinyalir tidak mengetahui terhadap kejanggalan itu. Sebab, Rendi mengatakan akan menindaklanjutinya.

"saya akan tindak lanjuti untuk laporannya," jawab Rendi singkat.

Sementara, Kepala Bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) Dinas Dikbud Kota Padang, Well Of Sanora belum bisa memberikan jawabannya setelah dikonfirmasi media via telepon +62 813-7101-2xxx juga dihari yang sama.

Apakah kejanggalan tersebut akan mempengaruhi mutu dan kualitas bangunan, dan tidak membahayakan jiwa siswa yang sedang menimba sekolah itu.?. Serta bagaimanakah tanggapan pengamat terkait hal tersebut..?

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya, hingga berita ini disiarkan.(cr/tim)

MR.com, Padang| Pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di SMP Negeri 4 Padang diduga labrak aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pengadaan direksikeet, dan tentang penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3).

Pasalnya, pelaksanaan proyek negara yang berada dibawah pengelolaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Padang, bidang Sarana dan Prasarana (Sapras) itu diduga kuat tidak menyiapkan Direksikeet (Kantor lapangan) yang layak dilokasi pekerjaan.

Kemudian, perjalanan proyek yang dikerjakan CV. Jasita Jaya(JJ) senilai  Rp 765.603.590.53,- itu juga terindikasi tidak transparan dan abaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya.

Hal tersebut terpantau saat tim dari  media ini telusuri lokasi pekerjaan pada Rabu(21/8/2023). Dilokasi tidak terlihat keberadaan direksikeet yang sesuai standar.

Juga tidak terlihat keberadaan papan informasi (Plang Proyek) sebagai bentuk tranparansi terhadap informasi pekerjaan yang seharusnya wajib berada dilokasi terbuka yang dapat dilihat oleh setiap pasang mata masyarakat yang lewat.

Yang ada dilokasi hanya ruang yang dibuat antara pagar dengan salah satu dinding sekolah yang beratapkan terpal. Disinyalir ruang tersebut dijadikan direksikeet oleh kontraktor (CV.Jasita Jaya).

Karena, dibawah terpal tertempel spanduk yang disinyalir sebagai plang proyek dan spanduk-spanduk lainnya. Tetapi masih diruang yang beratap terpal itu tidak ditemukan struktur organisasi, rencana progres dan hal-hal yang seharusnya ada didalam direksikeet.

Selain itu, hal yang janggal masih ditemukan dilokasi pekerjaan. Khususnya pada plang proyek, disana tidak ada nama perusahaan konsultan pengawas, apakah proyek ini tidak diawasi?.

Kejanggalan lainnya, dilokasi pekerjaan yang terlihat material berserakan, diduga rekanan tidak menyiapkan rambu-rambu peringatan kecelakaan. Karena lokasi pekerjaan merupakan tempat yang ramai dipenuhi oleh siswa dan guru-guru.

Seterusnya, masih ada terpantau para pekerja yang tidak memakai alat pelindung diri (APD) yang lengkap dan standar saat melakukan pekerjaan.

Biasanya, dalam menjalankan proyek kontruksi yang dibiayai uang negara, direksikeet harus disiapkan terlebih dibangun sebelum proyek berlangsung, karena termasuk pekerjaan persiapan.

Direksikeet merujuk pada istilah kantor pengontrol di lokasi proyek yang bersifat sementara. Didalam nya, harus ada dibuat nama-nama struktur organisasi atau unsur pelaksana pembangunan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan RKB itu , seperti owner, konsultan perencana (struktur dan arsitek), kontraktor/pemborong, dan konsultan pengawas.

Anehnya, saat dikonfirmasi kepada salah satu pekerja terkait keberadaan kontraktor, pekerja yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan dia sendiri tidak mengetahui siapa kontraktor yang menjadi bos nya.

Merunut pada kejanggalan yang terjadi, diduga proyek pembangunan RKB ini terindikasi sarat akan terjadinya Korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). 

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan upaya konfirmasi kepada Wil Of Sanora atau biasanya akrab dipanggil Wil. Serta media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Hal itu terpantau media saat telusuri lokasi pekerjaan beberapa waktu lalu. Terlihat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak memakai Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap, pada Kamis (15/8/2024).

Padahal pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja tersebut disinyalir cukup berbahaya dan rawan terhadap resiko kecelakaan kerja.

Menyangkut hal itu, seorang pengamat pembangunan angkat bicara. Demi untuk meningkatkan proses belajar mengajar di SMK 5 Padang memang sangat dibutuhkan adanya pembangunan Ruang Kelas Baru(RKB) ini, kata Ir.Indrawan pada Sabtu (17/8/2014) di Padang.

