Mitra Rakyat

Posyandu ini terpilih mewakili Pasbar pada lomba Kader Posyandu Berprestasi Tingkat Provinsi Sumbar tahun 2024. Kader Sepridawati dari Posyandu Asoka 2 berhasil masuk dalam nominasi 6 besar terbaik kategori Kabupaten di tingkat Provinsi Sumbar.

Tim penilai lapangan yang dipimpin oleh Sekretaris DPMD Sumbar, Amriman disambut Bupati Pasbar yang diwakili oleh Asisten III Bupati Raf'an, bersama Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi, Staf Ahli Bupati Arminingdel, Kadis Kominfo Armen, Kadis DPMN Defi Irawan, Kadis Kesehatan Hajran Huda, Plt Kepala Bappelitbangda Ikhwandri, Sekretaris Dinas Pendidikan Darman, Tuanku Bosa XV Jhonny ZA, Camat Talamau Afriadi, Wali Nagari Talu Mahyu Danil, kader PKK, serta stakeholder terkait lainnya.

Sekretaris DPMD Sumbar menyampaikan apresiasinya kepada wali nagari dan masyarakat Nagari Talu, Kecamatan Talamau, atas keberhasilan mereka masuk nominasi 6 besar terbaik kategori Kabupaten, mewakili Kabupaten Pasaman Barat dengan kader Sepridawati.

Ia menjelaskan bahwa penilaian lapangan ini merupakan tindak lanjut dari temu kader Posyandu berprestasi tingkat Provinsi Sumatera Barat yang dilaksanakan pada 27-28 Mei 2024 di aula Kantor Gubernur Sumbar. Tujuan penilaian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Posyandu, mendorong partisipasi masyarakat, dan mengoptimalkan potensi yang ada.

"Kita berharap kader Posyandu, pokjanal, dan segenap tokoh masyarakat dapat proaktif memberikan informasi yang diperlukan untuk penilaian ini, sehingga Posyandu Asoka 2 dengan kader Sepridawati dapat terpilih sebagai yang terbaik di antara 6 posyandu dalam nominasi kategori Kabupaten ini," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa aspek yang dinilai meliputi kelengkapan administrasi Posyandu, hari buka Posyandu, kemampuan kader, peran serta masyarakat, program inovasi dan pelayanan, pembinaan Posyandu, serta aspek PKB dan PAUD.

Sementara itu, Asisten III Bupati Pasaman Barat, Raf'an, menyampaikan ucapan selamat datang kepada tim penilai Provinsi Sumatera Barat. Ia menekankan bahwa penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Pasaman Barat, terutama dalam integrasi dengan BKB dan PAUD, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011.

"Tujuan utama dari penilaian ini adalah untuk mendapatkan pembinaan terbaik dalam penyelenggaraan Posyandu di Kabupaten Pasaman Barat dengan melibatkan pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan serta nagari," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Raf'an menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah mendorong lembaga-lembaga, termasuk Posyandu Asoka 2 yang terintegrasi dengan BKB dan PAUD, untuk menciptakan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

"Beberapa inovasi yang telah dilakukan antara lain Wisma Tiga (Dasawisma memperhatikan warga), Mari Gaskan (atasi stunting dengan konsumsi ikan), Program Pik Rebahan (Pusat Informasi Konseling Remaja), Kepo, Cepit Kepiting, Sekar Seni, Temu Bulita, dan Arisan Ibu Bayi Balita (Arbita)," jelasnya.(DDR)

Sebab, didalam pelaksanaan teknisnya oleh Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah (BPPW) melalui Satuan Kerja Pelaksana Prasarana Permukiman Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) diduga tidak mengutamakan kepentingan rakyat.

Kecelakaan tunggal yang diduga terjadi di ruas jalan nasional Padang-Painan beberapa waktu lalu dengan korbannya pengendara ibu dan anak menambah asumsi negatif publik terhadap kinerja BPPW Sumbar sebagai pelaksana teknis program pemerintah di daerah.

Berita terkait:  Hati-hati, Material Tanah dan Beton Bekas Galian Proyek Pipa BPPW Sumbar Dijalan Nasional Ancam Keselamatan Jiwa Pengendara

Walaupun korban hanya  mengalami luka ringan, tetapi ini dapat membuktikan boroknya kinerja perusahaan penyedia jasa kontruksi (PT.Radinal Pratama Mandiri) dalam melakukan kewajiban melaksanakan pekerjaan proyek pembangunan dengan menggunakan uang negara.

