Mitra Rakyat

Sebelumnya, proyek dibawah pengawasan PPK 1.1 M. Nasir, pekerjaan penanganan Blockspot dengan nilai pekerjaan Rp 4 miliar sempat menjadi sorotan tajam publik. 

Diduga pada pekerjaan tersebut, PT.Bangun Sarana Persada (BSP) sebagai pemenang tender dengan sistim E catalog dalam melaksanakan pekerjaan telah labrak aturan dan bekerja diluar spesifikasi teknis.

Parahnya, meskipun sudah diinformasikan kepada pihak PPK1.1, Satker PJN Wil 1 Sumbar terkait kecurangan yang diduga telah dilakukan rekanan. Tetapi pihak tersebut terkesan tidak peduli dan terus membiarkan rekanan bekerja dengan kecurangannya.

Berita terkait: Proyek Penanganan Drainase Satker PJN Wil 1 Sumbar Tuai Sorotan Publik,Diduga Ada"Kongkalingkong"

Kali ini, hal serupa diduga kuat terjadi lagi. Terjadi pada penanganan saluran drainase juga berada di ruas jalan nasional Padang-Lb.Alung-Padang Panjang-Padang Luar-Batas Solok.

Masih dibawah pengawasan PPK, Satker yang sama, proyek negara yang berada dibawah kewenangan BPJN Sumbar itu kembali menuai tanggapan negatif dari beberapa pihak dilingkungan masyarakat.

Proyek yang dikerjakan oleh PT.Bangun Sarana Persada(BSP) masih terus dilakukan, meskipun mengalami keterlambatan yang cukup jauh. Pelaksanaan juga diselingi dengan dugaan beberapa kecurangan yang terkesan sengaja dilakukan demi kepentingan bersama.

Disinyalir proyek yang telah menghabiskan uang negara sebesar Rp 6 miliar lebih itu tidak memiliki mutu dan kualitas yang diinginkan masyarakat.

Pasalnya, diduga pelaksanaan proyek tersebut berjalan tidak sesuai spesifikasi dan teknis yang semestinya. Akibat dari itu publik khawatir kalau umur saluran drainase yang dikerjakan tidak sesuai ekspektasi yang direncanakan.

Kecurangan yang terjadi diantaranya, pada penggunaan tanah timbunan pilihan. Disinyalir rekanan hanya memanfaatkan bekas tanah galian untuk saluran drainase sebagai tanah timbunan pilihan tersebut.

Sementara bekas tanah galian itu ditemui banyak mengandung bebatuan dan juga bekas bongkaran aspal.

Terkait hal itu, seorang ahli kontruksi sekaligus pengamat pembangunan di Sumbar Ir.Sutan Hendy Alamsyah berkomentar sumbang.

Ia menilai tujuan utama dari pekerjaan yang dilakukan bukan untuk kepentingan masyarakat. Tetapi ada indikasi proyek tersebut dijadikan sebagai objek untuk mengumpulkan pundi-pundi bagi sekelompok oknum yang terlibat didalamnya.

"Disinyalir proyek tersebut hanya sebagai wadah bagi sekelompok oknum dalam menambah kekayaan mereka, dengan mengenyampingkan mutu dan kualitas pekerjaan" ujar Sutan Hendy pada Sabtu (15/7/2023) di Padang.

Kecurigaan itu muncul lantaran setelah pihak seperti PPK 1.1 (M.Nasir), Kepala Satker PJN Wil 1(Masudi) ,serta Kepala BPJN Sumbar(Thabrani) yang terkesan tidak peduli terhadap informasi dugaan kecurangan yang dilakukan oleh kontraktor, padahal sudah dikonfirmasi media, ungkapnya.

Pria lulusan Universitas Indonesia (UI) teknik arsitektur itu mengatakan, sikap tidak peduli mereka itu tersirat setelah pekerjaan masih terus berjalan dengan konsistensi kecurangan yang disinyalir masih sama dengan sebelumnya.

Ketidak berdayakan pihak BPJN Sumbar beserta jajaran terhadap kecurangan yang dilakukan PT.BSP itu, seperti menjelaskan ada kesepakatan jahat yang saling menguntungkan pada pelaksanaan proyek tersebut. 

