Mitra Rakyat

Pembukaan festival juga dihadiri oleh perwakilan dari Danlanud Padang, Forkopimca dan stakeholder terkait lainnya.

Dalam sambutannya Wakil Bupati Risnawanto menyatakan dukungan penuh terhadap kegiatan yang diprakarsai oleh Federasi Aero Sport Indonesia Pasbar bekerjasama dengan Dinas Pariwisata (Dispar) Pasbar.

"Kami atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat mengapresiasi kegiatan festival Paralayang Bukit Marando. Apalagi kegiatan tersebut juga kolaborasi dengan berbagai instansi. Karena festival Paralayang Bukit Marando memiliki dampak positif bagi masyarakat Kabupaten Pasaman Barat secara umum dan masyarakat Air Bangis secara khusus," ucap Wabup Risnawanto.

Selain itu, menurutnya Festival Paralayang Bukit Marando juga sebagai ajang promosi objek wisata yang ada di Kabupaten Pasaman Barat. Sehingga membawa dampak positif bagi dunia pariwisata, dunia olahraga dan di bidang ekonomi. Ia juga berharap festival tersebut bisa dijadikan sebagai kegiatan tahunan yang kembali digelar di tahun 2024 mendatang.

"Pemerintah Daerah tentu mendukung kegiatan yang memiliki dampak positif bagi dunia pariwisata. Untuk itu, selamat datang kepada atlet paralayang di Kabupaten Pasaman Barat ini. Silahkan nikmati keindahan objek wisata di Air Bangis ini, terutama Objek Wisata Paralayang Bukit Marando ini," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Decky H Syahputra mengatakan kegiatan yang digelar pertama kali di Kabupaten Pasaman Barat itu memiliki manfaat yang cukup banyak seperti ekonomi kreatif yang juga meningkat dengan digelarnya Bazar UMKM di Ruang Terbuka Hijau Air Bangis. Ia juga menyebutkan bahwa festival tersebut membawa dampak positif bagi dunia pariwisata

"Kegiatan tersebut membawa dampak positif bagi dunia pariwisata. Objek wisata Kabupaten Pasaman Barat dikenal luas. Alhamdulillah kegiatan ekonomi kreatif sudah dimulai dari tanggal 5 dan ditutup tanggal 12. Kalau festival Paralayang Bukit Marando dibuka mulai tanggal 11 sampai 12 November ini. Selama 7 hari kegiatan ini kita menargetkan sehari seribu pengunjung. Selama kegiatan ini berlangsung ada sebanyak 7 ribu pengunjung yang akan hadir di sini," ucapnya.

Sementara pihak KONI Pasbar saat dikonfirmasi secara terpisah, Ketua KONI Pasbar menyampaikan bahwa selain kegiatan Festival tersebut menunjang UMKM dan Pariwisata dari sisi Olahraga KONI juga melihat potensi para atlit dari olahraga Aero Sport atau Paralayang.

"Kita lihat potensi para Atlit dibidang Aero Sport atau Paralayang ini sangat berpotensi. Kita akan lakukan pembinaan kedepan nya agar mampu mencetak para Atlit-Atlit Pasbar kedepan nya khusus olahraga udara Paralayang ini", ujar Mondiharto.(DDR).

Hadir dalam giat tersebut, Kapolres selaku pembina Bhayangkari Cabang AKBP Agung Basuki dan Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar Ny. Mutya Agung, Pengurus Bhayangkari Cabang Pasbar, seluruh Bhayangkari, para PJU, Polwan, istri ASN serta ibu- ibu Dian Kemala Polres Pasbar.

Dengan tema “Bhayangkari Mendukung Polri Presisi Untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.” Melalui tema ini Bhayangkari harus selalu siap dalam mendukung tugas- tugas Kepolisian yang merupakan visi dan misi Organisasi  Bhayangkari terutama dalam mensukseskan Pemilu Damai.

