Mitra Rakyat

Dalam sambutannya, Kabid Layanan E-Government dan Aptika, Sunarto, menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan dari Diskominfo Kabupaten Mandailing Natal yang telah berkunjung ke Diskominfo Pasbar untuk melakukan koordinasi percepatan transformasi panggilan darurat Call Center 112 dan percepatan Satu Data Indonesia (SDI).

Sunarto menjelaskan bahwa proses pengurusan Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112 di Kabupaten Pasaman Barat hingga Launching Pasbar Siaga 112 dilakukan dalam waktu yang lumayan singkat sekitar satu bulan. Dalam proses pengurusannya ke Kementerian Kominfo dibantu oleh PT Digital Sandi Informasi yang merupakan penyedia aplikasi Layanan Nomor Tunggal Panggilan Darurat 112.

Ia juga menegaskan, apabila Diskominfo Kabupaten Mandailing Natal memerlukan bantuan terkait proses pengurusan panggilan darurat Call Center 112, pihaknya siap membantu dan saling berkoordinasi, sehingga persiapan Call Center 112 dapat dilaksanakan di Kabupaten Mandailing Natal. 

Sementara itu, Kabid Infrastruktur dan Teknologi Informasi Diskominfo Mandailing Natal, Akhairuddin, juga menyampaikan terima kasih atas sambutan yang diberikan Diskominfo Pasbar terhadap dirinya dan rombongan. 

Ia juga menjelaskan bahwa kunjungan itu bertujuan untuk mengkoordinasikan percepatan transformasi panggilan darurat call center 112 dan percepatan satu data Indonesia (SDI) yang telah diterapkan dan dilaksanakan terlebih dahulu oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pasaman Barat. 

"Semoga ke depannya koordinasi ini terus berjalan dan kami juga bisa melaksanakan panggilan darurat 112 ini secepatnya," harapnya.(DDR)

Sampai hari Senin kemarin tanggal 10 Juni, upaya media mencari pihak terkait seperti, Raflis (Sekwan), Udli Imam Zul(PPK) Hidayat (PPTK), dan Biro Humas Zardi dikantor DPRD Sumbar masih terkendala. 

Karena pada saat itu sedang ada rapat paripurna, waktu ditanyakan kepada bagian informasi, mereka mengatakan semua pihak yang dicari media ikut menghadiri rapat paripurna tersebut.

Selanjutnya media menyusuri lokasi pekerjaan. Masih terlihat para pekerja yang tidak menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) saat melakukan kegiatan.

Berita terkait: Ada indikasi Dugaan Korupsi Secara Kolektif di Proyek Taman dan Parkir Kantor DRPD Sumbar, Romi: Ada Keterlibatan Oknum Anggota Dewan

Kemudian media menanyakan kepada salah seorang pekerja yang mengaku berasal dari pulau jawa, tepatnya Bandung (Jawa Barat). Saat ditanyakan mengapa tidak memakai APK, dia menjawab tidak biasa menggunakannya, karena bikin gerah dan ribet, kata pekerja tersebut.

Kesempatan itu media juga menanyakan keberadaan kontraktor pelaksana Yulfan Hidayat. Pekerja itu kembali menjawab kalau orang yang media cari, pekerja itu sendiri pun tidak tau yang mana orangnya sampai sekarang.

Bukan hanya pekerja itu yang tidak tau, pihak keamanan (security) pun yang sedang giat penjagaan saat ditanyakan media keberadaan Yulfan Hidayat tersebut, security itupun mengatakan tidak pernah bertemu dari awal pekerjaan dimulai. Jadi security itupun tidak tau orangnya.

Kejanggalan lain yang media temukan dilokasi, diduga kanstin bekas bongkaran dijadikan rekanan sebagai tanah timbunan (urugan) sebelum ditimbun lagi dengan tanah gunung.