"Ada indikasi kesepakatan yang terjadi antara rekanan dengan instansi vertikal itu dengan mengorbankan mutu dan kualitas pekerjaan,"ulasnya.

Disebutkan Sutan, kesepakatan jahat pada pekerjaan lainnya diduga juga pernah terjadi pada paket lain yang masih berada di bawah kewenangan BPJN Sumbar.

Yaitu, paket penanganan Blockspot senilai Rp 4 miliar lebih. Pada proyek tersebut anak perusahaan dari PT.Rimbo Paraduan ini(PT.BSP)diduga juga melakukan kecurangan.

Dijelaskannya, kecurangan yang dilakukan terhadap ketebalan beton bahu jalan tidak sesuai speks. Kemudian, terjadi lagi pada pengadaan rambu-rambu peringatan lalulintas, yang dibuat kuat dugaan tidak sesuai aturan.

Parahnya kata Sutan, hal tersebut masih saja lepas dari pengawasan dan mungkin juga mendapatkan izin oleh pihak BPJN Sumbar untuk rekanan berbuat demikian.

Walaupun ada statement tegas keluar dari mulut  PPK 1.1 M.Nasir akan membongkar pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi itu. Dan ternyata omongan PPK tersebut disinyalir hanya bualan semata.

"Rekanan tetap bekerja tanpa ada teguran keras, apalagi untuk sebuah pembongkaran oleh PPK. Bahkan, PPK pun terindikasi membiarkan rekanan untuk melanjutkan kecurangan tersebut," tegas Sutan Hendy.

Dengan kejadian seperti ini, tentu masyarakat sangat berharap kepada Aparat Penegak Hukum (APH) agar bisa menunaikan kewajibannya sebagai abdi negara dalam penegakan supremasi hukum, tandasnya.

"Tindak tegas pelaku-pelaku yang diduga telah merugikan uang negara itu," tegas Sutan Hendy.

Atau kecurangan-kecurangan selanjutnya akan terus mewarnai pembangunan di Sumbar dengan kerugian uang negara yang berkepanjangan, pungkasnya.a

"Menyelam Sambil Minum Air", itu ungkapan pribahasa yang cocok untuk mereka para oknum-oknum nakal tersebut.

Sementara, Reno Naldi pihak dari kontraktor (PT.BSP) meskipun sudah dikonfirmasi belum bisa berikan penjelasannya terkait hal tersebut hingga saat ini. Demikian juga ,Kepala BPJN Sumbar Thabrani, serta PPK 1.1 M.Nasir hingga berita ditayangkan belum memberikan klarifikasinya.

Lain hal dengan Kepala Satker PJN Wil 1, Masudi. Saat dikonfirmasi Masudi mengucapkan terimakasih seraya mengatakan, akan meninjau ulang proyek negara. Namun hingga saat ini pun hasil dari peninjauan yang dilakukannya itu belum diberikan klarifikasinya kepada media.

Media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ditayangkan.(cr)

Dimana menurut cerita yang beredar saat pasien L membutuhkan pertolongan dan kuat dugaan Dokter yang bertugas tidak ada di lokasi, sehingga mengakibatkan pasien L meninggal dunia akibat adanya keterlambatan penanganan.

Sehubungan adanya kejadian tersebut media ini mencoba mengkonfirmasi perihal tersebut langsung ke Kepala Puskesmas (Kapus) Kinali Dokter Widodo, kamis (13/07).

Dokter Widodo menjelaskan bahwa pada hari Rabu tgl (21/06) lalu pasien pertama kali datang ke puskesmas dengan tujuan berobat, namun setelah di cek oleh dokter dan disarankan pasien rawat inap namun pihak keluarga menolak dan membawa pasien pulang.

"Sebelum pasien di bawa pulang oleh keluarganya pihak Puskesmas sempat membuat berita acara atau pernyataan dari pihak keluarga seandainya pasien di bawa pulang maka pihak Kamu dari Puskesmas lepas dari tanggungjawab jika ada terjadi sesuatu terhadap pasien," ujar Dr. Widodo.

"Surat pernyataan penolakan tindakan medis tersebut ditandatangani oleh pihak keluarga yang bernama Mahdalena, dimana dalam surat tersebut menyatakan penolakan untuk di berikan tindakan medis berupa pemasangan infus dan tindakan rawat inap terhadap pasien", lanjut Widodo.

