Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Seorang pengamat pembangunan di Kota Padang mengomentari proses pelaksanaan pekerjaan Rehab/Perbaikan/Pemeliharaan Taman, Air Mancur dan Parkiran Kantor DPRD Sumbar.

Meskipun waktu lalu Hidayat sebagai PPTK pada proyek tersebut sudah mengklarifikasi terkait dugaan korupsi pada proyek taman dan parkiran senilai Rp 5, 6 miliar itu.

Tetapi apa yang disampaikan Hidayat itu sepertinya tidak serta merta bisa merubah asumsi negatif publik, kalau proyek tersebut disinyalir hanya sebagai ladang korupsi oknum nakal di akhir jabatan.

Sebagai pengamat pembangunan, Ir. Indrawan melihat ada beberapa kejanggalan yang merujuk kepada kecurangan dan diduga sengaja dilakukan oleh pihak rekanan, PT. Sena Bangun Rega(SBR) dan dibiarkan oleh Setwan DPRD Sumbar sebagai perwakilan pemerintah.

Disebutkannya, kesalahan yang sengaja dilakukan oleh kontraktor, pertama, mereka sengaja tidak menyiapkan kantor lapangan (Direksikeet) sesuai standar.

Berita terkait: Hidayat Sebut Tidak Takut Ada Pemeriksaan Penegak Hukum, Pelaksanaan Proyek di DPRD Sumbar Sudah Sesuai Kaedah dan Tidak Ada Labrak Aturan

Sementara fungsi dan manfaat dari keberadaan direksikeet sangatlah penting dalam melaksanakan pekerjaan proyek negara, sebut Indrawan.

"Direksikeet sebagai kantor administrasi, pusat monitoring proyek, gudang tempat menyimpan barang berharga dan pusat komunikasi para pihak yang terlibat, tempat beristirahat dan sebagainya" terang Indrawan pada Rabu(26/6/2024) di Padang.

Untuk standarisasi direksikeet, dijelaskan Indrawan, didalam ruang direksikeet harus ada terpampang struktur organisasi perusahaan kontraktor pelaksana, harus ada terpampang gambar rencana (RAB), grafik target rencana dan pencapaiannya, dan laporan Mutual Check Awal (MC Nol).

Pada proyek tersebut, untuk direksikeet terlihat hanya ruang kosong, dengan beberapa lembaran kertas yang terpasang didinding. Didalam ruangan tidak terpampang hal itu semua, ulasnya.

Menurut dugaannya, anggaran untuk pengadaan direksikeet proyek tersebut telah di sakukan oleh rekanan dan dibiarkan oleh pihak Sekwan DPRD Sumbar.

Kenapa ada dugaan rekanan telah menilap anggaran untuk pembuatan direksikeet tersebut, karena dilokasi direksikeet yang di sediakan adalah bangunan kosong yang dimanfaatkan oleh rekanan menjadi direksikeet adalah keamanan atau penjagaan dan kantor tersebut belum layak disebut sebagai kantor lapangan, ujarnya.

Selanjutnya kata Indrawan kecurangan diduga terjadi pada penerapan K3. "Apapun alasannya, menjaga dan mengutamakan keselamatan dan kesehatan pekerja  adalah kewajiban kontraktor".

"Memberikan rasa nyaman dan aman kepada pekerja menjadi kewajiban rekanan dengan cara memfasilitasi pekerja dengan APD dan mendaftarkan mereka sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan," ungkapnya lagi.

Ditegaskannya, apabila ada pekerja yang tidak mau menggunakan APK saat dia bekerja, mestinya rekanan berani melakukan penindakan tegas. Demikian juga pihak Sekwan DPRD Sumbar, mereka harus menegur tegas rekanan tersebut.

Tetapi fakta di lapangan masih banyak ditemukan para pekerja tidak memakai APD lengkap yang terus bekerja dengan tangan yang penuh dengan semen, dan dengan kaki telanjang tanpa helm pelindung kepala.

Insinyur itu meneruskan, kecurangan selanjutnya diduga terjadi pada speks material dan pelaksanaan teknis pekerjaan. Paving blok lama tidak dibongkar, tetapi hanya ditempel dengan paving blok yang baru.

Indrawan menuturkan, teknis pekerjaan seperti itu sangat beresiko terhadap mutu dan kualitas pekerjaan nantinya. Dikhawatirkan lapangan parkir yang dikerjakan tidak sesuai dengan yang direncanakan, apabila metode seperti itu tetap dipertahankan, ulasnya.

