Mitra Rakyat

Seperti, pekerjaan untuk pembangunan didinding beton saluran irigasi. Disinyalir mutu beton yang digunakan tidak sesuai spesifikasi. Saluran irigasi sebagai akses pengairan sawah masyarakat dikhawatirkan tidak bisa digunakan waktu yang lama.

Secara teknis, pekerjaan dinding beton saluran irigasi diduga dikerjakan tidak mengacu terhadap aturan kontruksi. Ketebalan dinding beton saat diuji dengan menggunakan alat pengukur ditemukan hanya berkisar tujuh centimeter (7cm).

Masih terkait pekerjaan dinding beton saluran irigasi. Terlihat posisi kedudukan warmes berada langsung bersentuhan dengan tanah, diduga tidak menggunakan alasan plastik saat dilakukan pengecoran.

Salain pekerjaan saluran irigasi, disinyalir pekerjaan jalan juga tidak sesuai spesifikasi terhadap tanah timbunan yang digunakan. Badan jalan yang dikerjakan diduga kuat menggunakan tanah timbunan yang bukan pilihan.

Proyek yang dibiayai negara melalui APBN sebesar Rp 15.158.755.345.00 itu berpotensi akan terjadinya pelanggaran terhadap aturan.

Bekerja ditengah hutan, sepi dan jauh dari pantauan mata publik, menjadikan proyek yang berada dibawah Satker SNVT PJPA Batanghari, BWS Sumatera V Padang itu sangat berpeluang untuk oknum akan terjadinya KKN.

Proyek negara dengan nomor kontrak : HK.02.03/60/Bws5/PJPA-WS.BH/IR/2023 dikerjakan PT .Permata Karya Kencana(PMK) dengan PT.Mulya Sakti Wijaya KSO PT.Adhistya Dharmastitya sebagai Konsultan Supervisi.

Hingga berita ditayangkan, belum ada penjelasan dari Kepala Satker,PPK dan Kepala BWS Sumatera V Padang meskipun sudah dikonfirmasi oleh salah satu tim investigasi dari media via telpon mereka.

Media masih menunggu jawaban konfirmasi pihak yang telah dihubungi tim media, dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(Mon/cr/tim)

Bamus Nagari Aua Kuniang yang dilantik merupakan pelantikan Bamus Ke-90 atau pelantikan terakhir. Dalam kesempatan itu, Bupati Hamsuardi berpesan agar Bamus dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

Dalam sambutannya, Bupati Hamsuardi mengucapkan selamat kepada Anggota Bamus Nagari Aua Kuniang Periode 2020-2026 yang dilantik. Meskipun menemui sedikit kendala, namun akhirnya pelantikan Bamus 90 nagari di Pasbar itu berjalan dengan baik.

Ia menjelaskan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan membangun Nagari Aua Kuniang, Bamus harus menjalin koordinasi yang baik sesama anggota, dengan  Bamus yang lama, serta dengan perangkat nagari hingga Bupati. 

"Jika Nagari Aua Kuniang selama ini sudah maju, maka kejar dan tingkatkan kembali kemajuan tersebut. Meningkatkan kemajuan dengan meningkatkan kesejahteraan di semua lini, diantaranya menjalin hubungan baik diantara masyarakat, menggali potensi nagari, menata lingkungan rumah maupun prasarana umum seperti pasar, menggerakkan generasi muda agar aktif baik di bidang keagamaan maupun olahraga, membuat peraturan nagari dan lain sebagainya," ucap Bupati Hamsuardi.

Ia juga meminta dukungan Bamus dan masyarakat Pasbar dalam menjalankan Program Unggulan (Progul) Pemerintah Daerah seperti Magrib Mengaji, Tahfidz Al-Qur’an dan Berobat Gratis. Ia meminta kepada Bamus untuk menyampaikan Program Pemda kepada masyarakat, terutama program Berobat Gratis. 

Diakhir acara, Bupati Hamsuardi bersama stakeholder terkait memberikan ucapan kepada Bamus yang dilantik, diantaranya Efrizal (Keterwakilan Guguak Tigo), Sopian (Keterwakilan Koto Alam), Maria Sulfida (Keterwakilan Perempuan), Andri (Keterwakilan Padang Tujuh) dan Dalmi Yasri (Keterwakilan Jambu Baru).(DDR)

Hal itu disampaikan Ketua TP-PKK Ny. Titi Hamsuardi didampingi pengurus PKK Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) saat membuka pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Gerakan PKK Kecamatan dan Nagari di Aula Kantor Camat Luhak Nan Duo, Kamis (07/09). 

"Untuk mewujudkan keluarga sejahtera dengan sinergi program PKK dan program pemerintah daerah, dimana seluruh pengurus PKK di semua jajaran dapat mengetahui, mengerti dan memahami program PKK, mengenai gerakan pkk sebagai mitra pemerintah dan bersinergi dengan program pemerintah daerah. Dengan kata lain TP-PKK dituntut untuk meningkatkan kualitas diri pribadi dan bergerak melaksanakan program PKK di lingkungan terkecil yaitu keluarga," ucap Ny. Titi Hamsuardi.

