Mitra Rakyat

Untuk menunjukan kesiapan tersebut, Polres Pasaman Barat (Pasbar) mengelar apel gelar pasukan dalam rangka Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024 bertempat dihalaman Polres Pasbar, Selasa (17/10).

Dalam kegiatan apel gelar pasukan tersebut turut hadir Bupati Pasbar Hamsuardi, Anggota DPRD, unsur Forkopimda, Intansi Terkait, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, serta perwakilan Partai Politik.

Sementara personil dan peserta apel terdiri dari pleton TNI Kodim 0305/Pasaman, pleton Brimob, Pleton personel Polres Pasbar, pleton Satuan Polisi Pamong Praja, pleton Dishub Pasbar, pleton Linmas, serta pleton Senkom.

“Dalam Operasi Mantap Brata kali ini kita akan menurunkan 295 personel untuk pengamanan persiapan Pemilu 2024, agar Pemilu 2024 di Pasaman Barat berjalan dengan aman dan lancar,” ujar Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki.

Apel gelar pasukan operasi Mantap Brata tersebut, dimaksudkan untuk mengecek kesiapan pasukan pengamanan menjelang Pemilu 2024 nanti yang terdiri dari pasukan Polri dan TNI serta stakeholder terkait.

Menurut Kapolres, Operasi Mantap Brata dilaksanakan selama 222 hari, yang dimulai pada tanggal 19 Oktober 2023 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2024 nanti.

Kapolres Pasbar sudah memetakan wilayah rawan konflik dalam Pemilu yakni tiga kecamatan anatar lain Kecamatan Kinali, Sungai Aur, dan Kecamatan Lembah Melintang.

Dengan ada nya pemetaan tersebut hingga memudahkan personil untuk melakukan pengamanan di 1.286 TPS yang tersebar di wilayah hukum Polres Pasaman Barat.

“Pemilu 2024 adalah pesta demokrasi yang merupakan kematangan demokrasi, momen penting menentukan nasib bangsa dimasa depan karena menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan serentak dalam tahun yang sama,” jelas Kapolres.

Kapolres terus mengajak semua elemen untuk ikut menyukseskan Pemilu 2024, tidak hanya TNI dan Polri tetapi andil besar Masyarakat juga diperlukan. Sehingga Pemilu berjalan aman dan lancar jauh dari berita hoaks, kampanye hitam maupun money politik dapat diantisipasi sejak awal.

“Operasi Mantap Brata ini juga merupakan penguatan komunikasi publik, publikasi dan edukasi agar masyarakat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” imbuh Kapolres.

Kapolres juga berpesan kepada anggota Polri jika ada konflik agar diselesaikan pada akar masalah dengan cara yang humanis.

AKBP Agung Basuki juga meminta semua pihak agar mengantisipasi teror yang bisa mengacaukan suasana menjelang Pemilu 2024 dan mengoptimalkan preventive strike agar pelaku terror berhasil ditangkap sebelum melancarkan aksinya, sehingga kita bisa memastikan tidak ada letupan sekecil apapun pada pelaksanaan Pemilu 2024.

“Jika ada pelaku teror agar ditangkap agar Pemilu damai, kalau soal pidana Pemilu silakan koordinasikan dengan Penegak Hukum Pemilu (Gakkumdu),” kata Agung.

Ada beberapa penekanan Kapolri yang di sampaikan AKBP Agung Basuki dalam apel gelar pasukan seperti tingkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, pastikan kesiapan perlengkapan pribadi, sarpras dan fasilitas penunjang lainnya.

Selain itu, orang nomor satu di tubuh Polri itu juga mengingatkan untuk melaksanakan pengamanan dengan penuh rasa tanggung jawab, humanis dan professional yang sesuai dengan SOP (Standar Operasional Prosedure) dan melakukan pengaturan jadwal pengamanan sehingga kesehatan personel selalu dalam kondisi yang prima.

Terakhir, Jendral Polisi Listyo Sigit Prabowo mengarahkan untuk selalu megedepankan komunikasi publik dan upaya cooling system, agar masyarakat berpartisipasi penuh dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu 2024 dan terhindar dari polarisasi serta tingkatkan sinergisitas dan soliditas antar seluruh personel pengamanan maupun stakeholder terkait, karena hal tersebut adalah kunci utama keberhasilan operasi.

