Mitra Rakyat

"Peran Guru PAI sangat mempengaruhi dalam membentuk karakter anak. Apa lagi dalam mendukung program unggulan Pemda Pasbar di bidang keagamaan yaitu Tahfiz Alquran yang dilaksanakan di tingkat SD dan SMP dan juga program Magrib Mengaji," jelas Risnawanto.

Ia juga menjelaskan Program Pemda di bidang agama itu tidak terlepas dari Guru PAI sehingga harus sinergi agar pelaksanaan berjalan dengan lancar.

Di akhir sambutan ia mengucapkan selamat kepada pengurus AGPAII yang baru. Ia berharap selama menjalankan tugas dapat memberikan inovasi-inovasi dalam meningkatkan SDM Guru PAI dan mendidik anak-anak generasi emas di Pasbar.

Kabid PSMK Dinas Pendidikan Sumbar, Ariswan menegaskan bahwa guru PAI memiliki peran penting dalam membentuk karakter anak-anak. Ia juga mengingatkan kepada Pengurus AGPAII untuk membuat program kerja inovatif yang memiliki kualitas SDM yang baik yang bisa mengembangkan diri dengan perkembangan saat ini.

“Guru Pendidikan Agama Islam sebagian besar telah melahirkan calon pemimpin masa depan bangsa Indonesia dan mengawal tumbuhnya karakter bangsa. Didiklah anak-anak kita dalam bidang keagamaan, berperanlah Guru Agama Islam dalam mengagamakan sekolah sekolah di Sumatera Barat," imbuhnya.

Ketua Umum AGPAII Endang Zenal mengucapkan terima kasih kepada Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat yang telah mengangkat kegiatan itu.

"Untuk guru PAI jadilah umat yang bermanfaat untuk sesama karena nilai manfaat tersebut diibaratkan dengan air yang memiliki seribu manfaat bagi makhluk hidup," ucapnya.

Sementara itu Ketua Tim PAI Menengah Bidang Pendidikan Agama Islam, Muslimah menyampaikan bahwa selaku lembaga kementrian agama yang memegang pembinaan dari AGPAII akan mendukung kegiatan yang meningkatkan kualitas Guru Agama Islam di Sumbar terutama kegiatan seperti itu.

Ia juga mengingatkan kepada Guru PAI dalam memberikan pendidikan, harus menyesuaikan dengan kondisi zaman anak didik saat ini, sehingga anak-anak dalam pembelajaran seimbang dan mudah mengikuti pembelajaran. 

"Tantangan perkembangan zaman saat ini yang mempengaruhi pergaulan anak ke arah negatif, sebenarnya dapat diatasi oleh Guru PAI dengan memberikan pendidikan keagamaan yang baik bagi anak-anak didik kita. Berinovasi dan update kualitas diri dalam capaian yang memajukan guru PAI," jelasnya.(DDR)

Dalam sambutannya Wabup Risnawanto mengatakan bahwa kegiatan tersebut beriorientasi kepada program unggulan Pemda Pasbar untuk mencipatakan masyarakat yang agamais, salah satunya melalui Tahfizh Alquran.

"Pemerintah Daerah sangat berterimakasih kepada stakeholder terkait yang telah membina anak-anak khususnya dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah, karena sesuai dengan program unggulan Pemda. Ke depan agar kegiatan seperti ini diharapkan dapat ditingkatkan," ucap Risnawanto.

Selain itu ia menyampaikan bahwa Khatam Alquran jangan diartikan berhenti membaca Alquran, tetapi harus tetap membaca dan mengamalkannya.

"Kegiatan ini sangat positif dan baik, apalagi sebentar lagi bulan suci Ramadhan tapi ingat khatam Alquran bukan berarti berhenti membaca Al-Qur'an namu harus membaca dan mengamalkannya di kehidupan kita masing masing bahkan harus lebih giat lagi dari sebelumnya," jelas Risnawanto.

Ia juga menegaskan bahwa program pemerintah perlu dukungan dari masyarakat agar berjalan dengan baik seperti pelaksanaan kegiatan Khatam Alquran se-Kecamatan Gunung Tuleh itu.

Dalam kesempatan tersebut Wabup Risnawanto memberikan sumbangan senilai Rp 1.000.000 untuk membantu lancarnya kegiatan Khatam Alquran se-Kecamatan Gunung Tuleh itu.

Sementara itu Ketua Pelaksana Sahmirdan menjelaskan tujuan dilaksanakannya kegiatan Khatam Alquran se-Kecematan yang diikuti oleh sebanyak 460 orang dari 23 kejorongan di Kecamatan Gunung Tuleh itu yakni untuk menuntun generasi muda agar gemar membaca, mengamalkan dan mencintai Alquran.(Ddr)

MR.com, Sumbar| Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol. Arif Rahman Hakim Pimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Keselamatan Singgalang Tahun 2024 dan Pencanangan Aksi Keselamatan Jalan dalam rangka Cipta Kondisi Kamseltibcarlantas Menjelang Idul Fitri 1445 H Tahun 2024 di Lapangan apel Polda Sumbar, Jumat (1/3/2024).

