Mitra Rakyat

Turut hadir menyaksikan pertandingan tersebut Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, Kepala Dinas Sosial, Sekretaris KONI, Sekretaris Pol PP dan Damkar, Camat Talamau, perangkat nagari, Bamus, dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada pemuda pemudi Mudik Simpang selaku panitia pelaksana. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berperan hingga kompetisi tersebut terlaksana.

Jika biasanya di lapangan tersebut para pemuda pemudi hanya latihan saja, namun saat ini sudah digelar pertandingan. Hal itu merupakan kemajuan yang membuktikan peningkatan prestasi kegiatan olahraga di Timbo Abu.

"Bermain voli bukan saja sebagai olahraga namun akan membuat badan kita sehat dan bugar. Selain itu, olahraga ini juga sebagai wadah silaturahmi dan menjalin persahabatan. Dalam mendukung kegiatan ini, Pemda akan membantu sebanyak 7 juta. Meskipun tidak banyak, semoga dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita juga berharap, panitia dapat segera mengurus administrasi agar permohonan perbaikan lapangan ini segera dilakukan," tambah Bupati Hamsuardi.

Selain itu, Panitia Pelaksana sekaligus Anggota Bamus, Syahrudi, mengungkapkan rasa syukurnya atas kehadiran Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut mendapat dukungan penuh dari pemerintah nagari dan Bamus, serta peran serta pemuda-pemudi Mudik Simpang. Kegiatan tersebut, lanjutnya, bertujuan untuk mengurangi penyakit masyarakat seperti narkoba, dan sebagainya.

Sementara Sekretaris KONI Iwan S, juga menyampaikan bahwa apa yang dilakukan Pemuda-Pemudi Mudiak Simpang merupakan sebuah kemajuan dimana mereka biasa nya hanya memanfaatkan lapangan sebagai tempat latihan namun sekarang telah bisa menggelar Turnamen Volly se-Kecamatan Talamau.

"Dengan ada nya Turnamen Volly yang digelar oleh Pemuda-Pemudi Mudiak Simpang, ini membuktikan bahwa ada kemajuan di dunia olahraga di Timbo Abu, dan Kami dari KONI berharap hal ini bukan yang pertama dan terakhir tapi akan ada Turnamen-Turnamen selanjutnya," harap Iwan. (DDR)

Pasalnya, proyek negara yang berada dibawah kewenangan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pesisir Selatan terkesan asal jadi dan tidak bermutu.

Meskipun nilai pekerjaan terbilang kecil, hanya Rp 399 juta, namun pekerjaan tersebut tetap menggunakan uang negara. Artinya regulasi pekerjaan mesti tetap ikut dengan aturan yang diperintahkan negara.

Ditengarai proyek tersebut hanya sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi. Terpantau dilokasi pekerjaan pada Senin (10/6/2024), proyek yang dikerjakan CV. Fariz Duta Kontruksi itu diduga abaikan keselamatan dan kesehatan kerja(K3) para pekerjanya.

Tiga orang yang sedang asyik bekerja terlihat tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK). Teknis pekerjaan disinyalir jauh dari spek. Sebab, pekerjaan bronjong penahan tebing tersebut diduga menggunakan material ilegal.

Material yang mereka gunakan tidak jelas spesifikasinya besar ukuran batunya. Terlihat banyak batu dengan ukuran bervariasi, ada batu yang berukuran besar dan banyak juga batu yang sebesar tinju orang dewasa.

"Untuk tanah urug (sirtu) kami ambil dari sungai ini," terang Jafar dilokasi pekerjaan.

Sementara, Doni selaku Kalaksa BPBD Pessel saat dikonfirmasi terkait hal tersebut hingga berita ditayangkan belum berikan penjelasannya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(Tim)

Pasalnya, pekerjaan yang dilakukan PT. ADHIKARYA TEKNIK PERKASA itu disebut-sebut putus kontrak sebelah pihak oleh Balai Pelaksana Pemukiman Wilayah Sumatera Barat (BPPW Sumbar) pada Maret 2024 silam.

Setelah dikonfrontir kepada Maria Doeni Isac selaku Kepala BPPW Sumbar terkait dugaan pemutusan kontrak sebelah pihak itu. Maria Doeni mengatakan kalau pemutusan kontrak kerjasama memang harus kami lakukan demi untuk mengantisipasi akan kerugian negara.

Berita terkait: Kontroversi Pemutusan Kontrak Kerjasama BPPW Sumbar Diduga Sepihak, Bentuk Ketidakadilan Yang Dirasakan Rekanan

"Pemutusan kontrak kami lakukan bukan sebelah pihak. Tetapi dasarnya kami menilai ketidak mampuan rekanan untuk melanjutkan pekerjaan tersebut," ujar Maria Doeni Isac pada Sabtu (8/6/2024) via telepon 0813-4045-4xxx.