Lebih lanjut Kapus menjelaskan bahwa Ke-esokan harinya, kamis (22/06) pasien dan keluarga kembali ke puskesmas karena penyakit pasien di duga bertambah dan pihak keluarga bersedia pasien di rawat inap.

Dr. Widodo juga menjelaskan perihal BPJS yang dikatakan tidak aktif pada saat pertama pasien datang dan pasien terpaksa berobat sebagai pasien umum yang juga dikenakan biaya Rp. 25.000,- dan pada saat berobat kedua kali nya BPJS nya kemudian aktif.

"Pertama pasien datang dia membawa kartu BPJS namun tidak bawa KTP maupun KK, saat petugas mencek nomor BPJS tersebut namun hasil yang keluar BPJS tersebut sudah tidak aktif dan karena berobat tidak pakai BPJS otomatis pasien di kenakan biaya umum yang telah di tetapkan oleh pihak Puskesmas sebesar Rp 25,000", jelas Dr.Widodo.

Pada kedatangan pasien dan keluarga yang kedua kalinya pasien juga membawa Kartu BPJS namun nomor BPJS yang pertama berbeda dengan yang kedua,  setelah di cek oleh petugas yang piket saat itu BPJS pasien di nyatakan aktif.

"Jadi bisa jadi hal tersebut terjadi karena pasien memiliki BPJS dua dan saat pertama datang pasien kemungkinan membawa BPJS yang sudah tidak aktif dan datang yang kedua kali BPJS yang aktif", terang Widodo.

"Sementara terkait soal Dokter jaga yang ceritanya beredar bahwasanya Dokter tersebut tidak ada itu tidak benar, Dokter itu ada dan berada di rumah Dinas Dokter masih di lingkungan Puskesmas juga", jelas Kapus tersebut.

"Sebagai bentuk kepedulian Kami dari pihak puskesmas dan Saya sebagai Kepala Puskesmas, Kami telah datang ke rumah Almarhumah yang sebelum nya dikatakan pasien yang tidak kami layani dengan baik. Saya sebagai Kepala Puskesmas pada kesempatan itu juga meminta maaf kepada keluarga Almarhumah atas ketidak nyamanan nya terhadap pelayanan Kami di Puskesmas", jelas Dr.Widodo kembali.

Hal senada juga disampaikan oleh Kadis Dinkes Hajran Huda dan sebagai Kadis yang menaungi Puskesmas Kadis juga menjelaskan bahwa terkait yang terjadi pihak nya juga sudah melakukan pemanggilan kepada pihak Puskesmas dan terutama Kapus Dr. Widodo serta minta penjelasannya.

"Kita sudah lakukan pemanggilan dan juga minta penjelasan terkait kejadian yang ada serta kita juga sudah meminta bukti-bukti terkait BPJS yang sudah tidak aktif serta yang aktif, juga kita telah minta surat pernyataan penolakan perawatan yang ditanda tangani keluarga korban", ujar Hajran Huda.

"Kalau soal masalah yang katanya ada pungutan Rp. 25.000,- tersebut, semua nya kami serahkan kepada inspektorat, kalau ada panggilan dari inspektorat kami akan kooperatif dan akan datang", tutup Kadis. (DDR)

Bupati Hamsuardi mengatakan kunjungan itu dilakukan dalam rangka konsultasi  tentang fasilitasi kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian di Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan kondisi terkini lahan usaha tani di Pasbar yang sangat membutuhkan perbaikan prasarana pertanian seperti pembukaan lahan usaha tani baru di daerah sentra hortikultura, dan juga penyediaan sarana pertanian seperti alat mesin pertanian untuk melaksanakan kegiatan pengolahan lahan.

Selain itu dalam pertemuan tersebut juga membahas tentang permasalahan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Pasbar,  yang akan ditindaklanjuti dengan mengadakan rapat koordinasi antara petani, pihak Bank, OJK, dan Ombudsman dengan menghadirkan tim pembiayaan dari pusat. Perbaikan jaringan irigasi tersier yang rusak akibat gempa pada Februari 2022 lalu, serta kerusakan lainnya yang akan di fasilitasi kegiatan rehabilitasi jaringan oleh Kementerian.