Hadir dalam kegiatan tersebut  Kadishub Prov. Sumbar,  Kadis BMCKTR Sumbar, Kadis Kesehatan Sumbar, kepala Bappeda Sumbar, Kepala BPBD II Kemenhub Sumbar, Kepala BPJN Sumbar, Pejabat Utama Polda Sumbar, duta keselamatan berlalu lintas, Personel TNI, Personel Polda Sumbar Instansi terkait, Komunitas Motor serta anak sekolah dari tingkat SMP dan SMA.

Dalam kesempatan tersebut, Irwasda Polda Sumbar Kombes Pol Arif rahman hakim, membacakan amanat dari Kapolda Sumbar Irjen Pol. Suharyono.

 “Kita menyadari bahwa keselamatan beralu lintas dijalan raya serta tingkat kesadaran masyarakat terhadap hukum dan perundangan-undangan lalu lintas pada umumnya sangat memprihatinkan. Maka perlu adanya langkah-langkah strategis guna meningkatkan keselamatan dan meningkatkan kepatuhan hukum masyarakat dalam berlalu lintas, yaitu melalui kegiatan pencanangan aksi keselamatan jalan yang bertujuan untuk meminimalisir  angka resiko kecelakaan lalu lintas," demikian yang disampaikan Kapolda Sumbar melalui Irwasda.

Lebih lanjut Irwasda membacakan, dalam hal tersebut Direktorat lalu lintas Polda Sumbar melaksanakan operasi keselamatan singgalang yang dimaksud untuk menciptakan dan memelihara situasi kamseltibcar lantas yang kondusif menjelang operasi ketupat 2024, serta bertujuan menurunkan angka pelanggaran, kecelakaan lalu lintas dan angka fatalitas korban kecelakaan serta meningkatkan  disiplin masyarakat dalam berlalu lintas. 

Oleh sebab itu, hari ini kita melaksanakan apel gelar pasukan yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan personel maupun sarana pendukung lainnya, sehingga kegiatan operasi dapat berjalan dengan optimal dan dapat berhasil sesuai dengan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, lanjutnya.

Sebagai gambaran, operasi kepolisian dengan sandi “Keselamatan Singgalang 2024”, pada tahun ini dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai 17 Maret 2024 di seluruh wilayah hukum Polda sumbar, yang mengedepankan kegiatan preemtif dan preventif dilaksanakan oleh fungsi lalu lintas dengan di dukung fungsi operasional kepolisian lainnya yang dilaksanakan secara simpatik.

Dalam operasi kali ini, terdapat 7 prioritas pelanggaran yaitu pengemudi kendaraan bermotor yang menggunakan telpon seluler, pengemudi kendaraan bermotor masih dibawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm, penggunaan knalpot tidak sesuai spesipikasi teknis,  melawan arus ( contra flow ), dan pengemudi yang tidak menggunakan seftybelt dan mengemudikan kendaraan bermotor ugal-ugalan serta pelanggaran over dimension dan over load.

Dalam amanat tersebut, Kapolda sumbar berharap satgas operasi keselamatan singgalang 2024 mampu mempersiapkan langah-langkah antisipasi baik secata teknis maupun taktis agar potensi pelanggaran, kepadatan arus dan kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan gangguan yang dapat berpengaruh kondisi keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Dalam kesempatan yang sama, Dirlantas Polda Sumbar Kombes Pol. Dwi Nur Setiawan mengatakan, polda sumbar menggelar operasi keselamatan dan pencanangan aksi keselamatan jalan selama 14 hari mulai tanggal 4 Maret sampai dengan 17 Maret 2024 dan untuk wilayah sumbar dengan sandi operasi keselamatan Singgalang 2024 dengan menurunkan lebih seribuan personel dan untuk di Polda Sumbar sendiri sebanyak 150 personel.

Ia menambahkan, operasi ini dilaksanakan menjelang kegiatan operasi ketupat yang pelaksanannya tidak lama sebelum hari raya idul fitri. Operasi ini ada 7 sasaran prioritas pelanggaran yang akan dilaksanakan penindakan secara tilang maupun secara teguran, penindakan tilang bisa melalui ETLE dan apabila tertangkap tangan bisa dilakukan dengan tilang konvensional.

