Mitra Rakyat

MR.com, Padang|Pekerjaan bronjong yang berlokasi di aliran Sungai Batang Jirak,Kota Padang ditenggarai akan menuai sorotan tajam publik. Disinyalir BWS Sumatera V Padang akan tuai banyak kritikan dari berbagai kalangan masyarakat terkait kinerja yang diduga tidak profesional dan terindikasi melabrak aturan.

Pasalnya, Kepala BWS Sumatera V Padang, M.Dian Almakruf saat dikonfirmasi terkait hal tersebut terkesan tidak terima dengan pemberitaan medi ini sebelumnya.

Ada dugaan pekerjaan bronjong yang sedang ditangani Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang diduga tidak transparan dan terindikasi labrak aturan terhadap penerapan K3 dan izin tambang.

Menyangkut hal tersebut Dian sebagai pimpinan di instansi vertikal itu mengatakan kalau proyek negara yang sedang mereka kerjakan, yaitu pekerjaan bronjong ada memiliki plang proyek.

Berita sebelumnya: Kepala Satker OP SDA Tidak Mengetahui Kondisi Proyek Bronjong Yang Diduga Berjalan Tidak Sesuai Aturan

Foto plang proyek yang dikirim Kepala BWS Sumatera V Padang, M.Dian Almakruf, yang diambilnya 16 hari yang lalu.

"Lihat bukti saja, ini foto plang proyeknya ada, saya dapat 16 hari yang lalu,"kata Dian sambil mengirim foto plang proyek tersebut via ponsel 0821-1586-1xxx pada Selasa (22/8).

Kemudian, terkait keberadaan Konsultan Pengawas dilapangan. Kepala BWS Sumatera V Padang itu mengatakan kalau pengawasnya ada dilapangan. 

Sementara media sudah memberikan bukti kondisi lapangan yang real dengan dokumentasi terbaru kepada Dian. Bahwa faktanya, tidak ada keberadaan Konsultan Pengawas dan pelaksanaan lapangan (kontraktor) saat itu.

Yang ada waktu itu hanya para pekerja yang berjumlah sekitar tujuh orang bekerja tanpa menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap.

Anehnya, Dian melalui pesan singkat (WA), terkesan tidak terima. "Bapak nih nanya pengawas atau nanya plang proyek ???,"kata Dian.

Selanjutnya, Dian malah menyuruh awak media ini untuk mengecek ke wartawan yang katanya sebelum ini sudah memberitakan pekerjaan bronjong itu.

"Silahkan cek ke beberapa wartawan yang sudah meliput tentang pekerjaan bronjong ini sekitar 16 hari yang lalu," ujarnya.

Saat ditanya apa hubungannya dengan wartawan dimaksud. Kabalai M. Dian Almakruf disinyalir makin naik pitam.

"Hubungannya, karena tadi bapak mempertanyakan bahwa sekitar 16 hari yang lalu plang nama itu saya sudah dapat fotonya, bapak meragukan penjelasan saya. Kalau bapak ragu ngapain tanya saya ??,"ujarnya lagi.

Dian juga tidak terima kalau nomor ponselnya dicatut dalam pemberitaan oleh media."Saya tidak respek dan tidak setuju dengan pencantuman nomor hp ini, anda tidak minta izin ke saya,"cecarnya.

Terkait konfirmasi hal-hal lainnya, seperti para pekerja tidak difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja (APK) saat bekerja dan keberadaan tenaga ahli K3 dan tenaga ahli lainnya. Juga menyangkut spesifikasi teknis pekerjaan, hingga izin-izin tambang sumber material, sampai berita ini ditayangkan Dian belum bisa menjelaskannya.

Demikian juga Kepala Satker OP SDA Ida serta PPK kegiatan Sastriawan, bawahan dari M.Dian Almakruf disinyalir juga belum bisa memberikan keterangannya terkait persoalan tersebut.

Bukankah plang proyek sebagai alat atau media untuk keterbukaan informasi publik harus selalu ada dari awal sampai akhir pekerjaan dilakukan..?.

