Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - Dalam rangka menyambut hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024, Polres Pasaman Barat gelar kejuaraan bola voli antar pelajar tingkat SLTA sederajat se Kabupaten Pasaman Barat, yang dilaksanakan dilapangan voli Mapolres setempat, Selasa (28/05) pagi.

Kejuaraan bola voli antar pelajar SLTA digelar mulai dari tanggal 28 Mei 2024 sampai 2 Juni 2024, memperebutkan piala Kapolres Pasaman Barat.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.Ik dalam sambutannya mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada panitia pelaksana kejuaraan bola voli antar SLTA se-Kabupaten Pasaman Barat.

“Selamat datang para peserta yang akan mengikuti pertandingan kejuaraan bola voli piala Kapolres Pasaman Barat dan selamat bertanding,” ucapnya.

Ia menyebut, pelaksanaan kegiatan kejuaraan bola voli ini dalam rangka memperingati Hari Bhayangkara ke-78 tahun 2024 yang dilaksanakan mulai dari tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan 2 Juni 2024. Untuk pertandingan pertama, tim bola voli SMA Negeri 1 Gunung Tuleh berhadapan dengan SMK Negeri 1 Pasaman.

“Kami mengajak dan mengimbau kepada seluruh peserta agar senantiasa menumbuhkan rasa kebersamaan, kekompakan, menjaga nama baik sekolah dan menjunjung tinggi sportifitas dalam bertanding,” pintanya.

Senada dengan Kapolres, Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi mengatakan, terima kasih kepada panitia yang telah merencanakan dan menggelar kegiatan turnamen bola voli antar pelajar SLTA di Polres Pasaman Barat.

“Dengan adanya kegiatan olahraga ini tentunya akan melahirkan generasi atlet voli yang handal, berprestasi dan pantang menyerah,” sebutnya.

Ia juga berpesan kepada seluruh peserta agar senantiasa untuk berlatih secara rutin, agar nantinya menjadi pemain voli yang handal dan mumpuni, sehingga bisa mengharumkan nama Kabupaten Pasaman Barat baik di kancah Nasional maupun Internasional.

“Teruslah berlatih, jauhi Narkoba dan perbuatan negatif lainnya dengan rajin dan giat berolah raga,” seru Bupati.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua KONI Mondiharto, bahwa dengan olahraga generasi muda diharapkan dapat terhindar  dari Bahaya Narkoba.

Lebih lanjut Ketua KONI Mondiharto berharap, dengan kegiatan kejuaraan bola voli antar pelajar tingkat SLTA sederajat yang digelar oleh Polres Pasbar ini nanti terlahir bibit Atlet bola volly yang sehat dan bebas Narkoba.

Dalam upacara pembukaan dipimpin langsung oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawanto, S.I.K., dikuti oleh Pejabat Utama Polres Pasaman Barat, Personel Polres Pasaman Barat dan Team Bola Volly masing-masing SLTA se-Kabupaten Pasaman Barat.

Selain itu, juga dihadiri oleh Bupati Hamsuardi, Kajari Pasaman Barat Muhammad Yusuf Putra, Danramil 02 Simpang Empat Kapten Inf Maidarlis Asdar, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Pasaman Barat Meidia Fitra, Ketua PBVSI Pasaman Barat Novriadi K, Ketua KONI Pasaman Barat Mondiarto, Kepala Cabang Bank Nagari, Kepala Cabang Bank BRI dan Kepala Cabang Bank Mandiri. (DDR)

Delapan tersangka ini  R Selaku KPA, RA selaku PPTK, SA selaku ASN SMK, DRS selaku Kepala UKPBJ, E selaku penyedia sektor hortikultura atau Direktur CV. Bunga Tri Dara.

Selanjutnya, S selaku penyedia sektor hortikultura atau wakil Direktur CV. Bunga Tri Dara, S selaku penyedia sektor industri atau Direktur CV. Inovasi Global. Kemudian BA sebagai penyedia sektor maritim atau Direktur CV. Sikabaluan Jaya Mandiri.

