Mitra Rakyat

Lalu siapakah calon anggota legislatif atau caleg yang melenggang mulus ke gedung DPRD Pasaman Barat untuk Daerah Pemilihan (Dapil) III.

Media ini merangkumnya dari berbagai sumber, termasuk rekap data dari blangko C1 yang dimiliki sejumlah saksi partai di TPS-TPS.

Untuk Dapil III (Kecamatan Gunung Tuleh, Kecamatan Sungai Aur, Kecamatan Lembah Melintang ) memperebutkan 10 (sepuluh) kursi di DPRD.

Ada 7 (Tujuh) Caleg pendatang baru yang di prediksi akan mendapat tiket duduk di kursi DPRD Pasaman Barat Yaitu Sulaiman purn Polisi (PKS), Marwazi (Gerindra) dan Adri (PDI Perjuangan), Netra Eka Wati (PKB), Ayatullah (Nasdem), Padri (PKS), Denika Saputra (PPP).

Ketujuh caleg di Dapil III ini merupakan wajah baru yang diprediksi akan menduduki parlemen di DPRD Kabupaten Pasaman Barat.

Sedangkan wajah lama seperti Insan Sabri (PAN), Erefriwan (Golkar), Juniwar (Demokrat) di prediksi akan tetap.

Seperti diketahui untuk Dapil III ada sebanyak 10 nama caleg di predikasi bakal melenggang mulus ke gedung DPRD Pasbar, Siapa saja mereka, berikut prediksi nama-nama lengkapnya :

1. Sulaiman (2553), PKS = Suara Partai (9991)

2. Marwazi (2209) Gerindra = Suara Partai (9617)

3. Insan Sabri (3728) PAN = Suara Partai (8468)

4. Erefriwan (2638) Golkar = Suara Partai (7581)

5. Adri (2216) PDI Perjuangan = Suara Partai (4895)

6. Netra Eka Wati (1895) PKB = Suara Partai (4062)

7. Ayatullah (1656) Nasdem = Suara Partai (4013)

8. Padri (2349) PKS = Suara Partai di bagi 3 (3330)

9. Denika Saputra (1652) PPP = Suara Partai (3296)

10. Juniwar (1910) Demokrat = Suara Partai (3230)

10 Nama-nama yang di prediksi memperoleh kursi DPRD dapil III Pasbar tetap menunggu pengumuman resmi yang sah dari KPU, untuk menjadi anggota DPRD Pasbar periode 2024-2029.**

Masudi melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) yang ada di lingkungan Satker PJN Wil 1 Sumbar tersebut mengatakan, kalau keretakan terjadi pada plat deck yang berfungsi sebagai bekisting.

Berita sebelumnya: Diduga Labrak Aturan dan Spesifikasi Teknis, Mahdiyal: Proyek Jembatan Salibawan Lagi-lagi Rapor Merah Kasatker PJN Wil 1 Sumbar

"Kerusakan berupa retak itu tidak mempengaruhi struktur kekuatan jembatan. Keretakan terjadi bukan pada struktur lantai jembatan, melainkan pada plat deck,"jelas Masudi lewat Kompu pada Jum'at(23/2/2024) via WhatsApp 0821-7073-5xxx.

Terkait material batu yang diduga Ilegal karena tidak memiliki izin, masih lewat Kompunya, Masudi mengatakan material yang dimaksud tidak ilegal karena dipasok dari quarry yang memiliki izin.

Namun sayangnya Masudi tidak serta merta menjelaskan nama  perusahaan yang katanya sudah memiliki izin quarry dimaksud.

Penggunaan material ilegal pada proyek negara yang dikelola Satker PJN Wil 1 Sumbar, sepertinya sudah hal biasa menjadi konsumsi publik. Selain pembangunan jembatan Salibawan, ditahun yang sama hal serupa diduga juga pernah terjadi.

Baca juga : Proyek Penanganan Longsor BPJN Sumbar oleh PT. Pasindo Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Labrak Aturan

Proyek bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang -Sicincin yang dikerjakan PT.Pasindo Prima Kreasi diduga menggunakan material ilegal 

Penggunaan material batu ilegal diduga juga terjadi pada pekerjaan bronjong penanganan longsor batas Kota Padang Panjang-Sicincin. Bronjong tersebut dikerjakan  PT.Pasindo Prima Kreasi sebesar Rp 2.868.104.500 dan masih dibawah pengawasan PPK 1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Tidak bisa menyebutkan nama perusahaan pemegang izin quarry, tetapi Masudi mampu mengatakan material tersebut tidak ilegal, itu sama juga bohong, kata Mahdiyal Hasan SH pada hari yang sama menanggapi hal itu.

