Mitra Rakyat

"Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus," ucap Kabalai Thabrani pada Selasa (19/3/2024).

Untuk sementara, kata Thabrani, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Berita terkait: Rusak Jalan Nasional Padang-SolSel Diduga Akibat Aktivitas Tambang Ilegal, Gubernur Akan Evaluasi Perizinan Tambang di Sumbar

Dilain pihak, Ray sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)2.5 Satker PJN Wil 2,BPJN Sumbar saat dikonfirmasi mengatakan sama dengan apa yang disampaikan Kabalai.

"Untuk jalan rusak di lokasi air dingin, kita akan tetap upayakan bisa fungsional. Untuk penanganan permanen memang harus berkoordinasi dulu dengan banyak pihak,"terang Ray singkat pada Kamis (21/3/2024) via telepon.

Menanggapi hal tersebut, Mahdiyal Hasan SH sebagai aktivis dan salah satu tokoh pemuda Sumbar mengatakan, empat titik jalan yang rusak parah di wilayah kerja PPK 2.5 itu memang harus menjadi perhatian khusus BPJN Sumbar.

" Sebab, jalan nasional tersebut merupakan akses atau jalur lalulintas penghubung provinsi Sumbar dan Jambi yang termasuk padat. Apalagi, sebentar lagi kita akan memasuki libur lebaran yang tentu makin padat lagi," kata Mahdiyal.

Untuk jalur utama Lebaran, terutama jalan nasional, pemerintah harus bisa menjamin, bahwa jalan tersebut telah memenuhi aspek keamanan dan sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM). 

Alumni Fakultas Hukum Unand itu juga menjelaskan bahwa jalur lebaran tahun ini kurang baik dari tahun lalu. Sebab banyak jalan nasional yang rusak parah, seperti ditimpa material longsor, rusak digerus air banjir dan lainnya.

"Khusus untuk jalan yang ada di Air Dingin, masyarakat sangat berterima kasih kepada pihak BPJN Sumbar, yang terus berusaha memberikan pelayanan yang baik kepada pengguna jalan nasional itu," tandasnya.

Kemudian tentu apresiasi diberikan kepada PPK Ray yang baru menjabat. Walupun baru, beliau sudah diberikan tanggung jawab berat dalam menangani jalan nasional yang rusak yang ada di wilayah kerjanya, ucap Mahdiyal.

Dan kita berharap kepada Gubernur Sumbar untuk secepatnya melakukan evaluasi terhadap perusahaan pemegang izin resmi di bidang pertambangan seperti yang telah disampaikannya.

Agar kondisi jalan yang sudah diperbaiki, nanti bisa bertahan dan dapat dimanfaatkan masyarakat dengan waktu yang lama dengan mutu dan kualitas yang tetap baik, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

MR.com, Kab. SolSel| Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (Kepala BPJN Sumbar) Thabrani bersama Gubernur Mahyeldi Ansharullah pada Selasa,19 Maret kemarin melakukan kunjungan untuk meninjau ruas jalan nasional Padang-Solok Selatan(SolSel). Pada saat itu ditemukan ada Empat (4) titik ruas jalan nasional dengan kondisi terparah.

Dikutip dari Minangkabau.com, Kepala BPJN Sumbar, Thabrani menyebutkan, ruas jalan nasional di Aie Dingin sepanjang 20 kilometer memang kawasan sangat rawan longsor. 

"Penyebab longsor diduga adanya aktivitas tambang yang tidak tertata dengan benar. Sehingga, menyebabkan terjadinya tumpukan saluran air atau aliran air yang menyeberangi badan jalan, dan kemudian menyebabkan terjadinya longsor atau jalan terban di sisi barat," kata Thabrani.

Curah hujan tinggi pada 7 Maret lalu menyebabkan 10 titik longsor di ruas jalan ini. Kita sudah bersihkan enam(6) titik, sedangkan empat(4) titik lagi butuh penanganan khusus dan segera. Kalau tidak, maka jalan ini akan cepat putus, ucap Kabalai itu lagi.

Setelah dilakukan peninjauan langsung itu sebagai Kepala BPJN Sumbar, Thabrani berharap ada solusi yang tepat untuk mengatasi kerusakan jalan menahun yang disebabkan aktivitas tambang tersebut. Sebab  menurutnya perbaikan kualitas jalan akan sia-sia jika penataan tambang di kawasan itu tidak dilakukan dengan benar.

“Untuk sementara, jalan nasional di sini tetap kita pelihara, tapi dengan sistem fungsional. Kita tutup lubangnya dengan sirtu atau dengan teknis lainnya. Tetapi belum bisa kita tingkatkan kualitas penanganannya, selama penataan tambang yang ada belum baik dan benar,” tutup Kabalai PJN Sumbar itu.

