Mitra Rakyat

Sebab, saat dilokasi media melihat masih ada para pekerja tidak memakai Alat Pelindung Kerja (APK) dalam melakukan pekerjaan. Mereka sedang melakukan pekerjaan pembesian (merakit besi)untuk membuat Tulangan aboutman jembatan.

Para pekerja tersebut terlihat bekerja tanpa difasilitasi dengan sarung tangan,helm pelindung, sepatu bot, masker, dan pelindung lainnya pada Rabu (13/9/2023).

Selanjutnya, kejanggalan juga terlihat pada penggunaan tanah timbunan (tanah urug). Tanah urug tersebut banyak mengandung batuan besar,tanah liat berwarna hitam. Apakah tanah urug tersebut sudah sesuai speks dan diambil dari quarry yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) lengkap..?.

Saat dikonfirmasi kepada Nafdi sebagai PPK 2.1 pada proyek tersebut. Nafdi mengatakan untuk tanah urug kita punya speks. Dan menurutnya, tanah urug yang dimaksud sudah memenuhi spesifikasi.

"Untuk tanah urug itu sudah sesuai speks. Kita menggunakan tanah bekas galian yang ada dipinggir sungai dan ini sesuai yang tertuang dalam kontrak,"terang Nafdi dihari yang sama via telpon 0813-6340-3xxx.

Terkait keberadaan Tenaga Ahli K3 dilokasi pekerjaan, karena masih ada para pekerja yang tidak memakai APK lengkap. Nafdi berjanji akan segera menindaklanjuti dan memperingati tenaga ahli K3 dari pihak rekanan tersebut.

Selanjutnya menyangkut progres pekerjaan, PPK tersebut menyampaikan sudah mencapai 65 persen."Sampai Minggu ini, progres pekerjaan sudah mencapai 65 persen," tutupnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Seperti, pekerjaan untuk pembangunan didinding beton saluran irigasi. Disinyalir mutu beton yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Saluran irigasi sebagai akses pengairan sawah masyarakat dikhawatirkan tidak bisa digunakan waktu yang lama.

Secara teknis, pekerjaan dinding beton saluran irigasi diduga dikerjakan tidak mengacu terhadap aturan kontruksi. Ketebalan dinding beton saat diuji dengan menggunakan alat pengukur ditemukan hanya berkisar tujuh centimeter (7cm).

Masih terkait pekerjaan dinding beton saluran irigasi. Terlihat posisi kedudukan warmes berada langsung bersentuhan dengan tanah, diduga tidak menggunakan alasan plastik saat dilakukan pengecoran.

Salain pekerjaan saluran irigasi, disinyalir pekerjaan jalan juga tidak sesuai spesifikasi terhadap tanah timbunan yang digunakan. Badan jalan yang dikerjakan diduga kuat menggunakan tanah timbunan yang bukan pilihan.

Proyek yang dibiayai negara melalui APBN sebesar Rp 15.158.755.345.00 itu berpotensi akan terjadinya pelanggaran terhadap aturan.

Bekerja ditengah hutan, sepi dan jauh dari pantauan mata publik, menjadikan proyek yang berada dibawah Satker SNVT PJPA Batanghari, BWS Sumatera V Padang itu sangat berpeluang untuk oknum akan terjadinya KKN.

Proyek negara dengan nomor kontrak : HK.02.03/60/Bws5/PJPA-WS.BH/IR/2023 dikerjakan PT .Permata Karya Kencana(PMK) dengan PT.Mulya Sakti Wijaya KSO PT.Adhistya Dharmastitya sebagai Konsultan Supervisi.

Hingga berita ditayangkan, belum ada penjelasan dari Kepala Satker,PPK dan Kepala BWS Sumatera V Padang meskipun sudah dikonfirmasi oleh salah satu tim investigasi dari media via telpon mereka.

