Mitra Rakyat

“Kemaren ini saya mengundurkan diri dari PAN Pasbar dan beberapa hari lalu Saya dapat kabar bahwa pengurus dua DPC PAN, yaitu pengurus DPC PAN Talamau dan DPC Pasaman juga mengundurkan diri", ungkap Baharuddin.

Baharuddin juga mengatakan bahwa dirinya saat ini maju di Partai Umat dan akan fokus melakukan pemenangan melalui Partai Umat, untuk DPC yang mengundurkan diri dari kepengurusan bisa saja mereka bakal ikut diri nya ke Partai Umat dan bisa juga tidak.

“Sekarang saya maju di Partai Ummat, jika ada yang ikut bubarkan diri dari PAN , mungkin mereka mengikuti saya ke Umat,” pungkasnya.

Saat ini Saya fokus 100 persen persiapan Pilcaleg 2024 dan untuk saksi yang telah Saya bentuk dulu akan Saya bawa jadi saksi-saksi di TPS dapil pemilihan Saya, Saksi itu kerja saya, bukan bentukan dari partai PAN saat itu,tegasnya.

Terkait pengunduran diri Baharuddin dari Partai PAN dan bergabung dengan Partai Umat Dedy Ihram selaku sekretaris PAN saat dikonfirmasi via telpon selulernya, sabtu (26/08) membenarkan hal tersebut.

Dedy Ihram juga menjelaskan bahwa kemunduran Baharuddin tidak ada masalah dan hanya semata-mata karena mengundurkan diri saja.

"Benar Pak Bahar mengundurkan diri dan itu tidak ada masalah, tidak di PAW karena itu kemauan Pak Bahar mengundurkan diri",jelasnya.

Ia juga menyatakan keheranannya tentang Baharuddin mengundurkan diri, namun sampai saat ini Baharuddin masih berada di Fraksi PAN, dimana seharusnya Baharuddin sudah tidak bisa lagi berada di Fraksi tersebut dan proses PAW nya juga telah dijalankan.

"Bukti Pak Bahar tidak ada masalah karena saat ini nama beliau masih ada di Fraksi PAN, seharusnya tidak boleh ada lagi, proses PAW nya juga sudah kami jalankan", ujarnya.

Sementara untuk pengurus DPC yang mengundurkan diri Dedy Ihram juga membenarkan dan menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa.

"Partai PAN ini telah ada selama 25 Tahun, bagi yang keluar masuk itu adalah hal biasa, tidak ada masalah, sebanyak yang keluar sebanyak itu pula yang masuk, jadi bagi Kami tidak ada masalah karena partai PAN ini adalah partai terbuka", tutur Dedy Ihram.(Red)

Penggeledahan tersebut dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Pasbar guna menindak lanjuti penyidikan dugaan tindak pidana korupsi  penyalahgunaan dalam pengelolaan dan penggunaan dana pemasangan sambungan baru bagi masyarakat berpenghasilan rendah senilai Rp 3 miliar pada tahun 2016-2021.

Kepala Kejaksaan Negeri Pasbar M. Yusuf Putra didampingi Kasi Pidsus Andita R dan Kasi Intel Hendri S di Simpang Empat, mengatakan tim penyidik melakukan rangkaian kegiatan penyidikan berupa penggeledahan dan penyitaan sejumlah dokumen, kendaraan mobil ford dan sejumlah peralatan musik. 

Menurutnya anggaran pernyataan modal itu seharusnya digunakan untuk sambungan air baru bagi 1.000 masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) senilai Rp 3 miliar. 

Namun, kenyataannya pada 2021 oknum direksi PDAM membelanjakan uang itu dalam bentuk lain dengan membeli mobil ford dan alat musik bekas. 

"Inilah dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disidik dengan melakukan penggeledahan dan penyitaan sejumlah barang bukti," katanya. 

Dalam penggeledahan tersebut penyidik Kejaksaan Negeri Pasbar menyita sejumlah dokumen penting termasuk mobil ford dan peralatan musik seperti alat band, orgen, gitar, drum dan lainnya.

"Hingga saat ini kita belum ada menetapkan tersangka dan sekitar 15 orang saksi telah kita periksa," jelas Kajari.

Kajari juga menyampaikan bahwa pihak Kejaksaan menargetkan penyelesaian perkara PDAM itu akan dituntaskan dalam tahun 2023 ini.

Sementara itu Direktur PDAM Tirta Gumilang Sahrizal membenarkan ada penggeledahan dan penyitaan berkas terkait anggaran pernyataan modal tahun 2016 yang digunakan pada 2021 sebesar Rp 3 miliar. 

