Dua keluarga tersebut adalah keluarga Fitriani, warga Jorong Tanjung Pangka, Nagari Lingkuang Aua Hilia Kecamatan Pasaman dan Keluarga Rifda Warni di Jorong Pantai Indah, Nagari Maligi Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. Paket layanan itu terdiri dari Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.

Dalam survei, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Pasbar, Astra Chaniago menjelaskan bahwa sasaran penerima manfaat dari CSR PT Wilmar Group adalah sebanyak 4 keluarga, 2 diantaranya adalah warga Kecamatan Pasaman dan Kecamatan Sasak Ranah Pasisie dengan masing-masing keluarga dialokasi anggaran sebesar Rp 25.327.000. 

"Kami melakukan survei awal dan menyalurkan bantuan tersebut untuk upaya penanggulangan kemiskinan, percepatan penurunan stunting serta penghapusan kemiskinan ekstrem di Pasbar, sebab hal inilah yang menjadi persoalan utama saat ini," jelas Astra Chaniago.

Ia juga menyatakan bahwa Pemda Pasbar sudah berkomitment dalam penuntasan kasus stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasbar dengan berbagai upaya salah satunya yaitu dengan menjalin kerja sama dengan pihak swasta yang ada di Pasaman Barat, dengan harapan isu stunting dan kemiskinan eksrem di Pasbar dapat diatasi dan dituntaskan bersama dengan tim dan stakeholder terkait. 

Ia juga berpesan kepada penerima manfaat dari indeks pembangunan manusia dan pendidikan agar diselesaikan serta realisasi kegiatan ini akan dilaksanakan setelah adanya RAB dari tim teknis dan setelah adanya kesepakatan dengan pimpinan. 

Di moment yang sama, Fungsional Teknik Bangunan dan Perumahan, Billy Richard menjelaskan bahwa berdasarkan survei di lapangan dalam pembangunan rumah, akan dibuatkannya RAB terlebih dahulu tentang kondisi dan harga material yang akan disediakan karena harga material tidak akan sama di Tanjung Pangka dan di Malingi.

"Kami dari Perkim akan mengoptimalkan anggaran yang ada agar terakomodir kebutuhan pembangunan dari si penerima manfaat dan kami juga akan mengutamakan kearifan lokal dan tidak akan ada paksaan serta hasil yang ada di RAB nantinya dengan keterangan siap. Jadi tidak ada lanjutan," jelasnya. 

Teknik Penyehatan Lingkungan Amar Makruf, menambahkan bahwa dari segi air bersih dan sanitasi, untuk sumber air nantinya memanfaatkan sumur yang telah ada karena dari kondisi air yang ada terlihat bersih, dan layak dikonsumsi untuk kebutuhan rumah tangga lainnya. Sedangkan untuk sanitasi akan dibangun sesuai dengan kondisi bangunan dan mengoptimalkan anggaran yang ada. 

Sementara itu, Camat Sasak Ranah Pasisie Yeni Tunida mengucapkan terima kasih kepada Pemda Pasbar dan PT Wilmar Group yang telah membantu warganya melalui bantuan Program Bedah Rumah dan Sertifikat Tanah RTLH (Rumah Tidak Layak Huni), fasilitas BAB, Sumber Air Minum, Listrik, Bahan Bakar Memasak.(DDR)

MR.com, Padang| Diduga ada bisnis ilegal Batu Damar berjalan lancar di Jalan Hidayah, Kelurahan Dadok Tunggul Hitam, Kecamatan Kototangah, Padang, Sumatera Barat(Sumbar). Bisnis yang disinyalir ilegal itu dijalankan CV. Berlian Jaya dengan alamat perusahaan di jalan Pulau Seram, nomor 14, Kelurahan Ulak Karang, Kecamatan Padang Utara.

Pasalnya, ada gudang dijalan Hidayah tersebut dijadikan tempat pengumpul batu damar yang diduga kuat ilegal. Gudang itupun tanpa ada dipampang nama perusahaannya. Kemudian, di gudang itu terlihat sedang ada kegiatan pemuatan batu damar yang di kemas menggunakan karung dan dimasukkan kedalam kontainer oleh beberapa orang pekerjanya.

