Mitra Rakyat

Pasalnya, proyek negara yang berada di wilayah kerja Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah 1(Satker PJN Wil 1) diduga menggunakan material batu ilegal. Dikatakan ilegal, karena material batu tersebut didatangkan dari quarry yang dicurigai tidak memiliki izin resmi lengkap.

Selain itu, terpantau oleh tim investigasi dari media dilokasi pekerjaan pada Jum'at(13/10) waktu lalu, material batu yang dipakai didominasi oleh batu dengan ukuran berat yang diduga kuat tidak sesuai spesifikasi. Karena batu yang ada didalam kawat bronjong itu secara presentase diduga banyak batu-batu yang berukuran kecil-kecil dan kuat dugaannya jauh dari spesifikasi yang seharusnya.

Terindikasi pelaksanaan pembangunan bronjong yang dikerjakan oleh CV. Jasa Limanang Mandiri(JLM) asal jadi, tidak merunut pada aturan secara spesifikasi teknis dan perundang-undangan tentang pertambangan.

Sementara, pekerjaan penanganan longsoran tersebut diawasi oleh tiga konsultan supervisi sekaligus yakni, PT. ESKAPINDO MATRA KSO PT.JASA MITRA MANUNGGAL dan PT.INDEC INTERNUSA. Namun disinyalir dalam pelaksanaannya masih lemah terhadap pengawasan.

Ada dugaan pembiaran dilakukan oleh konsultan supervisi beserta pihak terkait atau pihak instansi terhadap indikasi kecurangan yang dilakukan rekanan.

Proyek negara dengan nomor kontrak : 25/PKK/SK-PJN1-Bb.23.03.1.1/2023 yang dikerjakan CV.Jasa Limanang Mandiri tersebut dibiayai negara sebesar Rp3.992.623.000,- dengan jangka waktu pelaksanaannya selama 240 hari kalender dimulai pada 23 Februari 2023.

Lokasi pekerjaan yang terindikasi labrak aturan tersebut berada dikawasan perbatasan Padang Panjang dengan Kota Solok tepatnya dikawasan lokasi wisata Danau Singkarak.

Terkait hal tersebut, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 M.Nasir meskipun sudah dihubungi via telpon dengan nomor 0812-7812-xxx pada Kamis(19/10) bentuk upaya konfirmasi tim media. Namun PPK tersebut diduga belum bisa memberikan keterangan atau penjelasannya.

Hingga berita ditayangkan,media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

"Benar, kami mendapat laporan dari Kapolsek Talamau Iptu Yuli Dekri bahwa telah terjadi tanah longsor yang menutupi badan jalan sehingga tidak dapat dilalui baik kendaraan roda dua maupun roda empat disekitar lokasi Polongan Anam Jorong Patomuan," ujar Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki.

Lebih lanjut Kapolres mengatakan, mendapat laporan adanya kejadian bencana alam tanah longsor tersebut, Kapolres bersama Kasat Samapta AKP Asril dan Kasi Propam Iptu R. Pasaribu langsung ke lokasi kejadian untuk melakukan pengamanan dan pengaturan arus lalu lintas di sekitar lokasi longsor, sebagai upaya menciptakan situasi kamtibmas dan kamtibcarlantas yang aman dan kondusif.

"Saat ini kami bersama Instansi terkait dibantu oleh masyarakat setempat sedang berupaya untuk membersihkan material tanah longsor agar bisa dilalui masyarakat, minimal bisa dilalui kendaraan roda dua," terangnya.

AKBP Agung Basuki mengatakan, pihaknya telah menurunkan 30 orang personel yang telah siaga dilokasi longsor dengan sasaran utama mengamankan lokasi longsor agar tidak ada korban jiwa akibat terjadinya longsor susulan dan membuka jalur alternatif sebagai upaya pengalihan akses jalan yang sementara hanya bisa dilalui kendaraan roda dua.

“Kami bersama stakeholder dan personel TNI dari Koramil 03/Talu sudah berada dititik longsor untuk melakukan pengamanan serta membantu masyarakat untuk melewati jalur alternatif yang cukup terjal dan jalan yang dipenuhi material longsor yang bercampur batu dan kayu,” ungkap Kapolres.

