Mitra Rakyat

Disebutkan proyek "siluman", karena ada indikasi pihak terkait menutup-nutupi seluruh informasi menyangkut proyek pipa tersebut dari publik dengan meniadakan plang proyek sebagai media informasi publik masyarakat luas.

Namun sepertinya ada ketidak senangan dari pihak Perumda dengan sebutan proyek siluman. Hal itu disampaikan Adi Zein selaku Humas dari Perumda Air Minum Kota Padang.

Baca berita sebelumnya: Perumda Air Minum Kota Padang Diduga Kelola Proyek "Siluman", Terindikasi Abaikan UU K3 dan Tidak Sesuai Speks Teknis

Diduga rekanan abaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya karena tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK) lengkap, sebagian pekerja hanya menggunakan rompi 

Pria yang akrab disapa Adi tersebut menuding kalau media sudah menyudutkan PDAM yang sekarang bernama Perumda Air Minum dengan menyebut proyek yang dikelola merupakan proyek siluman.

"Judul yang yang ditulis media sangat menyudutkan PDAM, kenapa harus pakai proyek siluman,"kata Adi Zein saat dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya 0812-6158-3xxx pada Selasa (24/10/2023).

Dibalik itu sepertinya Adi mengakui kalau plang proyek sangat perlu pada proyek yang menggunakan uang negara. Kata Adi, adanya plang nama (plang proyek) memang merupakan syarat sebuah pekerjaan sebagai informasi publik. 

Untuk pekerjaan pemasangan pipa ini, segera kami panggil rekanan yang melaksanakan pekerjaan untuk melengkapinya dilapangan, tegas Adi.

Kemudian terkait laporan masyarakat soal jalan yang rusak, Adi mengatakan karena pekerjaan ini belum selesai, jadi wajar saja kalau kondisi jalan masih belum kembali seperti semula.

"Namun kami dapat memastikan bahwa semua pekerjaan yang memakai fasilitas umum seperti jalan yang dibongkar, akan dikembalikan seperti keadaan semula. Tetapi itu dilakukan ketika pekerjaan telah selesai,"terang Adi.

Selanjutnya soal spek galian. Adi mengklaim kalau pekerjaan sudah sesuai spesifikasi teknis. Katanya, pekerjaan sudah benar begitupun dengan timbunannya. Jikapun ada kesalahan dalam pelaksanaan, segera akan kami tegur rekanan yang melaksanakannya, tegas Adi lagi.

Karena posisi pekerjaan dijalan yang banyak dilalui oleh masyarakat, kami juga berupaya agar pekerjaan secepatnya selesai, supaya tidak banyak menganggu aktifitas masyarakat, ringkasnya.

Tetapi menyangkut dugaan rekanan telah mengabaikan keselamatan dan kesehatan para pekerjanya karena tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja(APK) saat bekerja. Hingga berita ini ditayangkan Adi belum bisa menjelaskannya.

Apa yang disampaikan Adi Zein disinyalir bersebarangan dengan keterangan yang disampaikan oleh Junaidi sebelumnya. Waktu dilokasi pekerjaan kemarin, Junaidi yang mengaku pengawas dari Perumda mengatakan kalau setiap pekerjaan fisik yang dilakukan Perumda tidak pernah menyediakan plang proyek.

Kemudian, untuk pekerjaan pipa itu pihak Perumda juga tidak  memakai jasa konsultan supervisi atau pengawas. Seterusnya untuk kelengkapan APK sebagai alat untuk menjaga keselamatan para pekerja saat melakukan pekerjaan. Junaidi mengatakan kalau rekanan sudah menyiapkannya. 

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan para pekerja melakukan kegiatan penggalian dengan bertelanjang kaki tidak memakai sepatu bot, tidak menggunakan sarung tangan, tidak menggunakan helm pelindung kepala. Hanya terlihat sebagian pekerja menggunakan rompi, itupun dipakai setelah awak media mengambil dokumentasi.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Selain itu Hamsuardi juga melakukan peletakan batu pertama pembangunan Gedung IKM Pasbar di Kota Medan, pada Minggu (22/10) di Jl. Jermal 7, Desa Bandar Klippa Kota Medan.