Peringatan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari ke-71 tahun 2023 ini menjadi kesempatan bagi Bhayangkari Polres Pasbar dan jajaran untuk bersatu dalam semangat persatuan dan kebersamaan serta kemajuan Bangsa Indonesia.

Acara ini ditandai dengan pemotongan tumpeng yang  diberikan kepada Ny. Pat Nofirman sebagai Bhayangkari tertua dan Ny.Yanda Beni sebagai Bhayangkari termuda.

Kegiatan dimeriahkan dengan penampilan Kesenian dari Pengurus Bhayangkari Cabang Polres Pasbar dan Ranting sejajaran  Polres Pasbar serta menampilkan pentas drama yang di perankan oleh Bhayangkari Polres Pasbar.

Menyemarakan HKGB Ke-71 tahun ini Bhayangkari Cabang Pasbar melaksanakan beberapa kegiatan diantaranya Donor Darah, olah raga bersama dan kegiatan sosial lainnya serta beberapa perlombaan lainnya.

Dalam sambutannya, Ny. Mutya Agung, Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar, menyampaikan harapannya. Beliau berharap Bhayangkari harus menjaga harkat dan martabat untuk menjunjung tinggi etika dan adat istiadat budaya Timur, sederhana dan bersahaja dalam penampilan.

Bhayangkari juga diharapkan dapat terus memberikan dukungan positif kepada Polri dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban menjelang Pemilu 2024.

Dukungan Bhayangkari diharapkan mampu mewujudkan Pemilu yang damai dan memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Sementara itu Kapolres Pasbar selaku Pembina Bhayangkari Cabang Pasbar AKBP Agung Basuki dalam sambutannya menyampaikan  arahan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

"Bhayangkari harus cerdas, berhati-hati, juga bijak menggunakan media sosial. Jangan terpengaruh oleh politik. Keterlibatan politik tidak bijak di media sosial dapat berdampak negatif pada citra Polri dan keluarganya. Lebih baik fokus pada kegiatan positif dan mendukung suami dalam menjalankan tugasnya sebagai anggota Polri", ungkap Kapolres.

Kapolres juga menambahkan didik anak- anak menjadi generasi yang unggul yang siap mengisi kemerdekaan dan masa depan.

Bhayangkari selain berperan dalam bidang Politik, Bhayangkari juga berperan dalam peningkatan Ekonomi, Bidang Sosial,Pendidikan dan Stunting  sehingga terus membawa dampak positif bagi bangsa dan negara, khususnya dalam menjaga kedamaian selama proses Pemilu 2024. (DDR)

Juga menyangkut penggunaan BBM yang diduga BBM bersubsidi, serta tidak difasilitasinya pekerja dengan Alat Pelindung Kerja(APK).

Semua itu dibantah oleh Ikhsan yang menjabat sebagai pelaksana lapangan di PT.Arpex Primadhamor tersebut. Ikhsan mengatakan kalau dugaan tersebut tidak benar.

"Semua dugaan tersebut tidaklah benar, sepertinya ada Miss komunikasi yang terjadi antara pihak pengawas dengan masyarakat," terang Ikhsan kepada media via telpon 0852-6322-9xxx pada Kamis (9/11/2023).

Berita terkait: Mahdiyal Hasan: Proyek Peningkatan Jalan Kapujan-Rimbo Data Berpotensi Terjadinya Persekongkolan Jahat Rugikan Rakyat

Sebenarnya, kata Ikhsan, pada pelaksanaan proyek ini negara pasti memakai jasa dari konsultan supervisi. Namun kenapa tidak ada nama perusahaan diplang proyek, kata Ikhsan, saat itu pekerjaan baru dimulai dan penunjukan pemenang konsultan supervisi masih belum ada. 

"Plang proyek tersebut  masih yang lama, saat media kelokasi belum diganti, tapi kita akan segera memperbaikinya lagi," tegasnya.

Kemudian ikhsan menjelaskan kalau nama perusahaan konsultan supervisi dimaksud adalah PT. Sarana Bhuana Jaya, KSO PT. Bhuana Archicon.