Kali ini pekerjaan yang dilaksanakan PT. Sena Bangun Rega (SBR) senilai Rp 5,6 miliar itu mendapat sorotan tajam seorang praktisi dan ahli hukum Sumatera Barat.

Sebelumnya, Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum., seorang ahli hukum akhirnya angkat bicara terkait dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek DPRD Sumbar yang mengarah kepada tindak pidana korupsi.

"Meskipun proyek tersebut masih dalam masa pelaksanaan, tetapi sudah ada indikator telah terjadi persekongkolan jahat yang berujung korupsi secara kolektif," kata Busyra Azheri pada Sabtu(7/6/2024) via telepon.

Mantan Dekan FH Unand itu mengatakan, merunut pada rentetan dugaan kecurangan yang terjadi pada proyek tersebut, menguatkan asumsi publik pekerjaan taman dan parkiran menjadi ladang korupsi yang subur bagi oknum yang terlibat didalamnya.

Ada bau busuk persekongkolan jahat tercium dalam pelaksanaan proyek taman dan parkiran gedung DRPD Sumbar itu, dengan potensi kerugian terhadap keuangan negara, ujarnya. 

Untuk mengatasinya, kata Busyra Azheri, harus ada pihak yang berani melakukan investigasi guna mengungkap dugaan kecurangan yang terjadi di proyek itu.

Busyra Azheri masih mengatakan, perlu dibentuk tim investigasi peduli pembangunan di komplek DPRD Sumbar itu untuk menguak dugaan keculasan yang dilakukan oleh oknum-oknum nakal yang ada diproyek tersebut.

"Tujuan dibentuknya tim investigasi itu, untuk membongkar dugaan kecurangan yang terjadi pada pelaksanaan pekerjaan taman dan parkiran gedung wakil rakyat tersebut, tegas ahli hukum tersebut.

Supaya khalayak dapat mengetahui seluruh kebenaran informasi terkait sengkarut yang terjadi pada proyek negara yang ada dibawah pengelolaan Sekwan DPRD Sumbar tersebut, ulasnya.

Beliau mengatakan, terserah pembentukan tim investigasi itu dilakukan setelah pekerjaan selesai ataupun disaat masih dalam masa pelaksanaan seperti sekarang ini.

Sebagai ahli hukum, Prof. Busyra menyebut kecurigaan publik terhadap persekongkolan yang berujung terjadinya tindak pidana korupsi pada proyek DPRD Sumbar itu tentu ada alasannya.

"Diantaranya, sikap tidak kooperatif seluruh pejabat publik dan pihak lain yang terlibat didalamnya saat dikonfirmasi media salah satu alasan mengapa proyek tersebut disebut sarat KKN,"jelas Busyra Azheri.

Logikanya begini, lanjut profesor hukum itu, kalau pekerjaan taman dan parkiran itu menurut mereka dikerjakan sudah sesuai kaedah, tidak ada melanggar aturan, tentunya mereka akan tegas dan lugas untuk menjelaskannya kepada masyarakat dengan menjawab konfirmasi media.

Tetapi ini malah sebaliknya, mereka terkesan tidak peduli dan memilih menghindari media, ujarnya. Sementara publik hanya menginginkan penjelasan serta tanggung jawab mereka terhadap anggaran negara yang telah digunakan, tutur Prof.Busyara Azheri.

Karena anggaran yang digunakan pada proyek itu bukan uang pribadi mereka, melainkan uang negara yang juga disebut uang rakyat, pungkasnya.

Undang-undang di Indonesia sudah mengatur mengenai tindak pidana korupsi adalah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (“UU Tipikor”).

 Orang yang membantu pelaku tindak pidana korupsi dikenakan ancaman pidana yang sama dengan yang dikenakan kepada pelaku korupsi (lihat Pasal 15 UU Tipikor). Ketentuan ini juga berlaku untuk setiap orang yang berada di luar wilayah Indonesia yang membantu pelaku tindak pidana korupsi (Pasal 16 UU Tipikor).

