Mitra Rakyat

Sebelumnya media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yufrizal terkait pekerjaan jembatan RS Unand tersebut via telepon 0823-9061-1xxx pada Rabu, 27 Maret lalu. Namun, PPK tersebut disinyalir "bungkam", tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Seterusnya media juga mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adratus Setiawan selaku Kabid di BMCKTR Sumbar sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Tetapi jawaban yang disampaikan Adratus Setiawan tidak sesuai yang diharapkan. Adratus hanya mengatakan "silahkan hubungi dan konfirmasi PPK pak Yufrizal".

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi meminta tanggapan Kepala Dinas(Kadis) BMCKTR Sumbar, Era Sukma Munaf pada hari yang sama via telepon. Dan ternyata Kadis BMCKTR Sumbar itupun disinyalir juga memilih "bungkam" tidak mau menanggapi konfirmasi media.

Baca berita terkait: Struktur Jembatan RS Unand Terlihat Miring, Beton Bangunan Abutment Diduga Mengandung Kayu dan Batu

Dengan sikap tidak kooperatif pejabat publik waktu dikonfirmasi media itu, diduga akan menimbulkan asumsi negatif dari kalangan masyarakat, dan publik akan mempertanyakan integritas Dinas BMCKTR Sumbar itu.

"Ada indikasi persekongkolan jahat tercium di dalam pelaksanaan proyek negara yang digawangi Dinas Bina Marga Cipta Karya Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar itu," kata seorang Aktivis Anti Korupsi Sumbar, Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis (28/3/2024) di Padang.

Menanggapi hal itu, Mahdiyal Hasan mengatakan, dugaan adanya persekongkolan jahat bukan tanpa alasan. Dengan hasil akhir pekerjaan yang tidak sesuai ekspektasi atau harapan masyarakat, hingga "bungkamnya" seluruh pihak terkait saat dikonfirmasi media, menjadi salah satu alasan kuat dugaan persekongkolan jahat itu telah terjadi, ujarnya.

Mahdiyal menjelaskan, seperti yang dilakukan Yufrizal, sebagai PPK pada proyek itu dia terkesan "bungkam" tidak kooperatif, tidak mau menjawab konfirmasi media tanpa alasan . Sementara, dia (Yufrizal.red) merupakan pihak dari Dinas BMCKTR yang semestinya bisa menjelaskan lebih detail, karena dia yang langsung berhadapan dengan rekanan disaat pekerjaan sedang berjalan.

"Menurut saya mungkin ada sesuatu hal yang ditakuti Yufrizal akan terbongkar ke publik. Jadi dia merasa akan lebih baik apabila diam tidak banyak bicara," cecar Advokat yang terkenal tegas itu.

Kemudian, Kabid Adratus Setiawan. Sebagai Kepala Bidang (Kabid) di dinas tersebut sekaligus pimpinan dari Yufrizal. Menurut Mahdiyal, tentunya dia(Adratus Setiawan.red) berharap kepada bawahannya itu agar persoalan ini bisa diatasi segera, tidak muncul dilingkungan publik, dan tidak berujung keranah hukum.

Seterusnya, lanjut Mahdiyal, Era Sukma  sebagai Kepala Dinas BMCKTR Sumbar dan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tentu dia akan lebih menekankan kepada kedua bawahan nya itu agar informasi dugaan persekongkolan ini tidak berkembang di lingkungan masyarakat dan pihak penegak hukum. Jadi Kadis BMCKTR Sumbar tersebut juga lebih memilih untuk "bungkam", imbuhnya.

"Seluruh pihak yang terkait didalam pekerjaan proyek jembatan ini bisa dikatakan sudah melakukan pengkhianatan terhadap negara. Apabila terbukti telah melakukan persekongkolan seperti yang kita duga itu," tegas Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Seharusnya yang mereka lakukan adalah memberikan klarifikasi atau penjelasan kepada publik melalui media, karena itu merupakan kewajiban mereka sebagai pejabat publik.

Kemudian lanjut Mahdiyal lagi, agar asumsi negatif publik yang liar tidak terus berkembang, asumsi terhadap kinerja Dinas BMCKTR Sumbar itu sendiri, ulasnya.

Mahdiyal menilai, kalau dalam pelaksanaan pekerjaan jembatan itu menurut mereka sudah sesuai perencanaan atau Spek dan teknis nya, tentu akan lebih mudah bagi mereka untuk menjelaskannya kepada publik.

