Mitra Rakyat

Pada kesempatan itu, Wabup Risnawanto juga telah berbincang dengan Camat Talamau bahwa di wilayah tersebut minim sarana dan prasarana olahraga, karena lapangan tersebut belum atas nama pemuda. Untuk itu, ia berharap sarana dan prasarana olahraga di wilayah tersebut bisa ditingkatkan.

"Kami berharap lapangan ini bisa dihibahkan atau diperuntukkan bagi pemuda. Jika lapangan belum atas nama aset nagari, maka ada batasan untuk kami bisa membantu," katanya.

Ia berharap kegiatan kepemudaan mendapatkan dukungan dari Niniak Mamak, tokoh masyarakat dan pemerintah. Sehingga pemuda bisa berkreasi dan aktif dalam melakukan hal positif.

Ia juga mengucapkan selamat kepada pemenang turnamen, yang diraih oleh Aghio FC Kajai setelah berhasil mengalahkan Karang Taruna Simpang Timbo Abu.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto juga meminta dukungan kepada masyarakat agar mendukung program pemerintah daerah, terutama untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT.

"Kita punya program Pemda Pasbar seperti Tahfiz Alquran, Magrib Mengaji hingga berobat gratis, untuk itu kita berharap program ini mendapatkan dukungan dari masyarakat. Karena program tersebut dibuat untuk masyarakat," ucapnya.

Kegiatan Penutupan Turnamen Sepak Bola Mini Repoper ke-VIII tersebut juga dihadiri oleh Ninik Mamak, Tokoh Pemuda serta KONI.

Ketua KONI Mondiharto berharap Ninik Mamak setempat atau pemilik tanah bisa menghibahkan tanah tersebut agar dapat dijadikan lapangan bola permanen untuk pemuda agar pemuda bisa berlatih terus dan bisa menggelar Turnamen setiap tahun nya.

Lebih lanjut Ketua KONI menambahkan, jika lapangan bola tersebut telah menjadi aset Nagari maka KONI juga bisa memberikan bantuan-bantuan lain untuk para insan olahraga sepak bola Repoper Jembatan Panjang.(DDR)

Ada lima TPS yang ditinjau oleh Forkopimda Pasbar yakni TPS 2 Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 4 Jambak Selatan, TPS 007 Nagari Jambak Selatan, TPS 10 Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 06 Ophir Luhak Nan Duo, dan TPS 05 Giri Maju.

Tergabung dalam peninjauan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto, Kajari Pasbar M. Yusuf Putra, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf. Putra, Ketua DPRD Erianto, Sekda Hendra Putra, dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Hamsuardi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dari monitoring yang dilakukan bersama Forkopimda Pasbar terlihat tingginya antusias masyarakat dalam memberikan hak suara.

"Dari monitoring yang kita lakukan antusias masyarakat cukup tinggi. Karena cukup ramai masyarakat mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya. Sehingga target pemilih memberikan hak suara melebihi 80 persen," katanya.

Terkait dengan hasil suara nanti, Bupati Hamsuardi berharap apapun hasilnya itulah yang terbaik.

"Dihimbau kepada seluruh masyarakat Pasbar, apapun hasilnya kita terima dengan sebaik-baiknya. Masyarakat harus terima dengan lapang dada dan jangan terjadi cekcok,"ujar Hamsuardi.

Sementara itu, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto mengatakan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan bersama Forkopimda, Pemilu di Pasbar terlihat berjalan aman dan lancar. Masyarakat masih terlihat lancar memberikan hak suara dengan mendatangi TPS.

"Tim pengamanan mulai dari awal hingga kembalinya surat suara ke KPU diharapkan aman dan lancar," harapnya.(DDR)

Ada lima TPS yang ditinjau oleh Forkopimda Pasbar yakni TPS 2 Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 4 Jambak Selatan, TPS 007 Nagari Jambak Selatan, TPS 10 Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo, TPS 06 Ophir Luhak Nan Duo, dan TPS 05 Giri Maju.

Tergabung dalam peninjauan tersebut Bupati Pasbar Hamsuardi, Kapolres Pasbar AKBP Agung Tribawanto, Ketua DPRD Erianto, Kajari Pasbar M. Yusuf Putra, Dandim 0305 Pasaman Letkol Inf. Putra, Sekda Hendra Putra, dan stakeholder terkait lainnya.

Bupati Hamsuardi dalam kesempatan itu mengatakan bahwa dari monitoring yang dilakukan bersama Forkopimda Pasbar terlihat tingginya antusias masyarakat dalam memberikan hak suara.

“Dari monitoring yang kita lakukan antusias masyarakat cukup tinggi. Karena cukup ramai masyarakat mendatangi TPS-TPS untuk memberikan hak suaranya. Sehingga target pemilih memberikan hak suara melebihi 80 persen,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto menghimbau masyarakat Pasbar agar menyukseskan pelaksanaan Pemilu 2024 ini. Mewujudkan pemilu jujur, aman, dan damai lanjutnya. Ia juga mengatakan bahwa dari hasil pemantauan di lapangan bahwa Pemilu di Pasbar terlihat berjalan aman dan lancar. (Ddr)

Dua keluarga tersebut adalah keluarga Fitriani, warga Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman dan Keluarga Rifda Warni di Jorong Pantai Indah, Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paket layanan itu terdiri dari Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.

Dalam survei, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Pasbar, Astra Chaniago menjelaskan bahwa sasaran penerima manfaat dari CSR PT Wilmar Group adalah sebanyak 4 keluarga, 2 diantaranya adalah warga Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan masing-masing keluarga dialokasi anggaran sebesar Rp 25.327.000. 