Bupati Hamsuardi bersama Ketua DPRD Pasbar Erianto, wakil ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra dan didampingi stakeholder terkait pada pelantikan tersebut mengajak seluruh anggota IKM Pasbar Kota Medan untuk bersatu dan menjaga tali silaturahmi.

“Mari bersatu dan saling bersilaturahmi, karena di rantau ini teman sekampunglah yang menjadi keluarga kita,” himbau Hamsuardi di hadapan ratusan warga yang hadir.

Ia mengucapkan terima kasih kepada pengurus yang lama atas kontribusi dan dedikasi mereka dalam mempersatukan warga rantau Pasbar di Kota Medan.

Hamsuardi juga berharap agar pengurus yang baru dapat bekerja lebih baik lagi, memberikan sumbangsih positif kepada daerah asal dan daerah rantau, serta menjalin kerjasama yang baik dengan pihak lain di rantau.

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi juga menyampaikan program Pemerintah Daerah Pasaman Barat dan pencapaian dalam membangun Kabupaten Pasaman Barat seperti berobat gratis, studi banding keluar negeri untuk siswa nilai terbaik.

Ia juga mengapresiasi rencana pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan dan memberikan bantuan sebanyak 500 juta rupiah untuk pembangunan sekretariat tersebut dengan melengkapi administrasi yang dibutuhkan.

Senada dengan Bupati Hmasuardi, Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto sepakat agar menyisihkan APBD untuk pembangunan sekretariat IKM Pasaman Barat. Ia juga mengajak seluruh pihak agar bersinergi dan saling berkontribusi untuk pembangunan kampung halaman.

Sementara itu, Ketua IKM Pasbar terpilih Salamuddin menjelaskan bahwa IKM Pasbar Kota Medan merupakan wadah untuk bisa bersilaturahmi dalam membina rasa persatuan sekampung.

“IKM Pasbar Kota Medan merupakan wadah untuk bisa bersilaturahmi dalam membina rasa persatuan sekampung, saling membantu apa bila ada yang dapat musibah. Inilah gunanya kita membangun sekretariat IKM Pasbar Kota Medan ini, dan berkumpul dan berkegiatan di tempat ini,” ujarnya.

Selain itu, Ketua Dewan Penasehat IKM Pasbar Lahmuddin Lubis mengungkapkan 3 tujuan pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan. Ia juga mengungkapkan selain pembangunan sekretariat, juga akan dibangun penginapan yang akan dimanfaatkan secara bersama

“Ada 3 tujuan pembangunan sekretariat IKM Pasbar Kota Medan yakni, ketika anak-anak Pasaman Barat sekolah ke Medan menjelang dapat tempat kost sematara bisa tinggal di sekretariat, ketika ada kunjungan Pemerintah Daerah Pasaman Barat ke Kota Medan daripada menginap di hotel lebih baik menginap di sekretariat dan juga tempat berkumpulnya IKM Pasaman Barat Kota Medan,” ungkapnya.(DDR)

Karena dalam pelaksanaannya, rekanan bersama pihak Perumda disinyalir sepakat untuk tidak menyediakan papan informasi (plang proyek) sebagai media informasi untuk publik. Selain tidak transparan, pelaksanaan pekerjaan diduga kuat rekanan telah labrak aturan tentang K3 dan berjalan tidak sesuai spesifikasi teknis yang seharusnya.

Junaidi sebagai pengawasan dari Perumda Air Minum Kota Padang mengaku, Perumda tidak ada menggunakan jasa Konsultan supervisi atau pengawas pada proyek pipa yang dikelolanya

Parahnya, pada pekerjaan itu kuat dugaan pihak Perumda yang dipimpin Hendra Pebrizal itu tidak memakai jasa dari konsultan supervisi atau konsultan pengawas.