Kemudian, mengenai ancaman pidana untuk orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, kita perlu perlu merujuk pada ketentuan umum hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). 

Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP, orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana, dipidana sebagai pelaku tindak pidana. Jadi, berdasarkan Pasal 55 ayat (1) KUHP orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi juga dipidana dengan ancaman pidana yang sama dengan pelaku tindak pidana korupsi.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita lanjutan ini disiarkan.(cr/tim)

Pasalnya, pelaksanaan proyek perpipaan yang dikerjakan PT. Randinal Pratama Mandiri (RPM) senilai Rp 11.833.688.000. APBN TA 2024 itu disinyalir tidak mengacu pada bestek yang seharusnya.

Saat media telusuri lokasi pekerjaan pada Senin (10/6/2024), pekerjaan diduga tidak sesuai speks teknis terlihat pada kedalaman galian. Dalam galian yang dilakukan saat diukur menggunakan besi hanya sepinggang orang dewasa, diperkirakan kurang lebih 100cm.

Kemudian kejanggalan juga terlihat pada penimbunan pipa HDPE. Pipa ditimbun tanpa memakai pasir urug sebagai bantalan. Tetapi pipa penimbunan hanya menggunakan tanah bekas galian yang mengandung pecahan atau bongkahan beton.

Seterusnya terhadap pemasangan dan ukuran papan informasi (plang proyek) pekerjaan. Diduga plang proyek sebagai bentuk keterbukaan informasi publik (KIP) pada penyelenggaraan pembangunan dipasang tidak dilokasi yang strategis.

Seyogyanya plang proyek dipasang ditempat yang bisa dilihat oleh masyarakat banyak dengan ukuran yang standar sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum. Sementara pada proyek itu, plang proyek dipasang didepan direksikeet dengan ukuran yang kecil yang disinyalir tidak terlihat oleh masyarakat banyak.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Edi sebagai pelaksana teknis dari PT. RPM mengatakan kedalaman galian pada proyek ini tidak sama, ada yang 170, 100, bahkan ada yang 80 cm, tergantung kendala yang ditemukan saat penggalian.

"Kemudian terkait pasir urug, di perencanaan atau dalam RAB tidak ada di wajibkan untuk menggunakan pasir urug seperti yang media tanyakan," tegas Edi pada hari dengan lokasi yang sama.

Dan terkait adanya bongkahan atau pecahan beton yang ada diatas pipa yang selanjutnya ditimbun menggunakan tanah bekas galian, Edi menjawab hal itu tidak masalah.

"Kita memakai pipa HDPE yang kualitas sudah terjamin, itu makanya kita tidak menggunakan pasir urug dan bongkahan beton itu pun tidak apa-apa," jelas Edi yang saat itu tidak memakai Alat Pelindung Kerja (APK).

Menyangkut plang proyek, Edi menyebutkan kalau plang proyek itu ada di direksikeet yang jaraknya kurang lebih Enam (6) kilo meter dari lokasi pekerjaan ini.

Selanjutnya media juga mengkonfrontir perihal tersebut kepada Martua Sinaga yang merupakan kontraktor pelaksana.

Seperti apa yang disampaikan Edi pelaksana teknis, Martua Sinaga juga mengatakan menjelaskan hal yang sama.

"Pada proyek ini memang tidak ada menggunakan pasir urug karena tidak ada pada perencanaannya," ungkap Martua Sinaga di kantor lapangan (Direksikeet).

Bongkahan pecahan beton yang ada didalam tanah bekas galian saat menimbun pipa itu, menurut pengakuan Martua Sinaga tidak masalah, karena pipa yang dipakai sudah terjamin kekuatannya.

Begitu juga menyangkut lokasi pemasangan plang proyek yang tidak strategis. Katanya, tidak masalah yang penting ada plang proyek pada pekerjaan perpipaan ini, pungkasnya.

Sementara itu informasi yang media rangkum dilokasi dari masyarakat, ada kebocoran yang terjadi pada pipa lain diduga karena alat waktu penggalian yang sampai saat itu masih belum diperbaiki oleh rekanan.