Tumpukan material tanah bekas galian di pinggir jalan nasional Padang Painan, disinyalir penyebab terjadinya kecelakaan lalulintas 

Demikian seorang praktisi hukum dan Aktivis bernama Mahdiyal Hasan,S.H. mengawali perkataannya menanggapi konfirmasi media pada Selasa (25/6/2024) di Padang.

"Kecelakaan yang menimpa ibu dan anak tersebut membuktikan sebuah kelalaian seorang kontraktor dalam melaksanakan tugasnya sebagai mitra kerja yang dipilih pemerintah," ujar Mahdiyal.

Tetapi dalam kejadian itu, selain kontraktor, pihak BPPW Sumbar juga patut disalahkan, karena diduga telah membiarkan kontraktor terlena dengan kelalaiannya, sehingga rakyat yang menjadi korbannya, cecar Advokat muda itu.

Dikatakannya, membiarkan tumpukan material tanah dan sisa bongkaran beton bekas galian dipinggir jalan dengan waktu yang lama adalah sebuah kesalahan fatal.

"Apalagi ruas jalan yang dimaksud merupakan jalur atau ruas jalan dengan aktivitas padat kendaraan yang berlalu lalang setiap harinya, tutur Mahdiyal.

Menurutnya, teknis pekerjaan perpipaan yang dimotori BPPW Sumbar tersebut diduga tidak mengacu kepada Kerangka Acuan Kerja (KAK) atau metode pekerjaan yang ada di dalam dokumen kontrak kerjasama.

"Ibu dan anak yang diduga korban kecelakaan akhirnya menjadi tumbal akibat dari kesalahan yang dilakukan oleh BPPW Sumbar bersama mitra kerjanya" ujar Mahdiyal.

Seharusnya material tanah bekas galian tersebut tidak dibiarkan bertumpuk dengan waktu yang lama. Selesai pipa ditimbun, kontraktor bisa membawa material tersebut jauh dari badan jalan, terang Alumni FH Unand itu.

Jadi menurut Mahdiyal, kecelakaan terjadi disebabkan belum dipenuhinya sebagian standard operating procedure (SOP), terhadap pelaksanaan proyek negara.

Merunut pada Pasal 96 UU Jasa Konstruksi menyebutkan bahwa setiap penyedia jasa dan/atau pengguna Jasa yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, denda administratif, penghentian sementara konstruksi/ kegiatan layanan jasa, pencantuman dalam daftar hitam, pembekuan izin, dan/atau  pencabutan izin.

Tentunya harapan kita kepada pemerintah atas kejadian ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi terhadap kinerja BPPW Sumbar dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur di Sumbar, pungkasnya.

Dilain pihak , Kepala Satker Pelaksana Prasarana Pemukiman Sumbar, Rocky Adam saat dikonfirmasi minta tanggapan dan penjelasan terhadap kecelakaan tersebut pada Selasa (25/6/2024) via telepon.

Rocky mengatakan akan melakukan evaluasi terkait K3 pada proyek tersebut.

Sementara, PPK Air Minum Widia Putri disinyalir enggan membalas konfirmasi media saat dihubungi dihari yang sama via telepon.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini disiarkan.(cr)

"Alhamdulillah, rangkaian kegiatan pada Jambore kali ini sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Kader PKK se-Kabupaten Pasaman Barat. Penilaian yang dilakukan sesuai dengan juknis dari Provinsi Sumbar, sehingga apabila telah ditunjuk siapa yang menjadi perwakilan Pasbar nanti, tentu sudah mengetahui gambaran dari perlombaan di tingkat provinsi nantinya," ujar Ny. Titi Hamsuardi.

Ia berharap nagari yang mewakili Pasaman Barat ke tingkat provinsi nanti dapat meningkatkan prestasi untuk bisa lanjut ke tingkat nasional. Ia juga menekankan kepada TP-PKK Nagari maupun Kecamatan untuk melatih para kader agar lebih memahami pelaksanaan 10 program PKK, sehingga pada perlombaan lainnya, dapat menunjukkan hasil yang baik seperti keaktifan para kader PKK di jorong.

"Peran PKK di tengah masyarakat sangat berarti, mencakup pendidikan, peningkatan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan masyarakat karena PKK sendiri adalah sebagai mitra pemerintah," lanjutnya.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada para kader PKK dari 90 nagari pada 11 kecamatan di Kabupaten Pasaman Barat yang telah berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Jambore tersebut.

"Mari ke depan lebih berkreasi dan berinovasi di masing-masing nagari sehingga pelaksanaan program pokok PKK sebagai penunjang kegiatan di PKK dapat dilaksanakan dengan baik. Semoga kegiatan ini terus dilakukan setiap tahunnya," ajaknya.