Menanggapi hal tersebut, Dirjen PSP Dr. Ali Jamil sangat menyambut positif usulan Bupati Pasbar, dan akan berusaha mengakomodirnya. 

Ia menambahkan, dengan adanya Perda LP2B, Kabupaten Pasbar sudah memperkuat jaminan tidak akan alih fungsi lahan sawah.

Sawah-sawah yang termasuk dalam Peta LP2B pada Perda tersebut akan difasilitasi bantuan sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan pedoman pemberian bantuan.(DDR)

MR.com, Sumbar| Penggunaan rambu-rambu peringatan yang tidak sesuai dengan bidang pekerjaan saat itu oleh PT. Citra Muda Noer Bersaudara pada waktu lalu yang sempat menyita perhatian publik, begini penjelasannya.

Menurut penjelasan dari pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar hal tersebut terpaksa dilakukan rekanan. Karena, kondisi saat itu pekerjaan sedang berjalan, sementara ruas jalan yang dikerjakan sangat padat kendaraan.

Jadi untuk menghindari akan terjadinya kecelakaan lantas, rekanan berinisiatif menggunakan rambu-rambu peringatan seadanya. Tetapi kesalahannya, merk kota Padang yang ada pada rambu-rambu tersebut lupa mereka tutupi.

Berita terkait: Proyek Jalan Nasional Gunakan Rambu-rambu Peringatan Pekerjaan Drainase Kota Padang, Diduga Pelaksanaan Diluar Speks Teknis

Hal tersebut disampaikan Efriwandi PPK 1.5 yang diwakili Yessi Muis bidang pengawasan untuk K3. Kata Yessi, rambu-rambu sebelumnya sudah rusak, jadi rekanan berinisiatif untuk menghindari kecelakaan lantas dengan menggunakan rambu-rambu itu yang ada pada saat itu.

"Pekerjaan dititik lokasi bertepatan dengan hari libur panjang lebaran haji. Jadi tempat percetakan tempat mereka biasa membuat rambu-rambu tutup," kata Yessi pada Senin (10/7/2023) di Padang.

Sebelumnya, rambu-rambu peringatan yang dimaksud sudah pernah ada. Tetapi ulah tangan jahil oknum yang tidak bertanggung jawab diduga sengaja merusak rambu-rambu tersebut disaat kami sedang tidak bekerja.

"Bukan hanya rambu-rambu yang kerapkali dirusak. Bahkan kerucut pembatas jalan pun juga sudah banyak yang dirusak,"ujarnya.

Yessi sendiri mengaku pernah melihat pengerusakan terhadap rambu-rambu peringatan dan kerucut pembatas jalan diduga dilakukan pengguna jalan dengan sengaja.

"Masalah pengerusakan rambu-rambu ini sebenarnya sudah sering terjadi bukan. Terkadang oknum yang merusak terkesan arogan disaat kita menegur," ungkapnya.

Kemudian Yessi memperhatikan dokumentasi atau foto rambu-rambu yang baru dibuat rekanan yang kembali diduga dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab lagi.

Untuk pekerjaan yang ada di lokasi itu sudah selesai dikerjakan oleh rekanan. Dan saat ini rekan melakukan pekerjaan dititik berikutnya, tutup Yessi.

Menurut informasi pengawas K3 dari Satker PJN Wil 1 itu, Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) dikeluarkan kira-kira pada tanggal 6 atau 8 Februari 2023. 

Dan saat menanyakan beberapa bobot atau progres pekerjaan sampai Minggu ini, Yessi tidak bisa menjelaskan karena menurutnya itu bukan tupoksinya sebagai pengawas K3.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Apel gelar pasukan yang dimulai pada pukul 08.00 Wib ini dihadiri oleh Wakil Bupati Pasbar H. Risnawanto, Ketua DPRD H. Erianto, Kajari Pasbar diwakili Kasi Intel Hendri Setiawan, Kepala Dinas Perhubungan Bakarudin, Kepala Dinas Kesehatan Hajran Huda, Dandim 0305/Pasaman diwakili Danramil 02/Simpang Empat Kapten Inf. Sumidi, Kasat Pol PP Pasaman Barat Hendri Wijaya, Koordinator Basarnas Dhio U.F, Ketua Senkom Agus Almukrim, Ketua Orari Pasbar Hendrizon. 