Bagaimanakah para pengamat pembangunan, dan Aktivis Anti Korupsi menanggapi terkait persoalan ini. 

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya sampai berita ini ditayangkan.(cr)

MR.com, Padang| Pelaksanaan proyek negara yang dikerjakan Satker OP SDA,BWS Sumatera V Padang diduga tidak mengikuti aturan. Sebab saat media telusuri lokasi pekerjaan bronjong di aliran sungai Batang Jirak, pada Selasa (22/8), media menemukan beberapa kejanggalan. 

Diantaranya, media tidak menemukan keberadaan papan informasi (plang proyek) sebagai media informasi publik. Selain itu, para pekerja yang sedang melakukan kegiatan juga tidak menggunakan Alat Pelindung Kerja (APK) yang lengkap dan sesuai standar yang ditetapkan. 

Anehnya lagi, dilokasi pekerjaan media juga tidak menjumpai keberadaan konsultan pengawas ataupun pelaksanaan lapangan dari perusahaan penyedia jasa kontruksi (rekanan).

Baca juga berita: Terkait Proyek Penahan Tebing di Aliran Sungai Batang Kuranji,Kepala BWS Sumatera V Padang Janji Akan Perbaiki

Selain itu, media juga tidak mendapati keberadaan tenaga ahli K3, tenaga ahli quantity dan yang lainnya. Hanya yang ada dilokasi para pekerja yang sedang asik bekerja tanpa difasilitasi dengan APK.

Dari segi spesifikasi teknis pekerjaan. Media juga menemui kejanggalan pada ukuran dan jenis material batu yang digunakan. Batu yang digunakan ada jenis batu pecah dan batu sungai dengan ukuran yang bervariasi dari yang sebesar kepalan tangan orang dewasa,hingga yang beratnya kurang lebih 50 Kg. 

Dikhawatirkan batu-batu tersebut diambil atau didatangkan dari Quarry atau tambang yang diragukan izin lengkapnya.

Namun sepertinya Kepala Satker OP SDA  yang akrab dipanggil Ida tidak mengetahui kejanggalan yang terjadi pada proyek tersebut. Karena saat dikonfirmasi, Ida mengucapkan terimakasih atas informasi dari media. 

Selanjutnya Kepala Satker OP SDA tersebut berjanji akan mengecek kembali pelaksanaan pekerjaan Bronjong itu lagi.

"Terimakasih kasih atas informasinya, kami cek ketim terlebih dahulu," kata Ida singkat dihari yang via telpon 0811-1908-xxx.

Namun hingga berita ditayangkan, Sastriawan yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Bukankah setiap pekerjaan yang dibiayai oleh uang negara mustinya harus transparan terhadap anggaran juga informasi lainnya. Dan pekerjaan tersebut juga harus tunduk terhadap aturan yang sudah ditetapkan..?.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Sebelumnya, diduga proyek penahan tebing yang dikerjakan melalui Satker OP SDA, BWS Sumatera V Padang beberapa waktu lalu bermasalah. Disinyalir pekerjaan tidak memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan. Namun, Dian berjanji akan segera memperbaiki.

"Terimakasih infonya, kita akan segera memperbaiki," katanya singkat pada Sabtu(19/8/2023) via telpon 0821-1586-1xxx.

Berita terkait: Diduga Proyek Penahan Tebing Dikerjakan Tidak Sesuai Spek dan Teknis, Satker OP SDA Belum Berikan Klarifikasi

Sementara, Kepala Satker OP SDA sendiri yang akrab dipanggil Ida belum bisa memberikan klarifikasi atau penjelasannya meski sudah dikonfirmasi. 

Lain hal dengan Sastriawan sebagai PPK diproyek tersebut. Saat dikonfirmasi Sastriawan mengatakan akan menanyakan dulu  kepada pengawasnya."saya akan tanyakan dulu kepada pengawasnya,"kata Sastriawan singkat dihari yang sama via telpon 0813-6370-1xxx.

