Mitra Rakyat

MR.com, Sumbar| Balai Pelaksana Jalan Nasional(BPJN Sumbar) dan pelaksana pekerjaan pada paket penangan blockspot CV. Bangun Sarana Persada(BSP) lagi-lagi menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, sorotan publik terhadap anak perusahaan dari PT.Rimbo Paraduan itu tertuju pada pengadaan rambu-rambu lalulintas.

Diduga, CV. BSP pada pengadaan rambu-rambu lalulintas jalan nasional yang dilakukan tidak sesuai speks. Parahnya, hal tersebut lagi-lagi terindikasi dibiarkan oleh konsultan supervisi serta pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar.

Menurut informasi yang media rangkum, disinyalir tinggi tiang dan ukuran rambu-rambu yang ada di dokumen kontrak, tidak sesuai dengan yang dipasang.

Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pengusaha penyedia jasa kontruksi di bidang pengadaan rambu-rambu lalu lintas. Pengusaha yang tidak mau namanya disebutkan itu menduga kuat kalau rambu-rambu yang dipasang oleh CV.BSP Persada tidak sesuai speks. 

Ini sama saja dengan pihak BPJN Sumbar serta rekanan secara sengaja abaikan keselamatan jiwa pengguna jalan tersebut, ujarnya.

"Didalam kontrak, ukuran rambu-rambu untuk jalan nasional itu seharusnya masuk dalam katagori ukuran besar 75x75 cm dengan tinggi tiang empat (4) meter," ujarnya pada Selasa (20/5/2023) via telpon 0813-6347-8xxx.

Berita terkait: Bau Busuk Proyek Penangan Blockspot, Tolak Temuan Media Diduga Kasatker Lindungi Rekanan Nakal

Pria tersebut menuturkan kalau yang dipasang oleh rekanan saat ini rambu-rambu dengan ukuran sedang 60x60cm dengan tinggi tiang hanya 2,5 meter.

Ini tentu tidak sesuai dengan dokumen kontrak yang ada. Juga dikhawatirkan akan membahayakan keselamatan pengguna jalan nantinya, imbuh pengusaha itu.

Dijelaskannya, rambu-rambu untuk jalan nasional sesuai dengan peraturan pemerintah masuk dalam katagori berukuran besar.

Karena, jalan nasional jalur yang dilalui seluruh macam jenis kendaraan. Mulai dari kendaraan roda dua, sampai kendaraan yang berbeban paling berat sekalipun, ulasnya.

Kemudian, rambu-rambu untuk ukuran besar dalam aturannya digunakan pada jalan yang dilalui kendaraan dengan kecepatan rata-rata diatas 80km/perjam, jelasnya lagi.

"Karena rambu-rambu peringatan, perintah, untuk penggunaan jalan harus tampak jelas. Agar resiko terjadinya kecelakaan lalulintas dapat diperkecil. Dan penerapan rambu-rambu harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan pemerintah," pungkasnya.

Sementara Reno Naldi sebagai pelaksana lapangan dari CV.BSP membenarkan untuk ukuran rambu-rambu dan tinggi tiang memang demikian ukurannya didalam kontrak.

"Ukuran rambu-rambu sudah sesuai speks, 60x60cm dengan tinggi tiang 2,5 meter," terang Reno saat dikonfirmasi pada salah satu cafe di Kota Padang.

Namun, ketika ditanya media berapa volume untuk pekerjaan pengadaan rambu-rambu itu, Reno mengaku tidak mengetahuinya dengan alasan pekerjaan yang di hendel Reno terlalu banyak.

Selanjutnya dikesempatan itu, Reno mengatakan untuk pekerjaan Penanganan Blockspot sudah selesai kami laksanakan. 

Dan dinyatakan sudah sesuai spesifikasi secara keseluruhan item pekerjaan oleh pihak Satker PJN Wil 1 Sumbar, tuturnya.

"Tadi tim dari Satker PJN I Sumbar telah melakukan pengecekan ketebalan dan juga mutu beton. Dan ternyata mutu dan ketebalannya sudah sesuai speks yang seharusnya,"terang Reno.

