Mitra Rakyat

Tetapi mari perhatikan secara detail apa yang tidak dituliskan oleh kontraktor pada Plang proyek tersebut?. Yang tidak ada ditulis pada papan informasi proyek ternyata nama perusahaan Konsultan Pengawas.

Sebelumnya, pernah terjadi pada pembangunan balai nikah Banuhampu Agam, proyek negara yang berada dibawah pengawasan Kanwil Kemenag Sumbar. Terkait hal itu, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar Mahyudin mengintruksikan kepada anggotanya untuk mengganti plang proyek.

Baca juga: Kepala Kanwil Kemenag Sumbar, Mahyudin: Jika Ada Anggota Saya Yang Bermain Dengan Uang Negara Silahkan Laporkan..!!

Mahyudin, Kepala Kanwil Kemenag Sumbar 

Bahkan Mahyudin sempat menyatakan kalau ada anggotanya yang main-main dengan uang negara silahkan laporkan.

Sepertinya hal serupa kembali terjadi. Kali ini terjadi pada proyek yang berada dibawah pengelolaan Kementerian Agama RI. Yaitu, pembangunan gedung kuliah terpadu UIN Mahmud Yunus, Batu Sangkar, Tanah Datar.

Pada plang proyek tidak nama perusahaan konsultan pengawas. Tentunya hal itu akan menjadi pertanyaan publik, apakah pada proyek tersebut pihak Kemenag RI tidak menggunakan jasa konsultan pengawas..?.

Dicurigai pekerjaan kontruksi pembangunan gedung kuliah tersebut tidak menggunakan jasa konsultan pengawas secara resmi, atau mungkin juga menggunakan jasa konsultan pengawas perorangan tanpa perusahaan.

Terkait hal tersebut, media sudah melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait, seperti PPK, Kontraktor Pelaksana dan Raja yang disebutkan PPK sebagai Konsultan Pengawas, pada Ahad (23/6/2024) via telepon masing-masing pihak.

Namun anehnya, saat dikonfirmasi jawaban yang pihak tersebut berikan nyaris sama. Mereka mengatakan telah sepakat untuk menjawab konfirmasi media dilapangan atau dilokasi pekerjaan.

Raja menjawab konfirmasi media sedikit tergesa-gesa, dia mengatakan kalau mau apa kelapangan saja, karena kami telah sepakat dengan PPK untuk menyelesaikan persoalan dilapangan.

Demikian juga, Arif yang disebut-sebut sebagai PPK pada proyek tersebut. Dia menjawab konfirmasi media dengan mengatakan silahkan hubungi pengawas. 

"Sebab kami telah sepakat setiap ada konfirmasi media pengawas yang menjelaskannya," kata Arif dengan singkat.

Lain hal dengan Ikuten Tarigan yang disebut sebagai Kontraktor Pelaksana Lapangan dari PT.Sentral Pembangunan Indonesia (SPI). Tarigan mengatakan kalau baru dugaan berarti belum terbukti, silahkan saja kelapangan.

Dikhawatirkan, pekerjaan kontruksi bila tidak memakai jasa konsultan pengawas akan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan. Sejatinya, pelaksanaan pekerjaan kontruksi gedung dengan uang negara biasanya diwajibkan memakai jasa Konsultan Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com,Pessel| Hati-hati bagi pengendara yang akan melewati jalan nasional Padang - Painan, khususnya pada jalan yang ada di sepanjang Kecamatan Tarusan. Pasalnya, ada gundukkan tanah sisa galian parit yang belum di buang disinyalir mengancam keselamatan jiwa pengendara. 

Material tanah bercampur bongkahan beton bekas galian diduga penyebab telah terjadinya kecelakaan tunggal di jalan nasional yang ada diwilayah Tarusan. Seperti informasikan yang disampaikan masyarakat setempat, bahwa beberapa hari lalu telah terjadi kecelakaan tunggal kendaraan roda dua jenis matic.

"Baru beberapa hari lalu terjadi kecelakaan tunggal kendaraan jenis matik. Korbannya kecelakaan seorang wanita yang sedang membonceng anaknya. Untungnya luka wanita dan anaknya tersebut tidak terlalu parah, buktinya mereka masih bisa melanjutkan perjalanan menuju Painan" kata Upik (52 tahun) warga yang tinggal di Kecamatan Tarusan, pada Ahad (23/6/2024).