Hal tersebut terpantau media saat telusuri lokasi pekerjaan yang berlokasi di Kelurahan Seberang Padang pada Senin(23/10). Media dapati beberapa kejanggalan yang terjadi dilapangan menyangkut pelaksanaan proyek tersebut.

Saat bekerja, para pekerja sebagai buruh kasar dalam melakukan penggalian tanah diduga tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap sesuai standar. Para pekerja melakukan pekerjaannya tanpa menggunakan sarung tangan, sepatu bot, dan helm pelindung kepala. Ada beberapa pekerja yang hanya menggunakan rompi.

Kemudian secara teknis, galian untuk pipa memiliki kedalaman yang bervariasi. Dan pipa saat ditimbun, diduga kuat tidak seluruhnya diberikan pasir urug sebagai pelindung atau bantalan pipa saat ditimbun kembali.

Sementara dilokasi yang ada hanya pengawas dari Perumda Air Minum sendiri bernama Junaidi yang selalu hadir setiap hari kerja. Hal tersebut diakui Junaidi bahwa dia sebagai pengawas dari Perumda Air Minum Kota Padang.

Saat dikonfirmasi, Junaidi mengatakan tidak pernah ada plang proyek pada setiap kegiatan yang dilakukan Perumda.

"Memang tidak ada plang proyek pada proyek ini, dan disetiap kegiatan fisik yang dilakukan Perumda juga tidak pernah menyediakan plang proyek yang dimaksud," kata Junaidi dihari yang sama.

Menyangkut APK, kata Junaidi, pihak rekanan sudah ada menyiapkannya. Tetapi para pekerja ini saja yang nakal tidak mau memakainya APK tersebut, ujarnya. Namun, Junaidi tidak menjelaskan APK saja yang sudah disediakan atau diberikan oleh pihak rekanan kepada para pekerja yang juga ada berusia lanjut.

Berikutnya menyangkut spesifikasi teknis pekerjaan. Untuk speks teknis, Junaidi menerangkan bahwa sebelum pipa ditimbun kembali, mereka selalu memberi pasir setebal 20-25 cm, dan baru timbun.

"Untuk kedalaman galian spesifikasinya 125 cm. Dan itupun tidak seluruhnya memiliki kedalaman seperti itu, ada yang kurang," terangnya lagi.

Tetapi keterangan yang disampaikan oleh Junaidi tidak sesuai dengan keterangan yang disampaikan oleh salah satu pekerja waktu itu. Untuk pasir urug pada bantalan pipa menurut pengakuan pekerja yang tidak mau memberikan namanya itu sekitar 10-15 centimeter saja.

Merunut pada keterangan yang disampaikan Junaidi, proyek pipa itu dikerjakan sepanjang 500 meter dengan kontraktor pelaksananya CV.Citra Karisma selama 60 hari. Uang yang dihabiskan untuk proyek ini hanya Rp178.000, dan pekerjaan berakhir pada 22 November 2023, pungkasnya.

Apakah pekerjaan yang menggunakan uang negara atau APBD tidak harus transparan terhadap seluruh informasinya..? Bagaimana pendapat pengamat hukum dan pembangunan menyangkut hal tersebut,?.. tunggu berita selanjutnya.

Media masih upaya mengumpulkan data-data dan konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr)

Konfirmasi media kepada M. Nasir sebelumnya menyangkut ada dugaan pekerjaan yang berada dibawah pengawasannya berjalan tidak sesuai speks teknis dan terindikasi labrak aturan, khususnya tentang undang-undang pertambangan.

Dugaan tersebut terjadi pada pekerjaan penangan longsoran senilai Rp3.992.623.000,00 oleh CV.Jasa Limanang Mandiri. Karena, pembangunan bronjong yang dikerjakannya diduga kuat tidak mengacu pada spesifikasi teknis dan material batu yang dipakai terindikasi material Ilegal.

