Mitra Rakyat

MR COM, PASBAR - Anggota DPRD Datangi Pendemo yang terdiri dari Ratusan Mahasiswa dan Masyarakat Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar), Sumatera Barat (Sumbar) yang menggelar demo atau aksi damai ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, Jum’at (23/06).

Dalam aksi damai itu, ada beberapa poin tuntutan pengunjuk rassa, salah satunya menolak tambang emas ilegal di Kecamatan Ranah Batahan, Pasaman Barat.

Pantauan dilapangan, masa aksi sambil membawa sejumlah poster dan pengeras suara dengan mobil pikup. Mahasiswa bersama masyarakat yang jumlahnya ratusan orang itu awalnya berkumpul tepatnya di depan mesjid agung Pasaman Baru Pasaman Barat.

Setelah melaksanakan sholat Jum’at lalu mereka berjalan beriring-iringan pakai kendaraan menuju kantor DPRD dengan mambawa poster dan alat pengeras suara itu. Aksi damai mereka dikawal aparat kepolisian dan Satpol PP.

Sesampai di depan kantor DPRD, Para pendemo disambut oleh Ketua DPRD Erianto di dampingi wakil ketua Endra Yama Putra dan anggota DPRD Pasbar lainnya.

Terlihat Koordinator Aksi diatas mobil Dedi Sofhan di kelilingi ratusan massa itu dihadapan anggota DPRD menyampaikan orasinya terkait menjadi tuntutan mereka.

Mereka meminta kepada pimpinan DPRD Pasaman Barat agar mendesak Bupati Pasaman Barat mencabut laporannya terhadap 11 warga diduga melakukan merusak mobil dinas Bupati Pasaman Barat.

Meminta kepada DPRD Pasaman Barat bersama Bupati Pasaman Barat meninjau langsung permasalahan masyarakat ranah batahan yang telah terdampak pencemaran sungai akibat mining dan ilegal loging serta menindaknya sesuai aturan yang berlaku.

Jika waktu 7×24 jam tuntutan kami tidak ditindak lanjuti, maka dari itu masyarakat menilai DPRD dan Bupati menyetujui laporan dan kegiatan tersebut, maka dari itu masyarakat akan melakukan aksi-aksi lainnya hingga kepusat akan menggugat Bupati serta DPRD Pasaman Barat secara bersama dan tidak tertutup kemungkinan akan melakukan Prapradilan.

“Pihaknya datang bukan karena dibayar, tapi ini murni karena hati nurani dan memperhatikan kondisi saat ini di Kabupaten Pasaman Barat,” kata Dedi Sofhan saat orasinya.

Beberapa poin tuntutan telah disampaikan, Setelah beberapa menit pendemo menyampaikan orasinya, anggota DPRD meminta mediasi di dalam ruangan rapat DPRD dengan utusan dari keterwakilan massa pendemo.

“Saya minta atau saya undang para pendemo sebanyak 20 orang mewakili untuk membicarakan aspirasi yang disampaikan dalam gedung,” kata Erianto dihadapan para pendemo.

Ia menyampaikan kepada para pendemo, kita berharap pembicaraan nantinya membuahkan hasil sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai anggota dewan.

“Semoga bisa menemukan solusi didalam gedung nantinya terhadap asfirasi yang masyarakat tuntut,” katanya. (DDR/*)

MR.com, Sumbar| Kesibukan Thabrani beserta bawahannya yang padat dalam menjalani tugas negara diduga menjadi penyebab susahnya membalas konfirmasi media. 

Namun tidak tertutup kemungkinan kalau mereka juga terindikasi memang "enggan" dan sengaja tidak kooperatif untuk menanggapi konfirmasi media.

Thabrani beserta bawahannya jangan lupa kalau mereka adalah pejabat publik, kata Ketua DPW Sumbar LSM Baladika Adhyaksa Nusantara(BAN), Herman Tanjung, Kamis(22/5/2023) di Padang.