Sementara satu lagi tersangka sudah meninggal yakni DI (Alm) selaku penyedia sektor pariwisata atau Direktur PT. Indotek Sentral Karya.

Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar, Hadiman menyampaikan kasus korupsi ini terindikasi adanya persekongkolan yang diawali oleh SA dan DRS sehingga dimenangkan para pemenang lelang.

“Selanjutnya atas pengadaan tersebut PPTK dan KPA mengabaikan adanya tata cara penetapan HPS sehingga diakhir kegiatan ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp5,5 miliar ," kata Hadiman, Selasa (28/5/2024).

Hadiman merincikan kerugian negara sebesar Rp5,5 Miliar ini dengan rincian sektor maritim Rp472.012.774, sektor pariwisata Rp 2.131.494.705, sektor hortikultura Rp 1.448.876.982, sektor Industri Rp 1.469.695.466. Sehingga total Rp 5.522.079.927.

"Bahwa seluruh tersangka disangka melanggar pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman 20 Tahun," katanya.

Setelah diumumkan identitas para tersangka, rencananya penyidik akan melakukan pemanggilan di hari Jum'at, (31/5/2024).

"8 orang akan kita periksa selaku tersangka pada hari Jum'at" jelas Hadiman.

Kerugian Negara Rp5 Miliar

Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat (Sumbar) menemukan kerugian negara Rp5 miliar dalam kasus korupsi di Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar pengadaan alat praktik siswa SMK. Kejati Sumbar pun saat ini sudah mengantongi nama-nama yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pengadaan alat praktik siswa SMK di Disdik Sumbar.

Hal itu dikatakan oleh Hadiman Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Sumbar pada Senin (27/5/2024) sore. Hadiman menuturkan, ada delapan nama tersangka yang dari instansi Disdik Sumbar serta rekanan dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp5,5 Miliar.

"Berdasarkan hasil rapat ekspos bersama Kajati, dan unsur-unsur terkait lainnya, kami telah menetapkan nama-nama tersangka, cuma kita belum bisa menyebutkannya hari ini, besok akan kita sampaikan nama tersangka dan apa perannya dalam kasus tersebut," ujar Hadiman.

Ia menyampaikan, dari pagu anggaran pengadaan alat praktik siswa SMK yang berjumlah Rp18 miliar tersebut, tim auditor Kejati Sumbar yang telah memiliki legalitas untuk melakukan audit menemukan kerugian negara sebesar Rp 5,5 miliar.

"Kepada nama-nama yang telah ditetapkan sebagai tersangka, selanjutnya akan dilakukan pemanggilan kepada yang bersangkutan, dan akan dilakukan pemeriksaan pada hari Jum'at (31/5/2024) nanti," katanya.

Dikatakannya, para tersangka hingga saat ini belum mengembalikan uang korupsi sepeserpun kepada negara. Adapun rekening pribadi sebagian dari mereka sudah diblokir.

Hadiman bilang, Kejati Sumbar sebelumnya telah memeriksa sebanyak 37 orang saksi, termasuk ahli. Kejati Sumbar, katanya, akan terus menelusuri kemana aliran dana tersebut dan siapa pun yang menikmatinya akan ditetapkan jadi tersangka.

Media masih upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(cr/ss)

MR.com, Pasbar| Kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota yang mulai dikerjakan pada 14 Maret oleh Dinas PUPR Pasbar bekerja sama dengan PT. Sarana Mitra Saudara (SMS) akhirnya menuai sorotan tajam publik.

Elipsan sebagai Kepala Dinas PUPR Pasbar saat dikonfirmasi media pada Ahad (19/5/2024) via telepon 0822-8458-4xxx menyangkut tidak dituliskan nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaan diplang proyek oleh rekanan. Elipsan mengatakan akan mengkonfirmasi lanjut kepada Kabid Bina Marga, Bambang.

"Kita akan konfirmasi kembali kepada Kabid BM(Bambang) pada Senin nanti, tentang plang proyek yang tidak ada tertera nama konsultan pengawas serta waktu masa pelaksanaan proyek itu," kata Elipsan.

