Mitra Rakyat

Pada pembukaan turnamen itu pertandingan perdana tim sehati Kinali melawan tim berangin Sikilang di lapangan bola voli Padang Halaban Nagari Sasak, Kamis (11/5/2023).

Wakil ketua DPRD Pasaman Barat Endra Yamma Putra mengucapkan terimakasih kepada Bupati beserta rombongan berkesempatan hadir dalam pembukaan turnamen bola voli di sasak ranah pasisie.

Dan tak lupa juga mengucapkan terimakasih dalam hal ini, pemda melalui bupati Hamsuardi, kadispora dan koni selalu mendukung olahraga di Pasaman Barat tak terkecuali di sasak ranah pasisie.

“Kegiatan turnamen voli ini adalah suatu kebanggaan bagi kita yang dibuka langsung bupati seperti Cars Cup sebelumnya. Ini adalah bentuk dukungan pemda terhadap pencinta olahraga dibuktikan dengan selalu menghadiri dan membantu membiayai terlaksananya turnamen ini,” katanya.

Ia berharap kegiatan turnamen yang dilaksanakan ini berjalan aman dan sukses dari awal hingga akhir, kedepannya turnamen hal yang serupa dapat dilaksanakan lebih besar dari ini nantinya.

Sementara ketua panitia pelaksana kegiatan itu, Dedi Antoni Rahman menyampaikan ucapkan terimakasih kepada sponsor kegiatan turnamen bola voli wakil ketua DPRD Endra Yamma Putra yang selalu membimbing pemuda sasak dalam hal yang positif.

“Turnamen Cars Cup di adakan itu adalah agenda rutin, peserta dalam pertandingan terdiri dari 16 tim se Pasaman Barat,” katanya. (*)

MR.COM, PASBAR - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) Endra Yama Putra sebagai sponsor utama Turnamen Bola Voli Cars Cup III tahun 2023, menghadiri sekaligus mendampingi Bupati Pasbar membuka turnamen Cars Cup III di Lapangan voli Padang Halaban, Nagari Sasak, Kecamatan Sasak Ranah Pasisie, Kamis (11/05).

Turnamen dibuka oleh tim Sehati Kinali melawan tim Muara Berangin Sikilang. Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra mengucapkan selamat datang dan ucapan terimakasih kepada bupati Hamsuardi beserta rombongan.

Pemda melalui bupati, Kadispora dan KONI lanjutnya selalu mendukung kegiatan olahraga di Pasbar tak terkecuali di Kecamatan Sasak Ranah Pasisie.

“Suatu kebanggaan bagi turnamen Cars Cup ke III ini dibuka oleh Bupati seperti Cars Cup sebelumnya. Bentuk dukungan Pemda terhadap pencinta olahraga dibuktikan dengan selalu berusaha menghadiri dan membantu membiayai terlaksananya kegiatan pemuda pemudi tak terkecuali di Sasak Ranah Pasisie ini”, jelasnya.

Mondiharto, SH selaku ketua Koni Pasbar berharap agar di Sasak ini ada Atlet yang bisa dibawa masuk untuk menghadapi PORPROP nanti.

"Mari kita jaga dan junjung sportifitas untuk kemajuan olah raga Pasbar semoga Atlet pasbar tambah maju nanti nya", ujar mandiharto.

Endra Yama Putra juga berharap, turnamen Cars Cup Sasak Ranah Pasisie itu dapat digelar kembali dimasa mendatang.

Sementara Ketua Dedi Antoni Rahman menyebutkan turnamen itu diberi nama Cars Cup III, sebab turnamen itu kali ketiga diadakan dan merupakan agenda rutin. Peserta terdiri dari 16 tim se Pasbar.

Ia mengucapkan terimakasih kepada sponsor kegiatan itu, terutama kepada Wakil Ketua DPRD Pasbar Endra Yama Putra yang selalu membimbing pemuda sasak diberbagai hal positif.(DDR)

MR.com, Padang Pariaman| Jembatan Sikabu Kayu Gadang di Kecamatan Lubuk Alung, Padang Pariaman ambruk. Jembatan tersebut ditahun 2020 pembangunannya dikerjakan PT.Maidah Rekajaya sebesar 22,3 miliar dibawah kewenangan Budi Mulya ST.MT selaku Kalaksa BPBD dimasa kepemimpinan Bupati Ali Mukhni.

Disinyalir, arus deras aliran sungai menjadi penyebab ambruknya jembatan yang menghubungkan Korong Kampung Sabalah, Nagari Balah Hilie dengan Korong Kayu Gadang Nagari Lubuak Alung, Kab. Padang Pariaman.

