Mitra Rakyat

Puluhan peserta dari perwakilan Taman Pendidikan Al-Qur’an (TPA) di wilayah Nagari Ophir tingkat SD dan SMP mengikuti kompetisi diseluruh cabang perlombaan pada event akbar bidang keagamaan yang menjadi agenda tahunan setiap bulan ramadan, dimulai dari tanggal 4-8 April 2023.

Persaingan yang begitu sengit dari seluruh peserta yang berasal dari perwakilan masing-masing TPA Masjid dan Mushalla, sehingga juara umum I kembali diraih oleh TPA Surau Nurul Huda, Juara umum II diraih oleh TPA Masjid Nurul Barokah dan Juara umum III TPA Masjid Nurul Iman.

Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto mengatakan, apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh peserta yang mengikuti berbagai cabang perlombaan di MTQ X tahun 2023 tingkat SD dan SMP, dan juga kepada Panitia Pelaksana serta Dewan Juri, yang telah bekerja secara maksimal untuk mensukseskan kegiatan ini.

“Atas nama pimpinan DPRD Pasaman Barat, Saya sangat apresiasi kepada seluruh peserta yang mengikuti MTQ X tahun 2023 se Nagari Ophir mulai dari awal hingga akhir,” ucapnya.

Ditambahkan, seiring dengan kemajuan zaman yang serba canggih, kegiatan ini sangat berdampak positif bagi para generasi penerus, khususnya anak-anak tingkat SD dan SMP. Hal ini dapat terlihat begitu antusias dan semangatnya para peserta dalam menampilkan kemampuannya.

“Dengan adanya dukungan dari para orang tua, guru dan berbagai pihak, tentunya para anak-anak ini akan terus mengamalkan kandungan ayat suci Al-Qur’an sebagai pedoman hidup,” ungkapnya.

Erianto berharap, kedepannya kegiatan ini dapat dilaksanakan lebih semarak lagi, sehingga memberikan motivasi bagi anak-anak yang lainnya untuk mensyiarkan Al-Qur’an sehingga Masjid dan Mushalla akan ramai dalam segala kegiatan keagamaan.

Selain itu, kita juga menyarankan nantinya kepada Pemerintah Nagari Ophir untuk menganggarkan dana kegiatan MTQ ini setiap tahunnya.

“Selamat kepada anak-anak kami, baik dari tingkat SD dan SMP perwakilan masing-masing TPA Masjid dan Mushalla di wilayah Nagari Ophir yang telah meraih juara dan mengukir prestasi yang gemilang. Jangan cepat berpuas diri, teruslah belajar dan mengasah kemampuannya,” tuturnya.

Sementara itu, Pj Wali Nagari Ophir Yeni Tunida mengatakan, pemerintah nagari ophir nantinya akan terus mendukung segala kegiatan kemasyarakatan, salah satunya adalah kegiatan MTQ yang sangat berpotensi untuk melahirkan para generasi muda Hafizh Qur’an sehingga bisa mengikuti kompetisi yang digelar ditingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi sampai Nasional.

“Hal ini adalah sebagai bentuk dukungan terhadap visi misi Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Barat dalam program Tahfiz Qur’an dan Magrib Mengaji. Semoga kedepannya lebih ramai lagi para pesertanya dan juga bisa diikuti sampai tingkat SMA,” tuturnya.

Selain itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Panitia Pelaksana Irawan S mengucapkan terima kasih atas dukungan dan suport dari unsur DPRD Pasaman Barat, Pemerintah Nagari Ophir, para donatur dan tokoh masyarakat, sehingga pelaksanaan MTQ X tahun 2023 tingkat SD dan SMP se Nagari Ophir dapat terlaksana dengan sukses dan lancar.

“Alhamdulillah, pelaksanaan MTQ pada tahun ini berjalan sukses dan lancar, terima memberikan dampak yang positif dari kegiatan ini untuk melahirkan generasi muda islami, berkarakter dan berakhlak mulia,” pungkasnya.

