Mitra Rakyat

“Kami percaya bahwa dengan memperkuat kerjasama antara DPRD Pasbar dan DPRD Sumbar, kami dapat mengidentifikasi lebih banyak potensi dan peluang untuk mendorong pembangunan yang merata dan berkelanjutan di seluruh wilayah,” ucapnya.

Sementara itu Tenaga Ahli DPRD Sumatera Barat, Mardi mengatakan, secara prinsip DPRD Sumbar siap mendukung inisiatif DPRD Pasaman Barat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah yang diwakili.

“Kolaborasi ini jadi landasan penting bagi terciptanya pembangunan yang berkelanjutan di Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan,” terang Mardi.

Hal itu disampaikan Mardi saat menerima kunjungan kerja (Kunker) DPRD Pasaman Barat, di ruang khusus 1 Gedung DPRD Sumbar, Kamis 14 Maret 2024.

Disebutkan Mardi, langkah-langkah konkret yang akan diambil, dalam kerangka kolaborasi ini termasuk pertukaran informasi, koordinasi dalam perencanaan pembangunan serta pembentukan tim.

“Tim kerja lintas lembaga ini, diharapkan akan jadi pengawal implementasi program-program strategis,” ungkap Mardi.

Dengan adanya kerjasama yang lebih erat antara DPRD Kabupaten Pasaman Barat dan DPRD Provinsi Sumatera Barat, diharapkan pembangunan yang berkelanjutan dapat lebih cepat terwujud.

Kemudian, memberikan manfaat yang nyata bagi seluruh masyarakat di tingkat lokal maupun provinsi.

Dikatakan, dengan terbangun sinergi dalam menyusun dan melaksanakan program pembangunan, dia akan berjalan secara lebih efektif dan efisien.**

Sementara itu, H. Erianto, SE, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerindra Pasbar yang saat ini masih menjabat Ketua DPRD, meyatakan siap maju dalam pilkada Pasbar 2024.

“Insya ALLAH saya siap maju dalam Pilkada Pasbar mendatang, dengan Visi dan Misi yang akan dirangkum sesuai dengan kondisi daerah kita, “kata Erianto ketika dihubungi Pro Pers Group, Kamis (14/3/2024).

Namun lanjutnya, untuk maju Pilkada natinya, Partai Gerindra masih akan koordinasikan dengan DPP melalui DPD. Dan tidak tertutup juga kemungkinan kata Erianto, bahwa yang akan maju bisa jadi kader lain, sesuai pengkajian dan kebijakan DPP Gerindra.**

Irjen Pol. Suharyono, Kapolda Sumatera Barat 

MR.com, Sumbar|Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Suharyono, memimpin Taklimat Awal Audit Kinerja tahap I Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) Polda Sumbar, pada Kamis (14/3/2024) di ruangan Jenderal Hoegeng Lantai IV Polda Sumbar. Taklimat ini menyoroti aspek perencanaan dan pengorganisasian di Polda Sumbar.

Wakapolda Sumbar, Brigjen Pol Gupuh Setiyono, Irwasda, Brigjen Pol Arif Rahman Hakim, serta para pejabat utama dan Kapolres turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Kapolda menegaskan bahwa pengawasan merupakan proses sistemik untuk menilai kinerja organisasi. Dia menekankan pentingnya pengawasan dalam mendukung pencapaian tujuan organisasi dengan efektif.

Kapolda juga menjelaskan bahwa audit kinerja merupakan alat untuk memastikan ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas Polri. Lebih lanjut, audit kinerja dijadikan sebagai sarana konsultasi untuk memastikan program kerja anggaran tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Irjen Pol Suharyono menekankan bahwa tim Itwasda turun bukan untuk menakut-nakuti atau mencari kesalahan, tetapi sebagai bagian dari konsultasi. Dia mengajak untuk berbagi pendapat dan masukan demi perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Audit kinerja tahap I tahun 2024 dilakukan dari 14 Maret hingga 28 April 2024. Para Kasatker dan Kasatwil yang menjadi objek audit diminta untuk mempersiapkan dokumen perencanaan kegiatan.

Kapolda juga menyoroti pentingnya audit kinerja sebagai media komunikasi dan konsultasi untuk perbaikan perencanaan dan pengorganisasian.

Irjen Pol Suharyono berharap kepada para auditor untuk menjadi teladan dalam memberikan solusi atas berbagai permasalahan dalam pencapaian tujuan pekerjaan Polri.

Kapolda Sumbar mengajak semua pihak untuk bekerja sama demi kelancaran dan kesuksesan kegiatan audit kinerja ini dengan keterbukaan dan harapan terwujudnya tata kelola manajemen risiko dan pengendalian internal yang lebih baik.(*)

#PoldaSumbar #Sumbar

Saluran irigasi rusak parah di Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman

Salah satunya, Aktivis dan tokoh kepemudaan Sumbar, Mahdiyal Hasan, SH. Menurutnya, kedatangan Menteri PUPR Basuki beserta Direktorat Bina OP SDA itu merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap derita duka lara yang dirasakan masyarakat korban bencana alam yang cukup dahsyat beberapa waktu lalu, kata Mahdiyal Hasan,SH. pada Kamis(14/3/2024) di Padang.