Diduga, Elipsan sendiri sebagai Kadis PUPR Pasbar juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada proyek tersebut tidak mengetahui kalau pekerjaan yang dilakukan anggotanya telah melabrak aturan tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Berita terkait: Diduga Pekerjaan Peningkatan Jalan Kabupaten Dinas PUPR Pasbar PT.SMS Kangkangi Aturan Kementerian PUPR Terkait Pengadaan Plang Proyek

Merunut pada keterangan kontroversial yang disampaikan Dedi Kurnia kontraktor pelaksana lapangan PT. SMS dan Bambang Kepala Bidang Bina Marga(Kabid BM) sepakat mengatakan tidak ada anggaran khusus dari negara untuk pengadaan plang proyek dan direksikeet pada proyek peningkatan jalan kabupaten Pasbar.

Keterangan yang disampaikan Dedi Kurnia dan Bambang yang kemudian dikorelasikan dengan keterangan Elipsan (Kadis PUPR Pasbar) disinyalir dapat menjadikan asumsi publik semakin liar.

Publik patut menyebut pekerjaan peningkatan jalan yang berlokasi di kecamatan Koto Balingka dan Ranah Batahan oleh PT. Sarana Mitra Saudara (SMS) sarat akan kepentingan dan terindikasi KKN.

Menyinggung dugaan persoalan yang menyelimuti pekerjaan peningkatan jalan kabupaten Pasbar yang dibiayai Dana DBH APBD Kab. Pasbar TA 2024 sebesar Rp 4.646.959.400.- itu, seorang Aktivis Antikorupsi Sumatera Barat angkat bicara.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan, SH. sebagai aktivis antikorupsi Sumatera Barat (Sumbar), menilai proyek peningkatan jalan yang dikerjakan PT. SMS tersebut diduga kuat hanya menjadi ladang korupsi bagi oknum-oknum yang terlibat didalamnya.

"Pekerjaan peningkatan jalan yang dimotori Dinas PUPR Pasbar itu disebut sarat akan kepentingan, karena sebentar lagi Kabupaten tersebut akan memasuki masa  Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak," ujar Alumni Fakultas Hukum Unand itu pada Ahad (26/5/2024) di Padang.

Dikatakannya, sangat luar biasa ada proyek negara dikerjakan tanpa diiringi dengan plang proyek lengkap dengan seluruh informasinya. 

Sementara aturannya jelas, plang proyek merupakan salah satu bentuk keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pembangunan menggunakan uang negara, tegas Mahdiyal.

"Sejatinya, negara selalu membiayai untuk pengadaan plang proyek yang merupakan pekerjaan persiapan disertai dengan pengadaan direksikeet," terang Mahdiyal Hasan.

Dugaan adanya konspirasi diproyek tersebut tercium dari penjelasan seorang Elipsan yang menurut Mahdiyal tidak logis. "Tidak logis seorang atasan mengatakan tidak mengetahui dugaan pelanggaran aturan yang telah dilakukan oleh anggota bersama mitra kerjanya dalam menyediakan informasi publik pada penyelenggaraan proyek negara," sebut Mahdiyal lagi.

Mahdiyal kembali melanjutkan, ditambah lagi saat mereka menyebutkan kalau pengawasan pekerjaan dilakukan oleh tim dari Dinas hingga proses penunjukan konsultan pengawas selesai.

"Namun faktanya, pekerjaan yang sudah memasuki minggu ke Lima (5) dengan bobot mencapai 91 persen, tetapi belum juga ada perubahan yang dilakukan rekanan terhadap plang proyek tersebut, cecar Advokat muda itu.

Sementara, kata Mahdiyal lagi, transparansi terhadap seluruh informasi pada penyelenggaraan proyek yang didanai APBD atau APBN sudah menjadi keharusan untuk dilaksanakan pemerintah dalam menjalankan program kerjanya.

"Dimulai sejak awal sampai akhir sebuah proyek yang dikerjakan dengan biaya negara, baik APBN atau APBD, dimulai dari perencanaan, pelaksanaan tender, hingga pelaksanaan proyek semuanya harus transparan seluruh informasinya,"tegasnya.

