Mitra Rakyat

MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) ikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskin Ekstrem Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat (Sumbar) bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy, melalui Zoom Meeting, Rabu (05/04).

Kegiatan Roadshow tersebut diikuti langsung oleh Bupati Pasbar Hamsuardi didampingi Wakilnya Risnawanto, Sekretaris Daerah Hendra Putra, Asisten III Raf'an, Ketua TP PKK Ny. Titi Hamsuardi.

Turut juga mendampingi Kepala Bappelitbangda Harnina Syahputri serta stakeholder terkait lainnya di Auditorium Kantor Bupati setempat. Selain itu roadshow juga diikuti gubernur, wakil gubernur, bupati/walikota beserta perangkat daerah se-Sumbar.

Dalam arahannya Menko PMK Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa melihat peningkatan stunting dan kemiskinan ekstrem di beberapa kabupaten/kota di Sumbar, maka untuk menanggulangi hal tersebut pemerintahan provinsi maupun daerah diminta untuk menggerakkan SDMnya dengan maksimal. Menurutnya untuk menanggulangi hal tersebut tidak bisa hanya mengandalkan APBN namun juga APBD provinsi dan kabupaten/kota.

"Untuk intervensi kemiskinan ekstrem dan stunting mohon agar pemerintah daerah memberikan Bansos APBD dan afirmasi pemberdayaan kepada masyarakat miskin ekstrem. Kemudian untuk upaya penanganan stunting kebutuhan antopometri dan USG akan disediakan pemerintah pusat," jelas Menko PMK.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menjelaskan bahwa berdasarkan Visi Misi Provinsi Sumbar yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis digital dan lainnya.

"Maka untuk menanggulangi permasalahan stunting dan kemiskinan ekstrem ini kita perlu menjalankan program-program yang mendukung penanganan hal ini di 19 kabupaten kota di Sumatera Barat," ujar Mahyeldi.

Ia juga menjelaskan dalam menanggulangi permasalahan tersebut juga diadakan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait di setiap daerah.

"Seperti Pasaman Barat yang meningkat hingga di angka 11,50 atau prevalensi 24,0 naik menjadi 35,5 persen. Untuk itu kami akan berusaha menangani tersebut dengan meningkatkan kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder terkait," jelasnya.

Iapun berharap dengan adanya diskusi ini dan arahan serta masukan yang ada bisa menjadi pembelajaran bagi semua pihak terkait untuk memperbaikinya.

Sementara itu, Bupati Hamsuardi menyampaikan terkait prevalensi stunting yang meningkat, Pemerintah Daerah Pasaman Barat juga sudah melakukan upaya seperti pelaksanaan 8 aksi konvergensi stunting, mengeluarkan regulasi perbuatan mengenai konvergensi stunting, pemanfaatan dana nagari untuk stunting, penetapan lokus intervensi stunting sampai level jorong melalui SK Bupati, pelaksanaan intervensi dan sensitif oleh OPD teknis. Serta adanya remuk stunting nagari, pembentukan TPPS Kabupaten hingga nagari, pelaksanaan audit stunting,  pemantauan ibu hamil melalui aplikasi, Pendampingan TPK bagi calon Pengantin.

Ia juga menjelaskan meningkatkannya angka stunting dan kemiskinan ekstrem di Pasaman Barat dikarenakan beberapa hal yaitu dukungan sarana prasarana belum mencukupi, alat antropometri di Posyandu belum mencukupi dan belum standar, kader masih terbatas, jumlah tenaga kesehatan masih terbatas, keterbatasan anggaran di OPD yang mengandalkan DAK dan tidak menerima DAK sanitasi dan air minum, keterlibatan dari luar pemerintah atau swasta atau lembaga masyarakat belum optimal.(DDR)

Antrian Dum truck pengangkut material dari galian C yang diduga ilegal menuju lokasi proyek tol

Diduga tanah yang dipakai urug jalan tol berasal dari tambang galian C ilegal atau tidak memiliki izin lengkap. Persentasenya, dua puluh (20) persen material yang didatangkan ke proyek jalan tol diduga merupakan dari galian C ilegal. 