Media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak yang telah dihubungi tim media, dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(Mon/cr/tim)

Bamus Nagari Aua Kuniang yang dilantik merupakan pelantikan Bamus Ke-90 atau pelantikan terakhir. Dalam kesempatan itu, Bupati Hamsuardi berpesan agar Bamus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan selamat kepada Anggota Bamus Nagari Aua Kuniang Periode 2020-2026 yang dilantik. Meskipun menemui sedikit kendala, namun akhirnya pelantikan Bamus 90 nagari di Pasbar itu berjalan dengan baik.

Ia menjelaskan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Nagari Aua Kuniang, Bamus harus menjalin koordinasi yang baik sesama anggota, dengan  Bamus yang lama, serta dengan perangkat nagari hingga Bupati. 

"Jika Nagari Aua Kuniang selama ini sudah maju, maka kejar dan tingkatkan kembali kemajuan tersebut. Meningkatkan kemajuan dengan meningkatkan kesejahteraan di semua lini, diantaranya menjalin hubungan baik diantara masyarakat, menggali potensi nagari, menata lingkungan rumah maupun prasarana umum seperti pasar, menggerakkan generasi muda agar aktif baik di bidang keagamaan maupun olahraga, membuat peraturan nagari dan lain sebagainya," ucap Bupati Hamsuardi.

Ia juga meminta dukungan Bamus dan masyarakat Pasbar dalam menjalankan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Daerah seperti Magrib Mengaji, Tahfidz Al-Qur’an dan Berobat Gratis. Ia meminta kepada Bamus untuk menyampaikan Program Pemda kepada masyarakat, terutama program Berobat Gratis. 

Diakhir acara, Bupati Hamsuardi bersama stakeholder terkait memberikan ucapan kepada Bamus yang dilantik, diantaranya Efrizal (Keterwakilan Guguak Tigo), Sopian (Keterwakilan Koto Alam), Maria Sulfida (Keterwakilan Perempuan), Andri (Keterwakilan Padang Tujuh) dan Dalmi Yasri (Keterwakilan Jambu Baru).(DDR)

Hal itu disampaikan Ketua TP-PKK Ny. Titi Hamsuardi didampingi pengurus PKK Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) saat membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan PKK Kecamatan dan Nagari di Aula Kantor Camat Luhak Nan Duo, Kamis (07/09). 

"Untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan sinergi program PKK dan program pemerintah daerah, dimana seluruh pengurus PKK di semua jajaran dapat mengetahui, mengerti dan memahami program PKK, mengenai gerakan pkk sebagai mitra pemerintah dan bersinergi dengan program pemerintah daerah. Dengan kata lain TP-PKK dituntut untuk meningkatkan kualitas diri pribadi dan bergerak melaksanakan program PKK di lingkungan terkecil yaitu keluarga," ucap Ny. Titi Hamsuardi.

Selain itu, Ia juga menekankan bahwa Bimtek ini dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan dalam membina PKK yang ada di tingkat kecamatan maupun Nagari, mengingat saat ini telah dimemekarkan 71 Nagari sehingga PKK yang baru dibentuk perlu diberikan bimbingan dalam membentuk program kerja yang akan direalisasikan kepada masyarakat.

"Dari pembentukan kepengurusan PKK baru, banyak anggota yang belum mengetahui apa itu PKK, bagaimana pelaksanaan kegiatan maupun programnya sehingga perlu diarahkan melalui Bimtek ini. Sehingga, kinerja PKK baik di Kecamatan maupun Nagari dapat terlaksana dengan baik", ucap Ny. Titi Hamsuardi. 

Lanjut dikatakannya bahwa melalui realisasi 10 program PKK, akan berdampak kepada kesejahteraan keluarga dan masyarakat baik dari segi pangan, ekonomi serta lainnya dengan program kerja yang direalisasikan. 

Sementara itu, Camat Luhak Nan Duo Sutrisno mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya Bimtek di Kecamatan Luhak Nan Duo. 

