Mitra Rakyat

MR.com, Sumbar|Polda Sumatera Barat menggelar upacara serah terima jabatan (sertijab) beberapa Pejabat Utama (PJU) dan Kapolres di jajaran Polda Sumbar. 

Upacara sertijab tersebut, dipimpin Kapolda Sumbar Irjen Pol Suharyono, S.Ik. SH, Jumat (12/1) pagi di ruang Jenderal Hoegeng Mapolda Sumbar. 

Sertijab tersebut berdasarkan Surat telegram (ST) Kapolri nomor ST/2864/XII/KEP.2023, ST/2865/XII/KEP.2023 dan ST/2866/XII/KEP.2023 tanggal 28 Desember 2023, yang ditandatangani oleh Asisten Sumber Daya Manusia (As SDM) Kapolri, Irjen Dedi Prasetyo.

Jabatan yang di serah terimakan yakni jabatan Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) dari Kombes Pol Roedy Yulianto, S.Ik kepada Kombes Pol Nico Andreano Setiawan, S.Ik.

Kemudian, jabatan Direktur Pembinaan Masyarakat (Dirbinmas) dari Kombes Pol Imran Amir, S.Ik kepada Kombes Pol Teddy Rayendra, S.Ik. 

Selanjutnya jabatan Kabidkum dari Kombes Pol Nina Febri Linda, SH, kepada Kombes Pol Janes Hasudungan Simamora, SH, dan jabatan Kabiddokkes dari Kombes Pol drg. Lisda Cancer, M.Biotech kepada Kombes Pol dr. Sri Handayani.

Sedangkan untuk jabatan Kapolres diantaranya, Kapolres Pariaman dari AKBP Abdul Aziz, S.Ik kepada AKBP Agung Basuki, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Pasaman Barat. 

Untuk jabatan Kapolres Pasaman Barat digantikan oleh AKBP Nurhadiansyah, S.Ik yang sebelumnya menjabat Kapolres Dharmasraya. Jabatan Kapolres Dharmasraya diserahkan kepada AKBP Bagus Ikhwan Christian, S.Ik yang sebelumnya Kapolres Padang Pariaman.

Jabatan Kapolres Padang Pariaman dari AKBP Bagus Ikhwan Christian diserahkan kepada AKBP Ahmad Faisol Amir, S.Ik.

Kemudian Jabatan Kapolres Padang Panjang dari AKBP Donny Bramanto, S.Ik diserahkan kepada AKBP Kartyana Widyarso Wardoyo Putro, S.Ik 

Jabatan Kapolres Kepulauan Mentawai dari AKBP Dr. Fahmi Reza, S.Ik, diserahkan kepada AKBP Rori Ratno A., SE. M.Tr.Opsla.

Dalam upacara sertijab ini, dihadiri oleh Wakapolda Sumbar Brigjen Pol Gupuh Setiyono, S.Ik. MH, Pejabat Utama Polda Sumbar, para Kapolres, Pamen Polda Sumbar dan Bhayangkari Daerah Sumbar.(*)

Ismail Novendra datangi kantor Bawaslu yang beralamat di komplek Pondok Indah Pratama No.9A, Kelurahan Jati, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumbar, pada Kamis (11/2/2023) yang selanjutnya memberikan bukti pengerusakan.

Laporan Caleg dari Partai PKB itu diterima oleh Edo Roberto salah satu staf di Bawaslu. Kepada staf Bawaslu tersebut, Ismail menceritakan kronologis kejadian yang disertai dengan foto sebagai bukti. 

Berita terkait: Mulai Panas..!! Aksi Pengerusakan Baliho Sesama Caleg Mulai Terjadi, Ismail Novendra : Kita Do'akan Semoga Mereka Segera Bertobat

Setelah memberikan keterangan dan dituangkan dalam formulir laporan, Ismail diberikan tanda bukti penyampaian laporan dari Bawaslu Padang dengan nomor 002/LP/PL/Kota/03.01/I/2024. Ismail juga menyerahkan beberapa bukti yang terkait dengan laporannya seperti foto, video dan beberapa baliho yang telah dirusak.

Sebelumnya, beberapa baliho milik Ismail Novendra yang terpasang dikawasan Simpang Gia Parupuk Tabing dirusak dengan cara dicarter/disilet. Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada Sabtu (6/2) lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan pelaku perusak baliho tersebut. " Saya telah mendapatkan informasi dari seseorang berinisial "E" yang mengaku telah disuruh salah seorang oknum caleg DPRD Sumbar. "E" mengakui bahwa dirinya telah diperintah untuk merobek  dan merusak baliho saya. Dan "E" juga mengakui telah menyuruh "A"  untuk merusak baliho sembari memberikan pisau Carter kepada "A", tutur Ismail.

Ismail sangat mengecam aksi perusakan ini. Menurutnya, aksi perusakan baliho telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang. Dia juga berharap, aksi serupa tidak terjadi terhadap baliho-baliho lain.