Selain itu, Ia juga menekankan bahwa Bimtek ini dilaksanakan sebagai bentuk keseriusan dalam membina PKK yang ada di tingkat kecamatan maupun Nagari, mengingat saat ini telah dimemekarkan 71 Nagari sehingga PKK yang baru dibentuk perlu diberikan bimbingan dalam membentuk program kerja yang akan direalisasikan kepada masyarakat.

"Dari pembentukan kepengurusan PKK baru, banyak anggota yang belum mengetahui apa itu PKK, bagaimana pelaksanaan kegiatan maupun programnya sehingga perlu diarahkan melalui Bimtek ini. Sehingga, kinerja PKK baik di Kecamatan maupun Nagari dapat terlaksana dengan baik", ucap Ny. Titi Hamsuardi. 

Lanjut dikatakannya bahwa melalui realisasi 10 program PKK, akan berdampak kepada kesejahteraan keluarga dan masyarakat baik dari segi pangan, ekonomi serta lainnya dengan program kerja yang direalisasikan. 

Sementara itu, Camat Luhak Nan Duo Sutrisno mengucapkan terima kasih atas dilaksanakannya Bimtek di Kecamatan Luhak Nan Duo. 

"Sekarang setelah adanya pemekaran Nagari, Kecamatan Luhak Nan Duo memiliki 9 Nagari sehingga perlu adanya bimbingan bagi pengurus PKK yang lama maupun yang baru dalam melaksanakan 10 program PKK", ucap Sutrisno.

Ia berharap semua pengurus baik dari PKK Kecamatan maupun Nagari di Kecamatan Luhak Nan Duo semakin maju sebagai mitra pemerintah.(DDR)

Namun pada pertemuan penting tersebut tak ada pejabat Pemprov yang berkompeten menerima ketua KONI Kabupaten/Kota berikut Sekda dan dinas yang membidangi keolahragaan dari beberapa daerah.

Perwakilan Pemprov Sumbar hanya di hadiri oleh Kepala Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga Dispora Sumbar  Tasliatul Fuaddi.

Pada akhirnya pertemuan ini tidak di peroleh keputusan yang memuaskan seputar pelaksanaan Porprov 2023.

Ketua KONI Pasaman Barat (Pasbar) Mondiharto pada Rabu (06/09) mengatakan bahwa seharusnya tidak ada alasan untuk menunda PORPROV 2023 ini.

"Seharusnya tidak ada alasan untuk menunda PORPROV 2023 ini, karena KONI sumbar sudah menyatakan sanggup untuk melaksanakan kegiatan tersebut", kata Mondiharto.

"Hal ini juga telah disampaikan oleh mayoritas KONI dan pengurus Cabang Olahraga Kabupaten / Kota yang ikut hadir dalam Rapat kerja KONI Sumbar tersebut", lanjutnya.

"Memang ada beberapa KONI Kab/kota yang belum ada kepastian ketersediaan dana untuk mengirim atlit dalam ajang Porprov itu, namun mayoritas KONI Kab/kota sudah menyatakan siap", imbuh Mondiharto lagi.

Dengan kondisi keuangan yang sangat terbatas KONI Sumbar sudah mensiasati pelaksanaan PORPROV 2023 agar tetap digelar dengan menyusun peraturan umum melalui SK Nomor 116 tahun 2023 tentang peraturan umum Pekan Olahraga Provinsi XVI tahun 2023.

Sementara Sekretaris KONI Pasbar Iwan Suhandri mengakui dan menyesalkan terkait belum adanya benang merah dari pelaksanaan Porprov 2023 tersebut 

"Padahal sebelumnya telah beredar informasi seputar pelaksanaan alek Provinsi ini, namun sekarang mental lagi", terang Iwan.

“Yang kami inginkan adalah bagaimana Porprov ini berjalan sesuai rencana. Apalagi sudah beberapa kali Porprov tertunda. Sangat Kita sayangkan jika tahun ini di tunda lagi", sesalnya.

Iwan juga menyebutkan, jika Porprov tahun ini tidak terlaksana, tentu masyarakat olahraga di Ranah Minang akan kecewa, sebab pemerintah di nilai tidak serius membina olahraga.

“Kita sesama pengurus KONI se-Sumbar hanya menginginkan bagaimana PORPROV terselenggara untuk mengakomodir keinginan para atlet dan insan Olahraga Sumbar", Ujar Iwan.

Iwan berharap dalam waktu dekat KONI di Daerah, Pelatih dan Atlet mendapat kabar baik dari pemerintah, yakni PORPROV 2023 tetap terlaksana meski dengan beberapa keterbatasan.