"Namun sayangnya, proses pelaksanaan proyek yang digawangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sumbar itu diduga tidak disertai dengan mengutamakan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya," ujar Indrawan.

Menurutnya sangat tidak manusiawi, apabila rekanan benar-benar tidak peduli terhadap keselamatan jiwa para pekerja itu. Terkecuali kalau memang para pekerjanya yang tidak ingin menggunakan APK, imbuhnya.

Namun meskipun pun para pekerja tidak mau menggunakan dengan berbagai alasan, tetap rekan, konsultan pengawas, PPK harus tegas untuk menerapkannya kepada para pekerja tersebut.

"Kalau para pekerja tetap keras kepala, artinya pekerja tersebut tidak bisa diberdayakan dan tentunya tidak bisa dipakai tenaganya," cecar Indrawan.

Indrawan menguraikan, para pekerja dalam melakukan kegiatannya di lokasi reruntuhan dengan dikelilingi material bekas pembongkaran.

Kemudian, saat menggali pondasi sumuran, serpihan besi dan beratnya polongan sumuran, saat dimasukkan kedalam galian, tentu menjadi ancaman terhadap bagi para pekerja, ulasnya.

Dengan tidak memfasilitasi para pekerja dengan Alat Pelindung Kerja tersebut, diduga rekan beserta pihak terkait lainnya telah kangkangi UU Nomor 1 Tahun 1970, UU Nomor 13 Tahun 2003, serta Peraturan Pemerintah(PP) Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, pungkasnya.

Dilain pihak, Deni selaku Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Sumbar saat dikonfirmasi terkait hal tersebut via telepon +62 812-6742-xxx dihari yang sama, disinyalir belum bisa berikan tanggapannya.

Proyek pembangunan dan rehabilitasi di SMK 5 Padang dikerjakan CV. Fajaya Bersaudara dengan Konsultan Pengawas dan Perencanaan CV.Fathi Selaras Consultants. 

Proyek tersebut berada dibawah pengelolaan Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan Provinsi Sumbar dengan nomor kontrak : 425/006.FSK/SP/DAK-SMK/Sarpas- 2024, mulai dikerjakan pada 17 Juli 2024, dengan masa pelaksanaan yang tidak diketahui berapa hari.

Media masih dalam mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait hingga berita ini disiarkan.(cr/tim)

Mutasi di lingkungan Kejaksaan Agung berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 180 Tahun 2024 tertanggal 9 Agustus 2024.

Hal ini dibenarkan Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar Senin (12/8/2024. Kata Harli, mutasi ini merupakan kebutuhan organisasi.

“Tour of duty dan tour of area,” ujarnya.

Yuni menjabat Wakil Ketua Kajati Banten sejak Juni 2024. Sebelumnya, dia menjabat Wakil Kepala Kejati Lampung sejak September 2022.

Selain Yuni, ada 24 pejabat eselon II lainnya yang dimutasi. Di antaranya Kuntadi jadi Kepala Kejati Lampung.

Sumber (langgam.id)

Hal tersebut terkait pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan Kabalai itu ditahun 2024. Sementara undang-undang pelarangan untuk pengangkatan tenaga honorer untuk instansi daerah ataupun kementerian diterbitkan pada tahun 2023.

"Dengan demikian terhadap pengangkatan tenaga honorer yang dilakukan Kabalai diduga telah kangkangi UU No 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)," demikian Romi Yufendra,S.H mengatakan menanggapi konfirmasi media pada Selasa (13/8/2024) di Padang.

Baca berita terkait: Tidak Harmonisnya Hubungan Sesama Pegawai Disinyalir Penyebab Bocornya Dokumen Negara RKA KL OP II Serta Dugaan KKN Kepala BWSS V Padang

Selain itu, Aktivis dan praktisi hukum tersebut menilai ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Kabalai, karena dari seluruh pegawai honorer yang diangkat, menurut informasi yang diperoleh Romi diduga kuat merupakan anak kandung dari M.Dian Alma'ruf.

Sementara, pada Pasal 65 UU ASN disebutkan bahwa Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN, ujar Romi.

Jika tidak mematuhi larangan tersebut, maka pejabat yang melakukan perekrutan akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan, tegas Aktivis tersebut lagi.

"Bila ada Pejabat Pembina Kepegawaian dan pejabat lain yang mengangkat pegawai non-ASN untuk mengisi jabatan ASN dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai isi pasal 65 ayat 3 UU ASN," jelasnya.

Romi menegaskan, sejak UU ini mulai berlaku, instansi pemerintah dilarang mengangkat pegawai non-ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai isi pasal 66.