Gudang tersebut sengaja tidak ada dipasangkan nama perusahaan(CV.Berlian), tujuannya diduga perusahaan sengaja menghindari untuk membayar pajak. Selain itu, batu damar yang dikumpulkan didalam gudang tersebut, dicurigai perusahaan pengelolaanya tidak mengantongi izin lengkap.

Saat media mengkonfirmasikan hal tersebut kepada Adi yang mengaku sebagai kepala gudang terkait seluruh perizinan bisnis penjualan batu damar itu. Adi sendiri tidak bisa menjelaskannya.

"Saya disini hanya sebagai pekerja dengan jabatan sebagai pengawas dari perusahaan. Untuk seluruh informasi terkait perizinannya saya tidak mengetahui," kata Adi pada Senin (12/2/2024) di gudang tersebut.

Bahkan untuk nama bosnya sendiri, pimpinan dari CV.Berlian, Adi mengaku juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Adi hanya memberikan nomor seluler manajernya bernama Ronal.

Dan selanjutnya media pun juga menghubungi Ronal via telepon dengan nomor 0852-7423-2xxx untuk konfirmasi. Tapi sayangnya Ronal juga terkesan enggan untuk memberikan penjelasan terkait konfirmasi media.

Ronal hanya mengatakan kalau bisnis penjualan batu damar yang dikelolanya sudah mengantongi izin lengkap. Tetapi, Ronal tidak bisa membuktikan seluruh perizinan atau surat dokumen negara yang katanya sudah dikantongi oleh perusahaannya itu.

Sementara, Izin Usaha Pengusahaan Damar merupakan salah satu bagian syarat yang harus disiapkan oleh pemilik usaha. Supaya usaha yang dijalankan bisa mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Ada kalanya pemilik usaha hanya mencari keuntungan saja, sampai lupa izin usaha Pengusahaan Batu Damar.

Jika dulu pengurusan izin usaha menggunakan Surat Izin Usaha Perdagangan / SIUP, Tanda Daftar Perusahaan (TDUP), Surat Keterangan Terdaftar (SKT), maka saat ini izin usaha digantikan menggunakan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB harus disiapkan bagi setiap Pemilik usaha karna digunakan sebagai bukti dari Pemilik bisnis.

Selain itu , legalitas lain yang perlu digunakan oleh Pengusaha Batu Damar adalah NPWP, Sertifikat Standar (Resiko Menengah Tinggi), serta Izin lainnya menyesuaikan resiko dan usaha yang dijalankan oleh perusahaan tersebut.

Apabila bisnis batu damar ini ilegal, sudah pasti melanggar, pasal 83 ayat (1) huruf, b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yakni tindak pidana mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan bukan kayu yang tidak dilengkapi surat keterangan sahnya hasil hutan bukan kayu Bahkan dokumen sah berupa Faktur Angkutan Hasil Hutan Bukan Kayu (FAHHBK) Praktek ilegal ini bisa dikenakan sanksi pidana dengan penjara paling singkat (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000 (lima miliar).

Hingga berita ditayangkan, media masih melakukan pengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Rapat dihadiri langsung oleh Bupati Pasbar, Hamsuardi didampingi Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri dan stakeholder terkait di Ruang Balkon Kantor Bupati setempat, Senin (12/02). 

Tersambung melalui zoom, General Manager Business Development PT Digital Sandi Informasi, Hary Fridayanto memaparkan bahwa banyaknya nomor kedaruratan yang tersedia menyebabkan masyarakat mengalami kesulitan untuk mengingat nomor-nomor tersebut. Selain itu, tidak tersedianya integrasi sistem lintas OPD dan instansi sehingga kedaruratan tidak cepat teratasi. 

"Keunggulan layanan Call Center 112 bersama Kemkominfo berdasarkan Standart Internasional, mudah diingat, bebas biaya panggilan dari PSTN maupun selular, nomor default untuk panggilan darurat di setiap ponsel yang terdaftar di Indonesia," tambahnya. 

Ia menjelaskan alur layanan call center tersebut, di mana masyarakat melaporkan kejadian dapat melalui telepon lokal, hp, aplikasi maupun panic buton tanoa pulsa atau gratis dengan menghubungi 112. Kemudian panggilan langsung diterima petugas menggunakan PC, tablet maupun Hp yang selanjutnya diteruskan kepada SKPD dan instansi terkait kedaruratan. Terakhir, petugas lapangan menerima laporan melalui panggilan yang diteruskan call taker. 