"Sekarang setelah adanya pemekaran Nagari, Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki 9 Nagari sehingga perlu adanya bimbingan bagi pengurus PKK yang lama maupun yang baru dalam melaksanakan 10 program PKK", ucap Sutrisno.

Ia berharap semua pengurus baik dari PKK Kecamatan maupun Nagari di Kecamatan Luhak Nan Duo semakin maju sebagai mitra pemerintah.(DDR)

Namun pada pertemuan penting tersebut tak ada pejabat Pemprov yang berkompeten menerima ketua KONI Kabupaten/Kota berikut Sekda dan dinas yang membidangi keolahragaan dari beberapa daerah.

Perwakilan Pemprov Sumbar hanya di hadiri oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumbar  Tasliatul Fuaddi.

Pada akhirnya pertemuan ini tidak di peroleh keputusan yang memuaskan seputar pelaksanaan Porprov 2023.

Ketua KONI Pasaman Barat (Pasbar) Mondiharto pada Rabu (06/09) mengatakan bahwa seharusnya tidak ada alasan untuk menunda PORPROV 2023 ini.

"Seharusnya tidak ada alasan untuk menunda PORPROV 2023 ini, karena KONI sumbar sudah menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan tersebut", kata Mondiharto.

"Hal ini juga telah disampaikan oleh mayoritas KONI dan pengurus Cabang Olahraga Kabupaten / Kota yang ikut hadir dalam Rapat kerja KONI Sumbar tersebut", lanjutnya.

"Memang ada beberapa KONI Kab/kota yang belum ada kepastian ketersediaan dana untuk mengirim atlit dalam ajang Porprov itu, namun mayoritas KONI Kab/kota sudah menyatakan siap", imbuh Mondiharto lagi.

Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas KONI Sumbar sudah mensiasati pelaksanaan PORPROV 2023 agar tetap digelar dengan menyusun peraturan umum melalui SK Nomor 116 tahun 2023 tentang peraturan umum Pekan Olahraga Provinsi XVI tahun 2023.

Sementara Sekretaris KONI Pasbar Iwan Suhandri mengakui dan menyesalkan terkait belum adanya benang merah dari pelaksanaan Porprov 2023 tersebut 

"Padahal sebelumnya telah beredar informasi seputar pelaksanaan alek Provinsi ini, namun sekarang mental lagi", terang Iwan.

“Yang kami inginkan adalah bagaimana Porprov ini berjalan sesuai rencana. Apalagi sudah beberapa kali Porprov tertunda. Sangat Kita sayangkan jika tahun ini di tunda lagi", sesalnya.

Iwan juga menyebutkan, jika Porprov tahun ini tidak terlaksana, tentu masyarakat olahraga di Ranah Minang akan kecewa, sebab pemerintah di nilai tidak serius membina olahraga.

“Kita sesama pengurus KONI se-Sumbar hanya menginginkan bagaimana PORPROV terselenggara untuk mengakomodir keinginan para atlet dan insan Olahraga Sumbar", Ujar Iwan.

Iwan berharap dalam waktu dekat KONI di Daerah, Pelatih dan Atlet mendapat kabar baik dari pemerintah, yakni PORPROV 2023 tetap terlaksana meski dengan beberapa keterbatasan.

Iwan juga menambahkan, KONI Sumbar bersama KONI Kab/Kota selama ini telah berupaya bagaimana PORPROV 2023 tetap terlaksana, dengan menggelar beberapa kali pertemuan meskipun hingga saat ini belum ada keputusan yang tegas dari Pemprov Sumbar.

Sehingga hal sering tertundanya Alek tersebut membuat lebih kurang 11.000 atlet yang tersebar di Kabupaten/Kota dimana mereka telah melakukan persiapan belum mendapat kepastian bertanding di Porprov.

“Jangan kecewakan mereka, mereka adalah aset daerah yang siap membela Sumatera Barat " ucap Iwan mengakhiri.(DDR)