Masih banyak tanah bekas galian menumpuk belum dibuang di pinggir jalan nasional yang berpotensi bahayakan jiwa pengguna jalan.

Pekerjaan perpipaan agendanya dikerjakan selama 210 hari kalender. Saat ini pekerjaan telah memasuki Minggu ke 19, dengan progres pekerjaan mencapai 42 persen.

Dalam perencanaan pekerjaan pipa akan dilakukan sepanjang 1600 meter(1,6 Km) dibawah pengawasan CV. Centrina Engineering dengan nomor kontrak: HK.02.03/01/PPK.AM/PPP-SB/2024.

Sementara itu sampai berita ini ditayangkan belum ada jawaban dan tanggapan dari Kepala Satker Roki Adam setelah dikonfirmasi dihari yang sama via telepon.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini disiarkan.(cr)

MR.com, Padang|Ada mobil truk box jenis Mitsubishi Canter tanpa nomor polisi terobos perempatan lampu merah. Diduga mobil truk tersebut membawa BBM bersubsidi hingga ribuan liter. Awalnya di salah satu SPBU yang ada di Kota Padang terlihat mobil truk box keluar menuju jalan raya, diduga kuat truk box itu baru selesai melakukan pengisian BBM jenis bio solar. Disinyalir, truk box telah didesain dengan meletakkan galon besar dan pompa air yang dijadikan sebagai fasilitas untuk membeli BBM bersubsidi oleh mafia minyak ilegal.

Saat media akan mendekati karyawan SPBU yang diduga melakukan pengisian BBM bersubsidi tersebut untuk konfirmasi, karyawan terkesan sudah curiga akan didatangi wartawan, dan buru-buru pergi sebelum awak media sempat mendatanginya untuk bertanya.

Kemudian media terus mencari informasi masih dilokasi SPBU tersebut, media pun menanyakan kepada salah satu pengantri pembeli BBM. 

Awak media menanyakan kepada pengedar tersebut, apakah pengendara itu melihat saat pengisian BBM yang dilakukan oleh truk box itu.

Pengendara roda dua itu mau memberikan informasi terkait apa yang dilihatnya, dengan syarat namanya tidak disebutkan didalam pemberitaan.

"Ya pak,, mobil itu tadi membeli BBM jenis bio solar, tetap saya tahu berapa banyaknya. Namun kalau dilihat lamanya kendaraan itu mengisi BBM, menurut saya sopir truk mengisi BBM sekitar 1800-2000 liter lah," terang pengendara itu, pada Senin malam(10/6/2024).

Saya rasa BBM tersebut dibawa ke penampung atau penimbunan minyak ilegal. Sebab, mafia minyak ilegal yang ada di kota Padang ini sudah mulai menggurita dari berbagai kalangan dan instansi.

Menurut pengendara itu, BBM jenis bio solar tersebut akan dibawa ke penampung, menurut informasinya penampungan BBM bersubsidi ini dilakukan oleh aparat negara, imbuhnya.

Dan dia meminta kepada media untuk tidak diberitakan, sebab ini akan menjadi bumerang baginya.  Dia khawatir akan keselamatan dia dan keluarganya.

Apakah melakukan penimbunan minyak tanpa izin lengkap termasuk perbuatan melawan hukum, apalagi itu BBM bersubsidi..?.

Kabar mengguritanya mafia minyak ilegal di kota Padang ini bukan sebuah rahasia lagi dilingkungan masyarakat. Tetapi sudah menjadi buah bibir dari berbagai kalangan.

Kabar yang kerap beredar di khalayak ramai, bahwa kelangkaan BBM bersubsidi di SPBU, khususnya yang ada di Kota Padang, salah satunya disebabkan oleh permainan kotor mafia minyak yang banyak diperankan oleh oknum aparat negara.