"Kami melakukan survei awal dan menyalurkan bantuan tersebut untuk upaya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar, sebab hal inilah yang menjadi persoalan utama saat ini," jelas Astra Chaniago.

Ia juga menyatakan bahwa Pemda Pasbar sudah berkomitment dalam penuntasan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasbar dengan berbagai upaya salah satunya yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang ada di Pasaman Barat, dengan harapan isu stunting dan kemiskinan eksrem di Pasbar dapat diatasi dan dituntaskan bersama dengan tim dan stakeholder terkait. 

Ia juga berpesan kepada penerima manfaat dari indeks pembangunan manusia dan pendidikan agar diselesaikan serta realisasi kegiatan ini akan dilaksanakan setelah adanya RAB dari tim teknis dan setelah adanya kesepakatan dengan pimpinan. 

Di moment yang sama, Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan, Billy Richard menjelaskan bahwa berdasarkan survei di lapangan dalam pembangunan rumah, akan dibuatkannya RAB terlebih dahulu tentang kondisi dan harga material yang akan disediakan karena harga material tidak akan sama di Tanjung Pangka dan di Malingi.

"Kami dari Perkim akan mengoptimalkan anggaran yang ada agar terakomodir kebutuhan pembangunan dari si penerima manfaat dan kami juga akan mengutamakan kearifan lokal dan tidak akan ada paksaan serta hasil yang ada di RAB nantinya dengan keterangan siap. Jadi tidak ada lanjutan," jelasnya. 

Teknik Penyehatan Lingkungan Amar Makruf, menambahkan bahwa dari segi air bersih dan sanitasi, untuk sumber air nantinya memanfaatkan sumur yang telah ada karena dari kondisi air yang ada terlihat bersih, dan layak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk sanitasi akan dibangun sesuai dengan kondisi bangunan dan mengoptimalkan anggaran yang ada. 

Sementara itu, Camat Sasak Ranah Pasisie Yeni Tunida mengucapkan terima kasih kepada Pemda Pasbar dan PT Wilmar Group yang telah membantu warganya melalui bantuan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.(DDR)

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Pasbar, Hamsuardi didampingi Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri dan stakeholder terkait di Ruang Balkon Kantor Bupati setempat, Senin (12/02). 

Tersambung melalui zoom, General Manager Business Development PT Digital Sandi Informasi, Hary Fridayanto memaparkan bahwa banyaknya nomor kedaruratan yang tersedia menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengingat nomor-nomor tersebut. Selain itu, tidak tersedianya integrasi sistem lintas OPD dan instansi sehingga kedaruratan tidak cepat teratasi. 

"Keunggulan layanan Call Center 112 bersama Kemkominfo berdasarkan Standart Internasional, mudah diingat, bebas biaya panggilan dari PSTN maupun selular, nomor default untuk panggilan darurat di setiap ponsel yang terdaftar di Indonesia," tambahnya. 

Ia menjelaskan alur layanan call center tersebut, di mana masyarakat melaporkan kejadian dapat melalui telepon lokal, hp, aplikasi maupun panic buton tanoa pulsa atau gratis dengan menghubungi 112. Kemudian panggilan langsung diterima petugas menggunakan PC, tablet maupun Hp yang selanjutnya diteruskan kepada SKPD dan instansi terkait kedaruratan. Terakhir, petugas lapangan menerima laporan melalui panggilan yang diteruskan call taker. 

Di samping itu, Bupati Hamsuardi dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Pasbar bersama OPD terkait, atas kerja sama dan koordinasi dalam percepatan layanan Call Center 112. Ia memaparkan kondisi Pasbar yang memiliki kondisi geografis dengan tingkat kerawanan kondisi gawat darurat yang cukup tinggi baik kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan hewan liar seperti buaya. Untuk itu, ia mengatakan betapa dibutuhkannya layanan Call Center 112 ini di Pasbar. 

"Terkait percepatan pelaksanaan, masing-masing OPD terkait seperti Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Rumah Sakit, serta PMI mengirimkan perwakilan staf yang akan menjadi petugas call taker. Nama-nama perwakilan per OPD tersebut akan diSKkan untuk menjadi narahubung membantu BPBD sebagai pelaksana tugas. Kita berharap, Layanan Call Center 112 Pasbar dapat kita launching pada 25 Februari 2024 ini," harapnya. 

Senada dengan Bupati Hamsuardi, Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri memaparkan bahwa layanan Call Center 112 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat. Hadirnya layanan 112 akan sangat berguna untuk masyarakat Pasbar. Ia berharap, melalui kerja sama dan koordinasi semua pihak Layanan Call Center 112 dapat segera dilauncing pada bulan Februari tahun ini. 

"Pasbar rawan akan bencana alam, kehadiran layanan 112 akan sangat berarti dan berguna untuk masyarakat Pasbar. Nantinya, panggilan dari masyarakat diterima pusat panggilan darurat dan akan segera diteruskan pada call taker dan OPD bersangkutan. Masyarakat cukup menghafal 112 dan seluruh biaya panggilan gratis. Di Sumbar, layanan Call Center 112 akan dilaunching oleh Kabupaten Sijunjung pada tanggal 18 bulan ini bertepatan dengan HUT Sijunjung. Mari maksimalkan usaha ini, sehingga bulan ini dapat kita launching Call Center 112,"tangkas Imter Pedri.(DDR)