"Kita kooperatif dan tidak menghalangi penggeledahan dan penyitaan berkas oleh penyidik kejaksaan. Kita membuka selebar-lebarnya pemeriksaan yang dilakukan," ujarnya. 

Ia menegaskan kegiatan yang diperiksa itu terkait dana penyataan modal atau hibah senilai Rp 3 miliar tahun 2016 dan digunakan pada 2021.(DDR)

Pasaman, mitrarakyat.com

Sebanyak 90 siswa siswi SMP IT Cahaya Madani Boarding School Pasaman mengikuti Wisuda Akbar 1000 Hafizh dan Hafizah diselenggarakan oleh Pasaman Islamic Center dilaksanakan oleh Pasaman yang digelar di Halaman Kantor Bupati Pasaman, Rabu (23/08/2023).

Yang hadir dalam Acara wisuda akbar 1000 Hafidz yaitu Bupati Pasaman Benny Utama, Wabup Sabar AS,  Forkompinda, Sekretaris Daerah, Staf Ahli/Asisten, Kepala OPD, Kepala Instansi Vertikal, BUMN dan BUMD, Camat/KUA, Wali Nagari se Kabupaten Pasaman, turut memeriahkan prosesi haru dari anak-anak yang mereka banggakan serta ribuan santri dan masyarakat memadati area wisuda yang penuh sesak dengan menggunakan busana muslim yang beraneka ragam

Bupati Pasaman  atas nama pemerintah daerah memberikan apresiasi kepada tahfiz hafalan 30 juz dengan bonus umroh, dan secara pribadi Benny Utama memberikan bonus kepada hafiz yang hafalan 30 jus sebesar 5 juta, hafalan 20 juz sebesar 3 juta dan masing – masing 2.5 juta untuk hafalan 15 juz.

Ditempat terpisah Kepala Pondok SMP IT Cahaya Madani, ustadz Alfi Khoiri menyampaikan kepada awak media mengucapkan syukur pada Allah Swt dan menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua panitia yang terlibat. Karena tanpa panitia, tentu agenda besar yang luar biasa ini tidak mungkin bisa terlaksana. Tak lupa juga beliau memberi apresiasi kepada para orang tua yang bersempat hadir pada kesempatan kali ini, sebab jikalau bukan karena peran, dukungan dan kepercayaan orang tua kepada Insantama beserta para guru, terlebih guru tahfidznya, tentu para siswa akan semakin terkendala dalam menyelesaikan target hafalan mereka.

“Menghafal Al-Qur’an tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh usaha, perjuangan dan pengorbanan. Butuh kesabaran dan dorongan orang tua. Dimana pun ananda berada, jangan lepaskan Al-Qur’an sebagai sahabat, seperti layaknya kita jadikan makanan dan minuman yang selalu kita butuhkan agar kita selalu dekat dengan Allah Swt", ungkapnya

Kepala Sekolah SMP IT Cahaya Madani Ustadz Mardianton menyampaikan bahwa Acara ini dilaksanakan tidak terlepas dari dukungan moril dan materil dari berbagai pihak antara lain dari orang tua siswa siswi. Semoga kedepannya dapat hendaknya menjadi ladang amal ibadah dalam mensyiarkan ayat-ayat suci Al-Qur'an untuk menghasilkan generasi yang Qur'ani terdepan dalam prestasi dan memberikan mahkota surga untuk ayah dan bunda.

 Selaku Kepala Sekolah mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak dalam penyelenggaraan Wisuda Tahfidz dan Khatam Al-Qur'an ini.

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Pasaman Danny Ismaya mengapresiasi seluruh stakeholder yang telah berkontribusi terhadap program Tahfidz dan Khatam Al-Qur'an yang dilaksanakan oleh Pasaman Islamic Center ini.

"Kami bangga dengan ananda semua, karena ananda adalah generasi penerus dimasa akan datang. Ananda tidak hanya menguasai ilmu pendidikan dan teknologi aja namun ananda juga menyeimbangkannya dengan ilmu agama yaitu Al-Qur'an, oleh sebab itu harapan kami kepada ananda agar senantiasa mengamalkan ajaran Al-Qur'an, tentunya akan selamat dunia dan akhirat," ucapnya

"Selamat kepada wisudawan wisudawati, Khatam Al-Qur'an, semoga senantiasa menambah hafalannya dimasa yang akan datang. Kita sangat bangga dengan anak-anak ini yang merupakan aset bangsa dan negara", Tutupnya.

MR.com, Padang|Pekerjaan bronjong yang berlokasi di aliran Sungai Batang Jirak,Kota Padang ditenggarai akan menuai sorotan tajam publik. Disinyalir BWS Sumatera V Padang akan tuai banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat terkait kinerja yang diduga tidak profesional dan terindikasi melabrak aturan.