Di akhir kegiatan, diumumkan bahwa juara umum pada lomba Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat berhasil diraih oleh Kecamatan Pasaman, serta para pemenang Jambore Kader PKK Berprestasi Tingkat Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 sebagai berikut:

Lomba Parade:

- Juara I: Nagari Kuamang Alai

- Juara II: Nagari Koto Nan Duo

- Juara III: Nagari Aia Gadang Timur

- Harapan I: Nagari Sinuruik

- Harapan II: Nagari Koto Tangah

- Harapan III: Nagari Kinali

Lomba Paduan Suara:

- Juara I: Nagari Talu

- Juara II: Lingkuang Aua

- Juara III: Pujo Rahayu

- Harapan I: Nagari Taluk Ambun

- Harapan II: Nagari Sinuruik

- Harapan III: Nagari Air Bangis

Lomba Cerdas Cermat:

- Juara I: Nagari Talu

- Juara II: Salingka Aro

- Juara III: Nagari Sinuruik

- Harapan I: Nagari Kuamang Alai

- Harapan II: Kajai

- Harapan III: Lembah Binuang

Lomba Jingle Gelari Pelangi:

- Juara I: Sukomenanti

- Juara II: Lubuak Landua

- Juara III: Nagari Koto Dalam I Nagari Sasak Ranah Pasisie

- Harapan II: Nagari Bunuik

- Harapan III: Nagari Rabi Jonggor

Lomba Pengolahan Pangan Lokal:

- Juara I: Nagari Langgam Sepakat

- Juara II: Giri Maju

- Juara III: Lingkuang Aua Baru

- Harapan I: Nagari Air Bangis

- Harapan II: Lingkuang Jambak

- Harapan III: Koto Gunung

Lomba Senam Kreasi:

- Juara I: Nagari Ujung Gading

- Juara II: Nagari Lingkuang Aua Hilia

- Juara III: Nagari Koto Tangah

- Harapan I: Kajai

- Harapan II: Bandua Balai

- Harapan III: Nagari Air Bangis.

(Ddr)

Tetapi mari perhatikan secara detail apa yang tidak dituliskan oleh kontraktor pada Plang proyek tersebut?. Yang tidak ada ditulis pada papan informasi proyek ternyata nama perusahaan Konsultan Pengawas.

Sebelumnya, pernah terjadi pada pembangunan balai nikah Banuhampu Agam, proyek negara yang berada dibawah pengawasan Kanwil Kemenag Sumbar. Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin mengintruksikan kepada anggotanya untuk mengganti plang proyek.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin: Jika Ada Anggota Saya Yang Bermain Dengan Uang Negara Silahkan Laporkan..!!

Mahyudin, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar 

Bahkan Mahyudin sempat menyatakan kalau ada anggotanya yang main-main dengan uang negara silahkan laporkan.

Sepertinya hal serupa kembali terjadi. Kali ini terjadi pada proyek yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama RI. Yaitu, pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Tanah Datar.

Pada plang proyek tidak nama perusahaan konsultan pengawas. Tentunya hal itu akan menjadi pertanyaan publik, apakah pada proyek tersebut pihak Kemenag RI tidak menggunakan jasa konsultan pengawas..?.

Dicurigai pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kuliah tersebut tidak menggunakan jasa konsultan pengawas secara resmi, atau mungkin juga menggunakan jasa konsultan pengawas perorangan tanpa perusahaan.

Terkait hal tersebut, media sudah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti PPK, Kontraktor Pelaksana dan Raja yang disebutkan PPK sebagai Konsultan Pengawas, pada Ahad (23/6/2024) via telepon masing-masing pihak.

Namun anehnya, saat dikonfirmasi jawaban yang pihak tersebut berikan nyaris sama. Mereka mengatakan telah sepakat untuk menjawab konfirmasi media dilapangan atau dilokasi pekerjaan.

Raja menjawab konfirmasi media sedikit tergesa-gesa, dia mengatakan kalau mau apa kelapangan saja, karena kami telah sepakat dengan PPK untuk menyelesaikan persoalan dilapangan.

Demikian juga, Arif yang disebut-sebut sebagai PPK pada proyek tersebut. Dia menjawab konfirmasi media dengan mengatakan silahkan hubungi pengawas. 

"Sebab kami telah sepakat setiap ada konfirmasi media pengawas yang menjelaskannya," kata Arif dengan singkat.

Lain hal dengan Ikuten Tarigan yang disebut sebagai Kontraktor Pelaksana Lapangan dari PT.Sentral Pembangunan Indonesia (SPI). Tarigan mengatakan kalau baru dugaan berarti belum terbukti, silahkan saja kelapangan.