Saat ini, tim gabungan dilokasi longsor masih membersihkan material longsor dengan excavator mini dan alat seadanya sambil menunggu alat berat dari Dinas PUPR Provinsi Sumatera Barat agar akses jalan dari Talu menuju Simpang Empat dapat segera dilalui kendaraan roda empat.

Kapolres Pasbar mengimbau kepada seluruh masyarakat yang melewati jalur Talu menuju Simpang Empat atau sebaliknya agar selalu waspada dan berhati-hati apalagi saat ini musim penghujan karena daerah ini sangat rawan terjadi longsor, dan kepada Pemerintah Daerah untuk terus bergerak cepat dalam upaya membuka akses jalan yang tertutup material longsor saat ini, agar aktifitas dan pasokan logistik masyarakat tidak terganggu.

Sampai berita ini diturunkan, tidak ada korban jiwa dan kerugian materil dalam kejadian ini, namun saat ini aliran listrik padam dan jaringan telekomunikasi agak terganggu.(DDR)

Untuk menunjukan kesiapan tersebut, Polres Pasaman Barat (Pasbar) mengelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 bertempat dihalaman Polres Pasbar, Selasa (17/10).

Dalam kegiatan apel gelar pasukan tersebut turut hadir Bupati Pasbar Hamsuardi, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Intansi Terkait, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta perwakilan Partai Politik.

Sementara personil dan peserta apel terdiri dari pleton TNI Kodim 0305/Pasaman, pleton Brimob, Pleton personel Polres Pasbar, pleton Satuan Polisi Pamong Praja, pleton Dishub Pasbar, pleton Linmas, serta pleton Senkom.

“Dalam Operasi Mantap Brata kali ini kita akan menurunkan 295 personel untuk pengamanan persiapan Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 di Pasaman Barat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki.

Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata tersebut, dimaksudkan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan menjelang Pemilu 2024 nanti yang terdiri dari pasukan Polri dan TNI serta stakeholder terkait.

Menurut Kapolres, Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti.

Kapolres Pasbar sudah memetakan wilayah rawan konflik dalam Pemilu yakni tiga kecamatan anatar lain Kecamatan Kinali, Sungai Aur, dan Kecamatan Lembah Melintang.

Dengan ada nya pemetaan tersebut hingga memudahkan personil untuk melakukan pengamanan di 1.286 TPS yang tersebar di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang merupakan kematangan demokrasi, momen penting menentukan nasib bangsa dimasa depan karena menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak dalam tahun yang sama,” jelas Kapolres.

Kapolres terus mengajak semua elemen untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024, tidak hanya TNI dan Polri tetapi andil besar Masyarakat juga diperlukan. Sehingga Pemilu berjalan aman dan lancar jauh dari berita hoaks, kampanye hitam maupun money politik dapat diantisipasi sejak awal.

“Operasi Mantap Brata ini juga merupakan penguatan komunikasi publik, publikasi dan edukasi agar masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh Kapolres.

Kapolres juga berpesan kepada anggota Polri jika ada konflik agar diselesaikan pada akar masalah dengan cara yang humanis.

AKBP Agung Basuki juga meminta semua pihak agar mengantisipasi teror yang bisa mengacaukan suasana menjelang Pemilu 2024 dan mengoptimalkan preventive strike agar pelaku terror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Jika ada pelaku teror agar ditangkap agar Pemilu damai, kalau soal pidana Pemilu silakan koordinasikan dengan Penegak Hukum Pemilu (Gakkumdu),” kata Agung.

Ada beberapa penekanan Kapolri yang di sampaikan AKBP Agung Basuki dalam apel gelar pasukan seperti tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya.

Selain itu, orang nomor satu di tubuh Polri itu juga mengingatkan untuk melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan professional yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) dan melakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang prima.

Terakhir, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengarahkan untuk selalu megedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system, agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi serta tingkatkan sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.

AKBP Agung Basuki mengucapkan terimakasih dan selamat bertugas kepada seluruh personel yang terlibat. Mari bersama-sama kita amankan Pemilu 2024, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama.