Dilain pihak, sebagai pemangku kebijakan di Provinsi Sumbar, Gubernur Mahyeldi Ansharullah membeberkan kalau kerusakan jalan nasional yang menahun itu disebabkan ada kegiatan tambang ilegal.

“Sebagaimana kita tahu, kerusakan jalan nasional di Aie Dingin ini sudah lama jadi keresahan masyarakat. Bapak Menteri PUPR juga pernah mengeluhkan kondisi jalan ini," ujar Gubernur pada Selasa (19/3/2024).

Didalam kegiatan peninjauan itu, Gubernur menemukan aktivitas galian C yang diduga tidak memiliki izin lengkap. Kemudian Gubernur Mahyeldi pun perintahkan perusahaan pengelola galian C itu menghentikan kegiatan.

Mahyeldi mengatakan akan mengevaluasi kembali perizinan sejumlah perusahaan penambangan yang ada di Sumbar. Kegiatan tambang ilegal ini menurut Gubernur itu menjadi biang masalah kerusakan ruas jalan sepanjang kurang lebih 20 kilometer tersebut.

Kita sering  melewat di jalan ini, dan pada hari ini, saya  melihat langsung fakta-fakta kerusakan dan penyebab kerusakannya. Maka, ini tidak bisa lagi kita biarkan, tegasnya.

Berdasarkan peninjauan tersebut,  ada lima(5) titik dengan kondisi kerusakan jalan terparah yang disebabkan kegiatan penambangan ilegal. Sebab terlihat dengan sangat jelas bahwa aktivitas tambang di sisi timur jalan telah menyebabkan luncuran air galian tambang yang tidak terkendali, sehingga secara perlahan menyebabkan longsoran dan jalan terban di sisi barat, tuturnya.

“Oleh karena itu, aliran air galian itu harus distop. Entah itu dengan membuat saluran yang benar, atau tambang itu sendiri yang kita evaluasi. Yang pasti, hari ini satu aktivitas tambang di Aie Dingin Timur, tadi sudah kita hentikan. Kemudian, ada aktivitas perusahaan tambang di kawasan Lekok yang juga akan kita evaluasi. Jika ada masalah-masalah lain, itu juga akan kita selesaikan,” pungkas Gubernur Mahyeldi dengan tegas.

Diketahui, Jalan Nasional Padang-Solok Selatan merupakan wilayah kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 2.5, Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Barat (Satker PJN Wil 2 , BPJN Sumbar. 

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak PPK 2.5 serta pihak terkait lainnya.(cr/**)

Bupati Hamsuardi dalam sambutannya mengatakan bahwa ia bersama anggota Tim 1 Safari Ramadhan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat hadir dengan tujuan menyemarakkan bulan suci Ramadhan sekaligus menjalin silaturahmi dengan masyarakat Pasbar khususnya jemaah Masjid Nurul Huda Sariak.

“Saya datang membawa serta rombongan, jadi jika ada aspirasi masyarakat semoga dapat kita wujudkan. Kami juga bangga dengan adanya kegiatan ini, karena dapat dijadikan sebagai wadah kita bersilaturahmi dan diskusi. Selain itu, masyarakat juga harus mengerti kewenangan bupati, kewenangan DPRD, dan lainnya agar tidak mudah diadu domba,” ungkapnya.

Di samping itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto berharap kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya secara rutin. Sebab MTQ ini sesuai dengan visi misi Pemda dan tentu DPRD juga menyambut dengan baik. Kegiatan keagamaan harus disambut baik, terutama berlomba-lomba dalam membangun nagari.

Selain itu pada kegiatan tersebut ia memberikan bantuan untuk membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan.

“Malam ini kami membantu pembangunan masjid 25 juta rupiah dan 2 juta rupiah untuk kegiatan kepanitiaan ini. Harapan kita kegiatan keagamaan berjalan seiring visi misi bapak bupati. Kami juga mensosialisasikan program berobat gratis yang membantu masyarakat Pasbar, mengangkat tenaga PPPK guru dan kesehatan, dan banyak program lainnya,” jelasnya.

Sementara, Ketua Karang Taruna Dodi Maulana mengucapkan terima kasih atas kesediaan bapak Bupati Hamsuardi dalam membuka kegiatan itu. Ia mengajak pemuda pemudi Nagari Sariak agar tetap menjaga kebersamaan.