Pasalnya, Kepala BWS Sumatera V Padang, M.Dian Almakruf saat dikonfirmasi terkait hal tersebut terkesan tidak terima dengan pemberitaan medi ini sebelumnya.

Ada dugaan pekerjaan bronjong yang sedang ditangani Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang diduga tidak transparan dan terindikasi labrak aturan terhadap penerapan K3 dan izin tambang.

Menyangkut hal tersebut Dian sebagai pimpinan di instansi vertikal itu mengatakan kalau proyek negara yang sedang mereka kerjakan, yaitu pekerjaan bronjong ada memiliki plang proyek.

Berita sebelumnya: Kepala Satker OP SDA Tidak Mengetahui Kondisi Proyek Bronjong Yang Diduga Berjalan Tidak Sesuai Aturan

Foto plang proyek yang dikirim Kepala BWS Sumatera V Padang, M.Dian Almakruf, yang diambilnya 16 hari yang lalu.

"Lihat bukti saja, ini foto plang proyeknya ada, saya dapat 16 hari yang lalu,"kata Dian sambil mengirim foto plang proyek tersebut via ponsel 0821-1586-1xxx pada Selasa (22/8).

Kemudian, terkait keberadaan Konsultan Pengawas dilapangan. Kepala BWS Sumatera V Padang itu mengatakan kalau pengawasnya ada dilapangan. 

Sementara media sudah memberikan bukti kondisi lapangan yang real dengan dokumentasi terbaru kepada Dian. Bahwa faktanya, tidak ada keberadaan Konsultan Pengawas dan pelaksanaan lapangan (kontraktor) saat itu.

Yang ada waktu itu hanya para pekerja yang berjumlah sekitar tujuh orang bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap.

Anehnya, Dian melalui pesan singkat (WA), terkesan tidak terima. "Bapak nih nanya pengawas atau nanya plang proyek ???,"kata Dian.

Selanjutnya, Dian malah menyuruh awak media ini untuk mengecek ke wartawan yang katanya sebelum ini sudah memberitakan pekerjaan bronjong itu.

"Silahkan cek ke beberapa wartawan yang sudah meliput tentang pekerjaan bronjong ini sekitar 16 hari yang lalu," ujarnya.

Saat ditanya apa hubungannya dengan wartawan dimaksud. Kabalai M. Dian Almakruf disinyalir makin naik pitam.

"Hubungannya, karena tadi bapak mempertanyakan bahwa sekitar 16 hari yang lalu plang nama itu saya sudah dapat fotonya, bapak meragukan penjelasan saya. Kalau bapak ragu ngapain tanya saya ??,"ujarnya lagi.

Dian juga tidak terima kalau nomor ponselnya dicatut dalam pemberitaan oleh media."Saya tidak respek dan tidak setuju dengan pencantuman nomor hp ini, anda tidak minta izin ke saya,"cecarnya.

Terkait konfirmasi hal-hal lainnya, seperti para pekerja tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK) saat bekerja dan keberadaan tenaga ahli K3 dan tenaga ahli lainnya. Juga menyangkut spesifikasi teknis pekerjaan, hingga izin-izin tambang sumber material, sampai berita ini ditayangkan Dian belum bisa menjelaskannya.

Demikian juga Kepala Satker OP SDA Ida serta PPK kegiatan Sastriawan, bawahan dari M.Dian Almakruf disinyalir juga belum bisa memberikan keterangannya terkait persoalan tersebut.

Bukankah plang proyek sebagai alat atau media untuk keterbukaan informasi publik harus selalu ada dari awal sampai akhir pekerjaan dilakukan..?.

Bagaimanakah para pengamat pembangunan, dan Aktivis Anti Korupsi menanggapi terkait persoalan ini. 

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(cr)

MR.com, Padang| Pelaksanaan proyek negara yang dikerjakan Satker OP SDA,BWS Sumatera V Padang diduga tidak mengikuti aturan. Sebab saat media telusuri lokasi pekerjaan bronjong di aliran sungai Batang Jirak, pada Selasa (22/8), media menemukan beberapa kejanggalan. 

Diantaranya, media tidak menemukan keberadaan papan informasi (plang proyek) sebagai media informasi publik. Selain itu, para pekerja yang sedang melakukan kegiatan juga tidak menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap dan sesuai standar yang ditetapkan. 

Anehnya lagi, dilokasi pekerjaan media juga tidak menjumpai keberadaan konsultan pengawas ataupun pelaksanaan lapangan dari perusahaan penyedia jasa kontruksi (rekanan).