"Bahkan keyakinan seorang PPTK terhadap mutu beton material paving blok yang digunakan (K400) dan kanstin nya(K300) menambah kecurigaan publik kalau proyek tersebut terindikasi KKN," ujarnya.

Secara kasat mata, publik dapat menilai dan memperbandingkan kualitas material paving blok dengan mutu beton K400 dengan yang tidak, kata Indrawan .

Bahkan, lanjutnya,  kekuatan kanstin yang dikatakan PPTK tersebut menggunakan K300 saat dilokasi sudah banyak yang pecah dan retak.

Dengan demikian, dia(Ir.Indrawan.red) masih meyakini proses pelaksanaan proyek taman dan parkiran kantor DPRD Sumbar tersebut sarat KKN, dan patut masuk proses hukum seperti apa yang dikatakan Aspidsus Kejati Sumbar, Hadiman beberapa waktu lalu, pungkasnya.

Siapakah Yulfan Hidayat, Kontraktor Pelaksana, penandatang kontrak kerjasama dengan pemerintah. Hingga saat ini sosok tersebut masih menjadi misteri, dan beberapa pihak terindikasi sengaja menyembunyikan Kontraktor tersebut.

Sampai saat berita lanjutan ini ditayangkan, media masih mencari data-data dan upaya konfirmasi Yulfan Hidayat dan pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Posyandu ini terpilih mewakili Pasbar pada lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar tahun 2024. Kader Sepridawati dari Posyandu Asoka 2 berhasil masuk dalam nominasi 6 besar terbaik kategori Kabupaten di tingkat Provinsi Sumbar.

Tim penilai lapangan yang dipimpin oleh Sekretaris DPMD Sumbar, Amriman disambut Bupati Pasbar yang diwakili oleh Asisten III Bupati Raf'an, bersama Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi, Staf Ahli Bupati Arminingdel, Kadis Kominfo Armen, Kadis DPMN Defi Irawan, Kadis Kesehatan Hajran Huda, Plt Kepala Bappelitbangda Ikhwandri, Sekretaris Dinas Pendidikan Darman, Tuanku Bosa XV Jhonny ZA, Camat Talamau Afriadi, Wali Nagari Talu Mahyu Danil, kader PKK, serta stakeholder terkait lainnya.

Sekretaris DPMD Sumbar menyampaikan apresiasinya kepada wali nagari dan masyarakat Nagari Talu, Kecamatan Talamau, atas keberhasilan mereka masuk nominasi 6 besar terbaik kategori Kabupaten, mewakili Kabupaten Pasaman Barat dengan kader Sepridawati.

Ia menjelaskan bahwa penilaian lapangan ini merupakan tindak lanjut dari temu kader Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 27-28 Mei 2024 di aula Kantor Gubernur Sumbar. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Posyandu, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi yang ada.

"Kita berharap kader Posyandu, pokjanal, dan segenap tokoh masyarakat dapat proaktif memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian ini, sehingga Posyandu Asoka 2 dengan kader Sepridawati dapat terpilih sebagai yang terbaik di antara 6 posyandu dalam nominasi kategori Kabupaten ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aspek yang dinilai meliputi kelengkapan administrasi Posyandu, hari buka Posyandu, kemampuan kader, peran serta masyarakat, program inovasi dan pelayanan, pembinaan Posyandu, serta aspek PKB dan PAUD.

Sementara itu, Asisten III Bupati Pasaman Barat, Raf'an, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penilai Provinsi Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Pasaman Barat, terutama dalam integrasi dengan BKB dan PAUD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011.

"Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan pembinaan terbaik dalam penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta nagari," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Raf'an menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mendorong lembaga-lembaga, termasuk Posyandu Asoka 2 yang terintegrasi dengan BKB dan PAUD, untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain Wisma Tiga (Dasawisma memperhatikan warga), Mari Gaskan (atasi stunting dengan konsumsi ikan), Program Pik Rebahan (Pusat Informasi Konseling Remaja), Kepo, Cepit Kepiting, Sekar Seni, Temu Bulita, dan Arisan Ibu Bayi Balita (Arbita)," jelasnya.(DDR)

Sebab, didalam pelaksanaan teknisnya oleh Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah (BPPW) melalui Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diduga tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Kecelakaan tunggal yang diduga terjadi di ruas jalan nasional Padang-Painan beberapa waktu lalu dengan korbannya pengendara ibu dan anak menambah asumsi negatif publik terhadap kinerja BPPW Sumbar sebagai pelaksana teknis program pemerintah di daerah.