Selanjutnya ikhsan juga menjelaskan terkait fasilitas APK. Katanya, pihak perusahaan dari awal sudah menerapkan motto "utamakan keselamatan kerja" dengan memberikan APK kepada masing-masing pekerja.

Namun mereka merasa tidak nyaman dengan itu, jadi mereka jarang menggunakannya. Tapi sekarang kita sudah menegaskan siapa saja pekerja yang tidak menggunakan APK sementara diberikan, selanjutnya pihak perusahaan akan memberikan sanksi, tegasnya.

Untuk penggunaan BBM, ikhsan mengatakan kalau BBM yang dipakai merupakan BBM industri yang dibawa dari kantor. Menyangkut dirgen yang ada dirumah warga itu, hanya sebagai pengangkut dari gudang ke lokasi pekerjaan, ungkap Ikhsan.

Terakhir dia menjelaskan menyangkut dugaan penggunaan material ilegal. Ikhsan dengan jelas menyebutkan kalau material yang dipakai pada proyek jalan itu tidaklah ilegal.

"Terkait material yang digunakan berasal dari quary yang berizin dan telah lolos uji labor," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Publik mengetahui kalau anggaran untuk pekerjaan jalan Kapujan-Rimbo Data ini merupakan aspirasi atau pokok pikir(pokir) dari seorang anggota DPR RI dari Partai PAN. Dan kemudian dikerjakan oleh perusahaan milik kolega yang juga dari partai PAN.

Baca berita sebelumnya: Proyek Jalan Aspirasi Athari Gauthi dikerjakan PT.Arpex Primadhamor Kuat Dugaan Labrak Aturan dan Tanpa Pengawasan

Ada potensi kemungkinan akan terjadinya persengkongkolan jahat didalam pelaksanaan proyek negara tersebut. Hal ini disampaikan oleh seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH.

Dia menyebutkan ada beberapa indikator adanya dugaan korupsi telah terjadi diproyek tersebut. Mulai dari penunjukan rekanan sampai dengan masa pelaksanaannya sampai hari ini.

"Anggaran sebesar Rp 35 miliar lebih, namun pelaksanaannya terindikasi amburadul, ditambah lagi dengan dugaan tidak ada jasa konsultan supervisi digunakan pada proyek itu. Sementara ada indikasi perbuatan melawan hukum tercium didalam pelaksanaannya," ujar Mahdiyal Hasan pada hari Rabu(8/11/2023) di Padang.

Disinyalir pekerjaan tidak ada pengawasan, karena dipapan informasi publik (plang proyek) tidak ada dituliskan nama perusahaan konsultan supervisi yang dimaksud, dan pihak rekanan pun disinyalir tidak bisa untuk menjelaskannya, papar Advokat itu.

Sementara lanjut Mahdiyal, informasi miring terhadap proses pekerjaan terus berkembang dilingkungan publik. Seperti dugaan penggunaan BBM bersubsidi oleh rekanan. "Penggunaan material ilegal, sampai dengan tidak difasilitasinya para pekerja dengan Alat Pelindung Kerja(APK) waktu mereka bekerja," cecar Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Ironis, proyek senilai Rp 35 miliar lebih yang dikerjakan PT.Arpex Primadhamor diduga kuat tanpa ada pengawasan dari konsultan supervisi atau pengawas, bahkan mungkin juga lemah dari pengawasan seorang PPK 2.5 Agusman.

Buktinya, saat dikonfirmasi Agusman tidak juga tidak menjelaskan hal tersebut secara detail. Bahkan Agusman terkesan mendukung dugaan kecurangan yang dilakukan oleh PT. Arpex tersebut, tandasnya.

Mahdiyal mengatakan, meskipun dugaan itu dibantah oleh pihak rekanan, namun faktanya menyebutkan demikian. Tidak ada nama Konsultan Pengawas diplang proyek, para pekerja mengaku kalau mereka tidak ada di fasilitas dengan APK lengkap dalam bekerja.