"Saat ini, saya sifatnya menunggu dari Bawaslu saja lagi. Mengenai laporan adanya dugaan pidana lainnya terkait pengrusakan ini, akan saya sampaikan juga nanti pada APH", pungkas Ismail.**

Seperti yang dialami salah satu Caleg DPRD Provinsi Sumbar, Ismail Novendra. Baliho Caleg dari Partai PKB itu telah dirusak orang tak dikenal. Ada beberapa baliho miliknya dirusak dikawasan Simpang Gia, Parupuk Tabing.  Pengerusakan yang dilakukan orang tak dikenal tersebut dengan cara merobek menggunakan pisau Carter, kemudian membuang foto caleg.

Kepada wartawan, Ismail mengatakan bahwa dirinya baru mengetahui kalau balihonya dirusak pada Selasa (9/1) pagi. 

"Ada sekitar enam(6) baliho yang dirusak dengan cara dicarter/disilet. Baliho- baliho itu baru saja terpasang pada hari Sabtu, 6 Januari lalu," katanya.

Ismail sangat menyayangkan perbuatan pelaku yang sudah merusak balihonya tersebut. Terkait hal itu, Caleg PKB tersebut akan melaporkan kejadian pengerusakan itu kepada Bawaslu dan pihak penegak hukum. 

Ismail dengan tegas mengatakan sudah mengantongi identitas si pelaku dan otak dibalik semua pengerusakan tersebut.

"Saya telah mendapatkan identitas si pelaku pengerusakan dengan inisial "E" dan "A". Menurut pengakuan "E", dia disuruh melakukan pengerusakan baliho saya oleh salah satu Caleg DPRD Sumbar juga. Kemudian dalam melakukan aksinya si "E" mengajak si "A" dengan mengunakan pisau carter," ujar Ismail.

Menurutnya, aksi perusakan baliho ini telah merusak suasana sejuk menjelang Pemilu 2024 di Kota Padang dan nodai sikap sportif antara sesama caleg. Dia juga berharap, aksi serupa semoga tidak terjadi terhadap baliho-baliho Caleg lainnya.

"Kita berdoa bagi pelaku dan orang yang memberikan perintah atas perusakan ini. Semoga mereka diberikan kesehatan dan umur yang panjang untuk segera bertaubat," harap Ismail.

Kendati demikian proses hukum harus tetap dijalani, sebab negara kita adalah negara hukum dan ini diduga telah melanggar Pasal 280 Pasal 1 Huruf G UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, tutup Ismail.

Hingga berita ini ditayangkan,media masih melakukan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/isailohay)

“Tanggal 7 Januari 2024, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Provinsi Sumatera Barat, genap berusia 20 Tahun. Pasca pemekaran dari kabupaten induk yakni Kabupaten Pasaman sejak tahun 2003, dan diresmikan 7 Januari 2004″ ujarnya Hafiz, Spd kepada awak media.

Ia menambahkan kepada awak media kalau mengenai pemekaran dan berdirinya Kabupaten Pasbar berdasarkan UU No. 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat .

Hafiz, Spd sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) dari partai Gerindra mengatakan kepada awak media bahwa dengan hari jadi kabupaten Pasbar maka saya selaku anggota DPRD Pasbar turut mengucapkan Selamat Hari Jadi Kabupaten Pasbar ke-20. Semoga kian Maju dan Berprestasi kedepannya.

Peringatan Hari Ulang Tahun Pasbar ke-17 ini telah dilaksanakan secara sederhana dengan menggelar Rapat Paripurna Istimewa DPRD Pasbar yang dilaksanakan tanggal 7 Januari 2024 di Ruang Sidang DPRD Pasbar” ujarnya Hafiz, Spd kepada awak media. (Ddr)

MR.com, Sumbar| Perlakuan tidak menyenangkan kembali dirasakan insan pers baru-baru ini. Salah satu wartawan di Kota Padang lagi-lagi menerima pesan singkat yang berbau ancaman dari seorang Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Barat (Kasatker PJN Wil 1 Sumbar).

Melalui pesan singkat aplikasi WhatsApp, Masudi selaku Kasatker diduga mengancam wartawan mitrarakyat.com dengan mengatakan akan melaporkan ke pihak berwajib, kalau media tidak segera mengklarifikasi pemberitaan yang sebelumnya.

"Saya terpaksa akan melaporkan bapak melalui jalur hukum kalau berita pernyataan warga tidak segera diklarifikasi," kata Masudi pada Ahad(31/12/2023) beberapa waktu lalu via telepon 0821-8666-6xxx.

Berita terkait: Kondisi Jembatan Gantung Siguhung Pokir M.Iqbal Dikhawatirkan Warga, Diduga Tiang Bengkok Baut Pengikat Banyak Longgar dan Ada Tidak Dipasang

Tidak lama kemudian Masudi mengirimkan link berita dari salah satu media kepada wartawan dimaksud dengan isi narasinya warga Siguhung gembira mendapatkan infrastruktur jembatan gantung tersebut.

Sementara berita yang ditayangkan media ini sebelumnya menyangkut kondisi tiang menara(tiang utama) jembatan gantung Siguhung yang tidak lurus atau miring. 