Selain Ketua DPRD Pasaman Barat, acara penutupan tersebut dihadiri oleh Anggota DPRD Komisi III Pasaman Barat Subandrio,

Pj Wali Nagari Ophir Yeni Tunida, Tokoh Masyarakat Pasaman Barat Agus Susanto, Yulisman, Tokoh Pemuda Ophir Yunis Andi, Bhabinkamtibmas Nagari Koto Baru Bripka Wahyul Azizwan, Ketua Pemuda Karang Taruna Nagari Ophir Wisnu A. Utama, Tokoh Masyarakat Nagari Ophir serta para orang tua dan siswa siswi tingkat SD dan SMP peserta MTQ. (*)

Pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi mayor jalan Surian-Padang Aro- BTS Jambi oleh PT. Lawang Agung diduga tidak ada pengawasan dan berjalan diluar speks teknis.

"Akibatnya, pekerjaan dilakukan rekanan disinyalir asal jadi tersebut terancam tidak miliki mutu dan kualitas yang diharapkan," demikian Ir. Sutan Hendy Alamsyah mengatakan pada Kamis (6/4/2023) di Padang.

Sebagai pengamat pembangunan Sutan Hendy mengatakan, proyek tersebut dikatakan tidak ada pengawasan, karena diplang proyek tidak ada nama perusahaan jasa konsultan supervisi atau pengawas yang dimaksud dituliskan oleh rekanan.

Ditambah dengan teknis pekerjaan yang diduga asal jadi terlihat pada pemasangan batu mortar. Batu yang dipasang masih dalam keadaan kotor diselimuti tanah liat. 

Kata pria lulusan Fakultas Teknik UI Jakarta itu, hal itu tersebut dikhawatirkan akan menjadi cikal bakal akan terjadi kerusakan dini dan berdampak terhadap mutu dan kualitas bangunan.

"Kemudian terkait izin tambang material batu yang digunakan. Material batu patut dicurigai didatangkan dari quarry atau galian C yang tidak memiliki izin,"ujar Sutan.

Terlihat dari ukuran batu yang ramas(bercampur) yang tidak jelas ukuran spesifikasinya, dan terlihat pada batu ada sisa tanah kering dari bekas bongkaran, imbuhnya.

Selanjutnya, kecurangan juga diduga pada pekerjaan mayor Patching Aspal(tambal sulam). Disinyalir pada pekerjaan itu rekanan melakukannya asal jadi.

Dilansir dari media faktahukum.com, Ketika itu (Senin 3/4) suhu asphal saat dilakukan penghamparan diduga sudah tidak memenuhi syarat yang ditentukan.

"Aspal dihampar dibadan jalan tidak dilapisi plingkut. Kemudian suhu aspal juga dicurigai tidak sesuai speks," tuturnya.

Karena proyek masih tahap pelaksanaan, diharapkan kepada Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) untuk bisa mengingatkan bawahannya. 

Agar kesalahan ataupun pelanggaran terhadap aturan dan spesifikasi teknis yang diduga dilakukan rekanan tidak terlalu jauh berjalan. Dan yang sudah terjadi bisa di perbaiki, pungkasnya

Lain pihak, Agusman ST.MT selaku PPK 2.5 sudah dikonfirmasi media via telepon pada hari yang. Namun, hingga berita ditayangkan Agusman belum memberikan keterangan dan penjelasannya.

Selanjutnya, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini ditayangkan.(cr/faktahukum.com)

MR.COM, PASBAR - Bupati Hamsuardi bersama rombongan Tim Safari Ramadhan (TSR) Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan safari ramadhan di Masjid Raya Al-Muklisin Durian Kilangan Kinali, Jorong Langgam, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Rabu (05/04) malam.

Turut hadir Wakil Ketua II DPRD Pasbar Daliyus K, Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Edison Zelmi, Anggota DPRD Ali Nasir, Kadis Perhubungan Bakaruddin, Kadis PU Jon Edwar, Kabag Organisasi Dewi Afriyeni, Kabag Perekonomian Endang Rirpinta, Kabag Hukum Fahrul, Kabag Pembangunan Abrizal, Kepala BPD Simpang Empat Wandra, Camat Kinali Saparuddin serta stakeholder terkait lainnya.

