Mitra Rakyat

Launching KIOS PARTISIPASI (Kios Pangan Rakyat Pengendali Inflasi), dilaksanakan Senin (24/06) yang berlokasi di Pasar Simpang Empat. Launching tersebut ditandai dengan pemotongan pita oleh Bupati Pasbar Hamsuardi bersama Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto yang disaksikan oleh Forkompinda, Perum Bulog dan anggota TPID Pasbar serta stakeholder terkait lainnya.

Bupati Hamsuardi saat meresmikan KIOS PARTISIPASI menyebutkan bahwa kebutuhan pokok masyarakat Pasbar semakin hari semakin meningkat.

Namun lahan masyarakat Pasbar banyak yang dijadikan kebun sawit, hingga alih fungsi lainnya seperti kebun jagung dan perumahan. Faktor lainnya adalah kerusakan alam akibat bencana gempa yang melanda Pasbar maupun daerah lainnya di Sumbar yang merupakan daerah produsen pangan seperti Agam, Solok, dan Padang Panjang. 

"Kita tetap mendorong agar masyarakat menyisihkan sebagian lahan untuk menanam tanaman hortikultura. Pemda sudah memulai penjajakan dan kerjasama dengan daerah lain seperti Kabupaten Solok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi hingga Brastagi, Kabupaten Karo-Sumatera Utara dalam menjajaki Kerjasama Antar Daerah (KAD), agar daerah tersebut dapat menjamin suplay pangan ke Pasbar. Dan terima kasih juga kami ucapkan kepada pemilik kios, dan berharap tetap semangat, sebab akan ada pro kontra dari pedagang lainnya," ucapnya. 

Selain itu, Plt Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Endang Rirpinta menyebutkan bahwa kios pangan ini merupakan usaha Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memberikan harga lebih murah dan terjangkau. Ia berharap KIOS PARTISIPASI dapat melayani kebutuhan masyarakat dan bisa mengendalikan harga pangan sehingga laju inflasi bisa ditekan. 

"Ada 4 Kabupaten/ Kota dari 19 Kabupaten/ Kota di Sumbar yang menjadi daerah Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Pasbar merupakan salah satu daerah yang menjadi penilaian inflasi di Sumatera Barat sejak tahun 2024 ini. Pengendalian inflasi menjadi tugas bersama, sehingga sinergi dan kolaborasi pemerintah daerah dengan stakeholder terkait sangat diperlukan dalam berkontribusi menjaga laju inflasi agar terkendali," jelasnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa kehadiran kios ini menjadi penyeimbang pasar dan mempengaruhi fluktuasi harga pangan. 

"Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Bupati, Bapak Kapolres, Kejari, Dandim 0305 Pasaman, BPS dan Bulog yang sudah berkenan hadir. Ini menunjukan semangat kolaborasi dalam pengendalian inflasi di Pasbar," ungkap Endang Rirpinta. 

Kios Partisipasi Simpang Empat menyediakan Beras SPHP dengan harga Rp 62.000, Cabai Merah Rp 55.000, Bawang Merah Rp 36.000, Telur Rp 46.000 dan Rp 49.000, Minyak Goreng Rp 16.000, Gula Pasir Rp 17.500 dan kebutuhan lainnya.(Ddr)

Saat dilokasi terlihat oleh awak media ini galian sedalam kurang lebih 30 cm. Menurut informasi warga, rencananya galian drainase ini dikerjakan sepanjang 100 meter.

Sayangnya, warga hanya mengetahui kalau pembangunan drainase itu dikerjakan oleh Pemko Padang tanpa mengetahui OPD pelaksana teknisnya.

"Saluran ini dikerjakan oleh Pemko Padang. Kemudian titik pekerjaan bukan disini saja, itu kata orang yang mengaku kontraktornya," kata warga yang enggan disebutkan identitasnya itu, pada Ahad (14/7/2024) waktu lalu.

Kata warga lagi, apa instansi yang mengerjakan saluran ini kami sendiri tidak mengetahui. Hanya saja pemberitahuannya dibangun oleh Pemko Padang,itu saja, tegasnya.

Proyek drainase ini menurut warga itu tidak transparan terhadap informasinya. Karena tidak dilengkapi dengan plang proyek dilokasi pekerjaan, bisa disebut ini proyek siluman pada kegiatan pemko Padang,cecarnya.