Sebelum mendatangi SPBU, media sudah menciduk truk box tersebut dan mengikutinya dijalan. Saat media mengikuti kendaraan truk box tersebut, diduga sopir sudah curiga dengan kendaraan yang dipakai media.

Sehingga sopir tersebut memacu kendaraannya, sampai tidak peduli dengan rambu-rambu lalu lintas. Pada perempatan lampu merah, tidak disangka sopir tersebut berani menerobos lampu merah itu. 

Sehingga media kehilangan jejak sopir yang diduga membawa BBM bersubsidi atau BBM ilegal. Setelah lampu hijau media kembali melanjutkan pencarian menyisir di pinggir kota Padang.

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris KONI, Sekretaris Pol PP dan Damkar, Camat Talamau, perangkat nagari, Bamus, dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada pemuda pemudi Mudik Simpang selaku panitia pelaksana. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan hingga kompetisi tersebut terlaksana.

Jika biasanya di lapangan tersebut para pemuda pemudi hanya latihan saja, namun saat ini sudah digelar pertandingan. Hal itu merupakan kemajuan yang membuktikan peningkatan prestasi kegiatan olahraga di Timbo Abu.

"Bermain voli bukan saja sebagai olahraga namun akan membuat badan kita sehat dan bugar. Selain itu, olahraga ini juga sebagai wadah silaturahmi dan menjalin persahabatan. Dalam mendukung kegiatan ini, Pemda akan membantu sebanyak 7 juta. Meskipun tidak banyak, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga berharap, panitia dapat segera mengurus administrasi agar permohonan perbaikan lapangan ini segera dilakukan," tambah Bupati Hamsuardi.

Selain itu, Panitia Pelaksana sekaligus Anggota Bamus, Syahrudi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah nagari dan Bamus, serta peran serta pemuda-pemudi Mudik Simpang. Kegiatan tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti narkoba, dan sebagainya.

Sementara Sekretaris KONI Iwan S, juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemuda-Pemudi Mudiak Simpang merupakan sebuah kemajuan dimana mereka biasa nya hanya memanfaatkan lapangan sebagai tempat latihan namun sekarang telah bisa menggelar Turnamen Volly se-Kecamatan Talamau.

"Dengan ada nya Turnamen Volly yang digelar oleh Pemuda-Pemudi Mudiak Simpang, ini membuktikan bahwa ada kemajuan di dunia olahraga di Timbo Abu, dan Kami dari KONI berharap hal ini bukan yang pertama dan terakhir tapi akan ada Turnamen-Turnamen selanjutnya," harap Iwan. (DDR)

Pasalnya, proyek negara yang berada dibawah kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan terkesan asal jadi dan tidak bermutu.

Meskipun nilai pekerjaan terbilang kecil, hanya Rp 399 juta, namun pekerjaan tersebut tetap menggunakan uang negara. Artinya regulasi pekerjaan mesti tetap ikut dengan aturan yang diperintahkan negara.

Ditengarai proyek tersebut hanya sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi. Terpantau dilokasi pekerjaan pada Senin (10/6/2024), proyek yang dikerjakan CV. Fariz Duta Kontruksi itu diduga abaikan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) para pekerjanya.

Tiga orang yang sedang asyik bekerja terlihat tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK). Teknis pekerjaan disinyalir jauh dari spek. Sebab, pekerjaan bronjong penahan tebing tersebut diduga menggunakan material ilegal.

Material yang mereka gunakan tidak jelas spesifikasinya besar ukuran batunya. Terlihat banyak batu dengan ukuran bervariasi, ada batu yang berukuran besar dan banyak juga batu yang sebesar tinju orang dewasa.

"Untuk tanah urug (sirtu) kami ambil dari sungai ini," terang Jafar dilokasi pekerjaan.

Sementara, Doni selaku Kalaksa BPBD Pessel saat dikonfirmasi terkait hal tersebut hingga berita ditayangkan belum berikan penjelasannya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(Tim)