Dalam kesempatan tersebut Bupati Hamsuardi mengajak seluruh masyarakat untuk terus meramaikan masjid melaksanakan sholat fardu dan kegiatan keagamaan lainnya. Apalagi selama Ramadhan ini dengan melaksanakan solat tarawih berjamaah dan tadarus hingga sebulan penuh. 

"Bulan Ramadhan sudah 14 hari berjalan, maka dari itu kita sebagai umat Islam harus memperbanyak amalan selama bulan suci Ramadhan yang penuh berkah ini. Semoga kita diberikan kekuatan, kesehatan untuk melaksanakannya," ujar Hamsuardi.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Hamsuardi juga mengucapkan terima kasih atas sambutan yang istimewa dari masyarakat Langgam Kinali kepada rombongan Tim Safari Ramadhan Kabupaten Pasaman Barat.

"Saya merasa terharu, atas sambutan masyarakat yang luar biasa," ujarnya. 

Diakhir sambutannya ia berpesan agar masyarakat terus meningkat keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dan mengajak seluruh masyarakat terkhususnya generasi muda atau milineal untuk meramaikan masjid dengan kegiatan agama, sehingga Pasaman Barat terus menciptakan masyarakat yang agamais.

"Selain itu, diharapakan Program Unggulan Pasaman Barat juga terus dilaksanakan terkhusus di Kecamatan Kinali agar ditahun berikutnya masyarakat sudah mulai menghafal Al-Qur'an," harap Hamsuardi 

Sementara itu, tokoh masyarakat Langgam Anasril menyampaikan terima kasih atas kedatangan rombongan Safari Ramadhan Kabupaten Pasaman Barat ke Masjid Raya Al-Muklisin 

"Terima kasih juga atas bantuan yang diberikan kepada kami semoga dengan adanya bantuan ini dapat kami manfaatkan dengan baik untuk pembangunan masjid yang lebih baik," ucap Anasril.

Diakhir kegiatan TSR menyerahkan bantuan dana hibah Rp 15.000.000 dari Pemerintah Daerah Pasaman Barat, Rp 2.500.000 dari Bank Nagari serta jam dinding, penyerahan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan melalui CSR PT. Laras Inter Nusa dan PT. Andalas Agro Industri, penyerahan Santunan Jaminan Kematian Rp 42.000.000, Jaminan Hari Tua Rp 15.000.000,  Jaminan Pensiun Rp 383.000 perbulan kepada Mustafa Yusuf dari PT. LIN.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskin Ekstrem Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (Sumbar) bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, melalui Zoom Meeting, Rabu (05/04).

Kegiatan Roadshow tersebut diikuti langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi didampingi Wakilnya Risnawanto, Sekretaris Daerah Hendra Putra, Asisten III Raf'an, Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi.

Turut juga mendampingi Kepala Bappelitbangda Harnina Syahputri serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Kantor Bupati setempat. Selain itu roadshow juga diikuti gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota beserta perangkat daerah se-Sumbar.

Dalam arahannya Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa melihat peningkatan stunting dan kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, maka untuk menanggulangi hal tersebut pemerintahan provinsi maupun daerah diminta untuk menggerakkan SDMnya dengan maksimal. Menurutnya untuk menanggulangi hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan APBN namun juga APBD provinsi dan kabupaten/kota.

"Untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting mohon agar pemerintah daerah memberikan Bansos APBD dan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat miskin ekstrem. Kemudian untuk upaya penanganan stunting kebutuhan antopometri dan USG akan disediakan pemerintah pusat," jelas Menko PMK.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan bahwa berdasarkan Visi Misi Provinsi Sumbar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan lainnya.

"Maka untuk menanggulangi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini kita perlu menjalankan program-program yang mendukung penanganan hal ini di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Ia juga menjelaskan dalam menanggulangi permasalahan tersebut juga diadakan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait di setiap daerah.