"Apabila pekerjaan ini sudah sesuai dengan aturan dan kaedahnya. Seharusnya pihak rekanan tidak sulit untuk menjelaskan kepada publik. Penjelasan disertai dengan bukti kongkret,  dan pekerja berompi hijau itu tidak perlu lari-larian menghindari media" tegas Advokat muda tersebut.

Dikhawatirkannya, proyek jalan ini hanya sebagai alat pencitraan bagi sedikit kelompok dan arena dalam mencari keuntungan. Meskipun berdampak terhadap mutu pekerjaan, yang akhirnya negara menanggung kerugian, oknum tersebut seakan tidak peduli.

Perlu kita ingatkan kembali, kalau dana yang digunakan bukan uang dari kantong pribadi mereka, tapi uang negara yang salah satu sumbernya merupakan kutipan pajak dari hasil kerja peras keringat masyarakat, jadi sebaiknya berikan yang terbaik untuk masyarakat, pungkasnya.

Proyek peningkatan jalan Kapujan-Rimbo Data dibiayai APBN dengan besar anggaran Rp 35.991.122.000, dikerjakan selama 161 hari kalender oleh PT.Arpex Primadhamor dengan masa pemeliharaan 365 hari. 

Pekerjaan berada dibawah pengelolaan BPJN Sumbar, dibawah pengawasan PPK 2.5, Satker PJN Wil II. Sampai berita ini ditayangkan media masih upaya konfirmasi Kepala BPJN Sumbar, dan Kepala Satker PJN Wil II.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengatakan pemekaran dilakukan semata-mata untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Pasbar dan menegaskan pemekaran tidak diperbolehkan mengubah adat istiadat yang ada. Ia menjelaskan, akan banyak kesempatan yang harus dimanfaatkan seiring dengan pemekaran jorong yang dilakukan.

"Dari yang semula 2 kejorongan saat ini Nagari Salido Saroha menjadi 4 kejorongan. Akan banyak kesempatan yang akan didapatkan, kita berharap tokoh masyarakat dapat memberi kesempatan untuk menjadikan Pasbar jadi lebih baik. Insya Allah, tahun depan dana desa kita bertambah. Mari kita manfaatkan sesuai prioritas yang sudah ditentukan, mengurus nagari baik di bidang pendidikan, keagamaan, membina generasi muda, mengatasi kemiskinan, stunting, persoalan banjir dan lain sebagainya," ungkap Bupati Hamsuardi.

Sementara Tokoh Masyarakat Mukhlis Nasution menyebutkan bahwa pemekaran ini adalah pemekaran pertama di Kecamatan Lembah Melintang. Semua itu berkat kerjasama masyarakat, Bamus, camat, wali nagari dan semua pihak terkait dalam menyalurkan keinginan masyarakat. Ia berharap, setelah pemekaran jorong nantinya dapat menjadikan Ujung Gading menjadi lebih baik dan sejahtera.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Seorang warga Muara Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Penerima bantuan bedah rumah dari Baznas Kabupaten Pasbar Jendra Mika datangi kantor Baznas Pasbar dalam rangka mempertanyakan biaya pembangunan bedah rumah miliknya karena dianggap tidak sesuai dengan aturan yang semestinya.

Sebagaimana diketahui, Baznas Pasbar dalam tahun 2023 ini telah menganggarkan 66 unit rumah yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Pasbar untuk dibangun melalui dana Baznas dengan anggaran Rp. 25 Juta per Unitnya.

Adapun sebelum ditetapkan sebagai Mustahik (penerima bantuan), tim dari Baznas terlebih dahulu melakukan survey kelokasi rumah yang akan di bedah, untuk melihat langsung beberapa kriteria untuk menentukan layak atau tidaknya untuk diberikan bantuan.

"Saya merupakan seorang penerima bantuan bedah rumah dari Baznas. Dari surat yang saya tanda tangani dulu, disana tertera anggaran yang akan saya terima sebesar 25 Juta. saya heran, karena setelah saya hitung, biaya pebangunan rumah yang saya terima baru berjumlah lebih kurang 20 Juta, tapi sudah dinyatakan siap oleh pendamping dari Baznas yaitu, Suarman," ungkap Jendra Mika kepada wartawan di Simpang Empat (06/11).