Sementara menurut warga itu lagi, dana yang dipergunakan untuk pekerjaan ini dari salah satunya sumber nya dari hasil kutipan pajak masyarakat.

"Mestinya pemerintah melalui OPD nya harus transparan dan memberikan kualitas dan mutu yang bagus," pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Kabid SDA Dinas PUPR Padang, Norman terkait pekerjaan itu. Dia sendiri mengakui juga tidak mengetahui kalau pekerjaan drainase itu milik instansi apa.

"Setau saya tidak ada kegiatan itu di bidang SDA," terangnya singkat.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Padang| Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman,SH.MH angkat bicara menanggapi persoalan yang diduga sedang menyelimuti pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi atau pemeliharaan halaman taman, air mancur dan parkiran  kantor DRPD Sumbar.

Ditengarai, proyek yang dikerjakan PT.Sena Bangun Rega(SBR) senilai 5,6 miliar berada dibawah kewenangan Sekwan DPRD Sumbar itu dalam pelaksanaannya sudah menunjukkan tanda-tanda kecurangan.

Sedikit mengulas balik pemberitaan. Pekerjaan yang dimulai pada tanggal 24 Februari 2024 tidak menggunakan papan informasi (plang proyek) dilokasi pekerjaan sebagai indentitas proyek dan bentuk Keterbukaan Informasi Publik (KIP) terhadap penyelenggaraan pembangunan menggunakan uang negara.

Sesuai pengakuan Fikky Al Furqan bahwa sengaja tidak dipasang plang proyek tersebut, karena takut mengganggu parkir kendaraan anggota dewan.

Dilokasi pekerjaan masa itu juga terlihat pemandangan yang tidak wajar. Para pekerja yang sedang melakukan pekerjaan tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK). Diduga rekanan sengaja labrak undang-undang tentang penerapan K3 pada proyek negara.

Berita terkait: Dugaan Korupsi Proyek Sekwan, Prof. Busyra Azheri: Perlu Dibentuk Tim Investigasi Peduli Pembangunan di Komplek DPRD Sumbar

Selanjutnya terhadap penggunaan material tanah timbunan untuk taman. Tanah yang digunakan oleh rekanan disinyalir diambil dari quarry yang dicurigai tidak memiliki izin lengkap. Saat itu juga terlihat penggunaan bekas material kanstin yang ditumpuk didalam kolom, diduga sebagai pengganti tanah urug untuk taman.

Seterusnya pelanggaran diduga juga terjadi pada speks teknis pekerjaan. Teknis pelaksanaan pemasangan ubin untuk parkiran kantor disinyalir tidak sesuai speks. Sebab, ubin yang lama tidak dibongkar, tetapi hanya ditempel dengan ubin yang baru.

Parahnya, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut tidak bisa menjelaskan saat dikonfirmasi media. Seperti, Raflis (Sekwan) sekaligus KPA, Udli Imam Zul (PPK Kegiatan) Hidayat (PPTK) dan Yulfan Hidayat kontraktor pelaksana.Mereka terindikasi tidak kooperatif, terkesan sengaja menghindari media yang ingin konfirmasi.

"Kita sangat menyayangkan jika benar dugaan-dugaan penyimpangan tersebut terjadi. Apalagi anggaran untuk pelaksanaan proyek tersebut cukup besar hingga miliaran rupiah," ujar Hadiman pada Kamis(20/6/2024) via telepon 0853-6461-xxxx.

Ditegaskan Hadiman, jika seluruh dugaan pelanggaran terhadap peraturan undang-undang dan spesifikasi teknis pelaksanaan terjadi pada pekerjaan taman dan parkiran itu benar-benar terjadi, seperti yang ada di pemberitaan dan menimbulkan permasalahan.

Dipastikan pihak Kejaksaan Tinggi tidak segan-segan akan melakukan serangkaian proses hukum terhadap oknum yang terlibat didalamnya, ulas Hadiman.

"Perbuatan seperti ini sangat disayangkan terjadi pada pelaksanaan proyek negara, karena anggaran yang digunakan untuk pekerjaan itu cukup besar 5,6 miliar. Seharusnya pekerjaan berjalan sesuai rencana yang tepat sasaran dan tidak merugikan negara," pungkasnya.