Dirlantas berharap menjelang operasi ketupat nanti kita bisa menekan angka pelanggaran lalu lintas serta menekan kejadian kecelakaan lalu lintas, mengingat diwilayah kita masih banyak pelanggaran-pelanggaran lalu lintas karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap aturan berlalu lintas.**

Hal itu diungkapkan Nasaruddin usai menerima Tim Operasi Nusantara Cooling System (NCS) Polri yang dipimpin oleh Wakaops NCS Polri Brigjen Pol. Yuyun Yudhantara di Perkantoran Masjid Istiqlal, pada Jumat (1/3/2024). 

Menurutnya, pemilu telah berlangsung aman dan damai. "Terima kasih atas apresiasinya yang telah diberikan oleh Polri. Masjid Istiqlal menciptakan kesejukan dan kedepannya terus bersatu. Istiqlal bisa menjadi penyambung jembatan antara pemerintah dengan masyarakat, antar sesama warga masyarakat, lintas negara, lintas bangsa dan lintas agama," kata Nasaruddin Umar.

Nasaruddin berujar bahwa, selama periode ini, Masjid Istiqlal membuktikan bahwa mampu memberikan kesejukan, ketenangan dan ketertiban. Menurutnya lagi, masjid merupakan tempat untuk beribadah, bukan untuk menghujat satu sama lain 

"Melalui media-media yang sangat canggih yang dimiliki oleh Istiqlal bisa dikutip oleh seluruh masjid di Indonesia, maka melalui corong-corong masjid ini kita menciptakan ketenangan, kesejukan dalam berbangsa dan bernegara, Alhamdulillah pemilu telah berlangsung dengan baik," ujarnya 

Dirinya berharap, pasca Pemilu 2024 masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa untuk melanjutkan pembangunan dan menyelesaikan persoalan-persoalan di masa depan. "Terima kasih atas kedatangan teman-teman dari Polri untuk tugasnya mewujudkan Pemilu aman dan damai serta terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa pasca pemilu," tambah Nasaruddin Umar.

Sementara, Brigjen Yuyun yang didampingi Kasatgas Banops Brigjen Eko Rudi Sudarto dan Wakasatgas Humas Kombes Iroth Lauren Recky menyampaikan terima kasih kepada Imam Besar Masjid Istiqlal KH Nasaruddin Umar. Atas dukungan dan doa dari Masjid Istiqlal, Pemilu 2024 bisa berjalan aman dan damai.

"Kami berharap para tokoh-tokoh agama terus menyampaikan pesan kepada seluruh umat untuk terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa," ucapnya.**

MR.com, Pasbar| Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat mengadakan kegiatan rembuk stunting yang merupakan aksi ke-3 dari delapan aksi konvergensi stunting, pada Kamis (29/2) di Aula Kantor Bupati setempat.

Rembuk stunting merupakan langkah penting yang harus dilakukan pemeritah daerah untuk memastikan pelaksanaan rencana kegiatan intervensi pencegahan dan penurunan stunting secara terintegrasi antara OPD penanggung jawab layanan dengan sektor atau lembaga non-pemerintah dan masyarakat, serta untuk memperkuat komitmen pimpinan daerah terhadap upaya percepatan penurunan stunting.

Wakil Bupati Pasaman Barat melalui Asisten Administrasi, Raf’an menegaskan bahwa pekerjaan penurunan stunting ada dua aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yaitu mengkonvergensikan seluruh program kegiatan serta mengubah perilaku masyarakat.

Ia mengatakan, poin yang perlu menjadi perhatian yaitu pertama isu percepatan penurunan stunting yang merupakan isu lintas sektor yang memerlukan kerja kolaboratif cerdas dalam menyelesaikannya.

Kedua setiap pihak pemerintah, akademisi, media, masyarakat dan badan usaha, harus mengambil peran terhadap target pencapaian isu nasional.

Ketiga penajaman keteririsan isu, merupakan sesuatu yang harus dilakukan, sehingga mampu menyelesaikan berbagai isu permasalahan dengan program kegiatan yang terbatas.

Keempat keterpaduan dan keterbukaan data, merupakan suatu keharusan untuk secara bersama-sama menyasar sasaran prioritas secara konvergen.

“Kelima terhadap pelaku usaha, baik PKS maupun perkebunan kelapa sawit di Pasaman Barat harus secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk mengarahkan sebagian dana kewajibannya atau CSR kepada sasaran yang paling super prioritas untuk mendapatkannya.

Selanjutnya teristimewa kementerian atau lembaga di Pusat (Setwapres, Bina Bangda Kemendagri, BKKBN, dan K/L pemilik program lainnya).

Pihak Tanoto Foundation dan Yayasan Cipta beserta partner kerja selama ini yang telah membantu, terima kasih yang tak terhingga dan berharap kegiatan ke depan dapat lebih kita tingkatkan,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama Ketua DPRD, Erianto menyampaikan bahwa lembaga DPRD telah mengalokasi kegiatan penanganan stunting dan kemiskinan melalui kegiatan pokok-pokok pikiran, dan mengawal program pemerintah agar tepat sasaran.**