Berita terkait:  Hati-hati, Material Tanah dan Beton Bekas Galian Proyek Pipa BPPW Sumbar Dijalan Nasional Ancam Keselamatan Jiwa Pengendara

Walaupun korban hanya  mengalami luka ringan, tetapi ini dapat membuktikan boroknya kinerja perusahaan penyedia jasa kontruksi (PT.Radinal Pratama Mandiri) dalam melakukan kewajiban melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan dengan menggunakan uang negara.

Tumpukan material tanah bekas galian di pinggir jalan nasional Padang Painan, disinyalir penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas 

Demikian seorang praktisi hukum dan Aktivis bernama Mahdiyal Hasan,S.H. mengawali perkataannya menanggapi konfirmasi media pada Selasa (25/6/2024) di Padang.

"Kecelakaan yang menimpa ibu dan anak tersebut membuktikan sebuah kelalaian seorang kontraktor dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra kerja yang dipilih pemerintah," ujar Mahdiyal.

Tetapi dalam kejadian itu, selain kontraktor, pihak BPPW Sumbar juga patut disalahkan, karena diduga telah membiarkan kontraktor terlena dengan kelalaiannya, sehingga rakyat yang menjadi korbannya, cecar Advokat muda itu.

Dikatakannya, membiarkan tumpukan material tanah dan sisa bongkaran beton bekas galian dipinggir jalan dengan waktu yang lama adalah sebuah kesalahan fatal.

"Apalagi ruas jalan yang dimaksud merupakan jalur atau ruas jalan dengan aktivitas padat kendaraan yang berlalu lalang setiap harinya, tutur Mahdiyal.

Menurutnya, teknis pekerjaan perpipaan yang dimotori BPPW Sumbar tersebut diduga tidak mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau metode pekerjaan yang ada di dalam dokumen kontrak kerjasama.

"Ibu dan anak yang diduga korban kecelakaan akhirnya menjadi tumbal akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh BPPW Sumbar bersama mitra kerjanya" ujar Mahdiyal.

Seharusnya material tanah bekas galian tersebut tidak dibiarkan bertumpuk dengan waktu yang lama. Selesai pipa ditimbun, kontraktor bisa membawa material tersebut jauh dari badan jalan, terang Alumni FH Unand itu.

Jadi menurut Mahdiyal, kecelakaan terjadi disebabkan belum dipenuhinya sebagian standard operating procedure (SOP), terhadap pelaksanaan proyek negara.

Merunut pada Pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau  pencabutan izin.

Tentunya harapan kita kepada pemerintah atas kejadian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja BPPW Sumbar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Sumbar, pungkasnya.

Dilain pihak , Kepala Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar, Rocky Adam saat dikonfirmasi minta tanggapan dan penjelasan terhadap kecelakaan tersebut pada Selasa (25/6/2024) via telepon.

Rocky mengatakan akan melakukan evaluasi terkait K3 pada proyek tersebut.

Sementara, PPK Air Minum Widia Putri disinyalir enggan membalas konfirmasi media saat dihubungi dihari yang sama via telepon.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini disiarkan.(cr)

"Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pada Jambore kali ini sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Kader PKK se-Kabupaten Pasaman Barat. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan juknis dari Provinsi Sumbar, sehingga apabila telah ditunjuk siapa yang menjadi perwakilan Pasbar nanti, tentu sudah mengetahui gambaran dari perlombaan di tingkat provinsi nantinya," ujar Ny. Titi Hamsuardi.

Ia berharap nagari yang mewakili Pasaman Barat ke tingkat provinsi nanti dapat meningkatkan prestasi untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Ia juga menekankan kepada TP-PKK Nagari maupun Kecamatan untuk melatih para kader agar lebih memahami pelaksanaan 10 program PKK, sehingga pada perlombaan lainnya, dapat menunjukkan hasil yang baik seperti keaktifan para kader PKK di jorong.

"Peran PKK di tengah masyarakat sangat berarti, mencakup pendidikan, peningkatan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat karena PKK sendiri adalah sebagai mitra pemerintah," lanjutnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para kader PKK dari 90 nagari pada 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Jambore tersebut.

"Mari ke depan lebih berkreasi dan berinovasi di masing-masing nagari sehingga pelaksanaan program pokok PKK sebagai penunjang kegiatan di PKK dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya," ajaknya.