"Meskipun kegiatannya padat, mustinya Thabrani bisa meluangkan sedikit waktu untuk membalas konfirmasi media disela-sela kesibukannya, untuk menjelaskan kepada publik ," ujarnya.

Berita terkait: Rambu-rambu Peringatan Jalan Nasional Diduga Tidak Sesuai speks, Publik: BPJN serta Rekanan Abaikan Keselamatan Jiwa Pengguna Jalan

Sebab, kata Herman, konfirmasi media ini menyangkut kepentingan publik. Dan merupakan kewajibannya untuk memberikan informasi dan penjelasan kepada publik, karena dia pejabat publik, tegas aktivis anti rasuah itu.

Bukan hanya Thabrani, Kepala Satker Masudi serta PPK M.Nasir juga memiliki kewajiban untuk memberikan informasi kepada publik, disebabkan mereka juga pejabat publik yang digaji negara untuk melayani seluruh rakyat Indonesia, tegas Herman lagi.

Menurutnya, apabila mereka semua diam atau "bungkam" tidak mau memberikan tanggapan terhadap pekerjaan yang diduga berjalan tidak sesuai speks, seperti yang dikonfirmasikan media.

"Tentunya hal itu akan menyebabkan adanya konspirasi jahat yang sebelumnya diduga terjadi pada proyek negara itu semakin tidak terbendung dan akan terus meluas dilingkungan masyarakat," ujar Herman.

Sebab menurutnya, proyek tersebut berada dibawah pengawasan dengan kewenangan penuh yang diberikan negara melalui Kementerian PUPR, Dirjen Bina Marga, selanjutnya dikerjakan BPJN Sumbar dengan jajaran dibawahnya.

Artinya, mereka harus koperatif, transparan dan bertanggung jawab terhadap teknis dan non teknis dari segala sesuatu kegiatan yang mungkin akan merugikan negara, tukasnya.

Sementara, kontraktor pelaksana CV.Bangun Sarana Persada(BSP) diketahui merupakan anak perusahaan dari PT. Rimbo Paraduan yang diduga masih dikomandoi oleh Suryadi Halim alias Tando.

Menurut informasi yang beredar, Tando sekarang berada di hotel prodeo KPK, karena terjerat dugaan kasus suap yang juga terjadi pada pelaksanaan proyek negara pada tahun lalu, ungkap Herman.

Kita sebagai rakyat Indonesia menumpukan asa dengan harapan kasus yang sama jangan sampai terjadi pada pelaksanaan proyek dengan menggunakan APBN yang ada di Sumatera Barat, harap Herman.

Diketahui selain pekerjaan penangan blockspot yang kata rekanan dilakukan sudah sesuai aturan dan disetujui oleh pihak BPJN Sumbar serta jajaran.

Diketahui lagi, CV.BSP juga menjadi kontraktor pelaksana pada proyek lain yang berada dibawah kewenangan BPJN Sumbar. Yaitu, penanganan drainase senilai 6 miliar rupiah lebih pada ruas jalan nasional mulai dari Padang hingga batas kota Solok.

Menurut informasi dari Reno Naldi beberapa waktu lalu, pekerjaan tersebut mengalami keterlambatan hampir tiga bulan. Penyebabnya, karena banyak temuan kabel dan pipa saat dilakukan penggalian.

Sebaiknya sebelum terjadi kerugian pada uang negara. Kita berharap kepada seluruh elemen masyarakat dan pihak berwenang serta awak media, untuk sama-sama ikut mengawasi pelaksanaan proyek negara tersebut, demikian Herman Tanjung mengakhiri tanggapannya.

Sementara, Kepala BPJN Sumbar Thabrani, Kepala Satker PJN Wil 1, serta PPK 1.1 M.Nasir sudah dikonfirmasi dan hingga berita ditayangkan belum satupun berikan penjelasannya.