AKBP Agung Basuki mengucapkan terimakasih dan selamat bertugas kepada seluruh personel yang terlibat. Mari bersama-sama kita amankan Pemilu 2024, demi mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang kita cita-citakan bersama.

Diakhir kegiatan pelaksanaan apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata, Kapolres Pasbar bersama para tamu undangan mengecek kesiapan sarana dan prasanara yang akan mendukung suksesnya pengamanan Pemilu 2024 dan dilanjutkan dengan rapat koordinasi lintas sektoral dalam mewujudkan sinergitas dan situasi yang kondusif menjelang Pemilu 2024 di aula Bhayangkara Polres Pasaman Barat. (DDR)

Perang bintang terjadi di ajang Kejurda antar pecatur di Provinsi Sumbar dalam Pra-Kualifikasi PON sebelumnya. Selain Safri ada empat orang lainnya yang juga lolos untuk mengikuti Pekan Olahraga Wilayah (Porwil) yang akan di Pekanbaru, pada November 2023 mendatang.

"Hasil kejurda tersebut, menunjukkan Pasaman Barat ternyata memiliki pecatur handal yang menjadi perhitungan di tingkat Provinsi Sumatera Barat," kata Ketua Saparudin, Sabtu, 15 Oktober 2023 di Simpang Empat.

Dia menerangkan, Safri (pecatur Pasaman Barat) mampu meraih posisi ke empat dan lolos untuk mengikuti Porwil setelah keluar tujuh babak hasil akhir Kejurda Catur Sumbar.

Disamping itu, Saparudin juga memuji salah seorang pecatur muda Pasaman Barat yaitu Zikri. Meski dia (Zikri) tidak lolos seleksi untuk Porwil, namun sudah menunjukkan prestasi terbaiknya.

Zikri, ungkap Saparudin, mampu mengimbangi dan menahan pemain-pemain master dengan hasil berada pada ranking 14 dari 35 peserta.

"Selamat kepada saudara Safri, yang telah berhasil membawa nama baik Pasaman Barat masuk menjadi wakil Sumbar dengan lima orang pecatur lainnya ke ajang Porwil se-Sumatera," ucap dia.

"Juga selamat kepada adinda Zikri yang berhasil meraih rangking 14, ini luar biasa. Dia mampu menahan pemain-pemain master. Saat ini, Alhamdulillah, Pasaman Barat telah menjadi daerah yang diperhitungkan di tingkat Provinsi Sumbar," ungkap Saparudin menambahkan.

Sementara, Ketua KONI Pasaman Barat, Mondiharto mengatakan Kejurda yang dilaksanakan pada bulan September lalu merupakan ajang seleksi untuk atlet di daerah. Hasilnya akan dikirim ke Porwil di Riau untuk mewakili Sumbar.

"Porwil se-Sumatera pada November mendatang di Riau itu adalah merupakan ajang babak prakualifikasi PON," kata Mondiharto didampingi Sekretaris KONI Pasaman Barat, Iwan Suhandri baru-baru ini.

Untuk diketahui, perang bintang di Kejurda Catur Provinsi Sumbar tahun 2023 telah selesai dilaksanakan di Padang dari tanggal 8 sampai 10 September 2023 lalu. Kejurda Catur ini merupakan ajang seleksi daerah untuk memilih atlet terbaik guna diikut sertakan pada Porwil se-Sumatera pada November mendatang di Riau.(DDR)

MR.com, Pariaman| Terkait tidak dilampirkan dukungan quarry yang berizin sebagai salah satu syarat saat lelang proyek peningkatan jalan Water Front City seperti yang disampaikan Masudi sebagai Kepala Satker PJN 1 Sumbar beberapa waktu lalu, juga dibenarkan oleh Kepala BPJN Sumbar, Thabrani.

Melalui bidang Komunikasi Publik (Kompu) BPJN Sumbar, Kepala BPJN Sumbar Thabrani juga mengatakan seperti apa yang disampaikan oleh Kasatkernya, Masudi.

Kata Thabrani, sesuai dengan aturan yang ada didalam dokumen lelang, para peserta lelang tidak diharuskan melampirkan surat dukungan quarry, karena tidak ada syarat untuk dukungan quarry tersebut.

Berita terkait: Ternyata Lelang Proyek Water Front City Tidak Ada Syarat Untuk Dukungan Quarry, Masudi: Tidak Ada Aturan Dalam Dokumen Kontrak

"Tetapi pada waktu pelaksanaan Penyedia Jasa wajib menggunakan bahan (quarry) yang digunakan harus ada izin dari instansi pemerintah yang berwenang," kata Thabrani lewat Kompu BPJN Sumbar tersebut pada Kamis (12/10) via telpon.