Dugaan penggunaan tanah urug dari tambang ilegal tersebut dikemukakan Sutan Hendy Alamsyah sebagai Ketua Komisariat Wilayah Sumatera Barat Sumbar Lembaga Misi Reclasseering Republik Indonesia (Komwil LMR RI Sumbar).

"Penggunaan tanah urug ilegal diduga kuat terjadi diproyek tol ruas I Padang- Sicincin. Terungkap setelah diketahui salah satu supplier kedapatan memasok material tanah urug dari galain C yang disinyalir tidak memiliki izin lengkap," kata Sutan Hendy pada Rabu(5/4/2023) di Padang.

Parahnya, ada indikasi pembiaran yang dilakukan Aparat Penegak Hukum (APH) selama kegiatan yang melanggar hukum tersebut berjalan, kata Sutan.

Salah satu pemasok material tanah urug atau tanah timbunan tersebut yaitu PT. Geo Alam Putra Sikas(GAPS). Kata Sutan, perusahaan tersebut disinyalir melakukan penambangan diluar koordinat IUP OP yang ditentukan pemerintah.

Kemudian katanya lagi, PT.GAPS juga terindikasi telah merekayasa dan manipulasi terhadap surat jalan dalam mendatangkan material ilegal tersebut.

"Parahnya, diduga kuat tiga(3) perusahaan sebagai Subkontraktor mengetahui penggunaan material ilegal tersebut. Yaitu PT. Petronesia Benimel, PT. Apsome Indonesia Perkasa dan PT. Global Buana Mandiri yang terikat kontrak kerjasama dengan PT. Hutama Karya Infrastruktur(HKI) sebagai kontraktor pelaksana. ," ujarnya.

Dia menambahkan, jika terbukti, penambang ilegal dan pembeli bahan urug yang gunakan jalan tol Padang- Pekanbaru, khususnya ruas I Padang-Sicincin, pembeli dapat dikenakan pasal pidana, yaitu pasal 480 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara.

Sedangkan pengusaha galian C ilegal sendiri dapat dikenakan pasal berlapis yaitu, pasal 158 UU RI nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas UU RI nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, imbuhnya.

Menyangkut dugaan tersebut, LMR RI sudah melaporkan PT.GAPS dan perusahaan lainnya ke APH. Dengan harapan APH dapat mengungkap kegiatan yang berbau melanggar hukum tersebut, tutur Sutan.

"Dalam upaya penegakkan supremasi hukum, kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki kasus ini. Apabila terbukti ditemukan adanya pelanggaran hukum, maka semua yang terlibat harus diproses," tegasnya.

Sutan Hendy Alamsyah juga mendesak agar seluruh sarana yang digunakan dalam aktivitas penambangan itu seperti, dump truck dan alat berat pengeruk tanah, disita sebagai barang bukti selama proses hukum dilakukan.

Sementara, Yosmadi Datuk Pahlawan sebagai owner atau direktur dari PT.GAPS pemasok material yang diduga ilegal tersebut, saat dikonfirmasi media sampai berita ditayangkan belum memberikan jawaban via telepon di hari yang sama.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.com, Sumbar| Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Aliansi Warga Anti Korupsi Sumatera Barat (LSM Awak Sumbar), Defrianto Tanius soroti perjalanan proyek APBN yang dikelola PJN Wil Sumbar.

Defrianto menduga ada konsiparsi yang akan merugikan uang negara terjadi pada pelaksanaan proyek pekerjaan bahu jalan nasional. Ada indikasi pembiaran oleh Konsultan Pengawas dan PPK terhadap pelanggaran yang dilakukan rekanan dalam melaksanakan pekerjaannya.

"Faktanya, masih dimasa pelaksanaan saja, rabat beton bahu jalan sudah banyak yang retak-retak. Kemudian dalam pelaksanaan pada spot berikutnya, rekanan diduga masih bekerja diluar kaedah dan aturan," kata Defrianto pada Rabu (5/4/2023) di Padang.

Jabatan Jadi Taruhan, PPK 1.1 Nasir Kecewa "Kita Akan Bongkar Setiap Pekerjaan Yang Terbukti Dikerjakan Tidak Sesuai Speks"

Jujur, awalnya saya apresiasi statement tegas yang disampaikan PPK1.1 M.Nasir beberapa waktu lalu.  Bahwa PPK akan bongkar pekerjaan yang tidak sesuai speks teknis. Juga akan menyurati BP2JN, apabila konsultan pengawas tidak bekerja sesuai komitmen.