"Seharusnya Masudi saat menjelaskan kalau material itu tidak ilegal disertakan dengan nama perusahaan pemegang izin. Jadi apa yang dikatakannya sesuai dengan kebenaran yang ada,"cecar Mahdiyal.

Dijelaskannya, penggunaan material ilegal, apalagi pada proyek negara sangat bertentangan dengan Undang - Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral dan Batu Bara (Minerba).

"Bahkan, berdasarkan UU nomor 4 Tahun 2009 dalam Pasal 161 itu sudah diatur bahwa yang dipidana adalah setiap orang yang menampung atau pembeli, pengangkutan, pengolahan, dan lain lain. Bagi yang melanggar, maka pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 10 miliar," tegasnya.

Selain itu, lanjut Mahdiyal, untuk masyarakat yang memiliki usaha galian C, harus memiliki izin usaha sesuai dengan UU nomor 4 tahun 2009, tentang Minerba, serta PP nomor 23 tahun 2010 tentang, pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan Minerba, UU nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi.

Apabila ada indikasi suatu proyek negara menggunakan material dari penambangan tidak berizin, maka kontraktornya beserta pihak instansi juga bisa dipidana, tegasnya lagi.

Jika di negara ini hukum masih berlaku bagi semua kalangan, maka sudah sepatutnya Aparat Penegak Hukum untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap terduga pelaku pengguna material ilegal ini, pungkasnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data serta konfirmasi pihak-pihak terkait lain sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)

Namun, saat dilihat lebih dekat lagi dan lebih kebawah infrastruktur jembatan. Kita akan melihat betonnya sudah banyak yang retak, dan ada kayu yang menempel ke dinding beton. Kemudian, material batu yang digunakan untuk pondasi saluran (drainase) dicurigai rekanan(PT.API) menggunakan material setempat yang kuat dugaannya tidak memiliki izin.

Diketahui proyek pergantian jembatan Salibawan merupakan salah satu dari empat (4) pekerjaan jembatan yang dilakukan PT.API. Pembangunan jembatan tersebut telah menghabiskan APBN sebesar Rp 18 miliar lebih.

Dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, akhirnya mendapat sorotan tajam dari berbagai kalangan publik. Salah satunya seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH., menilai bahwa ada indikasi pelaksanaan pembangunan jembatan tersebut berjalan tidak sesuai aturan dan spesifikasi.

"Faktanya, masih seumur jagung saja usia jembatan pasca di PHO, kondisi fisik bangunannya sudah banyak yang retak," ujar Mahdiyal Hasan pada Kamis,(22/2/2024) di Padang.

Keretakan fisik jembatan tersebut dapat membuktikan ketidak profesionalan rekanan dan pihak terkait dalam melakukan pekerjaan mereka, lanjutnya lagi.

Advokat muda yang terkenal tegas itu menduga ada indikasi korupsi yang terjadi didalam pelaksanaannya. Tentunya merunut pada hasil akhir dari fisik jembatan yang sudah menuju kehancuran itu, cecar Mahdiyal.

Dugaan KKN menurut Mahdiyal juga terjadi pada pengadaan material batu. Sebab, material batu yang dipakai diduga kuat merupakan material setempat yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap atau ilegal, tegas Alumni Fakultas Ilmu Hukum Unand itu.

"Apakah menggunakan material tidak memiliki izin lengkap pada proyek negara, bukan perbuatan melawan hukum..?. Karena menggunakan material ilegal, rekanan maupun pihak satker dapat dijerat dengan UU pertambangan," ulasnya.

Seterusnya Mahdiyal mengatakan, dengan kondisi fisik jembatan yang demikian, kuat dugaan dalam pelaksanaannya ada indikasi kongkalikong antara rekanan dengan pihak instansi dengan tujuan sama-sama saling menguntungkan.,ujarnya lagi.