Baca berita: Mahdiyal Hasan : Diduga Ada Konspirasi Jahat Pada Proyek BPPW Sumbar Potensi Kerugian Negara Terbuka Lebar

Upik membeberkan, penyebab kecelakaan wanita dan anaknya tersebut disinyalir karena terdesak oleh kendaraan beban berat yang berlawan arah dengan korban (dari Painan menuju Padang.red).

Saat kendaraan tersebut akan memotong laju kendaraan besar lainnya, menurut penuturan Upik, kendaraan berat itu mungkin tidak memperhatikan ada korban di jalur kiri jalan nasional.

Untung saja kendaraan tersebut tidak menabrak pengendara motor matic tersebut. Kalau tidak entah apa yang akan terjadi pada dua pengendara yang sedang berboncengan tersebut, ujarnya.

"Akibat dari gundukkan tanah sisa galian parit itu membuat penyempitan pada badan jalan. Selain itu, disayangkan warga bahwa gundukkan tanah timbunan tidak dilengkapi dengan rambu-rambu peringatan. Sehingga, peluang akan terjadinya kecelakaan lalu lintas (lakalantas) terbuka lebar," cecarnya.

Seharusnya, lanjut wanita paruh baya itu, kontraktor pada proyek pipa milik BPPW Sumbar ini tidak membiarkan gundukkan tanah bercampur beton bekas galian tersebut berlama-lama berada di pinggir jalan nasional. 

Karena sangat membahayakan jiwa pengguna jalan, buktinya waktu itu hampir saja memakan korban, pungkasnya.

Dilain pihak, saat media mengkonfirmasikan dugaan kecelakaan tersebut kepada Martua Sinaga yang merupakan kontraktor pelaksana pada proyek galian pipa itu, dia mengatakan tidak tahu kalau telah terjadi kecelakaan tunggal di jalur bekas galian pipa itu 

"Saya tidak pernah mendapatkan informasi entah itu dari masyarakat atau pihak lainnya, bahwa telah terjadi kecelakaan tunggal akibat gundukkan tanah bekas galian perpipaan itu,"tegas Martua Sinaga, via telepon +62 812-8476-1xxx, pada Senin (24/6/2024).

Padahal, saya setiap hari berada dilokasi pekerjaan, selama saya dilokasi tidak pernah ada laporan dari masyarakat terkait kecelakaan tunggal tersebut, ungkap Martua Sinaga

"Nantinya itu akan kita buang semua,... Setelah selesai hydrotest dan lanjut ke pengecoran beton.. Pekerjaan kita masih on progress dan belum selesai," kata Martua Sinaga.

Sementara itu, Nova Herianto (PPK 2.3 jalan nasional) saat dikonfirmasi terkait penyebab kecelakaan yang ada diwilayah kerja nya itu. 

Nova mengatakan kecelakaan tersebut bukanlah kelalaian dari pihak kami. Tetapi pihak yang seharusnya yang tanggungjawab pada jalan itu, melainkan pihak rekanan yang melakukan penggalian pada proyek BPPW Sumbar sebagai pelaksanaan proyek perpipaan itu.

"Kecelakaan itu diluar tanggung jawab kami, karena pihak yang seharusnya bertanggung jawab ya kontraktor pelaksana proyek pipa (Martua Sinaga)," tegas Nova.

Seharusnya, gundukkan tanah yang bercampur material beton itu segera dibuang secepatnya oleh rekanan. Jangan dibiarkan tumpukan tanah tersebut  berlama-lama berada di pinggir jalan itu, pungkas Nova.

Hingga berita ditayangkan, media masih dalam upaya konfirmasi dan mengumpulkan data-data. (cr)

Hidayat, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) proyek Taman dan Parkiran Kantor DPRD Sumbar 

Pada pemberitaan sebelumnya, ada korupsi diduga terjadi pada proyek dengan nomor SPMK : 004/SPMK-REHAB TAMAN KANTOR/SET-DPRD/2024 yang dikerjakan PT.Sena Bangun Rega (SBR) dengan konsultan pengawas PT.Multi Guna Engineering Konsultan selama 105 hari kalender senilai Rp 6.652.000.000,-.

Diduga ada korupsi, karena dalam pelaksanaannya rekanan beserta pihak terkait disinyalir sengaja tidak transparan terhadap anggaran negara yang digunakan, dan pekerjaan pun terindikasi berjalan tidak sesuai spesifikasi teknis dan labrak aturan.

Berita terkait: Dugaan Kecurangan Proyek Taman dan Parkiran Kantor DPRD Sumbar, Hadiman: Kejaksaan Pastikan Tidak Segan Lakukan Serangkaian Proses Hukum

Pasalnya, pada pelaksanaan proyek tersebut sebelumnya diduga tidak memakai papan informasi (plang proyek) sebagai identitas dalam penyelenggaraan pembangunan menggunakan uang negara yang seharusnya ada dilokasi dari awal pekerjaan dimulai.