Tidak terkecuali untuk informasi nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaan juga harus ada ditulis pada papan informasi proyek dari awal pekerjaan dimulai, ungkap Mahdiyal.

Lantas bagaimana jika tidak ada informasi tersebut dituliskan di plang, seperti yang terjadi diproyek itu?, kata Mahdiyal, publik patut menduga ada hal janggal di proyek tersebut yang menjurus ke arah KKN.

"Karena perbuatan yang dilakukan pihak terkait itu kuat dugaan sudah menabrak aturan, diduga proyek tersebut tidak dilaksanakan sesuai prosedur sejak awal,"ujar Mahdiyal.

Memang regulasinya mengatur demikian, karena berkaitan dengan prinsip transparansi informasi anggaran pembiayaan yang bersumber dari APBN atau APBD, jelas Mahdiyal.

Dipaparkannya, dasar hukum yang mempertegas tentang transparansi informasi pelaksanaan pemasangan plang papan nama proyek yang sumber dananya dibiayai dari APBN atau APBD, seperti, 

UU No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Peraturan Presiden (Perpres) No. 70 Tahun 2012, Tentang Perubahan Kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010, Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Tujuan negara menerbitkan UU KIP ialah untuk menjamin hak warga negara agar dapat mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik, tegas Advokat muda itu.

Selain itu, UU KIP bertujuan untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, ulasnya.

Pekerjaan Persiapan (Pre-Construction) pada proyek negara salah satunya adalah pemasangan papan nama proyek sesuai aturan kementerian PUPR sebanyak yang diperlukan, dengan ukuran dan penempatan yang ditunjuk oleh Direksi Teknik,

Dikhawatirkan, persoalan ini dapat berimbas terhadap mutu dan kualitas jalan yang baru dikerjakan, karena ada indikasi perbuatan melawan hukum didalam pelaksanaan secara bersama-sama, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, media mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi Bupati Pasbar serta pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Sebagai pelaksana teknis program Bupati Pasbar, Dinas PUPR melalui Bidang Bina Marga bersama-sama dengan PT. Sarana Mitra Saudara (SMS) terindikasi telah kangkangi peraturan terkait pengadaan papan informasi (plang proyek) dan kantor lapangan (Direksikeet) pada pelaksanaan proyek negara.

Kegiatan penyelenggaraan jalan Kabupaten/Kota Pasbar dengan nomor SPK :620/04/KONTRAK/JLN/BM-DPUPR/2024, terhadap pelaksanaannya terindikasi tidak taat aturan terkait pengadaan plang proyek. Karena rekanan (PT.SMS) tidak turut menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu masa pelaksanaan pekerjaan.

Sementara Kementerian PUPR telah menerbitkan aturan menyangkut standarisasi pembuatan plang proyek pada pekerjaan yang menggunakan uang negara. Standar yang diterapkan Kementerian PUPR untuk pengadaan plang proyek tersebut, pada plang harus dituliskan seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan.

Bahkan Kementerian PUPR juga mengatur untuk letak plang proyek. Letaknya harus strategis dapat dilihat oleh mata banyak orang.

Secara umum, terkait pemasangan papan nama proyek, ada sejumlah peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi rujukan, antara lain yaitu:

1.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung (“Permen PU 29/2006”)

2.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (“Permen PU 12/2014”)

Pada papan nama proyek yang wajib dituliskan seperti, nama perusahaan kontraktor, perusahaan konsultan pengawas, nilai anggaran, nomor kontrak, lama hari masa pekerjaan, sumber dana, dan nama instansi.

Akan tetapi pekerjaan peningkatan jalan ini untuk plang proyeknya diduga kuat rekanan tidak serta merta menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas juga waktu lamanya masa hari pengerjaannya.

Selain itu, pelaksanaan proyek jalan yang dibiayai dengan Dana DBH APBD Kab. Pasbar TA 2024 sebesar Rp 4.646.959.400, - (Empat Miliar Enam Ratus Empat Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Empat Ratus Rupiah) itu, PT. SMS bersama pihak terkait lainnya terindikasi telah sepakat untuk tidak menyiapkan kantor lapangan (direksikeet).