Pekerjaan yang seperti ini, lagi-lagi menjadi rapor merah Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi, serta PPK 1.1 M.Nasir, kata Mahdiyal. Karena, selama mereka menjabat sebagai atasan dan bawahan, proyek yang berada dibawah pengawasan Satker PJN Wil 1 Sumbar kerap menuai gunjingan dan sorotan tajam berbagai pihak dari kalangan masyarakat, tuturnya.

Kalau pekerjaan ini sudah dibayarkan, tentu telah terjadi kerugian terhadap keuangan negara. Dan hal ini sepatutnya bisa menjadi pembuka pintu bagi Aparat Penegak Hukum (APH) dalam mencari kebenarannya, pungkas Mahdiyal.

Pekerjaan jembatan Salibawan berada dibawah pengelolaan PPK 1.1 M. Nasir, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1(Satker PJN Wil 1 Sumbar) yang dikepalai oleh Masudi.

Parahnya, meskipun media sudah melakukan upaya konfirmasi kepada M.Nasir selaku PPK kegiatan via seluler 0812-7812-xxx dihari yang sama. Namun hingga berita ditayangkan M. Nasir disinyalir belum bisa berikan penjelasannya.

Sampai berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya. (cr/tim)

"Penebaran ikan ini kita dilakukan sebagai upaya dalam melestarikan ekosistem sungai atau perairan umum, dengan harapan dapat memberikan nilai ekonomis bagi masyarakat serta dapat meningkatkan kelestarian perairan umum," kata Wabup Risnawanto.

Ia menilai kegiatan itu sangat penting dilakukan untuk pelestarian sungai dan pemanfaatan perairan umum. Wabup Risnawanto juga menjelaskan beberapa program Pemda di bidang perikanan salah satunya adalah bantuan bibit ikan, sebagai upaya meningkatkan perekonomian serta dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

"Kondisi alam sungai kita harus dijaga. Seharusnya dari sungai atau perairan masyarakat mendapatkan nilai ekonomis, semakin lama pertumbuhan penduduk semakin bertambah dan kebutuhan masyarakatpun juga semakin meningkat. Oleh sebab itu, Pemda memberikan bantuan bibit dengan harapan dapat bermanfaat bagi masyarakat baik untuk konsumsi maupun peningkatan ekonomi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus menyampaikan bahwa Pemda Pasbar menyerahkan bantuan kepada Kejorongan Batang Gunung berupa 10.000 ekor ikan nila yang ditebarkan di Batang Gunung. Ia menyebutkan bahwa kegiatan tersebut merupakan usulan dari masyarakat Kejorongan Batang Gunung Kecamatan Lembah Melintang.

Ia juga menghimbau masyarakat agar tidak membuang sampah ke sungai dan menangkap ikan dengan cara yang dapat merusak ekosistem perairan seperti menggunakan racun, karena dapat membahayakan ikan-ikan di perairan Batang Gunung.

“Ke depan akan ditetapkan peraturan nagari tentang melindungi perairan umum dan tahun ini juga dapat diusulkan Ranperda terkait pengelolaan perairan umum di seluruh Pasaman Barat dengan harapan seluruh sungai bisa terjaga kelestariannya,” harapnya.

Tokoh masyarakat, Jumalis mengucapkan terima kasih kepada Pemda pasbar yang telah memberikan bantuan bibit ikan. Ia berharap perairan Batang Gunung menjadi lebih bersih dan masyarakatpun bisa menjaga kelestarian sungai.(DDR)

MR.com,Sumbar| Sebagai salah satu srikandi Sumatera Barat (Sumbar), Athari Gauthi Ardi kembali dipercaya sebagai pembawa aspirasi masyarakat Sumbar ke gedung Senayan Jakarta. Politisi cantik dan smart dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini kembali dipercaya, karena terbukti dengan kinerja selama dia duduk di parlemen sebagai anggota DPR RI pada periode lalu.

Pada periode 2024-2029, Athari Gauthi Ardi diyakini akan kembali duduk sebagai anggota DPR RI mewakili Sumbar. Setelah perolehan suaranya paling tinggi diantara Caleg-caleg yang satu partai dengannya.

Dilansir dari laman resmi KPU https://pemilu2024.kpu.go.id/. Saat ini Athari perolehan suara mencapai  47.019, (versi 20 Feb 2024, 14.00.00 progres 61,34%). Dan jumlah total perolehan suara sah partai politik dan calon yakni sebesar 102.270 suara.