Berita terkait: Diduga Ada "Main Mata" Rekanan dan Pihak Lain, Akibatkan Pembongkaran Jembatan Makan Korban

Sebelumnya jembatan kayu gadang pernah ambruk hancur, juga akibat bencana alam. Kemudian, ditahun 2020 jembatan kembali dibangun dengan bantuan dana hibah dari BNPB sebesar 22,3 miliar. 

Namun jembatan itu tadi malam Ahad (7/5/2023) tepatnya pukul 23.30 Wib kembali ambruk setengah bentangannya. Dan sampai saat ini belum ada informasi adanya korban jiwa.

Waktu disaat pembongkaran sebelum dimulainya pembangunan, pernah terjadi kecelakaan kerja yang memakan korban jiwa. Kecelakaan kerja terindikasi terjadi karena rekanan diduga bekerja tidak sesuai KAK. Kemudian diwaktu pelaksanaan rekanan PT.Maidah Rekayasa diduga labrak aturan terkait pemakaian material serta bekerja tidak sesuai spesifikasi teknis.

Menurut informasi dari masyarakat sekitar, sebelum kejadian ambruknya jembatan tersebut. Masyarakat setempat sudah memberikan informasi tanda-tanda jembatan akan ambruk kepada pihak Pemkab Padang Pariaman.

Masyarakat setempat yang tidak mau identitasnya disebut itu mengatakan pihak Pemkab Padang Pariaman juga ikut bertanggung jawab atas ambruknya jembatan tersebut. 

"Karena, sebelumnya masyarakat sudah pernah menginformasikan kepada pihak Pemkab Padang Pariaman tanda-tanda jembatan tersebut akan ambruk," ujarnya.

Namun katanya, pihak Pemkab seakan mengabaikan info dari masyarakat itu. Menurut warga tersebut, padahal jembatan ini baru berusia dua tahun, tetapi sudah ambruk kembali. 

" Ada apa dengan pembangunan jembatan yang menghabiskan dana sebesar 22,3 miliar ini. Perlu diselidiki oleh pihak penegak hukum," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

MR.COM, PASBAR – Open Turnamen Sepak Bola Sakato Jaya Cup I resmi dibuka Bupati Pasaman Barat (Pasbar) Hamsuardi bersama stakeholder terkait, minggu (07/05).

Turnamen yang menampilkan pertandingan pembuka oleh Perbosi Simpang Godang melawan Air Bangis FC itu berlangsung sengit di Lapangan Hijau Sakato Jaya, Nagari Sungai Aur Serumpun, Kecamatan Sungai Aur.

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Syamsul Bahri, Anggota DPRD Pasbar Sunardi, Kadispora Pasbar Media Fitra dan Kepala OPD lainnya, Kapolsek Sungai Aur, KONI, Unsur Forkopimca Sungai Aur dan stakeholder terkait.

Dalam kesempatan nya Bupati Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada panitia dan seluruh masyarakat Sungai Aur yang telah melaksanakan kompetisi sepak bola itu. Ia juga berpesan kepada panitia, agar dapat melaksanakan pertandingan dengan sebaiknya hingga tuntas.

“Mari sukseskan turnamen kita ini hingga selesai, tanpa adanya permasalahan berarti diantara panitia, pemain, penonton dan sebagainya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Anggota DPRD Sumbar Syamsul Bahri, Anggota DPRD Pasbar Sunardi dan para donatur lainnya yang telah membantu pendanaan kegiatan ini,” ujar Hamsuardi.

Sementara itu, Ketua panitia Ade Rama Putra mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bupati Hamsuardi beserta tamu undangan. Ia juga menyampaikan kondisi Lapangan Sakato Jaya yang sudah memiliki tribun namun belum memiliki pagar dan atap tribun.

“Kami berharap perhatian dari Bapak Bupati Pasbar, bapak-bapak anggota DPRD baik dari provinsi maupun dari Kabupaten agar lapangan kami mendapatkan bantuan untuk membuat pagar lapangan dan melanjutkan pembangunan atap tribun,” ucap Ade Rama Putra.

Diwaktu yang berbeda Mondiharto, SH., berharap Pasbar akan melahirkan Atlet yang berkualitas agar dibidang Olah Raga Pasbar naik dikancah Nasional karena pada hakekatnya memiliki atlet berkualitas dan diperhitungkan dikancah Nasional.