Sebelumnya, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum ikut angkat bicara terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek DPRD Sumbar yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

"Meskipun proyek tersebut masih dalam masa pelaksanaan, tetapi sudah ada indikator telah terjadi persekongkolan jahat yang berujung korupsi secara kolektif," kata Busyra Azheri pada Sabtu(7/6/2024) via telepon.

Mantan Dekan FH Unand itu mengatakan, merunut pada rentetan dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek tersebut, menguatkan asumsi publik pekerjaan taman dan parkiran menjadi ladang korupsi yang subur bagi oknum yang terlibat didalamnya.

Ada bau busuk persekongkolan jahat tercium dalam pelaksanaan proyek taman dan parkiran gedung DRPD Sumbar itu, dengan potensi kerugian terhadap keuangan negara, ujarnya. 

Untuk mengatasinya, kata Busyra Azheri, harus ada pihak yang berani melakukan investigasi guna mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di proyek itu.

Busyra Azheri masih mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi peduli pembangunan di komplek DPRD Sumbar itu untuk menguak dugaan keculasan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang ada diproyek tersebut.

"Tujuan dibentuknya tim investigasi itu, untuk membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan taman dan parkiran gedung wakil rakyat tersebut, tegas ahli hukum tersebut.

Supaya khalayak dapat mengetahui seluruh kebenaran informasi terkait sengkarut yang terjadi pada proyek negara yang ada dibawah pengelolaan Sekwan DPRD Sumbar tersebut, ulasnya.

Beliau mengatakan, terserah pembentukan tim investigasi itu dilakukan setelah pekerjaan selesai ataupun disaat masih dalam masa pelaksanaan seperti sekarang ini.

Sebagai ahli hukum, Prof. Busyra menyebut kecurigaan publik terhadap persekongkolan yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek DPRD Sumbar itu tentu ada alasannya.

"Diantaranya, sikap tidak kooperatif seluruh pejabat publik dan pihak lain yang terlibat didalamnya saat dikonfirmasi media salah satu alasan mengapa proyek tersebut disebut sarat KKN,"jelas Busyra Azheri.

Logikanya begini, lanjut profesor hukum itu, kalau pekerjaan taman dan parkiran itu menurut mereka dikerjakan sudah sesuai kaedah, tidak ada melanggar aturan, tentunya mereka akan tegas dan lugas untuk menjelaskannya kepada masyarakat dengan menjawab konfirmasi media.

Tetapi ini malah sebaliknya, mereka terkesan tidak peduli dan memilih menghindari media, ujarnya. 

Sementara publik hanya menginginkan penjelasan serta tanggung jawab mereka terhadap anggaran negara yang telah digunakan, tutur Prof.Busyara Azheri.

Karena anggaran yang digunakan pada proyek itu bukan uang pribadi mereka, melainkan uang negara yang juga disebut uang rakyat, pungkasnya.

Saat berita lanjutan ini disiarkan, media masih melakukan upaya konfirmasi pihak terkait dan mengumpulkan data-data terhadap pelaksanaan proyek tersebut.(cr)

Tiga oknum petinggi yang ada di lingkungan DPRD Sumbar dan oknum pejabat tinggi daerah disebut-sebut ikut terlibat didalam dugaan korupsi yang mengakibatkan kerugian terhadap keuangan daerah mencapai 1,2 miliar.

Modus dugaan korupsi yang dilakukan oleh oknum-oknum tersebut sama. Dengan cara bekerja sama dengan PT. SOM, sebuah perusahaan penyedia jasa layanan sewa kendaraan dengan Badan Penghubung Sumbar untuk kendaraan pimpinan. 

Dugaan Korupsi Proyek Sekwan, Prof. Busyra Azheri: Perlu Dibentuk Tim Investigasi Peduli Pembangunan di Komplek DPRD Sumbar

Mereka(oknum yang terlibat.red) membeli kendaraan baru atas nama staf, kemudian kendaraan tersebut disewakan kepada PT. SOM untuk disewakan kembali kepada Badan Penghubung Sumbar dengan nilai harga sewa yang disinyalir sudah di mark up. Ada sekitar tujuh (7) unit kendaraan yang disewakan kepada Badan Penghubung Sumbar tersebut.