Sebab, saat media telusuri salah satu titik lokasi pekerjaan yang ada Kecamatan Koto Balingka, akses jalan menuju Pegambiran dekat kantor camat. Disekitar lokasi pekerjaan tidak ada keberadaan direksikeet tersebut. Yang ada hanya plang proyek yang tidak sesuai aturan. Dugaan tidak ada Direksikeet dan plang proyek juga terjadi pada titik lokasi pekerjaan lainnya. 

Selain itu, menurut informasi yang media peroleh dilapangan beberapa waktu bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang digunakan untuk alat berat pada pekerjaan jalan tersebut diduga BBM bersubsidi. Karena, menurut warga sekitar BBM dilansir menggunakan dirigen yang diangkut menggunakan becak motor milik masyarakat. 

Biasanya pada setiap proyek yang menggunakan uang negara wajib menyediakan papan informasi (Plank Proyek) serta Direksikeet, dan itu melekat pada RAB dan dianggarkan negara. Dan negara juga melarang keras menggunakan BBM bersubsidi pada pelaksanaan proyek negara.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Dedi Kurnia sebagai pelaksanaan lapangan dari PT.SMS pada Jum'at (24/5/2024) di Padang. Tidak ada anggaran dari negara untuk menyiapkan plang proyek dan Direksikeet tersebut, kata Dedi.

Dedi Kurnia menjelaskan kalau pihak Dinas PUPR melalui Kabid Bina Marga bernama Bambang menyarankan untuk  menggunakan papan informasi itu hanya dua(saja) saja. "Yaitu, selain di jalan Pegambiran, plang proyek juga ada di jalan Desa Baru," kata Dedi.

"Memang saat pekerjaan dimulai belum ada konsultan pengawasnya. Tetapi pengawasan pekerjaan dilakukan oleh tim teknis dari Dinas bernama Ilham, Himna dan Afis sebagai PPTK," terang Dedi lagi.

Didampingi atasannya bernama Pak Ad, Dedi lanjut menjelaskan, kami mengikuti desain untuk plang proyek itu sesuai arahan dari PPK nya yaitu pak Bambang.

Kemudian, diproyek ini untuk pengadaan plang proyek tidak ada dianggarkan oleh negara, tandasnya.

Untuk direksikeet, kembali Dedi menjelaskan juga tidak ada dianggarkan oleh negara yang disebutkan didalam kontrak kerjasama. Jadi Kami sepakat dengan PPK(Bambang )basecamp kami yang di Muara Kiawai dijadikan sebagai Direksikeet.

Basecamp kami di Muara Kiawai berjarak sekitar 28 KM dengan lokasi pekerjaan. Bersama PPK basecamp sepakat kami dijadikan untuk tempat rapat dengan dinas saat evaluasi pekerjaan, lanjut Dedi.

Menyangkut nama perusahaan konsultan pengawas itu, Dedi Kurnia menyebutkan nama perusahaan konsultan PT. Putra Cipta Mandiri, dan masih belum dituliskan pada plang proyek, kami masih menunggu instruksi PPK dulu, karena semua tergantung pada PPK nya, terang Dedi lagi.

Sehari sebelumnya, media sudah mengkonfirmasikan juga kepada Ad pimpinan Dedi Kurnia di kantornya menyangkut dugaan pengembangan BBM bersubsidi di proyek tersebut.

Ad membantah telah memakai BBM bersubsidi. Kata Ad saat itu, BBM untuk pekerjaan itu kami gunakan BBM industri yang didatangkan dari basecamp. Kami membawanya kelokasi sesuai kebutuhan saja, kadang menggunakan jasa angkut dari masyarakat dengan becak dilansir menggunakan dirigen, jawab Ad.

Saat ini pekerjaan telah memasuki minggu ke 9 dengan bobot pekerjaan mencapai 90 persen. Pekerjaan peningkatan jalan itu dikerjakan sepanjang 1900 meter dengan dua titik lokasi, pungkasnya.