Iwan juga menambahkan, KONI Sumbar bersama KONI Kab/Kota selama ini telah berupaya bagaimana PORPROV 2023 tetap terlaksana, dengan menggelar beberapa kali pertemuan meskipun hingga saat ini belum ada keputusan yang tegas dari Pemprov Sumbar.

Sehingga hal sering tertundanya Alek tersebut membuat lebih kurang 11.000 atlet yang tersebar di Kabupaten/Kota dimana mereka telah melakukan persiapan belum mendapat kepastian bertanding di Porprov.

“Jangan kecewakan mereka, mereka adalah aset daerah yang siap membela Sumatera Barat " ucap Iwan mengakhiri.(DDR)

Sementara rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pasbar tersebut harus dicairkan sesuai bantuan yang diterima sebesar Rp.50 juta, namun saat pencairan ternyata masih ada yang tinggal direkening masyarakat sebesar Rp.50 ribu sampai Rp.100 ribu.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah seorang tokoh muda Nagari Kajai Idenvi Susanto dengan rasa kecewanya atas perilaku oknum-oknum di BRI tersebut.

"Sebagai warga Nagari Kajai kita sangat kecewa kepada pihak Bank BRI Pasbar yang tidak mencairkan 100% dana bantuan gempa khusus swakelola mandiri atau rembesan mandiri sesuai dengan arahan dan rekomendasi BPBD", ujar  Idenvi Susanto, Selasa (05/09)

Lebih lanjut Iden meminta Kementrian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan evaluasi kenerja Bank BRI Pasbar karena masih ada pencairan dana bantuan korban gempa yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis.

Iden juga menyebutkan sesuai pemberitahuan yang telah disampaikan BNPB bahwa buku rekening tersebut merupakan buku rekening penyalur yang sifatnya hanya untuk sementara, Artinya seluruh dana yang ada dalam buku rekening harus nol bila bantuan itu sudah dicairkan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan BPBD Pasbar sebagai penanggung jawab bantuan.

"Itu bantuan harus di salurkan sesuai aturan, jangan main-main, apalagi ini bantuan bencana. Untuk itu, kita minta Kementrian BUMN untuk melakukan evaluasi kinerja Bank BRI Pasaman Barat bila perlu lakukan audit khusus," pintanya.

Kalaksa BPBD Pasbar Armi Nindel mengatakan terkait masih adanya uang di rekening penerima bantuan gempa khususnya dinagari Kajai, pihaknya telah berkoordinasi dengan pihak BRI Pasbar baik secara lisan maupun tulisan.

Kalaksa juga menjelaskan bahwa selain berkoordinasi secara lisan juga pada tanggal tanggal 28 Agustus 2023 pihaknya telah menyurati pihak Bank BRI secara resmi, artinya BPBD Pasbar sudah inten melakukan kordinasi sekaligus meminta kepada pihak BRI agar uang itu di salurkan sesuai rekomendasi yang sudah dibuat dan dibuktikan secara tertulis.

"Surat kami baru dibalas oleh BRI sekitar tiga hari yang lewat, dalam balasan nya pihak BRI Pasbar beralasan karena ada permintaan masyarakat sendiri agar dana itu di tinggalkan dibuku rekening. Selain itu katanya, BRI juga mengatakan pada hari ini Selasa (05/09) akan disalurkan dana tersebut di Nagari Kajai kemudian berlanjut pada hari Kamis (07/09) di Nagari Timbo Abu Mudiak Simpang," ujarnya.

Sementara itu, Pemimpin Branch Office BRI Simpang Empat Erik Mulyadin mengatakan masyarakat yang minta dana itu di tinggalkan di buku rekening agar mereka bisa menyimpan dan menabung di Bank BRI.

"Hal itu Masyarakat sendiri yang minta , supaya mereka bisa menyimpan uang di Bank, kalau nasabah mau ambil silahkan", ujar Erik.

"Hari ini sedang  berlangsung pembagian dana itu di Nagari Kajai dan selanjutnya nanti di Tmbo Abu, Tapi kalau masyarakat yang minta ya ngak ada masalah", lanjut Erik.

Sementara, salah seorang penerima bantuan dana gempa di Nagari Kajai Hendi (40) mengatakan saat dirinya melakukan pencairan uang bantuan tersebut di Bank BRI Unit Simpang Empat  dengan cara transfer ke rekening pribadi nya dana yang masuk hanya sebesar Rp. 49.950.000., dari Rp.50 juta.

Menurut Hendi saat hal tersebut dia tanyakan kenapa tidak bisa di transfer semuanya petugas teller yang bertugas saat itu mengatakan kepadanya bahwa harus tinggal Rp.50 Ribu, itu aturannya.

"Saat saya tanya kepada teller kenapa tidak masuk semuanya, Teller mengatakan kalau hal tersebut merupakan aturan yang ada di BRI itu dimana harus tinggal 50 Ribu", jelas Hendi.(DDR)