Dengan jumlah perolehan suara sementara itu, politisi berparas cantik ini dipastikan dengan izin Allah dapat melanjutkan visi-misinya dalam membawa masyarakat Sumatera Barat menuju kesejahteraan.

Tentunya, kabar kembalinya Athari Gauthi Ardi ke Senayan ini disambut baik oleh seluruh masyarakat Sumbar. Setelah apa yang sudah dipersembahkan Athari untuk masyarakat Sumbar sesuai tupoksinya sebagai wakil rakyat.

Melalui akun instagramnya, (@atharigauthiardi), Athari mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah berjuang, terimakasih kepada tim, relawan serta simpatisan, dan khususnya terimakasih kepada masyarakat yang telah memilih PAN, tulis Athari.

Semoga politisi cantik dari Partai PAN ini kembali membawa kebahagiaan bagi seluruh masyarakat, khususnya Sumatera Barat..amiin.(cr)

Wabup Risnawanto menjelaskan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan  merupakan forum strategis dan sangat penting sebagai bahan pembahasan dalam forum perangkat daerah dan Musrenbang RKPD serta sebagai masukan dalam rancangan RKPD tahun 2025.

"Tujuan Musrenbang RKPD ini adalah sebagai penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan kegiatan prioritas pemerintah nagari yang diintegrasikan dengan pembangunan daerah di kecamatan. Pemerintah daerah bersama OPD dan instansi lainnya dalam hal ini bekerja secara maksimal untuk masyarakat Pasbar," jelas Risnawanto.

Ia menekan bahwa pembangunan tidak hanya pembangunan fisik saja, namun pembangunan non fisik juga tidak kalah penting seperti di bidang pendidikan, kesehatan, SDM dan lainnya.

"Kenapa Bidang Kesehatan menjadi skala prioritas kita, karena masih banyak masyarakat Pasbar yang perekonomiannya rendah. Pemda sudah menganggarkan 97,3 % biaya BPJS Kesehatan, namun pemanfaatannya hanya 60 % yang digunakan, sehingga saya menghimbau kepada masyarakat menggunakan BPJS kesehatan untuk memanfaatkannya karena sistem pembayarannya tetap 100 %," jelasnya.

Sedangkan untuk pendidikan lanjutnya, Pasbar memiliki program Pasbar Cerdas dengan tujuan agar masyarakat Pasbar dapat bersaingan dengan kabupaten/kota lain demi mencerdaskan anak bangsa. Karena berdasarkan data penerimaan CPNS yang bersaing secara nasional data yang diperoleh hanya 10-15 % putra putri Pasbar yang dapat bersaing, sehingga upaya dalam hal tersebut mengajak masyarakat untuk bersungguh-sungguh dalam menajalani proses pembelajaran di tingkat pendidikan.

“Ini salah satu faktor penyebab terjadinya pengangguran, karena tingkat pendidikan kita yang masih rendah, sehingga apabila dilakukan uji kompetensi di bidang pendidikan didominasi oleh luar kabupaten kita," katanya.

Di akhir sambuatnnya Wabup Risnawanto menegaskan masih banyak bidang-bidang lain yang akan diprioritaskan. Ia berharap semua bekerjasama, bersinergi dalam pembahasan kebutuhan tersebut agar peningkatkan kualitas di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi dan bidang lainnya dapat teratasi dan Pasbar tidak tertinggal dengan kabupaten/kota lain di bidang apapun. 

Sementara itu, Kabid PPEP Bappelitbangda, Sasmita Siregar memaparkan bahwa masih banyak permasalahan pembangunan yang harus dituntaskan di Pasaman Barat diantaranya, pertumbuhan ekonomi, masih tingginya angka kemiskinan, tingkat pengangguran, indeks pembangunan manusia, rendahnya koneksi antar wilayah, belum optimalnya tata kelola pemerintah baik dan lainnya. 

Ia juga menjelaskan bahwa pembangunan prioritas yang harus diupayakan yaitu peningkatan kualitas SDM peningkatan nilai tambah petani, perluasan kesempatan kerja, penanggulangan kerja, penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan konektivitas wilayah, Peningkatan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik, peningkatan keamana dan ketertiban.

Selain itu, dalam laporan Camat Sungai Aur Armaizon, menyampaikan bahwa hasil Musrenbang yang dibahas nanti merupakan hasil dari Musna dari 7 Nagari terkait dengan kebutuhan masing-masing nagari yang ada.(DDR)