Mitra Rakyat

Hal ini disampaikan oleh Syaukani, pewaris dari almarhum Tinta yang sebelumnya diwariskan oleh almarhum Gombak saat berada dikediamannya, pada Ahad(14/7/2024) waktu lalu.

Dia menjelaskan bahwa tanah pusaka tinggi milik kaumnya itu saat ini sudah diperjual belikan diduga oleh oknum-oknum yang ada di KAN Koto Tangah.

"Tanah pusaka tinggi kami sudah diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang ada di KAN tanpa sepengetahuan kami, sejak Penghulu suku kami(Suku Kito Batua Parak.red) wafat pada tahun 2022 silam," ujar Syaukani.

Kaum Suku Koto Batua Parak saat melakukan pemagaran pada tanah ulayat mereka 

Sementara menurut Syaukani, pihak KAN mungkin sudah tahu kalau tanah yang ada di Rimbo atau Rawang Keladi merupakan milik kaum suku kami.

Sebab, pada tanggal 10 September 1984, waktu itu KAN Nagari Koto Tangah telah memutuskan melalui surat keputusannya dengan nomor SK-08/KAN/KT/1984.

Salah satu isi dari beberapa poin yang diputuskan KAN ialah, saudara Tinta adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan dari almarhum Gombak yang terletak di Rimbo/Rawang Keladi, Perintah Kelurahan Ikut Koto, Kecamatan Koto Tangah.

Kemudian Syaukani juga menjelaskan bahwa, tanah tersebut ditahun 1984 juga telah dilakukan pengukuran serta penunjukan batas-batas tanah oleh pihak Agraria/BPN dan selanjutnya mengeluarkan surat ukur dan gambar situasi(GS) yang ditandatangani oleh Desri Zen sebagai Kepala Kantor Agraria dan diketahui oleh Yusri P. Sutan sebagai Lurah Ikut Koto masa itu.

"Selain itu masih banyak lagi surat-surat lain yang menguatkan kepemilikan kami pada tanah yang berada di Rawang Keladi seluas 19 hektar tersebut," tegasnya.

Mirisnya, tanah kami itu saat ini sudah banyak yang menggarap tanpa sepengetahuan kaum suku kami, ujarnya. 

Menurut dugaannya, tanah mereka diperjualbelikan oleh oknum-oknum yang ada di KAN, dengan istilah pembayarannya ganti rugi "silih jarih" dengan memakai tenaga masyarakat yang dikehendaki KAN dengan membekali warga tersebut sepucuk surat yang biasa disebut SK KAN.

Namun, Syaukani menegaskan bahwa dia bersama anak kemenakannya akan kembali menguasai dan mengambil hak mereka yang sudah dijual ataupun yang masih kosong.

"Saya bersama-sama anak kemenakan akan merebut dan menguasai kembali tanah pusaka kami secara hukum adat dan hukum negara," tegasnya.

Sebelumya, pada Sabtu(22/6/2024) media sudah pernah melakukan konfirmasi kepada salah satu penghulu yang ada di KAN Koto Tangah bernama Syaril. 

Terkait jual beli tanah yang ada dirawang Keladi tersebut, Syaril menjelaskan bahwa tidak pernah ada terjadi transaksi jual beli terhadap tanah yang ada dilokasi itu.

" Tidak ada jual beli tanah didaerah itu. KAN hanya memberikan SK kepada warga yang ingin menggarap tanah disitu, dengan syarat tanah tersebut tidak ada yang memiliki atau menggarap," jelas Syaril.

Selanjutnya, KAN pun untuk mengeluarkan izin penggarapan tanah itu tidak semudah yang dibayangkan. Ada beberapa mekanisme yang harus dikerjakan, tambahnya.

Diantaranya, KAN akan melakukan pengecekan terlebih dahulu kelokasi untuk memastikan apakah lahan sudah ada yang memiliki atau masih kosong. 

Kemudian, kalau lahan  itu kosong baru KAN akan mengeluarkan surat keputusan (SK) untuk masyarakat yang dikehendaki untuk menjaga, melakukan penertiban terhadap tanah ulayat yang ada diwilayah KAN Koto Tangah.

"Kemudian masyarakat yang ditunjuk itu bisa memberikan izin penggarapan kepada masyarakat lain yang ingin mengagarap dengan membayar uang yang disebut sebagai pengganti "silih jarih" terang Syaril.

Dengan syarat, apabila tanah tersebut tidak dimanfaatkan selama enam bulan sejak terjadinya pergantian uang silih jarih oleh pihak penggarap. Tanah tersebut akan kembali ke KAN, tegas Penghulu itu.

Jadi kembali ditegaskannya bahwa tidak ada kegiatan jual beli tanah didaerah tersebut, karena tidak ada bukti surat jual beli seperti kwitansi. Yang ada hanya pergantian uang silih jarih, pungkasnya.

