Mitra Rakyat

MR.com, Sumbar| Diduga, CV Putra Idola beserta PT.Mitra Jaya Beton jalankan usaha penambang ilegal. Terindikasi duo perusahaan mitra kerja itu telah "kangkangi" Peraturan Menteri ESDM Nomor 70 Tahun 2020 pasal 66 huruf (i) tentang tata cara pemberian wilayah, perizinan, dan pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan. 

Pada tanggal 13 Juli 2023, Dinas ESDM Sumbar sudah melayangkan surat dengan nomor 540/900/BP/DESM-2023 perihal penghentian sementara kegiatan penambangan atas nama CV.Putra Idola.

Penghentian sementara diduga CV. Putra Idola belum menyerahkan Rencana Kerja Anggaran Biaya (RKAB) dan nama Kepala Teknik Tambang (KTT) kepada Dinas ESDM Sumbar.

Anehnya, meskipun surat penghentian sementara sudah dilayangkan Dinas ESDM Sumbar, CV.Putra Idola beserta mitra kerjanya PT. Mitra Jaya Beton masih saja melakukan kegiatan memproduksi batu split.

Penelusuran tim media pada Sabtu (29/7/2023) ke lokasi penambangan. Dilokasi tambang terlihat CV. Putra Idola beserta PT.Mitra Jaya Beton sedang melakukan kegiatan produksi batu split. 

Banyak tumpukan batu split bermacam ukuran yang sedang dipindahkan oleh pekerja menggunakan alat berat boldoser.

Menurut informasi yang tim media rangkum, kegiatan produksi batu split tersebut diduga belum memiliki izin lengkap dari pemerintah. 

Informasinya, CV.Putra Idola belum memiliki izin lengkap untuk memproduksi batu split, perusahaan tersebut hanya ada izin untuk produksi tanah clay dan itupun sudah dihentikan sementara oleh Dinas ESDM Sumbar.

Saat dikonfirmasi kepada Eri dilokasi penambangan saat itu mengatakan bahwa kegiatan penambangan yang dilakukan CV.Putra Idola bukanlah ilegal.

Awalnya, Eri mengaku hanya sebagai mitra kerja dengan dua perusahaan tersebut."Saya hanya sebagai pemasok BBM di  tambang ini,"katanya. 

Kemudian dia mengaku merupakan anggota pekerja di tambang tersebut. Untuk izin terhadap penambangan yang dilakukan CV. Putra Idola, Eri mengaku sudah lengkap.

"Kalau tidak lengkap tidak mungkin H. Ardinal owner dari PT.Mitra Jaya Beton berani melakukan penambangan dan memproduksi batu split," tegasnya.

Bahkan Eri mengaku kalau lokasi penambangan dan produksi batu split ini sudah pernah didatangi oleh pihak penegak hukum bidang krimsus. Dan oknum tersebut katanya, tidak ada melakukan penindakan, lantaran sudah mengetahui kalau tambang ini memang sudah memilki izin lengkap.

"Kegiatan penambangan ini sudah memiliki izin. Hanya saja saat ini kegiatan agak terhalang, karena ada masalah intern yang sedang terjadi antara pemilik CV.Putra Idola dengan mitranya PT.Mitra Jaya Beton,"kata Eri.

Kemudian lanjut Eri, untuk mengurus perizinan ini saja ke Kementrian, PT. Mitra Jaya Beton sudah menghabiskan biaya kurang lebih Rp 500 juta, ungkapnya.

Terkait keberadaan KTT dan RKAB. Eri mengakui untuk personil KTT saat ini masih dalam proses pengajuan ke Dinas ESDM, begitu juga RKAB nya, juga masih dalam proses.

Dilain pihak, pemilik perusahaan CV.Putra Idola Yasirna Devi akrab disapa Devi saat dikonfirmasi mengakui produksi batu split yang dilakukan PT.Mitra Jaya Beton yang terlihat di lokasi itu hanya percobaan.

"Produksi batu split itu baru hanya percobaan saja, belum ada dijual belikan. Memang izinnya belum ada, sekarang ini izin-izin tersebut masih proses pengurusan dengan pemerintah,"ungkap Devi disalah satu Cafe yang ada di kota Padang.