Peserta upacara dari pleton perwira gabungan, pleton TNI dari Kodim 0305/Pasaman, pleton Satbrimobda Polda Sumbar, Pleton Sat Pol PP, Pleton Dishub, Pleton Senkom, serta Pleton Basarnas Pasaman Barat.

Dalam amanat Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki yang dibacakan Wakapolesnya menyampaikan bahwa permasalahan bidang lalu lintas di Sumbar khususnya di Kabupaten Pasbar, dewasa ini telah berkembang dengan cepat dan dinamis. 

Lebih lanjut Wakapolres menjelaskan, digelarnya Operasi Patuh Singgalang 2023, saya mengharapkan jajaran lalulintas mampu mempersiapkan langkah-langkah antisipasi baik secara taktis maupun teknis agar potensi pelanggaran, kemacetan, serta kecelakaan yang terjadi dapat diminimalisir serta tidak menimbulkan gangguan yang dapat berpengaruh bagi kamseltibcarlantas, serta mewujudkan program pemerintah, bahwa Polri sebagai bagian dari penggerak revolusi mental dan pelopor tertib sosial di ruang publik. 

“Anggota Polri diharapkan bisa menjadi contoh dan tauladan terlebih dahulu dalam melaksanakan kegiatan kamseltibcarlantas sehingga akan diikuti oleh masyarakat pengguna jalan lainnya,” ujar Wakapolres dalam amanatnya.

Operasi Patuh Singgalang 2023 akan dilaksanakan selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 10 Juli sampai dengan tanggal 23 Juli 2023. 

Pergelaran pasukan operasi Patuh tahun ini, Polri mengangkat tema “Patuh Dan Tertib Berlalu Lintas Cermin Moralitas Bangsa” dalam rangka meningkatkan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta mewujudkan kamseltibcarlantas yang mantap. 

Operasi yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan kamseltibcar lantas, yang berimplikasi terhadap menurunnya angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas dan korban fatalitas serta meningkatnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Pola pelaksanaan Operasi Patuh Singgalang 2023 ini agar mengedepankan giat preemtif, preventif dan didukung pola gakkum lantas secara elektronik (statis dan mobile) serta larangan dakgar lantas secara stasioner dan gunakan blanko teguran tapi tetap ada efek tertib masyarakat dalam berkendaraan.

“Selain bertujuan untuk menurunkan angka pelanggaran, laka lantas dan angka fatalitas, Operasi Patuh Singglang 2023 diharapkan dapat menekan terjadinya perkara curanmor diwilayah hukum Polda Sumbar khususnya Polres Pasaman Barat dan apabila menemukan ranmor yang tidak dilengkapi surat- surat segera koordinasikan dengan reskrim untuk dapat dilakukan penyelidikan apakah ranmor tersebut hasil dari kejahatan pencurian dan atau penadahan,” sambung Kompol Chairul Amri.

Agar pelaksanaan Ops Patuh Singgalang 2023 ini berhasil dan sukses, Kapolres Pasaman Barat memerintahkan jajarannya untuk melibatkan unsur TNI dan Dinas Instansi terkait lainnya didalam operasi sesuai dengan peran dan fungsinya masing-masing agar operasi dapat terlaksana dengan baik dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana operasi.

Diakhir amanatnya, Wakapolres berpesan kepada personel yang bertugas untuk menghindari sikap prilaku dan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku yang menyakiti hati masyarakat sehingga berdampak berkurangnya kepercayaan dan simpati masyarakat kepada polri khususnya polisi lalu lintas.

“Semoga Operasi Patuh Singgalang 2023 bisa bejalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif,” tutup Wakapolres mengakhiri amanatnya.

Selesai pelaksanaan apel gelar pasukan Ops Patuh Singgalang 2023, Wakapolres bersama para tamu undangan mengecek ranmor dinas yang akan digunakan selama pelaksanaan Ops Patuh Singgalang 2023 di depan halaman Mako Polres Pasaman Barat.(DDR)