"Seperti Pasaman Barat yang meningkat hingga di angka 11,50 atau prevalensi 24,0 naik menjadi 35,5 persen. Untuk itu kami akan berusaha menangani tersebut dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait," jelasnya.

Iapun berharap dengan adanya diskusi ini dan arahan serta masukan yang ada bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait untuk memperbaikinya.

Sementara itu, Bupati Hamsuardi menyampaikan terkait prevalensi stunting yang meningkat, Pemerintah Daerah Pasaman Barat juga sudah melakukan upaya seperti pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting, mengeluarkan regulasi perbuatan mengenai konvergensi stunting, pemanfaatan dana nagari untuk stunting, penetapan lokus intervensi stunting sampai level jorong melalui SK Bupati, pelaksanaan intervensi dan sensitif oleh OPD teknis. Serta adanya remuk stunting nagari, pembentukan TPPS Kabupaten hingga nagari, pelaksanaan audit stunting,  pemantauan ibu hamil melalui aplikasi, Pendampingan TPK bagi calon Pengantin.

Ia juga menjelaskan meningkatkannya angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat dikarenakan beberapa hal yaitu dukungan sarana prasarana belum mencukupi, alat antropometri di Posyandu belum mencukupi dan belum standar, kader masih terbatas, jumlah tenaga kesehatan masih terbatas, keterbatasan anggaran di OPD yang mengandalkan DAK dan tidak menerima DAK sanitasi dan air minum, keterlibatan dari luar pemerintah atau swasta atau lembaga masyarakat belum optimal.(DDR)

Antrian Dum truck pengangkut material dari galian C yang diduga ilegal menuju lokasi proyek tol

Diduga tanah yang dipakai urug jalan tol berasal dari tambang galian C ilegal atau tidak memiliki izin lengkap. Persentasenya, dua puluh (20) persen material yang didatangkan ke proyek jalan tol diduga merupakan dari galian C ilegal. 

Dugaan penggunaan tanah urug dari tambang ilegal tersebut dikemukakan Sutan Hendy Alamsyah sebagai Ketua Komisariat Wilayah Sumatera Barat Sumbar Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia (Komwil LMR RI Sumbar).

"Penggunaan tanah urug ilegal diduga kuat terjadi diproyek tol ruas I Padang- Sicincin. Terungkap setelah diketahui salah satu supplier kedapatan memasok material tanah urug dari galain C yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap," kata Sutan Hendy pada Rabu(5/4/2023) di Padang.

Parahnya, ada indikasi pembiaran yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) selama kegiatan yang melanggar hukum tersebut berjalan, kata Sutan.

Salah satu pemasok material tanah urug atau tanah timbunan tersebut yaitu PT. Geo Alam Putra Sikas(GAPS). Kata Sutan, perusahaan tersebut disinyalir melakukan penambangan diluar koordinat IUP OP yang ditentukan pemerintah.

Kemudian katanya lagi, PT.GAPS juga terindikasi telah merekayasa dan manipulasi terhadap surat jalan dalam mendatangkan material ilegal tersebut.

"Parahnya, diduga kuat tiga(3) perusahaan sebagai Subkontraktor mengetahui penggunaan material ilegal tersebut. Yaitu PT. Petronesia Benimel, PT. Apsome Indonesia Perkasa dan PT. Global Buana Mandiri yang terikat kontrak kerjasama dengan PT. Hutama Karya Infrastruktur(HKI) sebagai kontraktor pelaksana. ," ujarnya.

Dia menambahkan, jika terbukti, penambang ilegal dan pembeli bahan urug yang gunakan jalan tol Padang- Pekanbaru, khususnya ruas I Padang-Sicincin, pembeli dapat dikenakan pasal pidana, yaitu pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Sedangkan pengusaha galian C ilegal sendiri dapat dikenakan pasal berlapis yaitu, pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, imbuhnya.