Diakhir kegiatan pelaksanaan apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata, Kapolres Pasbar bersama para tamu undangan mengecek kesiapan sarana dan prasanara yang akan mendukung suksesnya pengamanan Pemilu 2024 dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan sinergitas dan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024 di aula Bhayangkara Polres Pasaman Barat. (DDR)

Perang bintang terjadi di ajang Kejurda antar pecatur di Provinsi Sumbar dalam Pra-Kualifikasi PON sebelumnya. Selain Safri ada empat orang lainnya yang juga lolos untuk mengikuti Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) yang akan di Pekanbaru, pada November 2023 mendatang.

"Hasil kejurda tersebut, menunjukkan Pasaman Barat ternyata memiliki pecatur handal yang menjadi perhitungan di tingkat Provinsi Sumatera Barat," kata Ketua Saparudin, Sabtu, 15 Oktober 2023 di Simpang Empat.

Dia menerangkan, Safri (pecatur Pasaman Barat) mampu meraih posisi ke empat dan lolos untuk mengikuti Porwil setelah keluar tujuh babak hasil akhir Kejurda Catur Sumbar.

Disamping itu, Saparudin juga memuji salah seorang pecatur muda Pasaman Barat yaitu Zikri. Meski dia (Zikri) tidak lolos seleksi untuk Porwil, namun sudah menunjukkan prestasi terbaiknya.

Zikri, ungkap Saparudin, mampu mengimbangi dan menahan pemain-pemain master dengan hasil berada pada ranking 14 dari 35 peserta.

"Selamat kepada saudara Safri, yang telah berhasil membawa nama baik Pasaman Barat masuk menjadi wakil Sumbar dengan lima orang pecatur lainnya ke ajang Porwil se-Sumatera," ucap dia.

"Juga selamat kepada adinda Zikri yang berhasil meraih rangking 14, ini luar biasa. Dia mampu menahan pemain-pemain master. Saat ini, Alhamdulillah, Pasaman Barat telah menjadi daerah yang diperhitungkan di tingkat Provinsi Sumbar," ungkap Saparudin menambahkan.

Sementara, Ketua KONI Pasaman Barat, Mondiharto mengatakan Kejurda yang dilaksanakan pada bulan September lalu merupakan ajang seleksi untuk atlet di daerah. Hasilnya akan dikirim ke Porwil di Riau untuk mewakili Sumbar.

"Porwil se-Sumatera pada November mendatang di Riau itu adalah merupakan ajang babak prakualifikasi PON," kata Mondiharto didampingi Sekretaris KONI Pasaman Barat, Iwan Suhandri baru-baru ini.

Untuk diketahui, perang bintang di Kejurda Catur Provinsi Sumbar tahun 2023 telah selesai dilaksanakan di Padang dari tanggal 8 sampai 10 September 2023 lalu. Kejurda Catur ini merupakan ajang seleksi daerah untuk memilih atlet terbaik guna diikut sertakan pada Porwil se-Sumatera pada November mendatang di Riau.(DDR)

MR.com, Pariaman| Terkait tidak dilampirkan dukungan quarry yang berizin sebagai salah satu syarat saat lelang proyek peningkatan jalan Water Front City seperti yang disampaikan Masudi sebagai Kepala Satker PJN 1 Sumbar beberapa waktu lalu, juga dibenarkan oleh Kepala BPJN Sumbar, Thabrani.

Melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) BPJN Sumbar, Kepala BPJN Sumbar Thabrani juga mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Kasatkernya, Masudi.

Kata Thabrani, sesuai dengan aturan yang ada didalam dokumen lelang, para peserta lelang tidak diharuskan melampirkan surat dukungan quarry, karena tidak ada syarat untuk dukungan quarry tersebut.

Berita terkait: Ternyata Lelang Proyek Water Front City Tidak Ada Syarat Untuk Dukungan Quarry, Masudi: Tidak Ada Aturan Dalam Dokumen Kontrak

"Tetapi pada waktu pelaksanaan Penyedia Jasa wajib menggunakan bahan (quarry) yang digunakan harus ada izin dari instansi pemerintah yang berwenang," kata Thabrani lewat Kompu BPJN Sumbar tersebut pada Kamis (12/10) via telpon.