Selain penggunaan material batu dan pasir yang diduga ilegal. Pantauan tim investigasi dari media kelokasi pekerjaan pada Sabtu(14/10) pagi tadi. Terlihat tanah bekas galian untuk pondasi disinyalir digunakan untuk tanah timbunan pada badan jalan.

Dugaan tersebut juga dikuatkan dengan keterangan yang disampaikan oleh salah satu warga yang akrab dipanggil Aciak. Pria yang berumur 59 tahun itu tinggal sangat dekat dengan lokasi pekerjaan.

Saat itu, kepada salah satu tim media Aciak menjelaskan, bahwa tanah bekas galian pondasi itu diduga dipakai untuk menimbun badan jalan. "Sudah banyak kubikasi tanah bekas galian ini diduga dipakai untuk menimbun badan," tegas Aciak.

Menyinggung material pasir yang digunakan, Aciak pun mengatakan kalau pasir yang di pakai oleh kontraktor diduga kuat pasir yang ada di aliran sungai Batang Sunur. 

"Diduga, pasir yang mereka pakai sepenuhnya diambil dari aliran sungai Batang Sunur ini.Tetapi saya tidak tahu apakah tambang pasir sudah memiliki izin atau belum," ungkap Aciak lagi.

Sebelum proyek ini dimulai, tambang pasir ini merupakan tambang rakyat yang sudah aktif sejak lama, dan merupakan salah satu sumber ekonomi mata pencaharian masyarakat disini, imbuhnya.

Terkait material batu, Aciak mengatakan batu-batu yang mereka pakai tidak dari satu quarry saja. Sebab, kalau batu tersebut didatangkan dari tambang atau quarry yang sama, tentu jenis batu pun tidak jauh berbeda,baik secara betuk,warna juga ukurannya.

Kalau kita perhatikan selama proyek dikerjakan, batu yang mereka pakai bermacam-macam jenis,warna, dan ukuran, pungkasnya.

Merunut pada penjelasan dari Masudi dan Thabrani yang mengatakan tidak ada syarat untuk melampirkan surat dukungan quarry pada proses pelelangan. Kemudian, dibandingkan dengan keterangan yang disampaikan warga bernama Aciak terhadap kondisi di lapangan yang disampaikannya.

Beragam pendapat dan asumsi pun mulai bermunculan. Ada yang berpendapat kalau tidak dilampirkannya dukungan quarry sebagai syarat mutlak pada proses lelang seharusnya tidak jadi masalah.

"Tetapi yang akan jadi masalah pada saat pelaksanaannya. Apakah pihak BPJN Sumbar berani menjamin kalau material yang digunakan seratus persen diambil dari quarry yang memiliki izin," kata Yatun, SH., pada Sabtu(14/10) di Padang.

Seperti untuk penggunaan material pasir, kata Yatun. Untuk material ini saja, pihak rekanan diduga kuat memakai pasir dari tambang rakyat yang izin nya masih diragukan, seperti yang disampaikan oleh Aciak ini, ujarnya.

Begitu juga untuk penggunaan material batu. Masyarakat sendiri curiga dan ragu kalau material tersebut diambil dari satu quarry, karena jenis dan warna batu yang jauh berbeda.

Ditambah lagi dengan penggunaan material tanah bekas galian untuk pondasi yang dipakai sebagai penimbun badan jalan oleh rekanan. Apakah hal tersebut juga dibenarkan oleh pihak BPJN Sumbar..?, cecar advokat yang terkenal tegas itu.

Kalau hal tersebut benar, menurut dugaannya ada "skandal" dalam pelaksanaan proyek negara ini. Sebab merunut dari proses lelang, hingga teknis pekerjaan ada indikasi "kongkalingkong" antara pihak rekanan dengan BPJN Sumbar yang tujuannya saling menguntungkan.

"Dugaan skandal ini disinyalir sudah merugikan negara dan harus segera dibongkar dan ditindak oleh pihak Aparat Penegak Hukum(APH) sebelum terlambat," tandasnya.

Kita berharap pihak APH tidak ikut serta dalam skandal tersebut, agar supremasi hukum dapat ditegakkan di bumi Sumatera Barat ini, pungkasnya.