Sebelumnya media juga telah mengkonfirmasikan hal ini kepada Bambang sebagai Kepala Bidang Bina Marga di Dinas PUPR Pasbar yang sekaligus PPK kegiatan menyangkut hal tersebut pada Ahad (19/5/2024) via telepon 0823-8695-0xxx.

Kenapa tidak ada nama perusahaan papan informasi (plang proyek) dituliskan, kata Bambang, karena saat pembuatan plang tersebut ada keterlambatan proses pemilihan konsultan pengawas. 

"Memang di plang proyek tidak dituliskan nama perusahaan konsultan, tetapi konsultannya ada, sudah ada kontrak bersamaan berjalannya kontrak fisik," ujarnya Bambang.

Meskipun belum ada konsultan pengawas, tetapi pekerjaan tetap diawasi oleh tim teknis dari Dinas PUPR sampai proses penunjukan konsultan pengawas selesai, ulasnya.

"Nanti saya akan perintahkan rekanan untuk mengganti plank proyek tersebut dengan menuliskan nama perusahaan konsultan, sesuai yang diperintahkan oleh negara melalui kementerian PUPR nya om" terang Bambang.

Kemudian menyangkut pengadaan Direksikeet dilokasi pekerjaan. Kabid BM itu menjelaskan untuk direksikeet telah disepakati dengan rekanan menggunakan base camp mereka yang ada di Muara Kiawai.

"Direksikeet nya di camp Muara Kiawai. Direksikeet saat rapat persiapan disepakati di camp penyedia jasa, kalau di lokasi pekerjaan ada  tempat pekerja dan para operator saja," ungkap Bambang.

Bambang membenarkan kalau tidak ada anggaran untuk plang proyek tertera di kontrak kerjasama. Plang tersebut dimasukkan pada overhead biaya umum, kalau direksikeet mereka berkantor di camp masing-masing.

"Plang tidak saya pisahkan, masuk ke biaya mobilisasi. Direksikeet boleh ada kalau mereka tidak punya kantor untuk rapat, kalau mereka sudah punya kantor di camp, saya hilangkan biaya untuk sewa kantor direksikeet," ungkap Bambang.

Standar untuk jarak direksikeet kelokasi pekerjaan tidak ada, kecuali pada pekerjaan bangunan gedung negara direksikeet harus di lokasi pekerjaan, tandasnya .

Menanggapi dugaan pada proyek tersebut telah menggunakan BBM bersubsidi, Bambang mengatakan bahwa menurut informasi dari rekanan, BBM yang mereka gunakan BBM Industri.

"Terkait dugaan BBM yang dipakai bersubsidi. Dari informasi rekanan mereka memakai BBM industri yang dilansir dari camp yang ada di Muara Kiawai," kata Bambang menjelaskan.

"Bobot pekerjaan saat ini sudah mencapai 91 %,  dan tanggal akhir kontrak jatuh pada tanggal 12 Juni," terang Bambang.

Intinya pekerjaan ini sudah berjalan sesuai aturan, pekerjaan ada pengawasannya, dan tidak ada menggunakan BBM bersubsidi, pungkasnya.

Apakah tidak menuliskan nama perusahaan konsultan pengawas dan waktu pelaksanaan didalam plang proyek tidak langgar aturan, mungkinkah bisa pengaruhi mutu dan kualitas jalan, bagaimanakah tanggapan pengamat..?

Hingga berita ini ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr/)

Sebelumnya perihal tersebut sudah dikonfirmasi kepada PPK yang bernama Riky Hidayat via telepon 0812-1413-2xxx. Tetapi hingga hari ini belum ada penjelasan dan tanggapan yang dia sampaikan selaku PPK kegiatan.

Demikian juga Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang lama, Syamsul Bahri. Sampai sekarang belum ada tanggapan dan penjelasan yang disampaikan mantan Kasatker tersebut pasca konfirmasi media via telepon  0811-7845-xxx.

Selanjutnya, media juga mengkonfirmasikan kepada Tonny Hermanto sebagai Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar yang baru via telepon 0822-7470-6xxx pada Rabu(16/5/2024). Namun hal serupa juga dialami media, sampai berita lanjutan ini ditayangkan, Tonny Hermanto juga belum memberikan tanggapannya.