Menyangkut dugaan tersebut, LMR RI sudah melaporkan PT.GAPS dan perusahaan lainnya ke APH. Dengan harapan APH dapat mengungkap kegiatan yang berbau melanggar hukum tersebut, tutur Sutan.

"Dalam upaya penegakkan supremasi hukum, kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. Apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka semua yang terlibat harus diproses," tegasnya.

Sutan Hendy Alamsyah juga mendesak agar seluruh sarana yang digunakan dalam aktivitas penambangan itu seperti, dump truck dan alat berat pengeruk tanah, disita sebagai barang bukti selama proses hukum dilakukan.

Sementara, Yosmadi Datuk Pahlawan sebagai owner atau direktur dari PT.GAPS pemasok material yang diduga ilegal tersebut, saat dikonfirmasi media sampai berita ditayangkan belum memberikan jawaban via telepon di hari yang sama.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.com, Sumbar| Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi Sumatera Barat (LSM Awak Sumbar), Defrianto Tanius soroti perjalanan proyek APBN yang dikelola PJN Wil Sumbar.

Defrianto menduga ada konsiparsi yang akan merugikan uang negara terjadi pada pelaksanaan proyek pekerjaan bahu jalan nasional. Ada indikasi pembiaran oleh Konsultan Pengawas dan PPK terhadap pelanggaran yang dilakukan rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Faktanya, masih dimasa pelaksanaan saja, rabat beton bahu jalan sudah banyak yang retak-retak. Kemudian dalam pelaksanaan pada spot berikutnya, rekanan diduga masih bekerja diluar kaedah dan aturan," kata Defrianto pada Rabu (5/4/2023) di Padang.

Jabatan Jadi Taruhan, PPK 1.1 Nasir Kecewa "Kita Akan Bongkar Setiap Pekerjaan Yang Terbukti Dikerjakan Tidak Sesuai Speks"

Jujur, awalnya saya apresiasi statement tegas yang disampaikan PPK1.1 M.Nasir beberapa waktu lalu.  Bahwa PPK akan bongkar pekerjaan yang tidak sesuai speks teknis. Juga akan menyurati BP2JN, apabila konsultan pengawas tidak bekerja sesuai komitmen.

Tetapi menurutnya, statement tegas yang disampaikan M.Nasir tidak serta merta dia buktikan. Bahkan waktu lalu di spot-spot lainnya rekanan diduga masih bekerja asal jadi, tidak sesuai speks teknis.

Terkait kinerja PPK yang demikian, Defrianto mengaku sudah melaporkannya ke Dirjen Bina Marga, bapak Hedy Rahadian via telpon 0815-7005-xxx pada Rabu(5/4/2023).

Dalam laporannya ke Dirjen BM tersebut, Defrianto memaparkan kondisi yang terjadi di lingkungan pekerjaan PJN Wil I Sumbar itu.

"Mohon petunjuk dari Bapak terkait penanganan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan metode kerja sehingga terkesan asal-asalan, kata Defriato.

Sementara menurut pengamat, seluruh pekerjaan yang menggunakan uang negara dilaksanakan oleh sejumlah komponen berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, lanjutnya.

Mulai dari Konsultan Perencanaan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan PPK.

Akan tetapi masih ada pekerjaan yang kualitasnya sebagaimana dokumentasi yang kami kirimkan. Menurut Bapak dimana kesalahannya ? Apakah itikad komponen yang terlibat kurang baik ? 

Dan menurut pengamat, PPK harus tetap berkomitmen untuk menyelamatkan keuangan negara dalam hal ini mungkin adalah kualitas atau mutu pekerjaan, benar demikian menurut Bapak ?

Mungkinkah karena Kasatker dan Kepala Balai masih baru, PPK nya memberikan laporan yang tidak lengkap terkait kegiatan yang dilaksanakan ? Menurut Bapak ?

Demikian laporan Ketua LSM Awak Sumbar kepada Dirjen BM yang dipaparkannya ke media ini.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasian media dari PPK 1.1 M.Nasir, dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)