Hingga berita ini disiarkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Orasi yang disampaikan dalam unjuk rasa tersebut, mereka menuntut Kepala Dinas(Kadis) PUPR untuk transparansi, terkait :

1. Transparansi keuangan Dinas PUPR Kota Padang.

2. Dana bantuan hibah ke instansi vertikal tanpa NPHD (Perwako No; 34 Tahun 2021)

3. Meminta keterangan anggaran awal /terpakai dan anggaran sisa yang telah terpakai oleh PUPR.

4. Dugaan pemalsuan SPJ (jika benar harus sesuai dengan aturan yang berlaku dalam UU KUHP pasal 263 ayat 1, PP No; 12 Tahun 2019 dan Permendagri No; 77 Tahun 2020).

Kedatangan pengunjuk rasa itupun disambut Tri Haryanto selaku Kepala Dinas PUPR Padang. Kemudian, Kadis itu memberikan penjelasan dan klarifikasi terhadap dugaan yang disampaikan pendemo. Kemudian Tri Haryanto pun menanggapi orasi yang disampaikan puluhan pendemo itu.

Viedro Bernanda Vitrask,Ketua HMI Padang 

Namun, apa yang disampaikan oleh Tri Haryanto tersebut dinilai mereka belum memuaskan. Selanjutnya, mahasiswa yang tergabung dalam HMI memberi waktu selama seminggu, tujuh (7)hari kedepan untuk mendapatkan penjelasan/ klarifikasi secara detail dari Kadis tersebut.

"Kami tidak puas dengan penjelasan atau klarifikasi yang baru saja disampaikan oleh Kepala Dinas PUPR itu", tegas Viedro Bernanda Vitraski, sebagai Ketua HMI Padang.

Untuk itu kami beri tenggang waktu selama tujuh (7) hari kedepan. Agar Tri Haryanto selaku Kepala Dinas PUPR untuk bisa memberikan klarifikasi yang lebih detail, dan itupun telah disepakati oleh Tri Hadiyanto sendiri, pungkas Viedro.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Kemenangan Kejati Sumbar tertuang dalam Putusan perkara Pra Peradilan Nomor : 07/Pid.Pra/2024/PN.PDG Tanggal 8 Juli 2024 atas nama Tersangka DONI RAHMAT SAMULO.

"Dalam gugatan Pra Peradilan tersebut Pemohon meminta tidak Sah penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat terhadap dirinya (Doni Rahmat Samulo.red)," demikian Hadiman, Aspidsus Kejati Sumbar mengatakan pada Senin(8/7/2024) via telepon.

Terhadap Gugatan Pra Peradilan yang dilakukan tersangka kasus dugaan korupsi Doni Rahmat Samulo itu, kata Hadiman, Hakim Pra Peradilan Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A telah memutuskan dengan putusan menolak seluruh dalil permohonan Pemohon.

Dan selanjutnya, kata Hadiman lagi, hakim menyatakan Sah penetapan tersangka Doni Rahmat Samulo yang dilaksanakan oleh Penyidik Kejati Sumbar terhadap perkara Pengadaan Alat Praktek SMK pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, dengan pagu Anggaran sebesar Delapan Belas (18) milyar rupiah ditahun 2021 dan saat ini, jelas Aspidsus Kejati Sumbar itu.

Tim Penyidik segera akan merampungkan berkas perkara tersangka Doni Rahmat Samulo beserta tersangka lainnya untuk dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Laga pembuka antara tim Persitas dan Batang Lapu berlangsung di lapangan hijau Persitas, Nagari Salido Saroha Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Senin (08/07) sore.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada Persitas sebagai panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan olahraga ini.

Ia juga mengapresiasi perbaikan lapangan sepak bola Persitas yang semakin baik. Lebih lanjut, Bupati Hamsuardi mengucapkan selamat bertanding kepada kedua tim yang berlaga di pertandingan pembuka tersebut.

Sebagai bentuk dukungan, Pemda memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah beserta dua buah bola, dan ditambah dari pokir Anggota DPRD Subandrio sebesar 5 juta rupiah.

"Atas nama Pemerintah Daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada panitia yang telah menyemarakkan kegiatan olahraga di Pasbar, khususnya di Ujung Gading. Selamat bertanding kepada anak-anak kami, sebagai bentuk dukungan dari Pemda, kami memberikan bantuan sebesar 10 juta rupiah dan dari pokir Anggota DPRD Subandrio sebesar 5 juta rupiah, ditambah dua buah bola dari Dispora. Semoga Persitas CUP VII dapat diselenggarakan tahun depan," ucap Bupati Hamsuardi.

Selain itu, Ketua Panitia Imam Tantowi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada sponsor utama kegiatan ini. Persitas CUP VII, lanjutnya, bukan hanya sebagai ajang mencari juara, tetapi juga sebagai wadah untuk mempererat tali persaudaraan. Ia meminta semua pihak untuk menjaga ketertiban selama pertandingan berlangsung.