Baca berita terkait: Pelaksanaan Proyek Penanganan Longsoran Milik BPJN Sumbar Diduga Tidak Sesuai Speks Teknis dan Kangkangi UU Pertambangan

Namun sayangnya, M.Nasir sebagai pejabat publik disinyalir lebih memilih "bungkam" atau tidak mau menanggapi konfirmasi media sampai saat ini. Lain hal dengan kedua pimpinan dari PPK 1.1 tersebut. Yakni Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi dan Kepala BPJN Sumbar Thabrani. 

Kedua pejabat publik yang dimaksud saat dikonfirmasi terkesan mengelak dengan cara mengarahkan media untuk menghubungi bidang Komunikasi Publik (Kompu) di masing-masing instansi yang dipimpinnya. Masudi saat dikonfirmasi via WhatsApp pribadinya 0821-8666-6xxx mengatakan silahkan hubungi bagian Komunikasi Publik Satker PJN Wil 1.

Begitu juga, Kepala BPJN Sumbar Thabrani. Kabalai PJN Sumbar tersebut mengatakan kalau ada berita yang perlu dikonfirmasi silahkan hubungi Kompu Balai, katanya singkat via telpon 0853-5910-0xxx.

Menyangkut sikap pejabat publik yang diduga tidak koperatif tersebut, seorang Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan, SH. menilai kalau pelaksanaan proyek tersebut diduga tidak baik-baik saja.

Kata Mahdiyal, dengan bungkamnya M.Nasir saat dikonfirmasi media ini terkait pekerjaan yang dilakukannya itu, mengisyaratkan kalau pekerjaan yang dilakukan CV. Jasa Limanang Mandiri ini terindikasi bermasalah, ungkap Mahdiyal pada Senin(23/10) di Padang.

"Semestinya, sebagai pejabat publik M. Nasir beserta Masudi dan Thabrani memiliki kewajiban untuk selalu bersikap kooperatif dan transparan terhadap seluruh informasi yang berkaitan dengan pekerjaan yang dilakukannya. Karena, hal tersebut masih menyangkut  kepentingan publik," ujarnya.

Selain itu, anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan proyek negara tersebut merupakan uang negara yang notabenenya uang rakyat. Jadi ada kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan oleh pejabat publik yang dimaksud kepada masyarakat luas, cecarnya.

Sebenarnya ini perkara mudah, ucap Mahdiyal. Kalau memang pekerjaan sudah sesuai speks teknis dan material batu yang digunakan berasal dari quarry yang memiliki izin lengkap, M. Nasir sebagai ujung tombak dari BPJN Sumbar tinggal menjelaskan saja kepada publik melalui media ini, tidak perlu mengelak dengan berbagai cara, imbuhnya.

"PPK tersebut tidak mesti bungkam, malah dengan diamnya seperti ini membuat asumsi masyarakat menjadi semakin liar," kata Alumni Fakultas Hukum Unand itu.

Pejabat publik yang seperti itu perlu di evaluasi kinerjanya oleh Dirjen Bina Marga atau pihak Kementerian PUPR. Karena seluruh informasi harus diketahui masyarakat dan terbuka untuk umum. 

Kemudian, dengan sikapnya yang  demikian patut adanya dugaan terjadi persekongkolan jahat yang rugikan negara antara pihak kontraktor dengan pihak instansi dalam pelaksanaan proyek negara itu, tukasnya.

Apabila material yang dipakai pada proyek tersebut terbukti ilegal, artinya pihak bersangkutan telah merugikan negara, karena material tersebut terhindar dari pajak sebagai sumber Pendapatan Anggaran Daerah (PAD), pungkasnya 

Hingga berita ditayangkan media masih upaya mengumpulkan data-data dan  konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Turnamen yang digelar dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2023 tersebut turut dihadiri oleh Wakil Ketua DPRD Pasbar Daliyus K, anggota DPRD Ali Nasir, Sifrowati Yulianto, OPD, KONI dan stakeholder terkait. 