Terkait hal itu, sebagai tokoh pemuda dan Aktivis Anti Korupsi di Sumatera Barat, Mahdiyal Hasan SH sangat menyayangkan sikap tidak koperatif yang terindikasi ditunjukkan oleh Kepala Satker serta PPKnya tersebut.

"Sikap tidak koperatif Kepala Satker dan PPK tersebut mengisyaratkan kalau pelaksanaan kegiatan yang berada dibawah tanggung jawab mereka diduga tidak baik-baik saja," ujar Mahdiyal, Ahad(20/8/2023) di Padang.

Kalau diperhatikan dari panjang bangunan penahan tebing yang telah dikerjakan. Proyek tersebut dinilai Mahdiyal masih proyek skala kecil dengan anggaran biaya yang tidak diketahui nilainya.

Tetapi meskipun kecil mungkin secara anggarannya, mereka yang terlibat disana tetap harus memberikan hak publik untuk mendapatkan informasi. Karena meskipun begitu, biaya yang digunakan pada proyek itu merupakan uang negara yang sumber dananya sebagian hasil dari kutipan pajak rakyat.

"Jadi masyarakat atau publik berhak mendapatkan seluruh informasi yang berkaitan dengan penggunaan uang negara,"ujarnya.

Apalagi di era reformasi dan demokratisasi seperti sekarang ini masyarakat menuntut agar keuangan negara dikelola secara akuntabel dan transparan serta bebas dari penyelewengan dan penyalahgunaan, imbuhnya.

Keuangan negara harus dikelola secara tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan, papar Mahdiyal .

Selanjutnya pengelolaan keuangan negara harus mengikuti ketentuan dan menghasilkan out put dan out come yang efektif, ulas Alumnus Fakultas Hukum Unand itu lagi 

"Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta harus dikelola oleh orang-orang yang berkompeten, profesional disertai pedoman yang jelas sesuai dengan azas-azas tata kelola yang baik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, tegas pengacara tersebut,"tegas Mahdiyal.

Untuk itu, masyarakat sangat berharap pada proyek yang ada dibawah pengelolaan Satker OP SDA BWS Sumatera V Padang ini benar-benar akan diperbaiki, agar uang negara tidak terbuang sia-sia, pungkasnya.

Untuk mencapai pemerintahan yang bersih dari KKN. Pemerintah telah  menerapkan 6 (enam) prinsip Good Governance yang harus dijalankan, yaitu keterbukaan dan transparansi, tanggung gugat (Accountability), penegakan hukum dan keadilan, profesionalisme dan kompetensi, keefisienan dan keefektifan, serta komitmen pada perlindungan lingkungan hidup.

Hingga berita ditayangkan,media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR COM, PASBAR - Wabup Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto didampingi Ketua DPRD Pasbar Erianto, anggota DPRD Pasbar Dedi Lesmana dan Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, menghadiri sekaligus melepas peserta gerak jalan santai dalam rangka peringatan HUT ke- 78 RI di Nagari Ophir dan Nagari Jambak Selatan Kecamatan Luhak Nan Duo, Minggu (20/08).

Wabup Risnawanto dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan gerak jalan santai yang diselenggarakan oleh dua Nagari tersebut dalam rangka memeriahkan HUT ke- 78 RI itu.

“Berbicara tentang kemerdekaan, sudah 78 tahun Republik Indoneia merdeka, tentu ini merupakan perjalanan yang cukup panjang. Dulu pejuang-pejuang kita memperjuangkan Indonesia ini agar bebas dari penjajahan. Karena itu, di peringatan HUT RI ini kami mengapresiasi semangat warga Ophir dan Jambak Selatan yang mengisi kegiatan dan lomba yang bermanfaat bagi masyarakat yang sifatnya membangun dalam memeriahkan HUT RI ini,” kata Risnawanto.

Dengan adanya kegiatan gerak jalan santai ini lanjutnya, diharapkan dapat membangun semangat dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan dalam masyarakat.