Ketua KONI Pasbar Mondiharto didampingi Sekretaris KONI Iwan S, menyampaikan, bahwa Turnamen sepak bola yang digelar oleh Persitas CUP VII Tamiang Ujung Gading merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun nya, hal itu membuktikan bahwa olahraga sepak bola di Nagari Ujung Gading bukan lah hal baru untuk insan olahraga di daerah tersebut.

"Dengan digelar nya Persitas CUP VII Tamiang Ujung Gading ini merupakan bukti bahwa olahraga bola bukan hal baru lagi di Ujung Gading ini, dan ini juga dibuktikan dengan semakin baik nya lapangan Bola Persitas, Nagari Salido Saroha Ujung Gading ini," ujar Mondiharto. (DdR)

Penutupan turnamen tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Hamsuardi dan Wakil Bupati Risnawanto serta KONI dan stake holder lainnya.

Final turnamen mempertemukan Singa Lapar Aek Nabirong Ranah Batahan dengan Persiba Batu Sondet Madina. Pertandingan yang berlangsung sengit di lapangan berlumpur tersebut berakhir dengan kemenangan Singa Lapar Aek Nabirong setelah adu penalti, dengan skor 5-4.

Juara pertama Turnamen Sepak Bola POMP Cup III, Singa Lapar Aek Nabirong, meraih hadiah senilai Rp 15 juta, piala, dan trofi. Sedangkan juara kedua, Persiba Batu Sondet Madina, menerima hadiah Rp 10 juta, trofi, dan piala.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi yang didampingi oleh Wakil Bupati Risnawanto menyatakan bahwa Lapangan Sepak Bola Parkandangan Muara Mais harus diperbaiki agar pemain memiliki semangat untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam pertandingan.

"Setelah berbincang tadi dengan Wakil Bupati, Dispora, dan KONI, kami berkeinginan untuk memperbaiki lapangan ini. Sehingga tahun depan POMP Cup IV tidak bertemu dengan lapangan seperti ini lagi," ujarnya.

Selain itu, Bupati Hamsuardi juga menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat memberikan bantuan sebesar Rp 8 juta untuk POMP Cup III.

Sekretari KONI Pasbar IWAN menyampaikan bahwa bersama Pemkab nanti pihak KONI akan berupaya untuk memperbaiki lapangan Sepak Bola Pekandangan Muara Mais agar bisa menjadi Lapangan Permanen dan layak untuk menggelar Turnamen-Turnamen nantinya.

"Kita akan berupaya bersama Pemkab Pasaman Barat bagaimana solusi dan anggaran untuk perbaikan lapangan bola Pekandangan Muara Mais ini bisa jadi aset Nagari dan jadi lapangan yang permanen dan bisa dimanfaatkan untuk ivent Sepak Bola", ujar Iwan. (DdR)

Proyek betonisasi yang berlokasi di Kelurahan Dadok Tunggul Hitam disinyalir tidak transparan terhadap anggaran. Pasalnya, tidak ada papan informasi proyek (Plang Proyek) yang dipasang dilokasi pekerjaan.

Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui berapa besar uang negara yang digelontorkan pada program betonisai tersebut. Selain itu masyarakat juga tidak mengetahui siap Kontraktor dan konsultan pengawasnya.

Bukan hanya itu, masyarakat khususnya warga sekitar lokasi tidak mengetahui apa instansi yang mengelola pokir dewan tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh warga yang bernama Indra. Dia mengatakan kalau pekerjaan betonisasi ini terkesan seperti proyek siluman milik negara.

"Dari awal pelaksanaan proyek ini dimulai, kami warga disini tidak tahu berapa anggaran negara yang telah dihabiskan. Kemudian siapa nama kontraktor maupun konsultan pengawasnya kami juga tidak mengetahui," ujar Indra pada Ahad (7/7/2024) di rumahnya.

Bukan hanya itu, kata Indra, apa nama instansi yang mengelola pokir anggota dewan ini kami juga mengetahuinya. 

Kata Indra, yang kami dapatkan informasinya terkait proyek betonisasi ini merupakan inisiator dari anggota DPRD Padang bernama Wismar Panjaitan.

Selain dari itu kami tidak dapat informasinya, ujar Indra. Indra melanjutkan, kami warga disini sebagai penerima manfaat berharap pembangunan jalan beton ini sesuai dengan rencana awalnya. 

"Jalan yang dikerjakan memiliki kualitas dan mutu yang direncanakan. Kemudian, uang negara yang dihabiskan setara dengan panjang jalan yang dikerjakan," harapnya.

Sedikit Indra menyinggung kondisi jalan beton yang baru dikerjakan itu. Saat ini kondisi jalan sudah ada yang retak, kita menjadi khawatir untuk kedepannya apakah jalan ini akan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk waktu yang lama, pungkasnya.

Sementara, Wismar Panjaitan , Anggota DPRD Padang saat dihubungi via telepon +62 813-6398-4xxx dihari yang sama, guna konfirmasi terkait hal tersebut, belum bisa berikan tanggapan dan penjelasan.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)