Mitra Rakyat

Apa jadinya kalau mesin ATM tersebut rusak atau tidak bisa melakukan transaksi di seluruh mesin ATM yang tersebar?. Itulah yang diduga terjadi saat ini pada mesin ATM milik Bank Nagari yang ada di Kota Padang.

Terlihat puluhan nasabah terpaksa menunggu untuk melakukan berbagai transaksi di ATM milik Bank Nagari diantaranya cabang Siteba rusak, mesin ATM di lingkungan gedung DPRD Sumbar mati dan di SJS Lapai, ATM tidak bisa melakukan transaksi.

Seluruh mesin ATM milik Bank Nagari yang tersebar di Padang diduga mengalami kerusakan jaringan.

Saat dikonfirmasi kepada Affino, Humas Bank Nagari cabang utama membenarkan hal itu.

"Terimakasih atas informasinya, benar saat ini mesin ATM milik Bank Nagari memang mengalami kerusakan jaringan dan belum bisa digunakan," terang Affino pada Rabu(5/6/2024) via telepon 0813-7400-9xxx.

Saat ini tim teknis dari Bank Nagari sedang melakukan perbaikan. Namun saat ditanya berapa jam waktu perbaikan dibutuhkan terhadap jaringan yang rusak, Affino tidak bisa menjelaskan.

Hingga berita ditayangkan media masih melakukan upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Plang proyek sebagai media informasi publik itu dipajang dengan cara di ikat dengan tali dan disematkan diantara pepohonan yang ada di parkiran gedung DRPD Sumbar tersebut.

Dengan adanya plang proyek itu publik menjadi tahu berapa nilai anggaran proyek sesungguhnya. Nilai anggaran yang awalnya disebutkan oleh Konsultan Supervisi Fikky sebesar Rp 5,5 miliar, ternyata nilai yang sebenarnya Rp 5.652.000.000,- sumber dana APBN TA 2024.

Berita terkait: Menyoal Proyek "Siluman" 5,5 miliar DPRD Sumbar, Ketua Supardi Sebut Belum Tahu, Udli PPK : Coba Saya Tanya PPTK Mungkin Plang Proyek Masih Disimpan

Berbeda dengan apa yang disampaikan Konsultan Supervisi. Kemudian posisi plang proyek yang katanya mengganggu parkiran anggota dewan ternyata juga tidak. 

Buktinya, terpantau media pada Senin(3/6/2024) sore dilokasi tidak ada mobil mewah milik anggota dewan dan pejabat daerah yang terganggu tempat parkir kendaraan mereka.

Diparkiran terpantau media,  kendaraan milik anggota dewan dan pejabat daerah yang sedang mengikuti sidang paripurna itu berjejer rapi. 

Sementara pengakuan Fikky sebelumnya kenapa plang proyek tidak dipasang, "karena khawatir akan mengganggu parkir kendaraan para wakil rakyat yang duduk di gedung itu,"ucap Fikky.

Pekerjaan taman dan parkiran dimulai menurut pengakuan Fikky lagi pada kontrak kerjasama tepatnya dikerjakan tanggal 29 Februari 2024, dengan masa pelaksanaan selama 120 hari kalender. 

Tetapi informasi yang ada didalam plang nya, sesuai dengan penerbitan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMK), proyek baru dikerjakan pada tanggal 22 Maret 2024 dengan waktu pelaksanaan 105 hari kalender.

Selain itu, dilokasi pekerjaan masih terlihat para pekerja dalam melakukan pekerjaannya tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD). Serta tumpukan material bekas yang diduga akan dipakai kembali sebagai tanah timbunan. Dan gundukkan tanah timbunan yang dicurigai keabsahan izin-izin pengambilannya(quarry).

Kemudian sejak awal sebelum berita ditayangkan media terus berupaya mencari seorang yang bernama Yulfan Hidayat. Dia diketahui sebagai kontraktor pelaksana dari PT. Sena Bangun Rega (SBR). 

Waktu dilokasi pertama kalinya, media sudah mencari keberadaan Yulfan Hidayat dan menanyakannya kepada Fikky (Konsultan Supervisi).  Namun, Fikky mengatakan Yulfan Hidayat sedang diluar, sehingga media tidak bisa melakukan wawancara.