“Mari jaga kebersamaan dan kekompakan terutama karena nagari kita ini sudah defenitif. Kita dapat melaksanakan berbagai kegiatan di bidang agama, sosial, olahraga dan lain sebagainya. Kita berharap pemerintah daerah akan mendukung penuh kegiatan yang digelar di Nagari Sariak,” ungkapnya.

Ketua pelaksana MTQ Febriyaldi mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta rombongan. Ia menyebutkan pelaksanaan MTQ se-Kenagarian Sariak itu merupakan asosiasi dari Karang Taruna Saruak Saiyo. MTQ se-Kenagarian Sariak akan dilaksanakan hingga lima hari ke depan.

Di akhir kegiatan, Bupati Hamsuardi menyerahkan bantuan dari Pemda sebesar 15.000.000 rupiah ditambah dari dana pribadi bupati 500.000 rupiah. Dari Anggota DPRD Erianto 27 juta rupiah, serta dari Bank Nagari sebesar 2 juta rupiah.

Turut hadir Kepala Dinas Kominfo Imter Pedri, Kasatpol PP Media Fitra, Kadis Pendidikan Agusli, Kepala BKAD Maibonni, Sekretaris Inspektorat Juardi, Wildan Sekretaris Bapenda, Kabag Kesra Hartasani, Kabid Kominfo Sunarto, Kabid Koperindag Binafrin Hadi, Kabid Dinas Tanaman Pangan Afdal, Kabid Pariwisata M.Syahril, Kabid Bappelitbangda Astra, Camat dan Forkopimca Luhak Nan Duo, Kepala Bank Nagari, Bamus Nagari Sariak, Niniak Mamak, Alim Ulama, Cadiak Pandai, jemaah masjid dan stakeholder terkait.**

Dalam sambutan nya Bupati menyampaikan bahwa Safari Ramadhan ini diharapkan menjadi perekat hubungan antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat.

“Selain itu juga diharapkan menjadi wadah penyampaian informasi pembangunan dari pemerintah ke masyarakat maupun sebaliknya dari masyarakat ke pemerintah,” ujarnya.

Bupati juga mengajak masyarakat untuk menjalankan ibadah puasa dengan penuh syukur dalam nuansa persaudaraan yang rukun dan damai.

Dalam kesempatan itu Ia juga menyampaikan tentang pemekaran nagari dengan adanya pemekaran nagari dan di lanjutkan dengan pemekaran kejorongan bertujuan untuk mempermudah masyarakat.

” Dengan adanya pemekaran nagari dan kejorongan ini akan mempermudah admistrasi, pemerintah nagari, kepala jorong akan mudah mengenali warga nya apalagi di setiap kejorongan yang akan dibentuk hanya 250 kepala keluarga” harapnya.

Ia juga menyampaikan tiga program pemerintah Kabupaten pasbar berupa. ​Pendidikan gratis, tidak boleh lagi ada pungutan di sekolah.
​Program berobat gratis UHC dan
​Tahfid AlQuran, bertujuan untuk membina akhlak anak anak dari usia dini.

“Dalam pengobatan gratis untuk masyarakat Pasaman Barat di tahun 2024 ini kami sebagai kepala daerah kembali mengangarkan seperti tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar 75 Milyard, semua nya ini bertujuan untuk menjamin kesehatan masyarakat pasbar” ucap Bupati.

Ia juga mengajak masayarakat untuk bersama bahu-membahu membangun Kabupaten pasbar agar lebih baik dalam kesejahteraan masyarakat.

Diakhir kegiatan Bupati menyerahkan bantuan kepada Masjid Batu Durian Tibarau yang di terima oleh pengurus sebanyak Rp 15 000.000 (Lima belas juta rupiah) dan Rp 2 000.000 (Dua juta rupiah) dari Bank Nagari BPD berikut satu buah jam dinding dan di tambahkan Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah) dari anggota DPRD Pasbar Daliyus.

Dalam kegiatan safari Ramadhan 1445 H turut hadir rombongan yang mendampinggi Bupati Pasbar Kepala BKAD Mai Boni, Agusli Kepala Dinas Pendidikan, Yulisna Kadis Capil, Media Pitra Kadispora, Endrizal Hadi Susanto kepala BPD, Devi Irawan Kepala Baznas, Winardi kabag protokoler, Saikul Putra Sekretaris DPMN dan lain-lain.

Kunjungan Tim safari Ramadhan di Nagari Anam Koto Utara di sambut oleh Anggota DPRD Pasbar Daliyus dan ratusan masyarakat.**

MR.com,Kab.Padang Pariaman|Menteri PUPR M. Basuki Hadimuldjono bersama Direktur Jendral SDA dan Direktur Bina OP pada Senin, 11 Maret 2024 lalu sempat kunjungi daerah lokasi kejadian banjir di Sumatera Barat. Dikutip dari laman akun resmi Instagram pupr_sda_sumatera5, kunjungan Menteri Basuki beserta jajarannya turut didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah sebagai pemangku kebijakan daerah.