Selanjutnya kata Devi, demikian juga untuk KTT dan RKAB. Devi juga mengakui masih tahap proses pengajuan.

Bahkan diluar koridor konfirmasi, Devi menceritakan kedekatannya dengan beberapa wartawan dari media nasional juga tokoh pers di Sumbar ini.

Yasirna Devi yang merupakan Ketua P3I Sumbar mengakui kalau dia juga salah seorang dengan profesi wartawan di Sumbar. Bahkan untuk membuktikannya, Devi didepan awak media menghubungi salah seorang Ketua dari organisasi pers di Sumbar.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi H. Ardinal yang disebut-sebut sebagai owner PT.Mitra Jaya Beton, juga pihak-pihak terkait lainnya.(tim)

Dalam sambutannya Wabup Risnawanto mengatakan bahwa pihaknya memberikan apresiasi yang tinggi kepada pengurus masjid, karena dalam kegiatan tersebut juga melibatkan generasi muda untuk kegiatan yang positif. 

"Kegiatan ini memberikan semangat kepada generasi muda untuk rajin ke masjid. Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT," sebut Risnawanto.

Ia menambahkan, saat ini tidak hanya masjid saja yang dibangun, namun Sumber Daya Manusia (SDM) juga perlu dibangun dan dibina, sebab hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah.

"SDM juga perlu kita bangun dari usia dini, menjadi generasi yang kuat baik iman maupun ekonomi dalam menghadapai tantangan di dunia yang sama-sama kita rasakan saat ini," katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa saat ini Bamus Nagari Jambak Selatan sudah dilantik. Untuk itu, ia berharap agar Bamus segera membuat program-program untuk memberdayakan masyarakat dan membuat konsep perencanaan pembangunan di Jambak Selatan.

"Mudahan-mudahan dengan keikutsertaan alim ulama, para ustadz semoga dapat mempercepat pelayanan kepada masyarakat. Mudah-mudahan ke depan kegiatan keagamaan dapat kita tingkatkan," katanya.

Sementara itu, Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki mengatakan bahwa berkah bulan Muharram dan ilmu keagama-an pada majelis ilmu itu diharapkan dapat diserap serta diaplikasi di dalam kehidupan sehari-hari.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat karena telah menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.

"Saya juga berterima kasih kepada bapak ibu karena lalu lintas lancar. Menjaga Kamtibmas di lingkungan masing-masing," ucapnya.(DDR)

Dalam pelaksanaan Operasi patuh Singgalang yang dilaksanakan mulai dari tanggal 10-23 Juli 2023 dengan tema "Patuh Dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa” dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan kamseltibcarlantas yang mantap.

"Selama Operasi Patuh Singgalang 2023 yang telah dilaksanakan selama 14 hari terhitung dari tanggal 10 - 23 Juli 2023, Kami telah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 1.333 perkara," ujar Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki melalui Kasat Lantas Iptu M. Irsyad Fatur Rachman, Jumat (28/07).

Dikatakan, operasi yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamseltibcar lantas, yang berimplikasi terhadap menurunnya angka pelanggaran lalu lintas. Menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan korban fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

"Pola pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2023, petugas mengedepankan giat preemtif, preventif dan didukung pola gakkum lantas secara elektronik (statis dan mobile), serta larangan dakgar lantas secara stasioner dan gunakan blanko teguran tapi tetap ada efek tertib masyarakat dalam berkendaraan," katanya.

Kasat Lantas menerangkan, sebanyak 1.333 perkara pelanggaran lalu lintas merupakan gabungan dari pelanggaran yang diantaranya, Tilang (manual) sebanyak 253 perkara dan Teguran 1.080 perkara.

Dari data tersebut, terdapat 225 perkara bagi pelanggaran pengendara roda dua yang tidak menggunakan helm dan 28 pengendara roda empat tidak menggunakan sabuk pengaman (safety belt).

"Selain dari itu, petugas juga menyita barang bukti berupa Surat Izin Mengemudi (SIM) sebanyak 34 unit, Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) 219 unit," terangnya.