Dirjen Bina Marga, bapak Hedy Rahadian saat dikonfirmasi via telpon 0815-7005-xxx terkait hal itu juga belum memberikan tanggapannya.

Hingga berita ditayangkan, media masih menunggu dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR – Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) mengadakan acara spesial dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara yang ke-77 tahun 2023 dan Hari Kesatuan Gerak Bhayangkari yang ke-71 tahun 2023.

Kegiatan ini diisi dengan mengunjungi dan penyerahan bantuan sosial (Bansos) kepada penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih Talu yang berada di Jorong Sungai Jernih, Nagari Sinuruik, Kecamatan Talamau, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (21/06).

Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki yang didampingi oleh Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Mutya Agung Basuki, beserta rombongan Pejabat Utama (PJU) Polres Pasbar melaksanakan kegiatan anjangsana ke Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kapolsek Talamau Iptu Yuli Dekri bersama Ibu Ketua Bhayangkari Ranting Polsek Talamau Ny. Yanti Yuli Dekri, serta personel dan anggota Bhayangkari Polsek Talamau.

Dalam kesempatan ini, sebanyak 55 paket sembako yang terdiri dari minyak goreng, beras, mie instan, dan gula diserahkan langsung oleh Kapolres Pasbar dan Ketua Bhayangkari Cabang Pasbar kepada 54 orang warga Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih. Jumlah tersebut terdiri dari 5 orang pengasuh dan 49 anak panti asuhan (9 orang laki-laki dan 40 orang perempuan).

Penyerahan bantuan ini dilakukan oleh Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Basuki dan Ibu Ketua Bhayangkari Cabang Pasaman Barat Ny. Mutya Agung Basuki. Bantuan sosial diterima langsung oleh Ketua Pengurus Panti Asuhan Yayasan Aisyiyah Sungai Jernih Bapak Muhamad Naim.

Kapolres Pasaman Barat menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk solidaritas dan empati serta wujud kepedulian Polri khususnya Polres Pasaman Barat terhadap masyarakat, terutama kepada penghuni Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih dalam berbagi rezeki.

AKBP Agung Basuki juga berharap bantuan tersebut dapat digunakan sebaik mungkin, sehingga dapat membantu meringankan beban dari penghuni Panti Asuhan. Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para warga panti asuhan dapat merasakan kebahagiaan dan mendapatkan manfaat yang nyata.

Pihak Ketua Pengurus Panti Asuhan menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pihak Kepolisian, khususnya Polres Pasaman Barat yang telah meluangkan waktu untuk mengunjungi Panti Asuhan Aisyiyah Sungai Jernih dan memberikan bantuan tersebut.

Selama kegiatan berlangsung hingga berakhir pada pukul 15.30 WIB, situasi tetap aman dan terkendali. Semoga kegiatan seperti ini dapat memberikan inspirasi bagi masyarakat dan melahirkan semangat kepedulian sosial yang lebih luas di tengah-tengah kita.(DDR)

Guru Madrasah

MR.com| Kenaikan harga baru gas LPG (Liquified Petroleum Gas) 3 Kilogram telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung melalui peraturan baru Nomor 52 Tahun 2023. 

Berdasarkan Perbub  tersebut penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) dari pihak agen ke tingkat pangkalan termasuk pajak pertambahan nilai (PPN), margin agen, ongkos angkutan atau biaya operasional sebesar Rp16.600,00. 

Sedangkan harga jual LPG dari pangkalan ke konsumen untuk kebutuhan rumah tangga dan usaha kecil berkisar Rp19.600.00.  (Prfmnews.id, Kamis 01/06/2023).

Belum lama ini beberapa kebutuhan pokok semakin melambung tinggi, harga telur masih terus meroket, sekarang masyarakat harus dihadapkan lagi dengan kenaikan elpiji 3 kilogram. Padahal kebutuhan mereka terhadap jenis barang ini sangatlah besar. Bahkan bisa dikatakan wajib untuk keperluan memasak di dapur. 