"Yang perlu mereka sadari agar tidak lupa diri, anggaran yang mereka gunakan dalam pembangunan itu bukanlah uang saku pribadi mereka. Tetapi sumber dana untuk pembangunan jembatan tersebut jelas diambil dari APBD, yang salah satu sumber PAD nya dikutip dari pajak masyarakat," ujar Mahdiyal.

Jadi sebagai pengelola anggaran mereka harus bertanggung jawab setiap uang negara yang dihabiskan untuk pekerjaan jembatan itu kepada masyarakat, tandasnya.

"Dengan menghindari media atau tidak kooperatif saat dikonfirmasi, mereka terindikasi secara sengaja telah mengangkangi UU No 14 Tahun 2008 atau tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik," tegas Advokat muda itu.

Terakhir disebutkan Mahdiyal, bahwa dugaan adanya persekongkolan dikuatkan dari hasil pekerjaan. Struktur kontruksi jembatan yang miring, dan bangunan beton abutment dicurigai tidak sesuai speks dan tanpa penjelasan dari PPK,Kabid, serta Kadis BMCKTR Sumbar.

"Jadi persoalan ini layak menjadi perhatian Aparat Penegak Hukum(APH). Dan masyarakat Sumbar tentu berharap kepada instansi yudikatif itu untuk melakukan penyelidikan sampai penindakan, agar supremasi hukum benar-benar dapat ditegakkan di negara ini," pungkasnya.

Diketahui, pembangunan jembatan RS Unand dikerjakan  PT. Indothara Multi Artha(IMA) sebagai Kontraktor Pelaksana senilai Rp. 7.586.632.312,92.  Sementara PT. Konsulindo Citra Ernala(KCE) dibayar negara sebagai Konsultan Supervisi atau Pengawas.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Itu yang disampaikan Nova Harianto ST.MT sebagai PPK 2.3 , di Satker PJN Wil 2, BPJN Sumbar, pada Kamis (28/3/2024) saat dikonfirmasi via telepon.

"Bukan terbengkalai, yang dimaksud terbengkalai itu pekerjaan sedang dikerjakan terus ditinggal,"jelas Nova.

Tapi, kerusakan jalan ini kan akibat dari curah hujan tinggi beberapa hari lalu, kerusakan nya butuh pekerjaan struktur, maka menunggu kepastian desain, sementara di pasang rambu dulu, kata Nova mengakhiri.

Sampai sekarang jalan yang terban itu disinyalir belum ada penanganan dan masih berlubang.  Pekerjaan penanganan jalan itu masih tahap pemasangan batu atau membuat pondasi. Terlihat tumpukan material batu dan pasir berada mengelilingi jalan yang longsor itu.

Kerusakan jalan bukan hanya terjadi di KM 20, tetapi di KM 29 dan di Siguntur juga rusak dan perlu penanganan cepat. Walaupun kerusakan jalan tersebut terbilang kecil, tetapi dikhawatirkan bisa menjadi sebuah jebakan bagi pengguna jalan. Apalagi bila tidak ada rambu-rambu peringatan di lokasi jalan rusak itu.

Seperti jalan nasional di KM 29. Ada lubang sedalam 150 centimeter berada dekat dengan bahu jalan tanpa ada rambu-rambu. Ditambah posisi lubang tersebut berada pada belokan.

Dan pada badan jalan nasional di Siguntur, bahu jalan (Beton) ambruk diduga akibat longsor. Dikhawatirkan, karena kerusakan jalan tidak terlalu parah, tapi bisa membahayakan pengguna jalan.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

Pasalnya, pekerjaan kontruksi jembatan yang dilakukan PT. Indothara Multi Artha sebagai kontraktor pelaksana, dan PT. Konsulindo Citra Ernala selaku Konsultan pengawas senilai Rp. 7.586.632.312,92 melalui APBD TA 2023 itu saat ini kondisinya terlihat miring. 

Saat tim media mitrarakyat.com menyusuri lokasi jembatan pada Rabu(27/3/2024), terlihat kemiringan struktur jembatan ada pada tiang sebelah kiri, apabila kita melihatnya dari arah RS Unand.

Bukan hanya pandangan dari tim media saja yang menduga kalau infrastruktur jembatan tersebut terlihat miring. Saat diminta tanggapan dari seorang pengunjung RS Unand terkait penglihatannya sendiri terhadap jembatan itu. Pengunjung itupun mengatakan hal yang sama, iya bangunan jembatan itu terlihat miring.