Ditambahkan, kendaraan yang terlibat dalam pelanggaran lalu lintas rata-rata sepeda motor sebanyak 224 unit, mobil barang 15 unit dan mobil penumpang 12 unit. Rata-rata pengendara yang melakukan pelanggaran paling banyak dari kalangan pelajar dan mahasiswa sebanyak 253 orang.

"Selama operasi patuh singgalang 2023, tercatat angka kecelakaan lalu lintas sebanyak 16 kasus, korban meninggal dunia empat orang, luka berat satu orang dan luka ringan 11 orang," paparnya.

Pihaknya menghimbau kepada seluruh masyarakat, untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas saat berkendara di jalan raya, dan jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas.(DDR)

Hal tersebut disampaikan oleh Kadis Disnaker Azhar melalui Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Indah Winarni, SE., MM., Rabu (26/07) diruang kerja Kadis.

Indah juga mengatakan bahwa untuk melakukan pencegahan tersebut pihak Dinas telah melakukan koordinasi dengan pihak-pihak aparat penegak hukum, pemerintahan Nagari, para Bhabinkamtibmas, tokoh masayarakat serta pihak SMK dan pihak terkait lain nya.

Menurut Indah salah satu upaya yang telah mereka lakukan dimana Disnaker bersama Polres Pasbar melakukan kegiatan Sosialisasi Pencegahan PMI dan mengingatkan masyarakat agar mewaspadai ada nya TPPO yang bekerja melalui agen pencari kerja non prosedural atau ilegal.

"Modus operandi mereka dimana melalui para agen pencari kerja itu menyasar anak-anak tamatan SMK bahkan mereka juga menyasar anak-anak tamat SMP atau mereka yang sedang mencari kerja dengan menjanjikan korban bekerja ke luar Negeri serta menjanjikan pekerjaan yang layak dan juga janji gaji yang tinggi", ujar Indah.

"Oleh karena itu Kita selalu melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah karena mereka para agen biasa nya menyasar anak-anak SMK dan tamatan SMP, selain itu Kita juga menyebarkan brosur-brosur tentang dunia kerja yang resmi", jelas nya.

Menurut Indah selain menjanjikan kerja yang layak dan gaji yang tinggi, para agen juga menjanjikan prosedur yang tidak rumit atau lebih mudah untuk pengurusan segala sesuatu nya.

"Jangan mudah tergiur dengan agen pencari kerja migran. Cek ke Dinas Tenaga Kerja atau Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mana agen yang legal atau resmi mana yang ilegal," sebut Indah.

Selanjutnya Indah juga menghimbau para tamatan SMK Khususnya serta pencari kerja pada umum nya, sebelum mencari kerja agar mengurus kartu kuning atau AK 1 sesuai dengan Permen 39 Tahun 2016 pasal 38 ayat 1.

"Dengan para pencari kerja mengurus Ak 1 tersebut maka mereka secara otomatis nanti kami masukan dalam group dan dalam group itu nanti mereka akan dapat info perusahaan mana saja yang membuka lowongan kerja dan perusahaan mana saja yang betul-betul resmi", jelas Indah.

Indah juga mengatakan, bahwa hal yang dilakukan Dinas saat ini merupakan tindakan pencegahan agar para pencari kerja jangan menjadi korban dari Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural (PMI-NP) ataupun menjadi korban dari TPPO seperti yang telah terjadi saat ini.

Lebih lanjut Indah menyatakan keprihatinan nya terhadap nasib 17 orang korban PMI-NP yang saat ini berada di Malaysia. Para korban telah diamankan dan diurus oleh KBRI Indonesia, namun untuk memulangkan mereka harus membayar check out memo (Denda) yang ditetapkan oleh Imigrasi Malaysia sebesar RM.3100 atau berkisar kurang lebih Rp.10 juta-an.

"Nasib korban Pekerja Migran Indonesia Non Prosedural yang 17 orang asal Kinali Pasaman Barat ini membuat kita prihatin, mereka ingin kembali secepat nya ke Indonesia ini, namun masih terkendala akan biaya Check out memo atau denda itu dari Imigrasi Malaysia tersebut, Sementara Kita di Dinas ini tidak punya anggaran untuk itu", papar Indah.