Dengan penetapan yang baru ini, wajar jika terjadi keresahan di tengah masyarakat, bagaimana tidak?. Dengan begitu mereka harus memutar otak mencari cara agar semua terpenuhi. 

Memang benar pemerintah pun memberikan subsidi atau bantuan akan tetapi hal itu faktanya hanya bersifat sementara bahkan tidak merata. Boleh jadi di tiap  pengecer  harga akan jauh lebih mahal dari yang sudah ditetapkan.

Indonesia adalah negeri yang dianugerahi sumber daya alam cukup melimpah oleh Allah Swt. Menurut Direktorat Jenderal Minyak Bumi dan Gas dalam statistik semester 1 (2022), cadangan gas alam yang dimiliki negeri ini adalah sebanyak 43,569 miliar kaki kubik persegi dan tersebar di beberapa daerah seperti di Maluku, Papua, Sumatera Selatan, Sulawesi serta Kalimantan. 

Bahkan Indonesia pun menjadi negara pengekspor gas alam terbesar di dunia. Diantara negara tujuannya adalah Jepang, Korea, Taiwan, China dan Amerika Serikat. (Kompas.com 28/05/2020)

Dengan cadangan gas yang cukup banyak tersebut, seharusnya negara mampu menyejahterakan serta memenuhi kebutuhan rumah tangga atau usaha kecil masyarakatnya. Tetapi faktanya tidak demikian, sudah bukan rahasia umum pengelolaan sumber daya alam Indonesia diberikan kepada pihak swasta bahkan asing. 

Padahal sejatinya, negara lah yang harus mengelola sumber daya alam tersebut dan memberikan hasilnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakatnya. Sebaliknya peran negara saat ini, tak ubahnya sekedar regulator atau perpanjangan tangan para pemilik modal dan asing, penguasa tidak mampu membuat kebijakan sendiri dalam menentukan harga karena mereka terikat perjanjian dengan para oligarki. 

Kebijakan apapun yang dikeluarkan sebisa mungkin diupayakan agar tidak  merugikan pihak pemodal, bahkan sebaliknya harus dapat memberikan keuntungan sebayak-banyaknya. Inilah yang terjadi jika sistem kapitalis sekuler dijadikan sebagai landasan. 

Segala sesuatu akan dipertimbangkan berdasarkan perhitungan untung rugi dan manfaat. Sehingga sumber daya alam yang harusnya dikelola negara dan hasilnya dimanfaatkan bagi seluruh kepentingan masyarakat, justru tidak dapat dinikmati.

Ketika para pengusaha menghendaki kenaikan harga, negara hanya sebagai penyampai informasi tanpa mempertimbangkan bagaimana beratnya beban masyarakat kalau gas dinaikan. Padahal naiknya gas akan memiliki efek domino terhadap harga-harga lainnya. 

Hubungan penguasa rakyat adalah hubungan penjual dan pembeli bukan hubungan antara pemimpin yang harus mengayomi dengan rakyat yang menjadi tanggung jawabnya. Ketika suatu waktu penguasa dimintai solusi terkait pengangguran, jawabnya bahwa penyedia lapangan kerja adalah pengusaha. 

Dari sini bisa kita simpulkan bahwa kapitalisme tidak menjanjikan jaminan bagi masyarakatnya. Adapun janji-janji kampanye hanyalah bersifat lip service yang sulit diwujudkan. Walaupun cadangan gas alam melimpah, masyarakat tak berdaya menolak kenaikan, yang bukan hanya kali ini saja. Seolah tidak ada solusi lain, selain harus ditanggung oleh rakyat.

Subsidi dianggap beban bagi negara, sementara pajak dianggap kewajiban. Betapa tidak adilnya, rakyat diminta berkontribusi bagi negara, tapi negara sendiri tidak peduli terhadap keresahan rakyatnya.