Titik lokasi yang dikunjungi orang nomor satu Kementerian PUPR itu adalah jembatan Batang Anai, Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Padang Pariaman. Dikesempatan itu, Kepala BWSS V Padang, beserta Kepala BPJN Sumbar menceritakan kronologi kejadian banjir yang ada di daerah yang dikunjungi oleh Menteri Basuki.

Namun terkait daerah Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman, apakah termasuk yang dikunjungi masih belum diketahui.

Tetapi yang pasti masyarakat setempat sangat mengharapkan perhatian dari pemerintah pusat ataupun daerah.

Berita terkait: Mahdiyal Hasan: Kepala Satker OP SDA, BWSS V Padang Harus Terbuka dan Mau Menerima Informasi dari Luar

Karena saluran irigasi yang ada dikampung mereka rusak berat akibat diterpa banjir dahsyat waktu itu. Dan sekarang ini kondisinya masih rusak parah, itu disampaikan Mahdiyal Hasan, SH. sebagai Aktivis dan putra daerah asli Kabupaten Padang Pariaman.

Mewakili suara masyarakat, sebelumnya Mahdiyal berharap pihak BWS Sumatera V Padang melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA)nya untuk bisa secepat mungkin melakukan perbaikan terhadap saluran irigasi yang rusak parah tersebut.

Sebab, katanya, saluran irigasi tersebut sangat penting fungsinya untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat setempat. Dengan jebol atau rusaknya saluran aliran irigasi itu, mengakibatkan sawah-sawah masyarakat menjadi kekeringan.

"Karena hal menjadi khawatir akan ancaman gagal panen padi dari sawah-sawah mereka, bahkan mereka tidak bisa memprediksi sampai kapan sawah mereka akan mengalami kekeringan," ulas Mahdiyal Hasan.

Kemudian media ini mencoba mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Median sebagai Kepala Satker OP SDA yang baru via telepon 0813-1880-0xxx pada Kamis,(14/3/2024). Namun disinyalir, Median belum bisa memberikan keterangannya.

Tidak sampai disitu, media juga melakukan konfirmasi kepada Muhammad Dian Alma'ruf sebagai Kepala BWSS V Padang. Kabalai tersebut mengatakan, kalau untuk perbaikan saluran itu dilakukan oleh Dinas BK Sumbar.

"Lokasi tepatnya Saluran Daerah Irigasi Anai, di ruas BLS2B. Kami sudah dapat laporan ini tanggal 8 maret 2024 dari wali nagari. Itu sudah dibahas dan dikoordinasikan dengan PPK TPOP yang ada di Dinas SDA BK Prov  Sumbar," terang M.Dian Alma'ruf via telepon dihari yang sama.

Lanjut Dian menjelaskan, yang akan menangani perbaikannya secara permanen dinas tersebut dan sudah disepakati untuk penanganannya.

Perlu di informasikan, untuk OP Irigasi di Daerah Irigasi Anai, anggarannya di TPOP (Tugas Perbantuan Operasi dan Pemeliharaan) kan ke Dinas SDA BK Prov. Sumbar, pungkas Kepala BWSS V Padang itu.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak terkait lainnya.(cr)

“Kami percaya bahwa dengan memperkuat kerjasama antara DPRD Pasbar dan DPRD Sumbar, kami dapat mengidentifikasi lebih banyak potensi dan peluang untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah,” ucapnya.

Sementara itu Tenaga Ahli DPRD Sumatera Barat, Mardi mengatakan, secara prinsip DPRD Sumbar siap mendukung inisiatif DPRD Pasaman Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diwakili.

“Kolaborasi ini jadi landasan penting bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan,” terang Mardi.

Hal itu disampaikan Mardi saat menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Pasaman Barat, di ruang khusus 1 Gedung DPRD Sumbar, Kamis 14 Maret 2024.

Disebutkan Mardi, langkah-langkah konkret yang akan diambil, dalam kerangka kolaborasi ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam perencanaan pembangunan serta pembentukan tim.

“Tim kerja lintas lembaga ini, diharapkan akan jadi pengawal implementasi program-program strategis,” ungkap Mardi.

Dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat lebih cepat terwujud.

Kemudian, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat di tingkat lokal maupun provinsi.

Dikatakan, dengan terbangun sinergi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, dia akan berjalan secara lebih efektif dan efisien.**