Diakhir kegiatan, KONI menyerahkan bantuan langsung kepada Panitia Sakato Jaya Cup I sebesar Rp.7.000.000. (Tujuh Juta Rupiah).(DDR)

Karena, masih didapatkan ada OPD dan pejabat Pemko Padang yang bersikap apatis, tidak melayani, bahkan terkesan tidak peduli akan hak publik untuk mendapatkan seluruh informasi menyangkut kinerja mereka.

Seperti halnya, pelayanan publik serta kinerja di Dinas PUPR Padang. Dibawah kepemimpinan Tri Haryanto saat ini, banyak dari berbagai kalangan menilai kalau layanan publik di dinas tersebut sangat buruk.

Disebabkan, permintaan informasi ataupun konfirmasi yang disampaikan ke Dinas PUPR Padang tersebut seringkali tidak mendapatkan respon. Bahkan terkesan Kadis tersebut sengaja mengabaikannya.

Sikap tertutup atau tidak transparan dalam memberikan informasi ataupun tanggapan atas konfirmasi itu diduga sangat bertentangan dengan UU No.14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi publik serta UU No 40 tahun 1999 tentang PERS.

Menanggapi kondisi itu, Ketua Aliansi Wartawan Anti Kriminalisasi (AWAK) Sumbar, Herman Tanjung menanggapi negatif kinerja dinas tersebut saat diminta tanggapannya, pada Ahad (7/5/2023) di Padang.

"Buruknya pelayanan terkait informasi publik di DPUPR Padang ini, tentu akan berdampak terhadap kepercayaan publik terkait kinerja Walikota Hendri Septa sekarang ini," ujar Herman Tanjung. 

Karena menurut penilaian Herman Tanjung, Wako Hendri Septa tidak mampu menempatkan pejabat yang tepat untuk memegang jabatan satu OPD sebagai pelaksana program kerjanya. 

Yang akhirnya akan berdampak terhadap elektabilitas atau kepercayaan masyarakat Kota Padang kepada Hendri Septa untuk melanjutkan periode masa kepemimpinan kedepan, terang Herman.

"Untuk itu, agar bisa grafik kepercayaan masyarakat terhadap kinerjanya tetap diatas rata-rata, Wako Hendri Septa harus lakukan evaluasi terhadap kinerja bawahannya itu sebagai Kadis PUPR," ujarnya.

Dijelaskannya, Wako Padang sudah semestinya melakukan evaluasi terhadap kinerja Kadis PUPR Padang Tri Haryanto tersebut, guna mengetahui serta memastikan kondisi yang sebenarnya terjadi di DPUPR Padang selama dijabatnya.

Wako Padang harus lebih selektif dalam menempatkan pejabat eselon II. Jangan menempatkan pejabat berdasarkan hubungan kedekatan serta menerima laporan "Asal bapak senang" ingat Herman.

"Apabila Wako Padang tidak bisa menyingkapi persoalan ini, maka wajar adanya dugaan KKN di tubuh Pemko Padang," tegasnya. 

Selanjutnya AWAK Sumbar akan mengambil sikap dan tindakan, membawa persoalan tersebut ke jalur hukum atas dugaan pelanggaran UU PERS dan UU KIP yang dilakukan oknum Kadis PUPR Padang tersebut.

Hingga berita ditayangkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.

#tim

Sebelumnya, pembangunan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah yang berada dikawasan Bukit Buai, Tapan, Pessel diduga "mangkrak" hingga hampir satu tahun dan perjalanan pembangunan tidak sesuai speks dan teknis.

Hal tersebut disampaikan salah seorang warga setempat yang tidak mau namanya untuk dituliskan pada Rabu(26/4/2023). 

"Pembangunan TPA ini terbengkalai sudah setahun lamanya. Selain itu, kontraktor juga masih banyak meninggalkan hutang piutang khususnya terhadap beberapa masyarakat disini" demikian warga tersebut mengatakan.

Namun meskipun begitu, pihak BPPW Sumbar dan Pemkab Pessel disinyalir tetap sepakat melakukan serah terima pengelolaan aset tersebut pada Kamis, 13 April 2023 di kantor BPPW Sumbar.

Berita terkait: Penyerahan Aset Negara Tidak Diketahui Sekda Pessel, Diduga Ada Persekongkolan Jahat Pada Proyek TPA BPPW Sumbar

Anehnya, serah terima pengelolaan aset hanya diinformasikan melalui sosial media(instagram.red) milik BPPW Sumbar saja, tanpa ada publikasi resmi melalui media massa. Disinyalir tidak banyak masyarakat yang tau kalau TPA itu telah diserahkan pengelolaannya kepada Pemkab Pessel.