Sementara dalam hasil audit BPK RI yang diterbitkan pada tanggal 17 Mai 2024, menyebutkan PT. SOM sebagai perusahaan penyedia jasa sewa kendaraan diduga abal-abal.

Karena, berdasarkan hasil analisa BPK-RI menyebutkan, penetapan PT. SOM selaku penyedia kendaraan sewa tidak memenuhi syarat. 

Disebut perusahaan abal-abal, karena alamat kantor PT. SOM yang ada di E-catalog yaitu jalan sunan Sedayu nomor 39, Kelurahan Jati, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur. 

Disaat tim BPK RI melakukan kunjungan ke lokasi kantor sesuai alamat yang dilampirkan, diketahui kalau alamat yang ada di E-catalog alamat palsu. Alamat yang didatangi tim BPK RI merupakan rumah tinggal dengan usaha kuliner. Bahkan pihak pemilik rumah pun tidak mengenal nama pemilik perusahaan PT.SOM.

Hingga berita ini diterbitkan, media masih menunggu jawaban pihak terkait terhadap konfirmasi yang telah dilakukan media ini terkait dugaan tersebut.(cr)

MR.com,Agam| Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat (KaKanwil Sumbar) DR.H.Mahyudin,M.H. mengirimkan foto papan informasi plang proyek proyek yang baru diperbaiki oleh rekan (CV.Parigi) kepada media dalam memberikan klarifikasinya, pada Rabu(19/6/2024) via telepon 0822-8957-2xxx.

Klarifikasi menyangkut konfirmasi terkait pelaksanaan proyek pembangunan balai nikah Banuhampu, Agam, diduga tidak memakai jasa Konsultan Pengawas, karena tidak ada tertera nama perusahaan tersebut pada plang proyek yang ada dilokasi pekerjaan.

Berita terkait: Disinyalir Gunakan Jasa Konsultan Pengawas "Bodong", Proyek Gedung Balai Nikah Kanwil Kemenag Sumbar Terindikasi KKN

"Tidak mungkin lah tidak ada pengawas, ini sudah dipasang silahkan lihat kelapangan dan mohon kawal terus proyek tersebut" jawab Mahyudin.

Dengan tegas Kepala Kanwil Sumbar, Mahyudin mengatakan jika ada anggota kami yang menyimpang, laporkan sama kami, tapi jika ada Faktor X, kami akan lapor balik.

"Sesuai tupoksi LSM dan Media sebagai kontrol atau pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan, kalau ada anggota saya yang bermain-main dengan uang negara silahkan laporkan," tegas Mahyudin lagi.

Begitu juga sebaliknya, siapa yang bermain kita akan laporkan ke pimpinannya, tutup Mahyudin.

Sebelumnya, PPK kegiatan pembangunan Balai Nikah Banuhampu Agam Febrianto juga pernah mengatakan kalau jasa konsultan pengawas ada dipakai pada pelaksanaan proyek tersebut.

Namun sepertinya PPK tersebut tidak paham regulasi dalam pelaksanaan proyek negara. Karena Febrianto meminta regulasi yang mengatur kewajiban menulis nama perusahaan konsultan pengawas pada Plang Proyek.

"Terima kasih atensinya, Konsultan Pengawas CV. Intikarya Tiga Mitra. Nanti kami minta untuk memperbaikinya. Kalau ada tolong dishare regulasi yang mengatur format plank proyek ini," jawab Febrianto singkat.

Pembangunan kontruksi balai nikah mulai dikerjakan pada 03 Mai 2024 selama 150 hari kalender. Biaya yang dianggarkan negara sebesar Rp 1.071.105.800,- SBSN 2024. Dengan nomor SPMK: 24/Kw.03/PPK-03/BNMH.BH./5/2024. Proyek tersebut dikerjakan oleh CV.Parigi dengan konsultan pengawas CV. Intikarya Tiga Mitra(Inkatim).

Bagaimanakah proses teknis pekerjaan dan Spesifikasi material yang digunakan?.

Hingga berita lanjutan ini disiarkan,media masih dalam mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)