Tidak sampai disitu, media juga terus mencari-cari keberadaan PPTK pada proyek tersebut yang diketahui bernama Hidayat.  Sulitnya menggali informasi terkait PPTK itu dirasakan kembali dirasakan media ini. Hidayat pun tidak dapat ditemui dilokasi pekerjaan, dan saat media meminta nomor ponsel Hidayat kepada Fikky.

Fikky mengelak tidak mau memberikan nomor ponsel PPTK tersebut."saya tanyakan dulu kepada bapak Hidayat," demikian Fikky mengatakan kepada media.

Bukan hanya itu, Raflis selaku Sekwan dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek itupun sampai saat ini sulit ditemui dan dihubungi guna konfirmasi terkait proyek yang ada dibawah pengelolaan sekwan DPRD Sumbar ini.

Menyangkut kejanggalan itu semua, media kembali menghubungi Udli selaku PPK kegiatan via telepon 0812-6633-xxx untuk bertemu guna konfirmasi. Namun meskipun nomor yang dihubungi menandakan aktif, tetapi Udli terkesan "mengelak" atau tidak mau menjawab panggilan media.

Ada apa dibalik kejanggalan yang terjadi pada proyek negara yang dikelola Sekwan DRPD Sumbar itu. Mengapa pihak-pihak terkait sulit dicari dan dihubungi?.

Sampai berita lanjutan ini ditayangkan, media masih terus berupaya mengumpulkan data-data dan berusaha mencari pihak terkait untuk konfirmasi.(tim)

Selain tidak transparan terhadap anggaran, proyek yang dibiayai dengan uang rakyat tersebut disinyalir berjalan tidak sesuai speks teknis dan labrak aturan tentang K3.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Udli selaku PPK kegiatan mengapa tidak ada plang proyek dipasang dilokasi pekerjaan. Udli mengatakan dulu ada plang proyek tersebut.

Berita terkait : Diduga Proyek Siluman DRPD Sumbar 5,5 Miliar, Fikky: Plang Proyek Tidak Dipasang Takut Mengganggu Parkir Mobil Para Dewan

"Dulu ada plang proyek tersebut posisinya terletak dibawah Videotron. Tetapi kenapa kini tidak ada saya juga tidak tahu," kata Udli pada Sabtu(1/6/2024) via telepon.

Nanti saya coba tanyakan dulu sama Hidayat (PPTK) , mana tau masih disimpan, pungkasnya.

Dilain pihak, sebelumnya media juga melakukan konfirmasi kepada Supardi yang saat ini masih menjabat sebagai Ketua DPRD Sumbar. Ketua DPRD tersebut menjawab belum tahu.

" Terima kasih infonya, DPRD mensupport atas keterbukaan publik, apalagi menyangkut tentang kebijakan pemerintah daerah, adapun tentang pekerjaan yang ditanyakan saya belum tahu dan nanti akan kita cek dilapangan,"kata Supardi via pesan singkat selulernya 0811-6687-xxx pada Jum'at (31/5/2024).

Tapi ada baiknya langsung ditanyakan kepada penanggung jawab proyek, tutup Ketua DRPD Sumbar itu.

Merunut pada keterangan yang disampaikan Fikky Al Furqan Zaki pada waktu lalu yang mengatakan bahwa plang proyek memang sengaja tidak dipasang, takut mengganggu parkir kendaraan anggota dewan.

Terkait teknis pekerjaan yang menempelkan ubin baru diatas ubin yang lama. Fikky mengatakan supaya pekerjaan bisa cepat karena tidak perlu pemadatan lagi.

Bahkan rekanan terindikasi tidak peduli akan kesehatan, keselamatan kerja karyawannya diproyek itu. Faktanya, para pekerja saat melakukan pekerjaannya masih banyak yang tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Namun Konsultan Supervisi bernama Fikky mengatakan kalau rekanan sudah menyediakan APD itu, namun para pekerja itu yang tidak mau mengenakannya, terang Fikky.

Sampai berita ini ditayangkan, Sekretariat Dewan (Sekwan) DRPD Sumbar Raflis yang diduga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) belum bisa dihubungi via telepon yang sebelum proyek ini dimulai selalu nomor ponselnya selalu aktif.