Katanya lagi ,mutu beton untuk bahu jalan tersebut yang dipakai K175 sesuai kontrak. Dan ketebalannya saat dilakukan pengujian juga sudah sesuai spek, dan itu diketahui PPK 1.1 M. Nasir yang ikut menghadiri, tutur Reno.

Agar lebih jelas dan resmi, kata Reno, sebaiknya media juga mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak BPJN Sumbar, Kabalai, Kasatker, dan PPK 1.1, pungkasnya.

Disinyalir lokasi yang diambil sampel beton saat dilakukan pengujian tidak sesuai titik temuan media beberapa waktu lalu yang di informasikan kepada PPK, Kasatker dan Kabalai.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR - Wakil Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Risnawanto membuka kegiatan Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) di Auditorium Kantor Bupati setempat, Rabu (21/06).

Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber Dr. Fatmariza H M. Hum, Dosen UNP yang akan membedah Promosi dan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG) bagi pengambilan kebijakan.

Dalam kegiatan yang digagas oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Pasbar yang dihadiri oleh OPD, camat dan stakeholder terkait lainnya.

Sehubungan kegiatan itu Wabup Risnawanto mengatakan bahwa pada penyelenggaran pemerintahan saat ini, keadilan gender merupakan aspek yang sangat penting dan harus direspon dalam setiap aktivitas pembangunan.

“Hal ini dikarenakan gender merupakan salah satu tujuan utama pembangunan global, hasil kesepakatan dari negara-negara sedunia. Disepakati saat pertemuan dunia September 2015, Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (the 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs),” jelas Wabup Risnawanto.

Lanjut ia mengatakan, Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan merupakan agenda global menggantikan Millennium Development Goals (MDGs), yang sudah mengubah wajah dunia dalam 15 tahun terakhir yang semakin kompleks menempatkan agenda global.

"Sebagai salah satu komitmen, maka keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan, tuntutan tersebut semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan," kata Risnawanto.

Risnawanto menjelaskan, kondisi kesetaraan gender di negara ini masih berada pada posisi yang memprihatinkan dibanding dengan negara lain. Salah satunya dikarenakan masih banyaknya pemahaman yang tidak pas tentang pemahaman keadilan gender itu sendiri di masyarakat maupun dikalangan aparat.

"Seringkali keadilan gender hanya diartikan sebagai pemberian porsi kesempatan yang lebih besar pada perempuan dalam suatu aktivitas. Ketidaktepatan pemahaman tersebut menjadikan upaya untuk meningkatkan keadilan gender tidak berbasis pada akar permasalahan yang ada,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa gender merupakan suatu konsep yang berkaitan dengan peran antara laki-laki dan perempuan. Permasalahan gender sering kali bermula dari permasalahan relasi gender yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Hal ini muncul karena berbagai aspek, mulai dari pengaruh budaya, rendahnya kapasitas perempuan, interpretasi agama dan sebagainya.

"Seringkali kesenjangan gender berawal dari tingkat keluarga dan kemudian meluas ke tingkat makro, seperti kualitas Human Development Indeks (HDI) yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang terhambat, kualitas pendidikan yang rendah, kualitas kesehatan rendah, masalah sosial yang tinggi dan sebagainya," ujar Risnawanto.

Terkait dengan tuntutan keadilan gender dalam pembangunan, Pemkab Pasbar sudah memulai mengorientasikan pelaksanaan semua kebijakan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang berwawasan gender.

"Bahkan juga dalam manajemen pemerintahan, Pemkab Pasbar telah memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam berkarier baik dalam jabatan struktural maupun fungsional. Di berbagai jabatan di pusat juga sudah diemban oleh perempuan, ketua DPR RI perempuan, menteri keuangan perempuan, menteri luar negeri perempuan," katanya.

Sementara itu, Kepala DPPKBP3A dr. Anna Rahmadia mengatakan bahwa Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek yaitu akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. 