Advokat yang terkenal tegas itu, Mahdiyal Hasan sangat mengapresiasi kunjungan Menteri Basuki ke daerah-daerah yang terdampak bencana alam di Sumbar ini. Sebab menurut Mahdiyal, dengan kunjungan Menteri Basuki Hadimuldjono yang didampingi DirBina OP tersebut dapat memberikan harapan kepada masyarakat yang terdampak bencana.

"Kunjungan orang nomor satu Kementerian PUPR RI ini beserta DirBina OP menimbulkan sebuah harapan bagi masyarakat, harapan agar bisa mendapatkan perhatian khusus dalam penanganan untuk pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana waktu lalu, dapat berjalan dengan cepat, tepat dan efektif ,"tegas Mahdiyal.

Seperti harapan masyarakat yang tinggal Korong Tanjung Pisang Nagari Sintuak, Kecamatan Sintuak Toboh Gadang, Kabupaten Padang Pariaman. Masyarakat mengharapkan pihak BWS Sumatera V Padang melalui Satker Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air (Satker OP SDA)nya bisa secepat mungkin melakukan perbaikan terhadap saluran irigasi yang rusak parah karena diterjang banjir dahsyat kemarin, sebut Mahdiyal.

Sebab, saluran irigasi tersebut sangat penting fungsinya untuk keberlangsungan perekonomian masyarakat setempat. Dengan jebolnya saluran aliran irigasi tersebut mengakibatkan sawah-sawah mereka menjadi kekeringan, mereka khawatir akan ancaman gagal panen untuk jangka waktu yang tidak dapat diprediksi, ulasnya lagi.

"Sebagai ujung tombak pelaksana program pemerintah, Satker OP SDA  yang berada dibawah komando Kepala BWSS V Padang, diharapkan mampu melakukan perbaikan saluran irigasi tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat,"ujar Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Selanjutnya Mahdiyal berharap Satker OP SDA dengan PPK nya masing-masing dalam bekerja harus bisa bermasyarakat. "Kita berharap kepada Kepala Satker OP SDA yang baru untuk bisa open (terbuka) terhadap seluruh elemen masyarakat, serta mau menerima informasi yang datang dari luar, ujarnya.

Kemudian untuk Kepala BWSS V Padang, menurut Mahdiyal, Kepala BWSS V Padang harus melakukan pengawasan secara intens seluruh pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya. Supaya apa yang dikerjakan sesuai dengan rencana, pekerjaan dapat berjalan sesuai aturan dan tetap mengikuti kearifan lokal yang ada,serta pekerjaan memiliki mutu dengan kualitas yang diharapkan, tandasnya.

Sekembalinya Mentri PUPR yang di dampingi oleh dirjen OP ke Jakarta, bidang OP SDA BWS Sumatera V Padang harus fokus dan serius dalam penanganan kebencanaan yang terjadi di Kabupaten Pessel dan Padang Pariaman serta daerah lainnya, pungkas Mahdiyal Hasan.

Hingga berita ini ditayangkan, media masih upaya konfirmasi Kepala Satker OP SDA Median, dan Kepala BWSS V Padang.(cr)

Hal ini disampaikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(PUPR) M.Basuki Hadimuldjono saat meninjau penanganan lokasi pasca banjir pada Senin(11/3/2024) didampingi Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dan Bupati Pessel Rusma Yul Anwar.

Dikutip dari akun resmi sosial media KemenPUPR, dari 12 Kabupaten yang terdampak banjir, 5 diantaranya menjadi daerah parah dengan Kabupaten Pessel yang terparahnya. Saat ini jalur lintas Sumatera Barat  dari Bengkulu - Painan hingga Padang telah dibuka sudah bisa dilalui kendaraan. Namun, sisa material longsoran dan rumah warga terdampak masih dalam tahap pembersihan.

" Pada jalur ini utamanya ada objek vital pertamina yang rantai retribusi ke kabupaten atau Kota tidak boleh putus. Termasuk ke pelabuhan Teluk Bayur dan pengangkutan CPO dari Bengkulu. Untuk itu saya minta jalan yang terdampak dapat rampung dalam waktu dua minggu," tegas Menteri PUPR Basuki.

Sementara itu, untuk menangani longsor ditepi sungai yang mengikis badan jalan nasional. Kementerian PUPR akan memasang dinding penahan tebing (sheetpile). Kemudian dalam keterangannya, Basuki menyatakan akan melakukan investigasi delapan (8) jembatan gantung di Kab.Pessel.

"Kami akan mensurvei jembatan gantung tersebut, apakah perlu diganti karena rusak berat atau diperbaiki saja. Sedangkan untuk penanganan rumah warga yang rusak masih menunggu pendataan dari BNPB," terang Basuki.

Untuk pemenuhan kebutuhan air bersih warga terdampak bencana, Kementerian PUPR akan segera menyiapkan sumur bor. Hal itu dilakukan sekaligus untuk membantu Pemkab Pessel dalam memulihkan layanan jaringan air bersih PDAM Kota Painan. (cr/**)