"Kalau Kita minta sama keluarga para korban seperti nya karena ekonomi mereka tidak mendukung maka nya mereka mau bekerja keluar Negeri tersebut melalui agen-agen pencari kerja yang ilegal tersebut, kemana lagi Kita mencari biaya buat memulangkan mereka", sesal Indah.

"Namun masalah biaya denda tersebut kita dari Dinas akan mencoba koordinasi atau minta petunjuk kepada Bupati apa langkah-langkah yang bakal Kita tempuh dan lakukan untuk mencari anggaran tersebut", jelas Indah lagi.

"Sambil menunggu Koordinasi dengan Bupati saat ini Kita hanya bisa berdoa agar para korban tersebut baik-baik saja disana dan juga Kita berharap ada keajaiban atau para dermawan yang mau membantu biaya kepulangan tersebut agar mereka bisa secepatnya pulang ke tempat masing-masing", tutup Indah sambil berharap.

Terakhir Indah kembali menghimbau dan mengingatkan para pencari kerja agar jangan terbujuk rayu dan janji manis para agen pencari kerja agar tidak menjadi korban dari PMI-NP maupun TPPO. (DDR)

MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melakukan Audit Kasus Stunting tahun 2023 yang dibuka oleh Wakil Bupati Pasbar Risnawanto selaku Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS), Selasa (25/07) di aula kantor Bupati setempat.

Kegiatan Audit tersebut juga dihadiri oleh tim dari BKKBN Provinsi Sumbar, kepala OPD, tim kesehatan, wali nagari dan stakeholder terkait lainnya.

Wakil Bupati Risnawanto meminta agar tim bekerja maksimal, sehingga tidak ada lagi ditemukan kasus baru dan agar target penurunan angka stunting yang sudah ada saat ini bisa tercapai.

"Walaupun berdasarkan data Elektronik Pencatatan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (ePPGBM) menunjukkan bahwa 5.170 (15,35 persen) bayi dan balita stunting di Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan dari data Survey Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 menunjukkan bahwa 35,5 persen bayi dan balita stunting tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat,” jelas Wabup Risnawanto.

Ia menegaskan, bahwa pemerintah pusat menargetkan penurunan stunting mencapai angka 14 persen. Dengan adanya target tersebut, ia berharap semua tim yang terlibat harus semangat dan optimis bahwa target akan tercapai di tahun mendatang. 

"Tentunya target ini jangan kita anggap tidak mungkin tercapai, jika kita bisa bersama-bersama untuk mewujudkannya dalam dua tahun ke depan," kata Risnawanto.

Wabup Risnawanto meminta kepada semua tim yang terlibat agar bekerja maksimal. Mulai dari pemantauan kepada ibu hamil hingga mempunyai anak Bayi Dua Tahun (Baduta) Agar masa emas seribu hari pertama kehidupan, berjalan optimal baik dari sisi kesehatan maupun pola asuh yang diterapkan.

"Keluarga yang memiliki pasangan usia subur pasca persalinan diharapkan mendapatkan pelayanan KB agar dapat mengatur jarak kehamilan dari sebelumnya", himbau Risnawanto.

"Sehingga optimalisasi pengasuhan dan pencurahan kasih sayang terpusat kepada anak yang dilahirkan. Ada beberapa upaya upaya yang kita lakukan agar kasus stunting ini tidak terus bertambah di Kabupaten Pasaman Barat, sehingga audit yang kita lakukan ini berjalan sesuai harapan," lanjutnya.

Ia juga meminta anak usia 0-6 bulan mendapatkan ASI eksklusif dan Balita mendapatkan imunisasi dasar lengkap, serta vitamin dan suplemen lainnya.

Sementara itu, Kepala Tim Keluarga Berencana Dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Provinsi Sumbar, Rismiati berharap kegiatan Audit Kasus Stunting berjalan sesuai harapan.

"Yang lebih penting adalah koordinasi, dan kerjasama harus terus kita lakukan, agar upaya menurunkan prevalensi stunting berjalan maksimal," tutur Rismiati.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kepala DPPKBP3A Pasbar, dr Anna Rahmadia yang menyampaikan bahwa kegiatan aksi Audit Kasus Stunting dilakukan untuk menggali kasus stunting dan mencegah adanya kasus baru.