"Hal ini berarti bahwa perencanaan dan penganggaran tersebut mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki. Baik dalam proses penyusunan maupun dalam pelaksanaan kegiatan", ujar dr. Anna Rahmadia.

"Penyusunan PPRG bukanlah tujuan akhir, melainkan merupakan sebuah kerangka kerja atau alat analisis untuk mewujudkan keadilan dalam penerimaan manfaat pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman tentang peran strategis yang harus dilakukan pemerintah. Dalam batas-batas dimana kebijakan pemerintah yang sedang dan yang akan dijalankan benar-benar dapat bermanfaat secara luas bagi masyarakat. Sehingga tepat sasaran sehingga dapat mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan," katanya.(DDR)

MR.COM, PASBAR – Kapolres Pasaman Barat (Pasbar) AKBP Agung Basuki memimpin apel Kesatuan Keamanan Lingkungan (Kasatkamling) sebagai bagian dari upaya peningkatan harkamtibmas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Apel tersebut dilaksanakan di halaman Mapolres Pasaman Barat, Rabu (21/06).

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa tokoh penting Kabupaten Pasaman Barat, termasuk Bupati Pasaman Barat H. Hamsuardi, Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman Barat yang diwakili oleh Kasi Datun Nofand, Pabung Kodim 0305/Pasaman, Kapten Inf. Abdul Kadir, serta 30 orang awak Kasatkamling dan Linmas Nagari yang ada di seluruh Kabupaten Pasaman Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolres membacakan amanat Kapolri yang mengungkapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada awak Satkamling yang telah ikut serta membantu tugas Polri dalam menjaga kamtibmas yang kondusif.

"Dalam wujud nyata peran serta dan kepedulian masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan untuk menciptakan situasi yang aman, damai, dan kondusif, Satkamling dan awak pos kamling memberikan warna dalam mendukung terciptanya kamtibmas," ucap Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres juga berharap agar awak pos kamling memiliki jiwa Polisi bagi diri sendiri sehingga mampu menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat di lingkungan masing-masing.

Sambutan Kapolres ini disambut dengan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh awak Satkamling, serta stakeholder terkait lainnya yang telah membantu Polri menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan mereka.

Pada akhir kegiatan, Kapolres Pasaman Barat memberikan penghargaan kepada Poskamling yang berada di Dusun I Jorong Koto Gadang Jaya, Nagari Koto Gadang Jaya, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Poskamling tersebut terpilih sebagai Poskamling terbaik se-Kabupaten Pasaman Barat dalam rangka peringatan HUT Bhayangkara ke-77 tahun 2023.

Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Polri, masyarakat, dan stakeholder terkait lainnya dalam menciptakan kondisi keamanan yang aman dan kondusif menjelang Pemilu serentak 2024. Dengan partisipasi aktif dari awak Satkamling dan pos kamling di berbagai wilayah, diharapkan masyarakat dapat merasa nyaman dan tentram dalam menyambut pesta demokrasi tersebut.(DDR/hmsres-psb)

MR.COM, PASBAR - Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar Pertemuan Bulanan yang bertemakan 'Perempuan Kuat Organisasi Hebat', Selasa (20/06).

Pertemuan dihadiri dan dibuka langsung oleh Ketua DWP Pasbar Ny. Ayu Hendra yang diikuti oleh seluruh Anggota DWP Pasbar di Pantai Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie. 

“Pertemuan Bulanan kita ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi serta sebagai wujud penyegaran bagi anggota DWP setelah lelah dengan rutinitas sehari-hari. Biasanya Pertemuan Bulanan kita dilaksanakan di dalam kantor, dan untuk bulan ini dilaksanakan di luar kantor,” ucap Ny. Ayu Hendra.

Ny. Ayu Hendra menambahakan, kegiatan sengaja dilaksanakan di alam terbuka untuk lebih meningkatkan rasa kekompakan dan kebersamaan, serta membangun komunikasi yang lebih baik dengan sesama pengurus DWP Pasbar, sehingga akan menumbuhkan rasa kebersamaan dalam memajukan organisasi. 