Jendra Mika menjelaskan, rincian catatan  pembelian bahan bangunan rumahnya yang ia terima dari Suarman selaku pendamping baru menghabiskan anggaran sebesar Rp. 19.893.000, namun pembangunannya sudah dinyatakan selesai. Padahal, seharusnya pagu dana yang ia terima  sebesar Rp. 25 Juta sesuai dengan yang ia tanda tangani.

"Saya heran, disaat saya meminta dana untuk pembelian tiga lembar triplek kepada Suarman, ia mengatakan dana pembangunan rumah saya sudah habis, padahal dana yang semestinya saya terima adalah Rp.25 Juta," jelasnya.

Ditambahkan, dirinya lebih heran lagi disaat Suarman memberikannya uang sejumlah Rp. 1.000.000 disaat dirinya mempertanyakan terkait bantuan tersebut ke kantor Baznas Pasbar bersama salah seorang rekannya.

"Saya diberikan uang 1 Juta oleh Suarman. Saya juga tidak tau, apakah ini uang pemberiannya secara pribadi karena iba kepada saya, atau bersumber dari dana Baznas," pungkasnya.

Selain itu, Mika juga berterima kasih kepada Baznas Pasbar atas bantuan yang telah diberikan terhadapnya. Namun, selaku masyarakat biasa yang tidak berpendidikan, ia juga meminta keterbukaan dari pihak Baznas terkait dana pembangunan rumahnya yang saat ini pekerjaannya sudah dianggap selesai oleh pendamping Baznas itu.

"Saya meminta transparansi dari pihak Baznas, saya baru merima lebih kurang 20 Juta, kalau benar pembangunan satu unit bedah rumah ini 25 Juta, kemana sisa uang yang mestinya menjadi hak saya," pinta Mika.

Sementara itu, Ketua Baznas Kabupaten Pasbar, Devi Irawan saat dikonfirmasi awak media Senin, (06/11) diruang kerjanya membenarkan, Baznas Pasbar pada tahun 2023 ini memang telah menganggarkan 6 unit rumah disetiap kecamatan yang ada di Pasbar dari 11 Kecamatan yang ada.

Adapun anggaran yang telah ditetapkan untuk satu unit rumah sebesar 25 juta. Dari dana 25 juta tersebut, rumah dengan ukuran 6×6 tersebut dipastikan sudah siap dan bisa ditempati oleh penerima.

"Dengan anggaran 25 Juta per Unitnya, sebanyak 66 unit rumah yang kita berikan bantuan harus siap dan sudah bisa ditempati oleh Mustahik," terang Devi Irawan.

Dijelaskan, adapun mekanisme pembangunan rumah tersebut sesuai dengan kesepakatan Baznas, yaitu dengan menempatkan pendamping dari internal Baznas dalam mengawasi pembangunan yang dilakukan hingga selesai.

"Kita telah menunjuk pendamping dari Baznas dalam pembangunan rumah yang kita lakukan. Sementara dana 25 juta tersebut kita serahkan kepada pendamping untuk mengelola secara langsung," jelasnya.

Ditambahkan, dirinya tidak mengetahui permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan, karena setiap pembangunan yang dilakukan telah ditunjuk pendamping  dari Baznas Pasbar yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembangunan yang dilakukan.

"Semua sudah ada pendamping. disini saya tegaskan, semua rumah yang dibangun harus siap dan bisa ditempati oleh penerima, karena akan dilakukan serah terima pada tanggal 5 Desember nantinya," tegas Devi Irawan mengakhiri.

Sementara itu, pendamping kegiatan dari Baznas Pasbar Suarman saat dikonfirmasi wartawan mengatakan, semua sudah saya serahkan kepada ketua untuk menjawab, pekerjaan sedang berlangsung dan tunggu verifikasi sampai 5 Desember mendatang," ucapnya singkat.(DDR)