Berbeda jauh dengan Islam,  gas adalah sumber daya alam yang merupakan kepemilikan umum sebagaimana sabda Rasulullah saw.: "Manusia berserikat dalam tiga hal:  air, padang rumput, dan api" (HR Abu Dawud).

Yang dimaksud "api" termasuk di dalamnya gas, batu bara, listrik, dan yang lainnya. Pengelolaannya diserahkan kepada negara, tidak boleh diserahkan kepada swasta maupun asing. 

Pengelolaan gas wajib dilakukan oleh negara mulai dari eksplorasi sampai distribusinya hingga benar-benar sampai kepada masyarakat. Hasilnya diberikan secara langsung mau pun tidak langsung. 

Dalam Islam negara sebagai pelayan umat tidak melakukan jual beli dengan mereka maupun berhitung untung dan rugi. Adapun hasil pengelolaan kepemilikan umum akan dikembalikan seluruhnya untuk kepentingan rakyatnya dalam bentuk ketersediaan layanan publik seperti jalan, rumah sakit, sekolah, bandara dan lain-lain yang tentunya murah dan  berkualitas di seluruh wilayah yang ada di dalam kekuasaanya. 

Itulah gambaran sebuah institusi Islam yang di dalamnya diatur oleh sebuah sistem sahih yang berasal dari sang Khalik pencipta alam semesta. Wallaahu a'lam bi ash-shawaab

MR.com, Sumbar| Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN Sumbar) dan pelaksana pekerjaan pada paket penangan blockspot CV. Bangun Sarana Persada(BSP) lagi-lagi menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan publik terhadap anak perusahaan dari PT.Rimbo Paraduan itu tertuju pada pengadaan rambu-rambu lalulintas.

Diduga, CV. BSP pada pengadaan rambu-rambu lalulintas jalan nasional yang dilakukan tidak sesuai speks. Parahnya, hal tersebut lagi-lagi terindikasi dibiarkan oleh konsultan supervisi serta pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Menurut informasi yang media rangkum, disinyalir tinggi tiang dan ukuran rambu-rambu yang ada di dokumen kontrak, tidak sesuai dengan yang dipasang.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengusaha penyedia jasa kontruksi di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Pengusaha yang tidak mau namanya disebutkan itu menduga kuat kalau rambu-rambu yang dipasang oleh CV.BSP Persada tidak sesuai speks. 

Ini sama saja dengan pihak BPJN Sumbar serta rekanan secara sengaja abaikan keselamatan jiwa pengguna jalan tersebut, ujarnya.

"Didalam kontrak, ukuran rambu-rambu untuk jalan nasional itu seharusnya masuk dalam katagori ukuran besar 75x75 cm dengan tinggi tiang empat (4) meter," ujarnya pada Selasa (20/5/2023) via telpon 0813-6347-8xxx.

Berita terkait: Bau Busuk Proyek Penangan Blockspot, Tolak Temuan Media Diduga Kasatker Lindungi Rekanan Nakal

Pria tersebut menuturkan kalau yang dipasang oleh rekanan saat ini rambu-rambu dengan ukuran sedang 60x60cm dengan tinggi tiang hanya 2,5 meter.

Ini tentu tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang ada. Juga dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan nantinya, imbuh pengusaha itu.

Dijelaskannya, rambu-rambu untuk jalan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah masuk dalam katagori berukuran besar.

Karena, jalan nasional jalur yang dilalui seluruh macam jenis kendaraan. Mulai dari kendaraan roda dua, sampai kendaraan yang berbeban paling berat sekalipun, ulasnya.

Kemudian, rambu-rambu untuk ukuran besar dalam aturannya digunakan pada jalan yang dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata diatas 80km/perjam, jelasnya lagi.

"Karena rambu-rambu peringatan, perintah, untuk penggunaan jalan harus tampak jelas. Agar resiko terjadinya kecelakaan lalulintas dapat diperkecil. Dan penerapan rambu-rambu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

Sementara Reno Naldi sebagai pelaksana lapangan dari CV.BSP membenarkan untuk ukuran rambu-rambu dan tinggi tiang memang demikian ukurannya didalam kontrak.