Di samping itu, Bupati Hamsuardi dalam arahannya mengucapkan terima kasih kepada Diskominfo Pasbar bersama OPD terkait, atas kerja sama dan koordinasi dalam percepatan layanan Call Center 112. Ia memaparkan kondisi Pasbar yang memiliki kondisi geografis dengan tingkat kerawanan kondisi gawat darurat yang cukup tinggi baik kebakaran, kecelakaan, bencana alam, hingga gangguan hewan liar seperti buaya. Untuk itu, ia mengatakan betapa dibutuhkannya layanan Call Center 112 ini di Pasbar. 

"Terkait percepatan pelaksanaan, masing-masing OPD terkait seperti Basarnas, Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, BPBD, PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, Rumah Sakit, serta PMI mengirimkan perwakilan staf yang akan menjadi petugas call taker. Nama-nama perwakilan per OPD tersebut akan diSKkan untuk menjadi narahubung membantu BPBD sebagai pelaksana tugas. Kita berharap, Layanan Call Center 112 Pasbar dapat kita launching pada 25 Februari 2024 ini," harapnya. 

Senada dengan Bupati Hamsuardi, Kepala Dinas Kominfo Pasbar Imter Pedri memaparkan bahwa layanan Call Center 112 merupakan upaya Pemerintah Daerah dalam mempercepat pertolongan kepada masyarakat. Hadirnya layanan 112 akan sangat berguna untuk masyarakat Pasbar. Ia berharap, melalui kerja sama dan koordinasi semua pihak Layanan Call Center 112 dapat segera dilauncing pada bulan Februari tahun ini. 

"Pasbar rawan akan bencana alam, kehadiran layanan 112 akan sangat berarti dan berguna untuk masyarakat Pasbar. Nantinya, panggilan dari masyarakat diterima pusat panggilan darurat dan akan segera diteruskan pada call taker dan OPD bersangkutan. Masyarakat cukup menghafal 112 dan seluruh biaya panggilan gratis. Di Sumbar, layanan Call Center 112 akan dilaunching oleh Kabupaten Sijunjung pada tanggal 18 bulan ini bertepatan dengan HUT Sijunjung. Mari maksimalkan usaha ini, sehingga bulan ini dapat kita launching Call Center 112,"tangkas Imter Pedri.(DDR)

Wakil Bupati Risnawanto dalam kesempatan itu mengatakan, pemekaran nagari bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga diharapkan masyarakat bisa bersabar menunggu giliran pembangunan.

“Karena semuanya akan dibangun. Namun, bersabar dan bertahap. Bukan satu tahun atau di tahun ini saja. Namun dalam jangka panjang. Dan kita lakukan alokasi-alokasi anggaran dengan catatan bertahap. Program Pemda Pasbar untuk masyarakat diharapkan dapat didukung masyarakat. Seperti UHC, Tahfiz Alquran, Magrib Mengaji,” harapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto juga menyampaikan bahwa DPRD Pasbar akan bekerjasama dan berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto meminta kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang. Karena nasib bangsa berasa di tangan masyarakat.

“Jangan sampai kita golput. Gunakan hak pilih, sesuai dengan hati nurani. Mari kita luangkan waktu kita pada hari Rabu 14 Februari untuk menentukan pemimpin kita ke depan,” katanya.

Perwakilan masyarakat melalui pengurus Mushalla Darul Ulum, Indranius menyampaikan bahwa masyarakat sangat bersyukur dan bangga karena Pemda telah melakukan perbaikan jalan di Blok A Ophir. Masyarakat setempat mengucapkan terima kasih kepada Pemda karena jalan di komplek mereka sudah bagus.

“Terima kasih pak, jalan kami sudah bagus. Semoga menjadi amal ibadah bagi bapak,” katanya.

Ia tetap mengharapkan bantuan pemerintah daerah dalam membangun. Begitu juga dengan adanya pemekaran nagari, sehingga kemajuan akan dirasakan oleh masyarakat.**

Dalam sambutannya, Ny. Fitri Risnawanto menjelaskan Muslimat NU merupakan organisasi wanita di bidang sosial dan keagamaan yang memiliki tujuan untuk menjadikan para anggotanya tangguh, mandiri dan beriman. 