Di akhir kegiatan, diumumkan bahwa juara umum pada lomba Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat berhasil diraih oleh Kecamatan Pasaman, serta para pemenang Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Lomba Parade:

- Juara I: Nagari Kuamang Alai

- Juara II: Nagari Koto Nan Duo

- Juara III: Nagari Aia Gadang Timur

- Harapan I: Nagari Sinuruik

- Harapan II: Nagari Koto Tangah

- Harapan III: Nagari Kinali

Lomba Paduan Suara:

- Juara I: Nagari Talu

- Juara II: Lingkuang Aua

- Juara III: Pujo Rahayu

- Harapan I: Nagari Taluk Ambun

- Harapan II: Nagari Sinuruik

- Harapan III: Nagari Air Bangis

Lomba Cerdas Cermat:

- Juara I: Nagari Talu

- Juara II: Salingka Aro

- Juara III: Nagari Sinuruik

- Harapan I: Nagari Kuamang Alai

- Harapan II: Kajai

- Harapan III: Lembah Binuang

Lomba Jingle Gelari Pelangi:

- Juara I: Sukomenanti

- Juara II: Lubuak Landua

- Juara III: Nagari Koto Dalam I Nagari Sasak Ranah Pasisie

- Harapan II: Nagari Bunuik

- Harapan III: Nagari Rabi Jonggor

Lomba Pengolahan Pangan Lokal:

- Juara I: Nagari Langgam Sepakat

- Juara II: Giri Maju

- Juara III: Lingkuang Aua Baru

- Harapan I: Nagari Air Bangis

- Harapan II: Lingkuang Jambak

- Harapan III: Koto Gunung

Lomba Senam Kreasi:

- Juara I: Nagari Ujung Gading

- Juara II: Nagari Lingkuang Aua Hilia

- Juara III: Nagari Koto Tangah

- Harapan I: Kajai

- Harapan II: Bandua Balai

- Harapan III: Nagari Air Bangis.

(Ddr)

Tetapi mari perhatikan secara detail apa yang tidak dituliskan oleh kontraktor pada Plang proyek tersebut?. Yang tidak ada ditulis pada papan informasi proyek ternyata nama perusahaan Konsultan Pengawas.

Sebelumnya, pernah terjadi pada pembangunan balai nikah Banuhampu Agam, proyek negara yang berada dibawah pengawasan Kanwil Kemenag Sumbar. Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin mengintruksikan kepada anggotanya untuk mengganti plang proyek.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin: Jika Ada Anggota Saya Yang Bermain Dengan Uang Negara Silahkan Laporkan..!!

Mahyudin, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar 

Bahkan Mahyudin sempat menyatakan kalau ada anggotanya yang main-main dengan uang negara silahkan laporkan.

Sepertinya hal serupa kembali terjadi. Kali ini terjadi pada proyek yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama RI. Yaitu, pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Tanah Datar.

Pada plang proyek tidak nama perusahaan konsultan pengawas. Tentunya hal itu akan menjadi pertanyaan publik, apakah pada proyek tersebut pihak Kemenag RI tidak menggunakan jasa konsultan pengawas..?.

Dicurigai pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kuliah tersebut tidak menggunakan jasa konsultan pengawas secara resmi, atau mungkin juga menggunakan jasa konsultan pengawas perorangan tanpa perusahaan.

Terkait hal tersebut, media sudah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti PPK, Kontraktor Pelaksana dan Raja yang disebutkan PPK sebagai Konsultan Pengawas, pada Ahad (23/6/2024) via telepon masing-masing pihak.

Namun anehnya, saat dikonfirmasi jawaban yang pihak tersebut berikan nyaris sama. Mereka mengatakan telah sepakat untuk menjawab konfirmasi media dilapangan atau dilokasi pekerjaan.

Raja menjawab konfirmasi media sedikit tergesa-gesa, dia mengatakan kalau mau apa kelapangan saja, karena kami telah sepakat dengan PPK untuk menyelesaikan persoalan dilapangan.

Demikian juga, Arif yang disebut-sebut sebagai PPK pada proyek tersebut. Dia menjawab konfirmasi media dengan mengatakan silahkan hubungi pengawas. 

"Sebab kami telah sepakat setiap ada konfirmasi media pengawas yang menjelaskannya," kata Arif dengan singkat.

Lain hal dengan Ikuten Tarigan yang disebut sebagai Kontraktor Pelaksana Lapangan dari PT.Sentral Pembangunan Indonesia (SPI). Tarigan mengatakan kalau baru dugaan berarti belum terbukti, silahkan saja kelapangan.

Dikhawatirkan, pekerjaan kontruksi bila tidak memakai jasa konsultan pengawas akan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan. Sejatinya, pelaksanaan pekerjaan kontruksi gedung dengan uang negara biasanya diwajibkan memakai jasa Konsultan Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)