Kemudian, ditambah dengan keterangan yang disampaikan Fikky Al Furqan selaku Konsultan Pengawas pada proyek tersebut saat dikonfirmasi media waktu itu. Dia (Fikky)mengakui sengaja tidak memasang plang proyek, karena khawatir akan menggangu parkir kendaraan anggota dewan dan itu sesuai arahan dari PPTK.

Selanjutnya, dugaan terhadap pelaksanaan pemasangan paving yang tidak sesuai spesifikasi teknis. Terlihat dilokasi, teknis pemasangan paving yang dilakukan diduga tidak mengacu pada bestek.

Paving yang lama tidak dibongkar, tetapi hanya dihimpit dengan paving yang baru. Selain itu dilokasi ada bekas material kanstin diduga masih dipakai untuk jadi pengganti tanah timbunan, sebelum ditimbun kembali dengan tanah gunung. 

Berikutnya dugaan kontraktor telah menabrak aturan tentang penerapan K3. Karena di lokasi terlihat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK).

Hidayat selaku PPTK pada pekerjaan tersebut akhirnya angkat bicara untuk menjelaskan ke publik menyangkut dugaan-dugaan miring terhadap pekerjaan tersebut pada Senin(24/6/2024), di ruang kerjanya perkantoran DPRD Sumbar.

Dari awal pekerjaan dimulai sebenarnya plang proyek yang dimaksud sudah dipasang, tetapi karena tempat berdirinya plang proyek tersebut akan ada pekerjaan jadi plang proyek dicabut.

"Karena tempat lokasi plang proyek berdiri akan dikerjakan. Akhirnya plang proyek tersebut dicabut, tetapi rekanan mungkin lupa untuk memasangnya kembali," terang Hidayat.

Dan kemudian jadi temuan media, tetapi sekarang sudah dipasang kembali lengkap dengan seluruh informasinya, tuturnya.

Terkait pengakuan dari Fikky sebagai konsultan pengawas pada waktu itu, PPTK tersebut membantah. Hidayat menyebutkan tidak pernah ada arahan dari kami untuk tidak memasang plang proyek, jadi apa yang disampaikan Fikky itu tidak benar atas instruksi kami, tegasnya.

Hidayat kembali menjelaskan, kalau pekerjaan yang dilakukan kontraktor pelaksana (PT.SBR) sudah sesuai spesifikasi teknis. Dan menurutnya, pelaksanaan tidak ada unsur melabrak aturan, baik itu tentang K3 dan aturan tentang KIP dan aturan lainnya.

"Pekerjaan yang dilakukan PT.SBR tidak ada yang diluar spesifikasi teknis atau pun menabrak aturan, baik tentang penerapan K3 dan aturan lainnya, seperti apa yang disangkakan," tegas Hidayat.

Mengapa para pekerja itu tidak memakai Alat Pelindung Diri (APK) saat bekerja, dia menjelaskan, kalau APK untuk mereka(pekerja.red) itu sudah disediakan oleh kontraktor dan disimpan dikantor lapangan (direksikeet).

Tetapi mengapa mereka tidak mau menggunakan APK tersebut, tentunya mereka ada alasan sendiri, ujarnya. Alasan dari pekerja itu, sambung Hidayat lagi, karena mereka merasa risih tidak leluasa dalam melakukan pekerjaannya.

Saat ditanyakan apakah tidak ada peneguran ataupun tindakan keras terhadap pekerja yang tidak mau menggunakan APK tersebut dari PPTK..?. 

Hidayat mengakui sudah pernah memberi peringatan kepada para pekerja tersebut dengan menyurati kontraktor pelaksananya, tetapi tetap mereka tidak mau mengindahkan peringatan tersebut.

"Kemudian anggaran untuk pengadaan APK tidak besar hanya sekitar 3-4 jutaan saja," kata Hidayat.

Faktanya, sampai hari ini pun mereka masih tidak memakai APK secara lengkap saat melakukan pekerjaan, terpantau oleh media.

Selanjutnya Hidayat juga menjelaskan terkait spesifikasi teknis pekerjaan pada proyek tersebut yang sebelumnya diduga tidak sesuai. Disebutkannya, untuk mutu beton paving  blok yang dipakai pada proyek tersebut K 400, dan kanstinnya K 300.