Selain itu, dalam Pertemuan tersebut juga dilaksanakan kegiatan outbound sebagai kegiatan untuk melatih kekompakan antara pengurus DWP Pasbar.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari Langgam Sepakat dan Bamus Bancah Kariang Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Periode 2023-2029 resmi dilantik, Senin (19/06).

Pelantikan yang dilakukan langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi didampingi Kepala DPMN Randy Hendrawan, Camat Kinali Saparuddin, Forkopimca dan stakeholder terkait itu meminta agar anggota Bamus dapat memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. 

"Persoalan yang sebelumnya kini menjadi persoalan yang harus dihadapi anggota Bamus. Persoalan hari ini, bahkan siapkan diri untuk menghadapi persoalan yang terjadi di masa yang akan datang. Semangat mengurus masyarakat, berkorban waktu tenaga moril serta materil. Apalagi masa kerja anggota Bamus yang cukup lama, yaitu 6 tahun. Mari ikhlas layani masyarakat," ucap Bupati Hamsuardi.

Setelah pemekaran nagari lanjutnya, dilanjutkan dengan pelantikan Bamus dan pemekaran jorong. Ia meminta seluruh pihak terkait bekerjasama dalam memajukan nagari.

Selain itu, ia meminta anggota PKK nagari itu turut membantu Bamus dan perangkat nagari lainnya membina masyarakat seperti pemanfaatan pekarangan rumah, merapikan lingkungan sekitar rumah dan lain sebagainya. 

Lebih lanjut Bupati Hamsuardi meminta Bamus bersama perangkat nagari mendukung Program Unggulan Pemda Pasbar diantaranya Magrib Mengaji, Tahfidz Al-Qur'an, dan Berobat Gratis.

Diakhir kegiatan, Bupati Hamsuardi didampingi stakeholder terkait meresmikan kantor Bamus Nagari Langgam Sepakat yang bertempat di Silambau, Kecamatan Kinali. 

Anggota Bamus Nagari Langgam Sepakat Periode 2023-2029 yang dilantik yakni Arlismanto (Mutasi Bamus Induk), Andi Agus (Keterwakilan Dapil I), Ali Azwar (Keterwakilan Dapil II), Rusdi Akmal, (Keterwakilan Dapil II), dan Rika Wahyuni (Keterwakilan Perempuan). 

Sementara Anggota Bamus Nagari Bancah Kariang Periode 2023-2029 yang dilantik diantaranya Nurohman (Keterwakilan Dapil I), M. Subandrio (Keterwakilan Dapil I), M. Munzakir (Keterwakilan Dapil II), Slamet Sugianto (Keterwakilan Dapil III), dan Rina Wati (Keterwakilan Perempuan).(DDR)

MR.COM, PASBAR – Tim Opsnal Unit Reskrim Polsek Sungai Beremas Polres Pasaman Barat (Pasbar), Polda Sumatera Barat (Sumbar) berhasil meringkus dua orang lelaki berinisial UU (23) dan FD (43), yang diduga melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis sabu.

Dalam penangkapan tersebut dipimpin oleh Kanit Reskrim Polsek Sungai Beremas Ipda Nazri Zulkifli yang berhasil meringkus kedua pelaku dalam hari yang sama di dua tempat yang berbeda, Sabtu (17/06).

Kapolres Pasbar AKBP Agung Basuki melalui Kapolsek Sungai Beremas AKP Efriadi mengatakan, kedua pelaku diringkus berdasarkan laporan serta curhatan dari masyarakat saat kegiatan Jum'at Curhat yang dilaksanakan oleh Polsek Sungai Beremas yang sudah resah terkait adanya peredaran gelap Narkotika jenis sabu di Jorong Kampung Padang Utara dan Jorong Pasar Pokan Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas, Kabupaten Pasaman Barat.

"Mendapatkan laporan tersebut, petugas berangkat menuju lokasi untuk melakukan penyelidikan pada Sabtu (17/06) sekitar pukul 15.30 WIB, dan didapat informasi bahwa pelaku sedang duduk dibelakang rumah warga tepatnya di perkebunan kelapa sawit di Sudut 90 Jorong Kampung Padang Utara Nagari Air Bangis," ujar Kapolsek.