Kepala BPPW Sumbar Maria Isac menjelaskan, dasar pemutusan kontrak sudah sesuai dengan syarat-syarat khusus kontrak.

Dimana progres pekerjaan sudah mengalami deviasi dan sudah dilakukan rapat-rapat show cause meeting I, II , III  sesuai dengan tahapan kontrak kritis, imbuhnya.

Dan setiap rapat pembuktian keberhasilan pekerjaan (SCM) yang dilakukan oleh penyedia jasa, kata Maria, itu dihadiri pihak -pihak berkompeten.

"Dihari oleh direktur penyedia jasa, Konsultan MK, tim Direktorat prasarana Strategis, pihak Universitas Andalas, Tim pendampingan kegiatan dari Kejati Sumbar, kasatker, PPK , dan Kabalai,"papar putri asli Gorontalo itu.

Karena tidak tercapai dilakukan pasal-pasal kontrak kritis, dan tidak tercapai juga akhirnya BPPW Sumbar melakukan pemutusan kontrak kerjasama, tegas Kabalai itu.

Kemudian, lanjut Maria isac, tindak lanjut pemutusan kontrak ini juga sudah dilakukan. Dan PPK mengeluarkan surat Black List untuk penyedia jasa tersebut dan sudah dilakukan Audit oleh BPKP.

Tahapan proses pemutusan kontrak ini juga sudah diterima oleh penyedia jasa, berdasarkan notulensi rapat SCM dan sudah dilakukan klaim jaminan pelaksanaan sesuai Rekomendasi Audit BPKP,  tandasnya.

Untuk kelanjutan pembangunan gedung itu pada tahun ini insyaallah akan kembali dilaksanakan. Dan kita sudah dapat rekanan baru, pungkasnya.

Hingga berita lanjutan ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

"Memang benar ada laporan yang masuk ke kami berkaitan dengan pengancaman terhadap aktivis Lembaga Bantuan Hukum Padang," kata Koordinator Penghubung KY Provinsi Sumbar Feri Ardila di Padang, Jumat (7/6/2024).

Laporan tersebut terregistrasi dan dilaporkan langsung oleh dua aktivis LBH Padang berinisial D dan A ke KY Penghubung Sumbar pada Rabu (5/6/2024) dan saat ini masih dalam proses pendalaman.

Feri membenarkan hakim terlapor tersebut sebelumnya juga telah dilaporkan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim khususnya Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2017.

"Jadi, hakim inisial B ini dua kali dilaporkan ke Komisi Yudisial," ujarnya. Setelah menerima laporan dugaan pengancaman oleh oknum hakim tersebut, Feri langsung berkoordinasi dengan KY Pusat untuk segera ditindaklanjuti termasuk langkah-langkah berikutnya.

Di saat bersamaan KY Penghubung Provinsi Sumbar sedang melengkapi kelengkapan lain seperti bukti-bukti pendukung yang menguatkan bahwa hakim B diduga mengancam dua aktivis perempuan tersebut.

Ia membenarkan dugaan pengancaman tersebut terjadi saat oknum hakim B sedang tidak menjalankan tugas atau tidak menggunakan kelengkapan atribut seorang hakim.

Kendati demikian, Feri menegaskan kode etik dan pedoman perilaku hakim mengikat setiap hakim baik di dalam maupun di luar persidangan. 

Artinya, meskipun hakim B sedang tidak bertugas perilakunya harus tetap mengacu pada kode etik yang diatur undang-undang.

Terpisah, LBH Padang melalui akun resmi media sosialnya membenarkan terjadi pengancaman terhadap dua pemberi bantuan hukum dari instansi tersebut. 

Dugaan pengancaman terjadi saat dua aktivis perempuan sedang menunggu antrean sidang.

Sembari menunggu, seorang hakim tanpa toga datang menghampiri dari belakang ruang sidang dan mengeluarkan kata-kata kasar serta diduga mengancam dua pemberi bantuan hukum LBH Padang sambil menyodorkan telepon genggam lalu memfoto tanpa izin.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya, sampai berita ini ditayangkan.(cr/ss)

Rinciannya meliputi, belum adanya pertanggungjawaban anggaran sejumlah  Rp14,75 miliar, perjalanan dinas fiktif Rp9,3 juta, perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan Rp19,64 miliar, dan penyimpangan perjalanan dinas lainnya Rp4,84 miliar.

“Penyimpangan belanja perjalanan dinas sebesar Rp39.26 miliar pada 46 K/L,” tulis BPK dalam laporan itu.

BPK menyebut terdapat beberapa K/L yang belum menyerahkan bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp14,75 miliar. Pertama, Badan Pangan Nasional (Bapanas) Rp5 miliar, BPK menyebut penggunaan daftar pengeluaran riil sebagai pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri yang diberikan Bapanas tidak dapat diyakini kebenarannya.