Karena, pasca dilakukan penyerahan aset tersebut, diduga sampai sekarang TPA Sampah itu belum bisa difungsionalkan oleh Pemkab Pessel secara optimal sesuai dengan perencanaannya.

Parahnya, bukan hanya masyarakat yang tidak mengetahui, tetapi Sekretaris Daerah (Sekda) sebagai pamong tertinggi di Kab. Pessel mengaku juga tidak mengetahui adanya serah terima aset negara itu.

"Ya saya belum mengetahui secara pasti. Karena seingat saya pemborong banyak meninggalkan masalah di lokasi pekerjaan,"demikian pengakuan Mawardi sebagai Sekda Kab.Pessel pada Senin(1/5/2023) via telepon 0812-7580-2xxx.

Tetapi pernyataan yang disampaikan Sekda Mawardi tersebut dibantah Kadis Perkimtan LH Pessel Mukhridal sebagai perwakilan dari Pemkab saat serah terima aset itu dilakukan.

Kadis Perkimtan LH Pessel, Mukhridal mengatakan penyerah pengelolaan TPA Bukit Buai tidak ada yang disembunyikan.

"Terkait penyerahan pengelolaan TPA Bukit Buai Tapan tidak ada yang disembunyikan dan sudah dilaporkan kepada Bapak Bupati," ungkap Mukhridal pada Rabu(3/5/2023) via telepon. 

Terkait dengan kondisi bangunan Mukhridal mengakui memang belum tuntas 100 persen dan akan dilengkapi oleh Kementerian PUPR sambil berjalannya operasional TPA Bukit Buai Tapan tersebut.

Kemudian menyangkut ketidaktahuan Sekda Mawardi terhadap proses serah terima aset tersebut. Kadis Perkimtan LH itu mengatakan sudah melaporkannya kepada Sekda.

"Penyerahan pengelolaan aset sudah kita laporkan juga ke pak Sekda, mungkin karena kesibukan Pak Sekda lupa,"demikian kata Mukhridal.

Tidak sinkronisasinya pernyataan Kadis Perkimtan LH Mukhridal dengan Sekda Mawardi, ditambah "bungkamnya" Indri Kurnia selaku PPK pada pelaksanaan pembangunan TPA Sampah itu, membuat kecurigaan publik semakin kuat pada proyek TPA persekongkolan jahat yang rugikan uang negara, ungkap Mahdiyal Hasan,SH pada Jum'at (5/5/2023) di Padang.

Menurut Mahdiyal sebagai Aktivis Anti Korupsi Sumbar, untuk bisa dilakukan serah terima Barang Milik Negara (BAN) harus disertakan dengan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan(BAPP)nya. 

"BAPP merupakan dokumen legalitas untuk dijadikan sebagai bahan bukti pekerjaan telah selesai dikerjakan sesuai dengan kontrak yang kemudian layak untuk diserahkan kepada penerima manfaat yang tertuang dalam PP No 27 Tahun 2014 dan aturan lainnya.," ujarnya lagi.

Ada ketidak harmonisan hubungan tercium antara Sekda dengan Kadis Perkimtan LH. Karena, sebagai atasan dan bawahan, tidak mungkin Sekda tidak mengetahui informasi adanya serah terima aset yang diwakilkan Kadis Perkimtan LH Mukhridal sendiri, katanya.

"Atau mungkin mereka sengaja membuat skenario management konflik, agar mereka bisa membohongi publik kalau pekerjaan itu tidak diterima Pemkab karena ada masalah," imbuhnya.

Tetapi diam-diam mereka diduga sepakat untuk tetap melakukan serah terima pengelolaan aset dengan catatan perbaikan dilakukan sambil berjalannya operasional TPA tersebut, seperti yang disampaikan Mukhridal, ujar Mahdiyal.

Pembangunan yang belum selesai 100 persen, menurutnya belum bisa dilakukan serah terima. Sebab, tindakan tersebut disinyalir kangkangi PP No. 27 Tahun 2014 Tetang pengelolaan barang milik negara.

" Aset negara diserahkan harus sesuai SOP, kondisi barang atau bangunan siap difungsionalkan dengan optimal. Kalau tidak demikian diduga ada persekongkolan jahat yang rugikan negara," cecarnya.

Masyarakat berharap kepada Aparat Penegak Hukum(APH) untuk melakukan penyidikan terkait adanya dugaan persekongkolan tersebut,agar supremasi hukum benar dapat ditegakkan, pungkasnya.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)