AKP Efriadi menjelaskan, setelah melakukan penyelidikan dan pengintaian di kebun kelapa sawit milik warga di Jorong Kampung Padang Utara, petugas melihat tiga orang yang sedang duduk-duduk di dalam kebun sawit tersebut, selanjutnya petugas bergerak cepat mendekatinya. Melihat kedatangan petugas tiga orang tersebut langsung melarikan diri dan berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial yang diketahui berinisial UU.

"Petugas langsung melakukan penggeledahan terhadap pelaku UU yang disaksikan oleh perangkat Jorong setempat serta menyita barang bukti berupa satu paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening, empat buah plastik kecil warna bening dan satu buah kaca pirex" terangnya.

AKP Efriadi menjelaskan, berdasarkan informasi yang diperoleh petugas, ketiga pelaku sering mengkonsumsi sabu di tempat tersebut, sewaktu petugas datang, para pelaku mencoba melarikan diri dan membuang barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu berjarak tiga meter dari lokasi pelaku mengkonsumsi sabu.

“Kami telah mengantongi identisas pelaku lainnya, kami mengimbau kepada pelaku lainnya untuk menyerahkan diri ke aparat Kepolisian, kita akan tindak tegas para pengedar sabu, kami akan serius mengungkapnya sampai Kecamatan Sungai Beremas ini dinyatakan Zero Narkoba, 

Tidak lama kemudian, petugas kembali mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada transaksi Narkotika jenis sabu didekat SMA Air Bangis Jorong Pasar Pokan, Nagari Air Bangis. Tidak mau kehilangan buruannya, tim Opsnal kembali langsung bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan pengintaian dilokasi tersebut. Sesampai di lokasi, petugas melihat seorang lelaki yang saat itu sedang mutar-mutar di plang SMA Air Bangis Jorong Pasar Pokan, Nagari Air Bangis, Kecamatan Sungai Beremas.

"Sekitar pukul 21.30 WIB petugas menemukan seorang lelaki yang sedang memantau di simpang plang SMA Air dan dicurigai mencari sesuatu barang dibatu dekat plang tulisan SMA Air Bangis," tuturnya.

AKP Efriadi menuturkan, melihat adanya pergerakan yang mencurigakan dari lelaki tersebut, petugas langsung mendekatinya dan melihat kedatangan petugas lelaki tersebut sempat berusaha untuk melarikan diri namun dengan sigap petugas berhasil meringkusnya. Diketahui lelaki tersebut berinisial FD (43) yang berprofesi sehari-hari sebagai nelayan.

"Dari hasil penggeledahan terhadap pelaku yang disaksikan oleh Kepala Jorong dan Ketua Pemuda setempat, petugas menemukan dan menyita barang bukti berupa, tujuh paket kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening disimpan dalam botol permen HappyDent white, satu lembar kertas tisu warna putih, satu buah kotak merk Happydent warna biru kombinasi putih, satu unit handphone merek Samsung galaxy warna abu-abu. Pelaku juga mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah pesanannya yang rencananya akan diedarkannya kembali," terangnya.

Saat ini kedua pelaku sudah dibawa ke Polres Pasaman Barat, dan untuk proses penyidikan lebih lanjut akan diserahkan kepada penyidik Satuan Reserse Narkoba Polres Pasaman Barat. 

Kasat Resnarkoba Polres Pasaman Barat AKP Eriyanto akan mendalami dan melakukan pengejaran terhadap pelaku lain yang terlibat dalam perkara ini, mengingat pelaku termasuk pengedar besar di Kecamatan Sungai Beremas.

“Kami mengimbau kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam memberikan informasi terkait keberadaan pelaku lainnya yang menjadi buron, sekecil apapun informasi dari masyarakat akan kami terima dan ditindaklanjuti,” ungkap Eriyanto.

Atas perbuatannya, penyidik menjerat kedua pelaku dengan pasal berlapis, Pasal 114 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. (DDR)