"Ukuran rambu-rambu sudah sesuai speks, 60x60cm dengan tinggi tiang 2,5 meter," terang Reno saat dikonfirmasi pada salah satu cafe di Kota Padang.

Namun, ketika ditanya media berapa volume untuk pekerjaan pengadaan rambu-rambu itu, Reno mengaku tidak mengetahuinya dengan alasan pekerjaan yang di hendel Reno terlalu banyak.

Selanjutnya dikesempatan itu, Reno mengatakan untuk pekerjaan Penanganan Blockspot sudah selesai kami laksanakan. 

Dan dinyatakan sudah sesuai spesifikasi secara keseluruhan item pekerjaan oleh pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar, tuturnya.

"Tadi tim dari Satker PJN I Sumbar telah melakukan pengecekan ketebalan dan juga mutu beton. Dan ternyata mutu dan ketebalannya sudah sesuai speks yang seharusnya,"terang Reno.

Katanya lagi ,mutu beton untuk bahu jalan tersebut yang dipakai K175 sesuai kontrak. Dan ketebalannya saat dilakukan pengujian juga sudah sesuai spek, dan itu diketahui PPK 1.1 M. Nasir yang ikut menghadiri, tutur Reno.

Agar lebih jelas dan resmi, kata Reno, sebaiknya media juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak BPJN Sumbar, Kabalai, Kasatker, dan PPK 1.1, pungkasnya.

Disinyalir lokasi yang diambil sampel beton saat dilakukan pengujian tidak sesuai titik temuan media beberapa waktu lalu yang di informasikan kepada PPK, Kasatker dan Kabalai.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto membuka kegiatan Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Auditorium Kantor Bupati setempat, Rabu (21/06).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Fatmariza H M. Hum, Dosen UNP yang akan membedah Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pengambilan kebijakan.

Dalam kegiatan yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar yang dihadiri oleh OPD, camat dan stakeholder terkait lainnya.

Sehubungan kegiatan itu Wabup Risnawanto mengatakan bahwa pada penyelenggaran pemerintahan saat ini, keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan.

“Hal ini dikarenakan gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global, hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia. Disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs),” jelas Wabup Risnawanto.

Lanjut ia mengatakan, Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir yang semakin kompleks menempatkan agenda global.

"Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan, tuntutan tersebut semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan," kata Risnawanto.

Risnawanto menjelaskan, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibanding dengan negara lain. Salah satunya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun dikalangan aparat.

"Seringkali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar pada perempuan dalam suatu aktivitas. Ketidaktepatan pemahaman tersebut menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender tidak berbasis pada akar permasalahan yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan peran antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sering kali bermula dari permasalahan relasi gender yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini muncul karena berbagai aspek, mulai dari pengaruh budaya, rendahnya kapasitas perempuan, interpretasi agama dan sebagainya.

"Seringkali kesenjangan gender berawal dari tingkat keluarga dan kemudian meluas ke tingkat makro, seperti kualitas Human Development Indeks (HDI) yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan rendah, masalah sosial yang tinggi dan sebagainya," ujar Risnawanto.

Terkait dengan tuntutan keadilan gender dalam pembangunan, Pemkab Pasbar sudah memulai mengorientasikan pelaksanaan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan gender.

"Bahkan juga dalam manajemen pemerintahan, Pemkab Pasbar telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Di berbagai jabatan di pusat juga sudah diemban oleh perempuan, ketua DPR RI perempuan, menteri keuangan perempuan, menteri luar negeri perempuan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A dr. Anna Rahmadia mengatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. 

"Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki. Baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan", ujar dr. Anna Rahmadia.

"Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan pemerintah. Dalam batas-batas dimana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Sehingga tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan," katanya.(DDR)