Baca juga berita: Terkait Proyek Penahan Tebing di Aliran Sungai Batang Kuranji,Kepala BWS Sumatera V Padang Janji Akan Perbaiki

Selain itu, media juga tidak mendapati keberadaan tenaga ahli K3, tenaga ahli quantity dan yang lainnya. Hanya yang ada dilokasi para pekerja yang sedang asik bekerja tanpa difasilitasi dengan APK.

Dari segi spesifikasi teknis pekerjaan. Media juga menemui kejanggalan pada ukuran dan jenis material batu yang digunakan. Batu yang digunakan ada jenis batu pecah dan batu sungai dengan ukuran yang bervariasi dari yang sebesar kepalan tangan orang dewasa,hingga yang beratnya kurang lebih 50 Kg. 

Dikhawatirkan batu-batu tersebut diambil atau didatangkan dari Quarry atau tambang yang diragukan izin lengkapnya.

Namun sepertinya Kepala Satker OP SDA  yang akrab dipanggil Ida tidak mengetahui kejanggalan yang terjadi pada proyek tersebut. Karena saat dikonfirmasi, Ida mengucapkan terimakasih atas informasi dari media. 

Selanjutnya Kepala Satker OP SDA tersebut berjanji akan mengecek kembali pelaksanaan pekerjaan Bronjong itu lagi.

"Terimakasih kasih atas informasinya, kami cek ketim terlebih dahulu," kata Ida singkat dihari yang via telpon 0811-1908-xxx.

Namun hingga berita ditayangkan, Sastriawan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Bukankah setiap pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara mustinya harus transparan terhadap anggaran juga informasi lainnya. Dan pekerjaan tersebut juga harus tunduk terhadap aturan yang sudah ditetapkan..?.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Sebelumnya, diduga proyek penahan tebing yang dikerjakan melalui Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang beberapa waktu lalu bermasalah. Disinyalir pekerjaan tidak memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan. Namun, Dian berjanji akan segera memperbaiki.

"Terimakasih infonya, kita akan segera memperbaiki," katanya singkat pada Sabtu(19/8/2023) via telpon 0821-1586-1xxx.

Berita terkait: Diduga Proyek Penahan Tebing Dikerjakan Tidak Sesuai Spek dan Teknis, Satker OP SDA Belum Berikan Klarifikasi

Sementara, Kepala Satker OP SDA sendiri yang akrab dipanggil Ida belum bisa memberikan klarifikasi atau penjelasannya meski sudah dikonfirmasi. 

Lain hal dengan Sastriawan sebagai PPK diproyek tersebut. Saat dikonfirmasi Sastriawan mengatakan akan menanyakan dulu  kepada pengawasnya."saya akan tanyakan dulu kepada pengawasnya,"kata Sastriawan singkat dihari yang sama via telpon 0813-6370-1xxx.

Terkait hal itu, sebagai tokoh pemuda dan Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan SH sangat menyayangkan sikap tidak koperatif yang terindikasi ditunjukkan oleh Kepala Satker serta PPKnya tersebut.

"Sikap tidak koperatif Kepala Satker dan PPK tersebut mengisyaratkan kalau pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab mereka diduga tidak baik-baik saja," ujar Mahdiyal, Ahad(20/8/2023) di Padang.

Kalau diperhatikan dari panjang bangunan penahan tebing yang telah dikerjakan. Proyek tersebut dinilai Mahdiyal masih proyek skala kecil dengan anggaran biaya yang tidak diketahui nilainya.

Tetapi meskipun kecil mungkin secara anggarannya, mereka yang terlibat disana tetap harus memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi. Karena meskipun begitu, biaya yang digunakan pada proyek itu merupakan uang negara yang sumber dananya sebagian hasil dari kutipan pajak rakyat.

"Jadi masyarakat atau publik berhak mendapatkan seluruh informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang negara,"ujarnya.

Apalagi di era reformasi dan demokratisasi seperti sekarang ini masyarakat menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan, imbuhnya.

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, papar Mahdiyal .

Selanjutnya pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif, ulas Alumnus Fakultas Hukum Unand itu lagi 

"Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas pengacara tersebut,"tegas Mahdiyal.

Untuk itu, masyarakat sangat berharap pada proyek yang ada dibawah pengelolaan Satker OP SDA BWS Sumatera V Padang ini benar-benar akan diperbaiki, agar uang negara tidak terbuang sia-sia, pungkasnya.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari KKN. Pemerintah telah  menerapkan 6 (enam) prinsip Good Governance yang harus dijalankan, yaitu keterbukaan dan transparansi, tanggung gugat (Accountability), penegakan hukum dan keadilan, profesionalisme dan kompetensi, keefisienan dan keefektifan, serta komitmen pada perlindungan lingkungan hidup.

Hingga berita ditayangkan,media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)