Dikhawatirkan, pekerjaan kontruksi bila tidak memakai jasa konsultan pengawas akan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan. Sejatinya, pelaksanaan pekerjaan kontruksi gedung dengan uang negara biasanya diwajibkan memakai jasa Konsultan Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com,Pessel| Hati-hati bagi pengendara yang akan melewati jalan nasional Padang - Painan, khususnya pada jalan yang ada di sepanjang Kecamatan Tarusan. Pasalnya, ada gundukkan tanah sisa galian parit yang belum di buang disinyalir mengancam keselamatan jiwa pengendara. 

Material tanah bercampur bongkahan beton bekas galian diduga penyebab telah terjadinya kecelakaan tunggal di jalan nasional yang ada diwilayah Tarusan. Seperti informasikan yang disampaikan masyarakat setempat, bahwa beberapa hari lalu telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan roda dua jenis matic.

"Baru beberapa hari lalu terjadi kecelakaan tunggal kendaraan jenis matik. Korbannya kecelakaan seorang wanita yang sedang membonceng anaknya. Untungnya luka wanita dan anaknya tersebut tidak terlalu parah, buktinya mereka masih bisa melanjutkan perjalanan menuju Painan" kata Upik (52 tahun) warga yang tinggal di Kecamatan Tarusan, pada Ahad (23/6/2024).

Baca berita: Mahdiyal Hasan : Diduga Ada Konspirasi Jahat Pada Proyek BPPW Sumbar Potensi Kerugian Negara Terbuka Lebar

Upik membeberkan, penyebab kecelakaan wanita dan anaknya tersebut disinyalir karena terdesak oleh kendaraan beban berat yang berlawan arah dengan korban (dari Painan menuju Padang.red).

Saat kendaraan tersebut akan memotong laju kendaraan besar lainnya, menurut penuturan Upik, kendaraan berat itu mungkin tidak memperhatikan ada korban di jalur kiri jalan nasional.

Untung saja kendaraan tersebut tidak menabrak pengendara motor matic tersebut. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi pada dua pengendara yang sedang berboncengan tersebut, ujarnya.

"Akibat dari gundukkan tanah sisa galian parit itu membuat penyempitan pada badan jalan. Selain itu, disayangkan warga bahwa gundukkan tanah timbunan tidak dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan. Sehingga, peluang akan terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terbuka lebar," cecarnya.

Seharusnya, lanjut wanita paruh baya itu, kontraktor pada proyek pipa milik BPPW Sumbar ini tidak membiarkan gundukkan tanah bercampur beton bekas galian tersebut berlama-lama berada di pinggir jalan nasional. 

Karena sangat membahayakan jiwa pengguna jalan, buktinya waktu itu hampir saja memakan korban, pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan dugaan kecelakaan tersebut kepada Martua Sinaga yang merupakan kontraktor pelaksana pada proyek galian pipa itu, dia mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi kecelakaan tunggal di jalur bekas galian pipa itu 

"Saya tidak pernah mendapatkan informasi entah itu dari masyarakat atau pihak lainnya, bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal akibat gundukkan tanah bekas galian perpipaan itu,"tegas Martua Sinaga, via telepon +62 812-8476-1xxx, pada Senin (24/6/2024).

Padahal, saya setiap hari berada dilokasi pekerjaan, selama saya dilokasi tidak pernah ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan tunggal tersebut, ungkap Martua Sinaga

"Nantinya itu akan kita buang semua,... Setelah selesai hydrotest dan lanjut ke pengecoran beton.. Pekerjaan kita masih on progress dan belum selesai," kata Martua Sinaga.

Sementara itu, Nova Herianto (PPK 2.3 jalan nasional) saat dikonfirmasi terkait penyebab kecelakaan yang ada diwilayah kerja nya itu. 

Nova mengatakan kecelakaan tersebut bukanlah kelalaian dari pihak kami. Tetapi pihak yang seharusnya yang tanggungjawab pada jalan itu, melainkan pihak rekanan yang melakukan penggalian pada proyek BPPW Sumbar sebagai pelaksanaan proyek perpipaan itu.

"Kecelakaan itu diluar tanggung jawab kami, karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab ya kontraktor pelaksana proyek pipa (Martua Sinaga)," tegas Nova.

Seharusnya, gundukkan tanah yang bercampur material beton itu segera dibuang secepatnya oleh rekanan. Jangan dibiarkan tumpukan tanah tersebut  berlama-lama berada di pinggir jalan itu, pungkas Nova.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam upaya konfirmasi dan mengumpulkan data-data. (cr)