"Organisasi ini beranggotakan perempuan atau ibu-ibu. Kita tahu bahwa madrasah pertama bagi anak-anak kita ada ibu-ibu semua. Sehingga kita para ibu harus memiliki ketangguhan, kemandirian dan keimanan untuk memberikan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita semua," jelas Ny. Fitri Risnawanto.

Ia juga mengingatkan kepada orang tua untuk memberikan asupan gizi kepada anak-anak, mengingat masih banyaknya masalah stunting dan kemiskinan eksrem di Pasbar, sehingga anak perlu perhatikan agar terhindar dari permasalahan tersebut. 

Selain itu, sebagai Pembina Muslimat NU, Ny. Fitri Risnawanto berharap para anggota bisa lebih produktif, baik sebagai orang tua maupun sebagai istri, serta memiliki ketakwaan dan keimanan yang kuat. 

"Semoga silaturahmi ini terus terjaga dan hubungan kekeluargaan dan kekompakan antar anggota lebih baik ke depannya," harapnya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Limau Piruik, Ahmad Rizki menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah menyelenggarakan kegiatan keagamaan tersebut. Ia berharap kegiatan itu dapat dilaksanakan kembali.

"Dilihat dari kehadiran anggota atau jamaah yang hadir hari ini cukup banyak, karena dihadiri oleh se Albasiko. Ke depan mudah-mudahan kegiatan ini nantinya bisa diselenggarakan kembali dan melibatkan seluruh masyarakat se-Kenagaraian Limau Puruik," ucapnya.

Ketua PAC Muslimat NU, Linda Oktavia menyampaikan bahwa kegiatan pertemuan bulanan itu merupakan bentuk silaturahmi antara anggota Muslimat NU. Ia berharap kehadiran dari anggota terus meningkat karena dengan adanya pergerakan dari semua anggota baik di bidang sosial dan keagamaan, NU akan dapat terus berkembang.(DDR)

MR.com, Pasbar| Warga Kampung Nelayan Jorong Pondok Kecamatan Sasak Ranah Pasisie menggelar memperingatan Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1445 H, di Masjid Ar Raudhah, Kamis (8/2) malam.

Dalam kesempatan itu hadir Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto, Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra, Camat, Forkopimca dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Risnawanto mengatakan bahwa bulan ini merupakan peringatan Isra Mikraj Nabi Muhammad, bagaimana kaum muslim mengingat sejarah perjuangan nabi untuk umatnya.

‘Kaum muslimin menggelar peringatan salah satu peristiwa sangat penting bagi umat Islam, yakni peristiwa Nabi Muhammad mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam,” ucapnya.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Risnawanto juga mengingat warga Kampung Nelayan yang dominan bekerja sebagai nelayan untuk mengurus kartu BPJSnya.

“Setiap tiga bulan sekali silahkan cek kondisi kesehatan ke rumah sakit, jangan menunggu sakit dulu. Kalau belum ada BPJS kesehatan silahkan hubungi camat dan jorong. Karena kesehatan itu sangat bernilai harganya, sehingga perlu dijaga sebelum jatuh sakit,” katanya.

Selain itu, Wakil Bupati Risnawanto juga meminta warga Kampung Nelayan agar menyekolahkan anaknya dan Jangan sampai putus sekolah, karena SD dan SMP itu tidak di pungut biaya oleh pemerintah.

“Kita usahakan jangan sampai ada pungutan yang membebani siswa, sehingga memicu putus sekolah. Jangan karena seragam ada putus sekolah. Karena ada bantuan seragam sekolah juga melalui dana Pokir anggota dewan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Begitu juga dengan program pemerintah daerah seperti Tahfiz Alquran. Di masjid Ar Raudhah Perumahan Kampung Nelayan agar menyediakan TPA. Sehingga anak anak bisa menjadi Tahfiz Alquran. Kepada pengurus masjid untuk mengaktifkan TPA sehingga bisa mendapatkan bantuan,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra mengatakan bahwa pesta demokrasi tidak akan lama lagi akan digelar yakni pada 14 Februari mendatang. Sehingga masyarakat diminta arif dan bijaksana dalam menggunakan hak pilihnya.

“Jangan mau suara kita dibeli dengan harga murah. Hindari politik uang. Karena salah memilih pemimpin masyarakat yang akan rugi dan pembangunan tidak berjalan dengan lancar,” katanya.**