"Audit yang kita lakukan di sini bukan akuntabilitas. Namun audit untuk mencegah status baru," sebutnya.

Ia juga menegaskan bahwa tujuan dilakukan kegiatan tersebut adalah untuk menguatkan komitmen bersama dalam melaksanakan aksi percepatan penurunan stunting, tersusunnya rencana aksi serta berupaya mengoptimalisasikan kegiatan Bapak Bunda Asuh Anak Stunting di Kabupaten Pasaman Barat.(DDR)

Gunung Talamau dengan ketinggian 2982 Meter diatas permukaan Laut (MDPL) yang terletak antara Dua (2) Kabupaten yaitu Pasaman dan Pasaman Barat (Pasbar) ini juga dikenal sebagai salah satu Gunung terbersih dikalangan pendaki baik dalam daerah maupun luar daerah bahkan ada yang dari luar Negeri.

Gunung Talamau dengan ketinggian 2982 MDPL ini merupakan Gunung tertinggi di Sumatera Barat dan juga memiliki 13 telaga yang sangat indah.

Selain 13 Telaga nya, Gunung Talamau di sebut juga memiliki tiga puncak, yaitu Puncak Trimatra Puncak tertinggi, Puncak Raja Wali dan Puncak Rajo Dewa.

Fransisca Harlijanto yang akrab dipanggil Sisca ini bersama Willy Kurniawan (39) dan Tomy Budiarto (32) serta dipandu oleh Guide lokal Mardison serta dua orang porter Ipen serta Een memulai pendakian pada pukul 03.20 Wib hari sabtu (15/07) lalu.

Siska (46) mengakui dari beberapa Gunung yang pernah Dia Tektok bersama Tim nya baru  track Gunung Talamau yang cukup menantang dan cukup sulit untuk dilaluinya, selain banyak rintangan yang menantang untuk bonus (istilah jalur landai didunia pendakian) hampir tidak ada, namun hal tersebut tak menyurut kan semangat nya dan tim.

"Gila, track nya emang gila-gilaan, dan tracknya memang berbeda dengan beberapa gunung yang pernah kami tektok-in dan Saya gak menyangka kalau bisa lakukan dalam 16 jam 4 menit dengan rute 26,13 Km Pulang pergi", ujar Siska.

"Kami memulai perjalanan dari bawah pada pukul 03.20 Wib sampai puncak pada pukul 12.50 Wib, lalu pada pukul 13.00 Wib kami turun dan sampai lagi dibawah pada pukul 19,24 Wib", papar Sisca.

Sisca juga mengungkapkan bahwa sebelum tektok ke Puncak Talamau dirinya selalu meluangkan waktu nya untuk berolah raga disela-sela kesibukan pekerjaan nya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Willy, bahwa dari beberapa gunung yang mereka daki dengan cara tektok, baru di gunung Talamau mereka dapatkan hal yang berbeda.

"Gunung Talamau memang memiliki Krakteristik jalur pendakian yang berbeda jauh dari beberapa Gunung yang pernah kami daki dengan cara tektok, dan ternyata Talamau jauh lebih sulit", ungkap Wili.

Sementara Dedi Rimba Ketua KPA  Artapala Pasbar melalui Koordinator nya Mardison (Ison) menambahkan bahwa dirinya dan teman-teman hanya memberi dukungan dengan 1 orang guide yaitu dirinya sendiri dan 2 orang porter, karena baru kali ini mereka memandu dan mendampingi pendaki yang tektok.

"Karena baru ini pertama kali ada pendaki yang tektok ke Puncak Talamau, Kita hanya bisa membantu dengan Saya semdiri selaku Guide dan 2 orang teman Saya Een dan Ipen sebagai Porter", ujar Ison.

"Untung Mbak Sisca dan tim nya bukan hanya punya satu rencana tektok tapi mereka juga memiliki Plan B, yaitu apabila tidak bisa tektok maka mereka akan lakukan dengan pendakian 2 hari 1 malam, tapi alhamdulillah ternyata Mbak Sisca dan Tim berhasil Tektok dengan waktu 16 jam 4 menit", tutup Ison.(DDR)