Media masih mengumpulkan data-data dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ditayangkan.(cr/tim)

"Selain pengamanan, kami juga melakukan pengawasan terhadap pembeli yang membawa jerigen dalam jumlah yang banyak maupun tangki modifikasi yang tidak sesuai," kata Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki, Sabtu (14/10).

Para Kapolsek di jajaran Polres Pasbar melaksanakan kegiatan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi dan patroli ke sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) guna mencegah penyelewengan dalam penyaluran BBM bersubsidi.

“Hari ini kita telah perintahkan langsung para Kapolsek untuk mendatangi ke beberapa titik SPBU dalam upaya mencegah pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran sehingga tidak terjadi kelangkaan BBM bersubsidi,” ujar Kapolres. 

Dari hasil patroli yang dilakukan, situasi dan kondisi SPBU di Base Camp Kinali, adanya pengurangan pasokan BBM dari depo Pertamina Bungus, yang mana kebutuhan masyarakat 32 ton per hari, sekarang dikurangi menjadi 16 ton per hari, sehingga situasi di SPBU Base Camp Kinali terjadi antrian kendaraan yang cukup panjang.

Kapolsek Kinali AKP Aditialidarman mengatakan, untuk kendaraan roda dua sedikit panjang dikarenakan pompa pengisian BBM jenis Pertalite untuk kendaraan roda dua beroperasi hanya satu pompa dan satu pompa sudah lama rusak.

“Akibat kurangnya stock BBM jenis Pertalite ditambah satu unit mesin pompa pengisian BBM jenis Pertalite mengalami kerusakan terjadilah penumpukan kendaraan baik roda dua maupun kendaraan roda empat yang menyebabkan kemacetan di sekitar area SPBU Sarik,” ungkap Kapolsek Kinali.

Kapolsek Pasaman AKP Defrizal juga melakukan pengecekan di tiga titik SPBU yang ada diwilayah hukumnya, seperti di SPBU Batang Toman, SPBU Batang Lingking serta SPBU Sariak Simpang Tiga.

Di SPBU Batang Toman yang berada di Jorong Simpang Empat, Nagari Lingkuang Aua, Kecamtan Pasaman juga terjadi pengurangan pasokan BBM dari depo Pertamina Bungus yang mana kebutuhan pertalite untuk masyarakat berjumlah 32 ton, namun yang dikirim pihak Pertamina hanya 24 ton, dan untuk kebutuhan BBM jenis Bio solar kebutuhan 24 ton, namun yang dikirim hanya 16 ton.

Di SPBU Batang Lingkin, Jorong Batang Lingkin, Nagari Aia Gadang Timur, Kecamatan Pasaman juga mengalami pengurangan pasokan BBM jenis Pertalite yang mana kebetuhannya 24 ton namun yang dikirim oleh pihak Pertamina Bungus hanya 16 ton, sedangkan untuk BBM jenis Bio Solar tidak ada.

Di SPBU Sarik Jorong Sarik Nagari Koto Baru Kecamatan Luhak Nan Duo depo Pertamina Bungus juga mengurangi pasokan di SPBU tersebut, untuk kebutuhan pertalite sendiri 24 ton, namun yang dikirim pihak Pertamina hanya 8 ton, sedangkan untuk BBM jenis bio solar tidak ada.

AKBP Agung Basuki menjelaskan bahwa, telah menerjunkan beberapa personel selain untuk mengurai kecematan di area SPBU, ia juga menugaskan personel untuk terus melakukan pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi.

“Hingga saat ini belum kami temukan adanya penyimpangan pendistribusian BBM tersebut. Selain anggota yang berpakaian dinas, kami juga menugaskan personel yang berpakaian sipil untuk melakukan pengawasan dalam menyalurkan BBM bersubsidi dengan menggunakan tangki modifikasi,” kata Kapolres.

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki terus memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat termasuk para petugas SPBU soal larangan menyelewengkan pendistribusian BBM bersubsidi, seperti memasang spanduk atau baliho berisi imbauan yang dipasang disetiap SPBU.

“Apabila masih terjadi penyelewengan penyaluran BBM bersubsidi maka kami tentunya akan bertindak tegas kepada siapa saja yang melakukannya. Bagi siapa saja yang menyalurkan atau mengisi diatas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pertamina maka akan kami tindak sesuai undang-undang yang berlaku,” ungkap Kapolres menegaskan. (DDR)