“Dalam pertandingan kemenangan bukan akhir dari segalanya. Namun, itu buah dari rajinnya latihan. Sehingga atlet dituntut untuk terus berlatih karena akan banyak turnamen yang digelar, baik di tingkat nagari, kecamatan hingga kabupaten. Untuk itu, jangan pernah patah semangat. Terus latihan dan pantang menyerah," ucap Wabup Risnawanto dalam sambutannya saat menutup turnament tersebut.

Ia juga mengucapkan selamat kepada kedua kesebelasan. Karena telah menjunjung tinggi sportifitas di dalam olahraga. Sehingga penonton dan masyarakat bisa menilai dan menikmati pertunjukan.

"Terima kasih juga saya sampaikan kepada donatur yang telah ikut menyumbang. Baik secara materil maupun secara moril," ucapnya.

Mondiharto juga menyampaikan bahwa atas nama KONI Pasbar Ia selalu mendukung kegiatan olahraga yang ada di Pasaman Barat baik secara moril maupun materil.

"Kita akan selalu suport kegiatan-kegiatan olahraga seperti saat ini baik secara moril maupun materil, Kita juga akan mendukung pembinaan untuk calon-calon atlit", ujar Mondiharto.

Pada penutupan turnament itu, Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat melalui KONI juga memberikan bantuan sebesar 5 juta rupiah. (DDR)

Laga final mempertemukan Tim Popesta Simpang Tiga Alin dengan Tim IPK Kuamang. Pertandingan berhasil dimenangkan oleh kesebelasan Popesta Simpang Tiga Alin dengan skor 1:0 dan membawa pulang hadiah senilai 20 juta rupiah sebagai juara I. Sementara Tim IPK Kuamang mendapatkan hadiah senilai 10 juta rupiah sebagai juara II.

Wakil Bupati Risnawanto dalam sambutannya sangat mengapresiasi semangat pemain dan antusias penonton untuk menyaksikan pertandingan tersebut.

"Pemain tetap memberikan penampilan yang terbaik dengan menjunjung tinggi sportifitas ketika tampil, saling serang dengan tetap memegang teguh aturan main. Begitu juga dengan penonton, walaupun hujan lebat tetap memberikan semangat kepada pemain," ucap Wabup Risnawanto.

Ia menegaskah bahwa Pemerintah Daerah sangat mendukung turnamen yang diselenggarakan itu. Karena menurutnya dapat memberikan banyak manfaat positif kepada pemuda dan masyarakat. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang telah sukses menyelenggarakan turnamen dan turut mendukung program pemerintah di bidang olahraga

"Kami atas nama Pemda Pasbar mengucapkan terima kasih kepada panitia dan masyarakat yang telah memberikan dukungan moril dan materil sehingga suksesnya turnamen ini. Tentunya turnamen ini perlu terus kita tingkatkan lagi," ucapnya.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah akan menggelar Liga Kabupaten Pasaman Barat untuk usia 19 tahun. 

"Pemerintah Daerah juga akan mengadakan Liga Kabupaten Pasaman Barat tidak akan lama lagi. Liga Kabupaten Pasaman Barat ini untuk usia 19 tahun. Tentunya tujuan diadakan kegiatan tersebut untuk membina generasi muda terutama di bidang olahraga cabang bola kaki.Liga Kabupaten ini juga nantinya untuk mempersiapkan menghadapi Porprov mendatang," jelas Risnawanto.

Sementara, Ketua KONI Pasaman Barat, Mondiharto melalui Sekretaris KONI Iwan S, mengatakan Turnamen Sepak Bola Rajawali Cup XVI Tahun 2023 antar club se-Kabupaten ini dilaksanakan pada bulan oktober dan merupakan salah satu ajang bagi KONI untuk mencari bibit-bibt atlet di daerah.

"Kita akan selalu menjaring atlet-atlet melalui Turnamen-Turnamen yang dilakukan dalam setiap bidang olahraga dan selanjutnya para bibit atlet tersebut akan Kita bina agar nant kedepan nya Pasaman Barat sudah memiliki atlet sendiri", ujar Iwan.(DDR)