Proyek yang dibiayai uang rakyat 5,5 miliar dilingkungan kantor DRPD Sumbar, disinyalir dapat dilihat oleh puluhan mata wakil rakyat yang ada di sana. Terindikasi berjalan lancar meskipun kuat dugaan telah melanggar aturan.

Hingga berita lanjutan ini diterbitkan, media masih mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(tim)

Saat tim media telusuri lokasi pekerjaan taman dan parkiran yang ada di lingkungan gedung tempat berkumpulnya para anggota DPRD Sumbar pada Jum'at (31/5/2024), terlihat beberapa buruh sedang asyik bekerja dengan bidang mereka masing-masing tanpa menggunakan alat pelindung diri.

Ironis, Proyek "Siluman" Diduga Berjalan Lancar Dilingkungan Kantor Wakil Rakyat Sumbar

Selain itu, proyek yang dibiayai dengan uang rakyat itu berjalan tanpa identitas atau tidak ada papan informasi (plang proyek) sebagai bentuk Keterbukaan Informasi Publik. Sehingga masyarakat luas tidak mengetahui berapa anggaran, nama kontraktor pelaksana, nama konsultan pengawas, waktu masa pelaksanaan dan informasi terkait lainnya.

Selain itu, untuk spesifikasi teknis pekerjaan parkiran diduga tidak mengacu pada RAB. Pasalnya, paving blok yang lama tidak dibongkar, tetapi ditempel dengan paving blok yang baru.

Saat dikonfirmasi kepada Fikky Al Furqan Zaki yang biasa dipanggil Fikky mengaku inspctor dari konsultan pengawas pada proyek tersebut. Dia mengatakan kalau nama proyek itu adalah pekerjaan inovasi taman dan parkiran gedung DRPD Sumbar.

"Pekerjaan ini dimulai pada 29 Februari silam, dikerjakan selama 120 hari kalender. Anggaran untuk pekerjaan ini menggunakan APBD Provinsi Sumbar sebesar Rp 5,5 miliar," terang Fiki.

Sebagai kontraktor pelaksana pada proyek ini ditunjuk PT. Sena Bangun Rega dan untuk Konsultan Supervisi ditunjuk PT. Multi Guna Engineering Konsultan dengan inspctor lapangannya saya sendiri, kata Fikky.

Waktu ditanya kenapa tidak ada plang proyek sebagai media informasi publik. Fikky mengatakan memang sengaja tidak dipasang oleh rekan karena menghambat mobil para anggota dewan saat parkir.

"Sengaja kita tidak pasang plang proyek, karena takut nanti mengganggu tempat parkirnya mobil para dewan disini," kata Fikky.

Waktu media menanyakan lagi kepada Fikky, Apakah tidak ada teguran dari PPK dan PPTK karena tidak memasang papan informasi tersebut?. Fikky menjawab tidak. 

Malah sepertinya PPK dan PPTK tersebut juga menyarankan untuk tidak memasang plang tersebut, karena tidak ada teguran dari mereka terkait hal itu, tutur Fikky.

Seterusnya menyangkut speks teknis pekerjaan, apakah paving blok yang lama tidak dibongkar, sebelum dipasang yang baru?. Konsultan Supervisi itu menjawab tidak." Paving blok lama tidak dibongkar, manfaatnya kita tidak perlu lagi melakukan pemadatan lahan dan kita bisa langsung melakukan pemasangan paving blok yang baru diatas yang lama," terang Fikky 

Terkait para pekerja yang tidak memakai Alat Pelindung Diri (APD) saat bekerja?. Fikky menjelaskan kalau mereka tidak mau mau memakainya, kalau untuk APD dimaksud kita sudah sediakan, tandasnya.

Selanjutnya terkait keberadaan kontraktor pelaksana dilapangan yang tidak ditemui. Fikky mengatakan kontraktor keluar sebentar. Tetapi Fikky tidak bisa memberitahu siapa nama kontraktor tersebut.

Proyek yang dibiayai dengan uang rakyat, berlokasi di lingkungan gedung tempat berkumpulnya para wakil rakyat, tetapi tidak ada informasi untuk rakyat, Bagaimanakah tanggapan praktisi hukum? 

Hingga berita ditayangkan media masih mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(tim)