Selain penggunaan material batu dan pasir yang diduga ilegal. Pantauan tim investigasi dari media kelokasi pekerjaan pada Sabtu(14/10) pagi tadi. Terlihat tanah bekas galian untuk pondasi disinyalir digunakan untuk tanah timbunan pada badan jalan.

Dugaan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh salah satu warga yang akrab dipanggil Aciak. Pria yang berumur 59 tahun itu tinggal sangat dekat dengan lokasi pekerjaan.

Saat itu, kepada salah satu tim media Aciak menjelaskan, bahwa tanah bekas galian pondasi itu diduga dipakai untuk menimbun badan jalan. "Sudah banyak kubikasi tanah bekas galian ini diduga dipakai untuk menimbun badan," tegas Aciak.

Menyinggung material pasir yang digunakan, Aciak pun mengatakan kalau pasir yang di pakai oleh kontraktor diduga kuat pasir yang ada di aliran sungai Batang Sunur. 

"Diduga, pasir yang mereka pakai sepenuhnya diambil dari aliran sungai Batang Sunur ini.Tetapi saya tidak tahu apakah tambang pasir sudah memiliki izin atau belum," ungkap Aciak lagi.

Sebelum proyek ini dimulai, tambang pasir ini merupakan tambang rakyat yang sudah aktif sejak lama, dan merupakan salah satu sumber ekonomi mata pencaharian masyarakat disini, imbuhnya.

Terkait material batu, Aciak mengatakan batu-batu yang mereka pakai tidak dari satu quarry saja. Sebab, kalau batu tersebut didatangkan dari tambang atau quarry yang sama, tentu jenis batu pun tidak jauh berbeda,baik secara betuk,warna juga ukurannya.

Kalau kita perhatikan selama proyek dikerjakan, batu yang mereka pakai bermacam-macam jenis,warna, dan ukuran, pungkasnya.

Merunut pada penjelasan dari Masudi dan Thabrani yang mengatakan tidak ada syarat untuk melampirkan surat dukungan quarry pada proses pelelangan. Kemudian, dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan warga bernama Aciak terhadap kondisi di lapangan yang disampaikannya.

Beragam pendapat dan asumsi pun mulai bermunculan. Ada yang berpendapat kalau tidak dilampirkannya dukungan quarry sebagai syarat mutlak pada proses lelang seharusnya tidak jadi masalah.

"Tetapi yang akan jadi masalah pada saat pelaksanaannya. Apakah pihak BPJN Sumbar berani menjamin kalau material yang digunakan seratus persen diambil dari quarry yang memiliki izin," kata Yatun, SH., pada Sabtu(14/10) di Padang.

Seperti untuk penggunaan material pasir, kata Yatun. Untuk material ini saja, pihak rekanan diduga kuat memakai pasir dari tambang rakyat yang izin nya masih diragukan, seperti yang disampaikan oleh Aciak ini, ujarnya.

Begitu juga untuk penggunaan material batu. Masyarakat sendiri curiga dan ragu kalau material tersebut diambil dari satu quarry, karena jenis dan warna batu yang jauh berbeda.

Ditambah lagi dengan penggunaan material tanah bekas galian untuk pondasi yang dipakai sebagai penimbun badan jalan oleh rekanan. Apakah hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak BPJN Sumbar..?, cecar advokat yang terkenal tegas itu.

Kalau hal tersebut benar, menurut dugaannya ada "skandal" dalam pelaksanaan proyek negara ini. Sebab merunut dari proses lelang, hingga teknis pekerjaan ada indikasi "kongkalingkong" antara pihak rekanan dengan BPJN Sumbar yang tujuannya saling menguntungkan.

"Dugaan skandal ini disinyalir sudah merugikan negara dan harus segera dibongkar dan ditindak oleh pihak Aparat Penegak Hukum(APH) sebelum terlambat," tandasnya.

Kita berharap pihak APH tidak ikut serta dalam skandal tersebut, agar supremasi hukum dapat ditegakkan di bumi Sumatera Barat ini, pungkasnya.

Media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ditayangkan.(cr/tim)