Dikatakan Romi, Kabalai diduga kuat telah mengangkangi UU No.20 Tahun 2023, dan menyalahgunakan jabatannya sebagai pimpinan dengan memasukkan anak kandungnya sebagai salah satu tenaga honorer dengan posisi jabatan Pengadministrasian Umum di PPK OP I, tandasnya.

Selain itu, kinerja M. Dian Alma'ruf sebagai pimpinan di BWSS V Padang patut dipertanyakan, sebutnya lagi.

Karena menurutnya, beliau gagal dalam memimpin BWSS V Padang. Hal ini terbukti dengan bocornya Rencana Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA KL) milik Satker OP SDA yang dikelola PPK OP II, Syatriawan keluar dari lingkungan BWSS V Padang.

Kebocoran dokumen tersebut terjadi diduga lantaran Dian Alma'ruf tidak mampu membimbing anggotanya untuk selalu saling menjaga hubungan solidaritas sesama pegawai di instansi yang dia pimpin, ujarnya.

Karena tidak ada hubungan solid antara sesama pegawai, terjadilah perpecahan di tubuh BWSS V Padang yang membuat kubu-kubu. Diduga ada dua kubu saat ini didalam lingkungan BWSS V Padang. 

Akhirnya menimbulkan persaingan yang disinyalir tidak sehat antara dua kubu tersebut, salah satu dampaknya kebocoran dokumen negara yang seharusnya bukan menjadi konsumsi publik ke lingkungan masyarakat luas, tuturnya.

Dengan persoalan yang terjadi saat ini, patut kiranya menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi bagi Dirjen SDA terhadap jabatan Kepala BWSS V Padang yang  sekarang di pegang oleh M.Dian Alma'ruf, pungkasnya.

Hingga berita ini disiarkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya serta dalam rangka mengumpulkan data-data. (cr)

Seorang aktivis sekaligus pengamat pembangunan Sumatera Barat, Ir. Indrawan menanggapinya dengan komentar negatif.

Dia mengatakan pekerjaan betonisai yang berada dijalan Batavia Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kota Padang ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

"Ada indikasi KKN atau kerjasama saling menguntungkan antara kontraktor, konsultan pengawas bahkan pihak Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Sumbar," ujar Indrawan pada Jum'at (9/8/2024) via telepon.

Pria dengan profesi kontraktor itu pun menyebutkan, karena menurutnya, dari hasil pekerjaan yang diduga jauh dari kata bermutu dan berkualitas, tetapi pihak dinas terkesan masih saja ada keinginan untuk melakukan pembayaran.

Baca berita terkait : Warga Khawatir Terhadap Mutu Jalan Pokir Hidayat, Kadis PRKPP Sumbar : Pembayaran Sesuai Volume dan Speks Terpasang

Sebab pekerjaan dilakukan tidak sesuai atau berjalan diluar komitmen yang telah disepakati dalam dokumen kontrak kerjasama, sebut Indrawan.

"Dengan ketebalan beton badan jalan yang dikerjakan rekanan hanya 10cm, sementara spesifikasinya harus 12cm, itu adalah salah satu bentuk kecurangan yang diduga sengaja dilakukan oleh rekanan," cecar Indrawan.

Selain itu, banyak lagi dugaan menyangkut tahap-tahap pekerjaan yang tidak dilakukan oleh rekanan. Seperti, tidak ada pemadatan dasar badan jalan, tidak ada membuat pondasi badan jalan, dan hal lainnya.

Dikatakan Indrawan, dengan dugaan kecurangan yang dilakukan rekanan tersebut, namun terkesan dibiarkan oleh konsultan pengawas dan PPK, tentu negara akan menanggung kerugian.

"Karena infrastruktur jalan yang dibangun CV. Mundam Sakato tidak bisa dimanfaatkan masyarakat dalam kondisi bagus dengan waktu yang diharapkan," tandasnya.

Kita khawatir hal serupa juga terjadi pada paket-paket pekerjaan lain yang juga ada di Dinas PRKPP Sumbar tersebut, ujarnya. 

Sebab, menurut Indrawan lagi, dugaan kecurangan yang terjadi pada pekerjaan betonisai yang ada dijalan Batavia ini, bisa sebagai bukti bagi masyarakat.

"Bahwa lemahnya pengawasan yang dilakukan pihak Dinas PRKPP Sumbar sebagai pelaksana teknis program pemerintah mengakibatkan negara menanggung rugi," cecarnya lagi.

Kesimpulannya, kata Indrawan, ada indikasi persekongkolan atau KKN terjadi di Dinas PRKPP Sumbar menyangkut pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, pungkasnya.

Sementara itu sampai berita ini disiarkan, Hidayat anggota DPRD Sumbar sebagai pemilik pokir belum bisa berikan tanggapannya saat dikonfirmasi via telepon.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lain dan mengumpulkan data-data hingga berita ditayangkan.(cr)