"Iya kalau kita perhatikan secara seksama, tiang sebelah kiri jembatan ini lebih rendah dari pada sebelah kanan jadinya kelihatan miring,"kata pengunjung itu singkat.

Selain menyangkut kemiringan struktur jembatan, yang akan manjadi persolan lagi terkait mutu beton pada bangunan abutment jembatan. Disinyalir, mutu beton untuk abutment tidak sesuai spesifikasi.

Karena, didalam beton bangunan abutment tersebut, terlihat beton mengandung kayu dan batuan. Dengan adanya kayu dan batu didalam beton tersebut, bangunan abutment diduga juga tidak memiliki mutu dan kualitas yang baik.

Sementara, diketahui proyek jembatan RS Unand ini merupakan salah satu kegiatan Dinas BMCKTR Sumbar. Proyek jembatan ini masuk dalam salah satu proyek strategis, dan ada dalam kawalan bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat di tahun 2023.

Saat ini pembangunan infrastruktur jembatan RS Unand tahap I sudah tuntas. Dan menurut informasi yang media terima, proyek jembatan direncanakan akan lanjut tahap II pada tahun 2024 ini.

Dalam pelaksanaan tahap I, pekerjaan jembatan diduga tidak sesuai ekspektasi yang diharapkan masyarakat, bagaimana lagi untuk dilanjutkan ketahap berikutnya..?

Hingga berita ini ditayangkan, media masih dalam upaya mengumpulkan data-data. Dan media juga sudah melakukan upaya konfirmasi kepada PPK (Adratus), PPTK (Yufrizal), serta Kepala Dinas BMCKTR Sumbar (Erasukma). Namun pihak tersebut disinyalir belum bisa memberikan penjelasan masing-masing.(cr/tim)

Agenda Wagub Sumbar di Pasbar dimulai dengan mengunjungi Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman.

Di Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman, Wagub Audy Joinaldy menyerahkan bantuan untuk masjid uang senilai Rp 25 juta, Alquran dan kain sarung. 

Selanjutnya, Wagub Sumbar Audy Joinaldy melanjutkan perjalanan ke Taluak Ambun, Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang untuk melihat korban kebakaran dan memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban empat (4) keluarga korban yang tertimpa musibah kebakaran.

Setelah itu, rombongan Wagub Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh Wakil Bupati Risnawanto, melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Alfianto untuk memberikan bantuan bedah rumah dari Baznas Sumbar senilai Rp 25 juta dan Rp 5 juta dari Bank Nagari serta rombongan juga memberikan sejumlah bantuan makanan, susu dan roti.

Setelah itu rombongan berbuka bersama di Kantor Camat Lembah Melintang, dan melakukan Safari Ramadan di Masjid Al Muhajirin Koto Gunung Ujung Gading Lembah Melintang dengan memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, Rp 5 juta dari Bank Nagari, Alquran dan kain sarung.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh beberapa kepala OPD provinsi itu menyampaikan bahwa agenda atau kunjungan ke Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dengan Kabupaten Pasaman Barat.

Ia menilai Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang mirip dengan Sumatera Barat. Karena sama-sama memiliki nama belakang barat. 

"Satu-satunya kabupaten yang namanya hampir bersamaan dengan provinsi adalah Pasaman Barat," katanya.

Untuk itu, ia berharap Kabupaten Pasaman Barat semakin maju pesat. Saat ini lanjutnya, di tahun 2024 Provinsi Sumbar mengucurkan anggaran untuk Pasaman Barat mencapai Rp 158 miliar. 

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumbar mengalami banyak cobaan bencana alam akhir-akhir ini, yang diberikan oleh Allah. Namun juga diberikan nikmat keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk itu, ia berharap masyarakat tetap waspada dengan bencana alam dan bencana lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto mengucapkan terima kasih kepada TSR Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang telah datang ke Bumi Mekar Tuah Basamo. Ia menjelaskan, kabupaten yang memiliki 11 kecamatan dan 90 nagari ini terbagi beberapa sektor ekonomi. 

"Di Kecamatan Lembah Melintang, Ujung Gading ini perputaran ekonomi cukup tinggi sehingga banyak kemacetan yang terjadi," katanya.

Walaupun begitu, kata Risnawanto ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sederhana. Sehingga ekonomi keluarga di tengah tingginya lonjakan harga saat ini tetap stabil.(DDR)