"Ubin dan kanstin itu merupakan produksi pabrikasi dari PT. Cesangkan yang beralamat di Purwakarta. Mutu beton ubin dan kanstin yang kami gunakan, K400 untuk ubin dan K300 untuk kanstin," terangnya.

Kalau ada keraguan terhadap mutu beton paving blok dan kanstin itu, bahkan Hidayat menyarankan kepada pihak yang ragu dan ingin melakukan tes atau cek labor, melalui media ini, dia menyarankan untuk melakukan pengecekan terhadap mutu beton kepada pihak yang meragukannya.

Dilanjutkan PPTK Hidayat, teknis pekerjaan pada pemasangan paving blok sudah sesuai spesifikasi teknis. Paving blok yang lama memang sengaja tidak dilakukan pembongkaran. Tetapi dihimpit dengan paving blok yang baru, itu memang sesuai dengan bestek atau RAB.

"Karena untuk mengurangi anggaran pada pekerjaan pembongkaran paving blok lama, tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas pekerjaan. Dan teknis seperti itu atas saran dari tenaga ahli dari PT.Cisangkan," ungkap Hidayat.

Bahkan Hidayat tidak ragu ataupun merasa takut terhadap audit BPKP dan BPK RI, ataupun ada pemeriksaan dari pihak penegak hukum nantinya.

Karena menurutnya apa yang dikerjakan kontraktor pelaksana sudah sesuai dengan kaedah dan peraturan negara, baik secara spesifik teknis ataupun Perpu dan Perpres.

Saat media menanyakan kehadiran kontraktor pelaksana bernama Yulfan Hidayat yang hari itu tidak bisa ditemui. Hidayat dengan lugas, jelas dan tegas mengatakan negara tidak membayar kehadiran kontraktor pelaksana dilapangan, tetapi negara membayar hasil dari pekerjaannya.

"Apabila nanti ada pekerjaan yang tidak bermutu dan berkualitas ditemukan, tentunya kita tidak akan melakukan pembayaran sebelum pekerjaan diperbaiki, dan bisa jadi tidak akan mengembalikan uang jaminannya," tegas Hidayat.

Bahkan untuk mencari nomor hp sang kontraktor itu pun media merasa kesulitan. Waktu diminta nomor ponsel Yulfan Hidayat kepada PPTK Hidayat, media juga berhasil mendapatkannya.

Tetapi Hidayat hanya mengatakan, nanti saya akan memberi tahu pak Robert (Dirut PT SBR) yang sering datang kelokasi pekerjaan. 

Sampai berita lanjutan ini disiarkan, nomor ponsel Yulfan Hidayat belum didapati media. Siapakah sosok Yulfan Hidayat ini..?.

Dihari yang sama media dihubungi Robert, Dirut PT. SBR untuk memberikan klarifikasi menyangkut pekerjaan yang sedang dilaksanakan. 

"Apa yang disampaikan oleh pak Hidayat (PPTK) seluruh benar," kata Robert singkat via telepon  0812-6678-8xxx.

Hingga berita lanjutan ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Kegiatan ini bertema "Navigate University Life serta Meningkatkan Rasa Kekeluargaan Mahasiswa PAI," di mana banyak mahasiswa aktif mengajukan pertanyaan kepada Wakil Bupati Risnawanto sebagai kepala daerah setempat. Risnawanto dengan antusias menjawab semua pertanyaan dari mahasiswa, menggarisbawahi pentingnya ide-ide positif dan gagasan dalam pembangunan pemerintahan daerah.

"Mahasiswa itu dikenal dengan kreativitasnya dalam menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah. Apalagi mahasiswa yang sekarang ini berbeda dengan mahasiswa beberapa tahun silam," ujar Risnawanto.

Talk Show "Together PAI" ini juga dihadiri oleh camat dan wali nagari setempat. Risnawanto mendorong mahasiswa untuk berkontribusi dengan ide dan gagasan terkait pembangunan pariwisata di Kabupaten Pasaman Barat, khususnya Pantai Sasak Ranah Pasisie.

"Pada hari ini ananda semuanya sedang di objek wisata. Ayo, sampaikan ide dan gagasan tentang perkembangan wisata di Kabupaten Pasaman Bara, terutama Pantai Sasak Ranah Pasisie ini," katanya.

Selain itu, Risnawanto menekankan pentingnya mahasiswa menyelesaikan studinya tepat waktu, sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam mencapai cita-cita mereka.

"Makanya mahasiswa itu dituntut untuk mandiri dan bisa menyelesaikan masalah nya sendiri," tutur Wabup Risnawanto.(DDR)