Diakhir kegiatan tersebut diisi dengan pembagian door prize yang diserahkan oleh Wabup Risnawanto, Ketua GOW, anggota DPRD Pasbar, wali nagari, Bamus, dan jorong, kepada masyarakat yang beruntung.

Selain itu juga ada pelayanan cek kesehatan dan donor darah dari PMI Pasaman Barat.(DDR)

Acara ini digelar masih dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan Republik Indonesia yang ke-75 tahun 2023 dan bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara Polwan dan Bhayangkari serta mempromosikan pola hidup sehat melalui olahraga.

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki menjelaskan, kemeriahan perayaan HUT Polwan ke-75 dilaksanakan dengan berbagai kegiatan seperti yang hari ini dilaksanakan olahraga bersama dengan menggelar senam aerobik yang diikuti oleh seluruh personel Polres Pasbar dan pengurus Bhayangkari. 

"Kegiatan senam Aerobik kali ini dihadiri oleh Ketua Bhyangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Mutya Agung, para PJU Polres Pasaman Barat, pengurus Bhayangakari dan seluruh personel Polres Pasaman Barat di halaman Mapolres Pasaman Barat," ujar Kapolres.

Kapolres Pasbar menambahkan semangat kebersamaan yang terus terjaga diharapkan dapat menjadi motivasi dalam melaksanakan tugas serta pelayanan kepada masyarakat.

“Semoga semangat kebersamaan ini terus terjaga dan dapat dijadikan motivasi dalam melaksanakan tugas serta pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ucapnya.

Sementara itu, Polwan senior Polres Pasbar AKP Rosminarti selaku Kasi Humas merasa senang dengan kegiatan olahraga bersama ini, dimana kegiatan yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Polwan ke-75 tahun ini, diharapkan dapat menjadi tradisi yang terus dipertahankan dan dijadikan momen untuk meningkatkan kebersamaan dan kekompakan antara Polwan dan Bhayangkari dalam mendukung tugas-tugas Kepolisian.

Sebagai informasi pada tahun 2023 ini, diperayaan ulang tahunnya Korps Srikandi Bhayangkara ini mengangkat tema “Polri Presisi Untuk Negeri” Polwan Siap Mendukung Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju.

“Melalui olahraga bersama, kita dapat menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh, sekaligus mempererat rasa persaudaraan antara Polwan dan Bhayangkari,” tutup Kasi Humas.(DDR)

Sebagai bukti kesepakatan itu, Bupati Pasbar Hamsuardi bersama Ketua DPRD Pasbar Erianto menandatangi nota kesepakatan KUA PPAS tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD, Jumat (18/08) diruang sidang DPRD setempat. 

Bupati Hamsuardi dalam sambutannya mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan DPRD beserta seluruh anggota DPRD sehingga nota kesepakatan KUA PPAS APBD 2024 dapat diselesaikan dan akan dijadikan sebagai landasan penyusunan rancangan APBD tahun 2024 dan rancangan APBD perubahan 2023. 

Rapat dilanjutkan dengan penyampaian nota pengantar kebijakan umum perubahan APBD dan PPAS perubahan APBD Pasbar TA 2023.

Bupati Hamsuardi dalam menyampaikan rancangan kebijakan umum perubahan  APBD dan PPAS perubahan APBD 2023 yang disusun dengan mempedomani Peraturan Pemerintah no 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan Menteri Dalam Negeri no 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. 

"Secara umum Pendapatan Daerah pada perubahan APBD tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp.6.195.228.024 atau 0,56 %. Belanja daerah sebesar 1.257.211.050.557, dengan terjadinya perubahan pada struktur pendapatan maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap struktur belanja daerah yakni 3,37 %. Defesit anggaran sebesar 137.095.451.285. Penerimaan netto 137.095.451.285 yang bersumber dari SILPA TA 2022. Sehingga SILPA sebesar 0," jelasnya. 

Diakhir penyampaiannya, Bupati Hamsuardi menyerahkan kepada DPRD untuk dibahas dan disepakati bersama menjadi Kebijakan Umum Perubahan APBD dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2023 dan akan menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.(DDR)