Berita terkait: Aroma Busuk Pembangunan Rusun Kejati Sumbar, Diduga Ada Persekongkolan Jahat dan Korupsi

Terkait penggunaan material Semen Impor ini yang terjadi di proyek rusun. Hal tersebut disinyalir pihak terkait telah kangkangi Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2022 Tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Inpres tersebut dengan tujuan mensukseskan Gerakan Nasional Bangga Produk Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kemudian, untuk mendukung Instruksi Presiden RI tersebut, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono telah nyinyir pada banyak kesempatan untuk selalu menggunakan Produk Dalam Negeri pada setiap pelaksanaan kegiatan proyek - proyek pembangunan.

Mantan Pekerja Bongkar Kecurangan dalam Pelaksanaan Proyek Rusun Kejati Sumbar 

Kepada beberapa awak media pada Selasa (14/05/2024) di salah satu cafe kawasan GOR Haji Agus Salim Padang, seorang pria yang mengaku pernah ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan rusun Kejati Sumbar itu membeberkan dugaan kecurangan yang telah terjadi pada pembangunan rusun ASN Kejati Sumbar tersebut 

Mulai dari proses pematangan lahan, pondasi, pembesian, struktur beton hingga menyangkut keberadaan personil dalam struktur organisasi proyek yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya yang ada dilapangan, serta ketidak sesuaian antara kualitas beton yang ada/terpasang dengan sampel yang dibawa ke uji labor.

Sembari memperlihatkan beberapa bukti dokumentasi dilapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan, mantan pekerja ini menjelaskan "saya melakukan ini atas nama kemanusiaan" ucapnya.

Mantan pekerja yang tidak ingin namanya disebutkan itu mengatakan, kecurangan diduga terjadi pada pekerjaan pondasi bordpile, pengadaan material besi yang tidak sesuai spesifikasi pada RAB.

"Kedalaman untuk pondasi bordpile diduga tidak sesuai dengan gambar RAB. Di RAB seharusnya digali sedalam 10-12 meter. Sementara yang dilakukan oleh rekanan hanya 3-4 meter saja di seluruh galian bordpile," terangnya.

Selanjutnya, material besi yang dipakai pada pembangunan itu tidak sesuai RAB, karena di RAB besi yang dipakai harus KS. Sementara dilapangan yang digunakan bukan KS tapi merk lain yang diduga berukuran banci(tidak SNI).

"Infrastruktur tersebut adalah tempat hunian, dengan kondisi Kota Padang yang rawan gempa, saya tidak ingin gedung tersebut membawa petaka bagi penghuninya kelak," pungkasnya.

Rumitnya pelayanan publik di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar

Rumitnya pelayanan publik yang ada di Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar turut dirasakan tim media. Pasalnya, saat tim media mendatangi kantor Satker Pelaksana Penyedia Perumahan Provinsi Sumbar yang beralamat di Ulak Karang, Kota Padang pada Rabu,15 Mei 2024, bentuk upaya konfirmasi media kepada Kepala Satker SNVT Penyedia Perumahan Sumbar tersebut.

Namun, Satker Tonny Hermanto tidak dibisa ditemui, dan tim media pun hanya bisa menitipkan surat resmi konfirmasi kepada staf kantor. Tim media tidak dapat mengisi buku tamu sebagai bukti kunjungan, karena tidak ada buku tamu. "Buku tamu tidak ada pak," ucap staf kantor yang ditemui.

Bagaimanakah laporan Kendali Mutu pada Proyek Rusun tersebut..?.Dapatkah dipertanggung jawabkan secara hukum oleh pihak Sakter, PPK, dan Konsultan Supervisi, jika suatu saat terjadi musibah dikarenakan kelemahan struktur bangunan karena tidak sesuai Spek dan RAB..?, dan bagaimanakah hasil audit dari pihak auditor (BPK)..?, tunggu informasi selanjutnya.

Sampai berita ini ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya. (cr/dn)