Kedua, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) sebesar Rp211 juta. BPK mengungkap terdapat pengadaan tiket transportasi dan penginapan melalui unit kerja pengadaan yang tidak didukung bukti yang memadai dan bukti yang sesuai ketentuan.

Ketiga, Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) sebesar Rp7 miliar. BPK mencatat terdapat pembayaran biaya transportasi kepada kegiatan sosilisasi yang tidak dapat diyakini kejadiannya.

Sementara itu, untuk belanja perjalanan dinas fiktif, BPK mencatat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) melakukan perjalanan dinas fiktif sejumlah Rp9,3 juta.

BPK merinci, Kemendagri diduga melakukan perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp2,4 juta. Sedangkan BRIN, diduga melakukan pembayaran atas akomodasi yang fiktif.

Selanjutnya, terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak sesuai ketentuan atau kelebihan pembayaran senilai Rp19 miliar, yang terjadi pada. Pertama, Komisi Pemilihan Umum (KPU) senilai Rp10 miliar yang merupakan sisa kelebihan pembayaran perjalanan dinas yang belum dikembalikan ke kas negara.

Selanjutnya BPK mencatat bahwa BRIN melakukan belanja perjalanan dinas pada satuan kerja yang tidak akuntabel dan tidak dapat diyakini kewajarannya senilai Rp1,5 miliar.

Terakhir, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) melakukan perjalanan dinas yang melebihi kelas yang diperkenankan untuk jabatan terkait, hingga bukti akomodasi dan transportasi yang dipertanggungjawabkan lebih besar dibandingkan bukti pengeluarannya.

Tak hanya itu, BPK juga mencatat terdapat penyimpangan perjalanan dinas lainnya sebesar Rp4,83 miliar yang terjadi pada. Pertama, Kementerian Pembangunan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebesar Rp1,4 miliar yang merupakan perjalanan dinas yang tidak seharusnya, serta pertanggungjawaban tanpa didukung bukti pengeluaran.

Kedua, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) senilai RP791 juta yang BPK catat melakukan kegiatan perjalanan dinas tanpa bukti pengeluaran yang sah, dan terdapat pemborosan biaya perjalanan dinas berupa biaya tambahan akibat kesalahan pegawai dalam pemesanan tiket.

Keempat, Kementerian Pertanian sebesar Rp571 juta. Penyimpangan yang dilakukan yakni menggunakan daftar pengeluaran riil sebagai bukti perjalanan dinas, BPK menegaskan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.(Nisus)

(Sumber laporan BPK RI)

Kabiro ikut ditahan bersama enam dari tujuh tersangka lainnya usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar.

Salah satu yang ikut ditahan dalam kasus tersebut yakni Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Karo Pem Otda) Sumbar, DRS.

Ia ikut ditahan bersama enam dari tujuh tersangka lainnya usai diperiksa oleh penyidik Kejati Sumbar pada Kamis (6/6/2024) sore. Tujuh tersangka itu terlihat menggunakan rompi merah muda dengan kondisi tangan diborgol.

“Kami dari penyidik kejaksaan telah memeriksa seluruh tersangka yang hadir hari ini sebanyak tujuh orang. Dari yang dipanggil itu sebanyak delapan orang, yang tidak hadir inisial BA, selaku Direktur CV Sikabaluan. 

Ini sudah panggilan kedua, kami sudah dia dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) kami akan tangkap di manapun dia berada,” kata Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman kepada awak media.

“Mereka sudah ditetapkan tersangka sejak minggu kemarin, dan per hari ini kami tahan di Rutan Kelas IIB Anak Air  Padang dan Lapas Perempuan  Padang (untuk tersangka E) selama 20 hari ke depan,” sambungnya.

Salah satu pelaku berinisial S yang merupakan rekanan dari CV Inovasi Global telah mengembalikan uang yang diduga hasil korupsi senilai Rp 60 juta dari total Rp 69 juta yang harus dikembalikan.

“Uang itu sudah kami sita, sisanya dalam waktu dekat akan dikembalikan lagi, dia hanya terima dua persen dari nilai kontrak Rp 4 miliar. Kami sangat mengapresiasi tersangka yang mengembalikan hasil kerugian negara yang dihitung auditor kepada kami dan ini dijadikan alat bukti (dalam persidangan),” katanya.

Kejati Sumbar telah menetapkan delapan tersangka kasus dugaan korupsi yang terjadi di Disdik provinsi tersebut.

Dari total pelaku, sebanyak empat orang diketahui berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkup Pemprov Sumbar.

Sisanya merupakan rekanan atau pihak ketiga (vendor) yang bekerjasama dengan Disdik dalam sejumlah proyek yang digarap.

Penetapan tersangka dalam perkara tersebut, katanya, dilakukan setelah tim Penyidik Kejati Sumbar mengantongi dua alat bukti yang sah dalam perkara.

Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Juncto pasal 18 Juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP, pungkasnya.

Media masih upaya konfirmasi pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(cr)