Mitra Rakyat

Agenda Wagub Sumbar di Pasbar dimulai dengan mengunjungi Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman.

Di Masjid Maghfirah Perumahan Pasaman Garden Kecamatan Pasaman, Wagub Audy Joinaldy menyerahkan bantuan untuk masjid uang senilai Rp 25 juta, Alquran dan kain sarung. 

Selanjutnya, Wagub Sumbar Audy Joinaldy melanjutkan perjalanan ke Taluak Ambun, Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang untuk melihat korban kebakaran dan memberikan sejumlah bantuan untuk meringankan beban empat (4) keluarga korban yang tertimpa musibah kebakaran.

Setelah itu, rombongan Wagub Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh Wakil Bupati Risnawanto, melanjutkan perjalanan ke rumah Bapak Alfianto untuk memberikan bantuan bedah rumah dari Baznas Sumbar senilai Rp 25 juta dan Rp 5 juta dari Bank Nagari serta rombongan juga memberikan sejumlah bantuan makanan, susu dan roti.

Setelah itu rombongan berbuka bersama di Kantor Camat Lembah Melintang, dan melakukan Safari Ramadan di Masjid Al Muhajirin Koto Gunung Ujung Gading Lembah Melintang dengan memberikan bantuan sebesar Rp 50 juta, Rp 5 juta dari Bank Nagari, Alquran dan kain sarung.

Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang didampingi oleh beberapa kepala OPD provinsi itu menyampaikan bahwa agenda atau kunjungan ke Kabupaten Pasaman Barat adalah sebagai bentuk kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi Sumbar dengan Kabupaten Pasaman Barat.

Ia menilai Kabupaten Pasaman Barat merupakan kabupaten yang mirip dengan Sumatera Barat. Karena sama-sama memiliki nama belakang barat. 

"Satu-satunya kabupaten yang namanya hampir bersamaan dengan provinsi adalah Pasaman Barat," katanya.

Untuk itu, ia berharap Kabupaten Pasaman Barat semakin maju pesat. Saat ini lanjutnya, di tahun 2024 Provinsi Sumbar mengucurkan anggaran untuk Pasaman Barat mencapai Rp 158 miliar. 

Ia juga menjelaskan bahwa Kabupaten Pasaman Barat dan Provinsi Sumbar mengalami banyak cobaan bencana alam akhir-akhir ini, yang diberikan oleh Allah. Namun juga diberikan nikmat keindahan dan kekayaan alam yang berlimpah. Untuk itu, ia berharap masyarakat tetap waspada dengan bencana alam dan bencana lainnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Risnawanto mengucapkan terima kasih kepada TSR Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy yang telah datang ke Bumi Mekar Tuah Basamo. Ia menjelaskan, kabupaten yang memiliki 11 kecamatan dan 90 nagari ini terbagi beberapa sektor ekonomi. 

"Di Kecamatan Lembah Melintang, Ujung Gading ini perputaran ekonomi cukup tinggi sehingga banyak kemacetan yang terjadi," katanya.

Walaupun begitu, kata Risnawanto ia mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup sederhana. Sehingga ekonomi keluarga di tengah tingginya lonjakan harga saat ini tetap stabil.(DDR)

"Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus," ucap Kabalai Thabrani pada Selasa (19/3/2024).

Untuk sementara, kata Thabrani, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Berita terkait: Rusak Jalan Nasional Padang-SolSel Diduga Akibat Aktivitas Tambang Ilegal, Gubernur Akan Evaluasi Perizinan Tambang di Sumbar

Dilain pihak, Ray sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.5 Satker PJN Wil 2,BPJN Sumbar saat dikonfirmasi mengatakan sama dengan apa yang disampaikan Kabalai.

"Untuk jalan rusak di lokasi air dingin, kita akan tetap upayakan bisa fungsional. Untuk penanganan permanen memang harus berkoordinasi dulu dengan banyak pihak,"terang Ray singkat pada Kamis (21/3/2024) via telepon.

Menanggapi hal tersebut, Mahdiyal Hasan SH sebagai aktivis dan salah satu tokoh pemuda Sumbar mengatakan, empat titik jalan yang rusak parah di wilayah kerja PPK 2.5 itu memang harus menjadi perhatian khusus BPJN Sumbar.

" Sebab, jalan nasional tersebut merupakan akses atau jalur lalulintas penghubung provinsi Sumbar dan Jambi yang termasuk padat. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran yang tentu makin padat lagi," kata Mahdiyal.

Untuk jalur utama Lebaran, terutama jalan nasional, pemerintah harus bisa menjamin, bahwa jalan tersebut telah memenuhi aspek keamanan dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Alumni Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan bahwa jalur lebaran tahun ini kurang baik dari tahun lalu. Sebab banyak jalan nasional yang rusak parah, seperti ditimpa material longsor, rusak digerus air banjir dan lainnya.

"Khusus untuk jalan yang ada di Air Dingin, masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPJN Sumbar, yang terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan nasional itu," tandasnya.

Kemudian tentu apresiasi diberikan kepada PPK Ray yang baru menjabat. Walupun baru, beliau sudah diberikan tanggung jawab berat dalam menangani jalan nasional yang rusak yang ada di wilayah kerjanya, ucap Mahdiyal.

Dan kita berharap kepada Gubernur Sumbar untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin resmi di bidang pertambangan seperti yang telah disampaikannya.

Agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki, nanti bisa bertahan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan waktu yang lama dengan mutu dan kualitas yang tetap baik, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Kab. SolSel| Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (Kepala BPJN Sumbar) Thabrani bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada Selasa,19 Maret kemarin melakukan kunjungan untuk meninjau ruas jalan nasional Padang-Solok Selatan(SolSel). Pada saat itu ditemukan ada Empat (4) titik ruas jalan nasional dengan kondisi terparah.

Dikutip dari Minangkabau.com, Kepala BPJN Sumbar, Thabrani menyebutkan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor. 

"Penyebab longsor diduga adanya aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat," kata Thabrani.

Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus, ucap Kabalai itu lagi.

Setelah dilakukan peninjauan langsung itu sebagai Kepala BPJN Sumbar, Thabrani berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut. Sebab  menurutnya perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.

“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Dilain pihak, sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah membeberkan kalau kerusakan jalan nasional yang menahun itu disebabkan ada kegiatan tambang ilegal.

“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Bapak Menteri PUPR juga pernah mengeluhkan kondisi jalan ini," ujar Gubernur pada Selasa (19/3/2024).

Didalam kegiatan peninjauan itu, Gubernur menemukan aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin lengkap. Kemudian Gubernur Mahyeldi pun perintahkan perusahaan pengelola galian C itu menghentikan kegiatan.

Mahyeldi mengatakan akan mengevaluasi kembali perizinan sejumlah perusahaan penambangan yang ada di Sumbar. Kegiatan tambang ilegal ini menurut Gubernur itu menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.

Kita sering  melewat di jalan ini, dan pada hari ini, saya  melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kita biarkan, tegasnya.

Berdasarkan peninjauan tersebut,  ada lima(5) titik dengan kondisi kerusakan jalan terparah yang disebabkan kegiatan penambangan ilegal. Sebab terlihat dengan sangat jelas bahwa aktivitas tambang di sisi timur jalan telah menyebabkan luncuran air galian tambang yang tidak terkendali, sehingga secara perlahan menyebabkan longsoran dan jalan terban di sisi barat, tuturnya.

“Oleh karena itu, aliran air galian itu harus distop. Entah itu dengan membuat saluran yang benar, atau tambang itu sendiri yang kita evaluasi. Yang pasti, hari ini satu aktivitas tambang di Aie Dingin Timur, tadi sudah kita hentikan. Kemudian, ada aktivitas perusahaan tambang di kawasan Lekok yang juga akan kita evaluasi. Jika ada masalah-masalah lain, itu juga akan kita selesaikan,” pungkas Gubernur Mahyeldi dengan tegas.

Diketahui, Jalan Nasional Padang-Solok Selatan merupakan wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat (Satker PJN Wil 2 , BPJN Sumbar. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak PPK 2.5 serta pihak terkait lainnya.(cr/**)

Bupati Hamsuardi dalam sambutannya mengatakan bahwa ia bersama anggota Tim 1 Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hadir dengan tujuan menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat Pasbar khususnya jemaah Masjid Nurul Huda Sariak.

“Saya datang membawa serta rombongan, jadi jika ada aspirasi masyarakat semoga dapat kita wujudkan. Kami juga bangga dengan adanya kegiatan ini, karena dapat dijadikan sebagai wadah kita bersilaturahmi dan diskusi. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti kewenangan bupati, kewenangan DPRD, dan lainnya agar tidak mudah diadu domba,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin. Sebab MTQ ini sesuai dengan visi misi Pemda dan tentu DPRD juga menyambut dengan baik. Kegiatan keagamaan harus disambut baik, terutama berlomba-lomba dalam membangun nagari.

Selain itu pada kegiatan tersebut ia memberikan bantuan untuk membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan.

“Malam ini kami membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan ini. Harapan kita kegiatan keagamaan berjalan seiring visi misi bapak bupati. Kami juga mensosialisasikan program berobat gratis yang membantu masyarakat Pasbar, mengangkat tenaga PPPK guru dan kesehatan, dan banyak program lainnya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Karang Taruna Dodi Maulana mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak Bupati Hamsuardi dalam membuka kegiatan itu. Ia mengajak pemuda pemudi Nagari Sariak agar tetap menjaga kebersamaan.

“Mari jaga kebersamaan dan kekompakan terutama karena nagari kita ini sudah defenitif. Kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan di bidang agama, sosial, olahraga dan lain sebagainya. Kita berharap pemerintah daerah akan mendukung penuh kegiatan yang digelar di Nagari Sariak,” ungkapnya.

Ketua pelaksana MTQ Febriyaldi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan pelaksanaan MTQ se-Kenagarian Sariak itu merupakan asosiasi dari Karang Taruna Saruak Saiyo. MTQ se-Kenagarian Sariak akan dilaksanakan hingga lima hari ke depan.

Di akhir kegiatan, Bupati Hamsuardi menyerahkan bantuan dari Pemda sebesar 15.000.000 rupiah ditambah dari dana pribadi bupati 500.000 rupiah. Dari Anggota DPRD Erianto 27 juta rupiah, serta dari Bank Nagari sebesar 2 juta rupiah.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Imter Pedri, Kasatpol PP Media Fitra, Kadis Pendidikan Agusli, Kepala BKAD Maibonni, Sekretaris Inspektorat Juardi, Wildan Sekretaris Bapenda, Kabag Kesra Hartasani, Kabid Kominfo Sunarto, Kabid Koperindag Binafrin Hadi, Kabid Dinas Tanaman Pangan Afdal, Kabid Pariwisata M.Syahril, Kabid Bappelitbangda Astra, Camat dan Forkopimca Luhak Nan Duo, Kepala Bank Nagari, Bamus Nagari Sariak, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, jemaah masjid dan stakeholder terkait.**