Selain itu terkait baut pengikat komponen jembatan yang masih longgar dan tidak terpasang, sementara jembatan gantung sudah selesai. Dengan kondisi kontruksi jembatan gantung yang seperti itu ada pernyataan salah satu warga yang disinyalir mengandung unsur kekecewaan.

Namun waktu dikonfirmasi kepada Masudi menyangkut kondisi jembatan gantung tersebut, Masudi tidak serta merta bisa menjelaskan secara langsung. Seperti biasa, Kasatker itu kemudian mengarahkan media untuk melakukan konfirmasi kepada bidang komunikasi publik (kompu).

Terkait hal itu, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.  angkat bicara. Dengan lantang pria berprofesi sebagai Advokat itu mengatakan, bahwa ancaman akan melaporkan awak media kepada pihak berwajib oleh Masudi merupakan sebuah alibi yang dibangunnya.

"Alibi yang diciptakan seorang Kasatker agar bobrok terhadap proyek negara yang dikerjakan bawahannya tidak tersorot mata publik," ujar Mahdiyal Hasan pada Senin (8/1/2024) di Padang.

Dijelaskan Mahdiyal, kalau ada keinginan untuk melaporkan oleh Masudi, bukan wartawan yang harus dilaporkan, tetapi warga tersebut. Sebab, tupoksi media hanya menyampaikan informasi yang mekanismenya mengacu pada undang-undang pokok pers(UU No 40 Tahun 1999).

Seharusnya, langkah atau tahap yang dilakukan pihak Satker PJN Wil 1 ialah memberikan hak jawab atau klarifikasi. Bukan serta merta melakukan pengancaman kepada wartawan tersebut, ungkap Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

"Apa yang dilakukan Kasatker Masudi tersebut salah satu bentuk intimidasi terhadap profesi wartawan. Tentu hal ini patut menjadi perhatian bagi organisasi pers dan pihak penegak hukum," ujar Mahdiyal.

Dengan adanya indikasi pengancaman yang dilakukan Kasatker PJN 1 yang seperti itu, dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan dikalangan insan pers dan khalayak ramai. Dan menimbulkan kecurigaan dilingkungan publik, ada dengan proyek jembatan gantung yang dibangun melalui pokir anggota DPR RI M.Iqbal tersebut..?, tandasnya.

Selanjutnya, pelaksanaan proyek jembatan gantung Siguhung ini patut dilakukan penyidikan pihak berwajib. Proyek jembatan gantung di PHO dengan kondisi tidak sesuai perencanaan, tiang menara miring dan baut pengikat komponen banyak yang longgar dan tidak terpasang, pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, Kasatker Masudi dan Kepala BJPN Sumbar Thabrani disinyalir belum bisa memberikan penjelasannya.

Media masih melakukan pengumpulan data-data dan upaya konfirmasi kepada pihak terkait lainnya sampai berita ini diterbitkan.(cr)

MR.com, Padang| Pasca pemberitaan organisasi pers Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) bakal mengembangkan sayap mendapat tanggapan positif dari para jurnalis di seantero Tanah air.

Hal ini disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) KJI, Denni Handani pada Senin(8/1/2024) di sekretariat DPP KJI di Padang, Sumatera Barat.

Berita terkait: Telah Kantongi Akta Otentik,KJI Siap Lebar Sayap Organisasi ke Daerah

"Alhamdulillah, kita ucapkan terimakasih kepada rekan-rekan sesama Jurnalis di seantero Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atas respon positifnya terhadap perkumpulan Wartawan ini," ucap Owner Media Online GoAsianews.com itu.

Sudah ada beberapa calon ketua pengurus KJI wilayah, serta Kabupaten Kota yang siap dan sudah tidak sabar ingin mendapatkan mandat kepengurusan dari DPP-KJI, imbuhnya.

Kata Denni diantaranya, wilayah Kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat (Sumbar) seperti, Sijunjung, Bukittinggi, Pasaman Barat , Dharmasraya, Tanah Datar, Kota Padang dan Padang Pariaman.

Sedangkan untuk tingkat wilayah provinsi seperti, Jawa Barat, Banten,Bitung, Sumatera Selatan , Aceh Tamiang, Kepulauan Riau, Sumatera Utara,Barito Selatan,Provinsi Kalimantan ,Jawa Tengah , Lampung,DKI Jakarta , dan Sumatera Barat juga sedang mempersiapkan struktur organisasi mereka masing-masing, jelas Denni.

Kepada semua calon ketua pengurus perkumpulan KJI yang ada di wilayah NKRI, atas adanya inisiatif ingin bergabung, "Kami dari DPP mengucapkan terimakasih". Mari bersama kita besarkan perkumpulan wartawan ini dengan catatan. Tetap mengacu kepada AD-RT-KJI," ajak Denni lagi.

Selanjutnya, mengenai surat mandat kepengurusan setelah masing-masing calon Ketua melengkapi susunan pengurus, baru kita tindaklanjuti. Kemudian, sama halnya dengan yang telah disampaikan ketua wilayah dua Windo Regandha, yang terpenting jaga marwah organisasi, pungkas Denni. (real/cr)