Tetapi menurutnya, statement tegas yang disampaikan M.Nasir tidak serta merta dia buktikan. Bahkan waktu lalu di spot-spot lainnya rekanan diduga masih bekerja asal jadi, tidak sesuai speks teknis.

Terkait kinerja PPK yang demikian, Defrianto mengaku sudah melaporkannya ke Dirjen Bina Marga, bapak Hedy Rahadian via telpon 0815-7005-xxx pada Rabu(5/4/2023).

Dalam laporannya ke Dirjen BM tersebut, Defrianto memaparkan kondisi yang terjadi di lingkungan pekerjaan PJN Wil I Sumbar itu.

"Mohon petunjuk dari Bapak terkait penanganan pekerjaan yang diduga tidak sesuai dengan spesifikasi dan metode kerja sehingga terkesan asal-asalan, kata Defriato.

Sementara menurut pengamat, seluruh pekerjaan yang menggunakan uang negara dilaksanakan oleh sejumlah komponen berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing, lanjutnya.

Mulai dari Konsultan Perencanaan, Kontraktor Pelaksana, Konsultan Supervisi dan PPK.

Akan tetapi masih ada pekerjaan yang kualitasnya sebagaimana dokumentasi yang kami kirimkan. Menurut Bapak dimana kesalahannya ? Apakah itikad komponen yang terlibat kurang baik ? 

Dan menurut pengamat, PPK harus tetap berkomitmen untuk menyelamatkan keuangan negara dalam hal ini mungkin adalah kualitas atau mutu pekerjaan, benar demikian menurut Bapak ?

Mungkinkah karena Kasatker dan Kepala Balai masih baru, PPK nya memberikan laporan yang tidak lengkap terkait kegiatan yang dilaksanakan ? Menurut Bapak ?

Demikian laporan Ketua LSM Awak Sumbar kepada Dirjen BM yang dipaparkannya ke media ini.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasian media dari PPK 1.1 M.Nasir, dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.com,Padang| Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Padang mengumumkan atau memberitahukan telah dibuka pendaftaran kembali untuk calon Ketua MPC PP Kota Padang periode 2023-2027.

Hal ini disampaikan Ketua Pelaksana Musyawarah Cabang (Muscab) ke IX Wahyu Permana didampingi Sekretaris Wan  Elfis pada Selasa (4/4/2023) di Padang.

Wahyu menjelaskan Muscab ini merupakan lanjutan yang sebelumnya dilakukan pada tanggal 28 Februari 2023 waktu lalu yang rencananya dilanjutkan kembali pada 6 Mai 2023 depan.

Selanjutnya Wahyu memaparkan jadwal tahapan pelaksanaan. "Pendaftaran atau pengambilan formulir untuk calon Ketua dibuka pada tanggal 5-6 April". 

"Pengambilan formulir dilakukan di Sekretariat MPC Kota Padang. Kemudian pengembalian formulir dilakukan pada tanggal 8-19 April. Dan pada tanggal 27-28 April panitia muscab melakukan verifikasi berkas calon," terang Wahyu.

Wahyu Permana selaku Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Cabang ke IX Pemuda Pancasila Kota Padang mengatakan pihaknya segera melaksanakan amanah organisasi, pungkasnya.

MR.com, Padang| Diduga karena sudah merasa tidak harmonis lagi hubungan kekeluargaan di dalam partainya, Maidestal Hari Mahesa menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Politisi dan mantan Anggota DPRD Kota Padang yang juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa secara terbuka menyatakan tidak lagi anggota dari Partai berlambang Ka’bah tersebut, 

Hal tersebut resmi disampaikan oleh Maidestal Hari Mahesa, Senin (3/4/2023), yang disaksikan oleh beberapa perwakilan masyarakat pendukungnya dalam acara buka bersama.

" Sebenarnya saya sudah lelah dengan dunia perpolitikan ini. Ditambah dengan situasi yang saling sikut terjadi di dalam Partai membuat saya semakin jenuh," ungkap pria yang akrab disapa Mahesa itu.

Di bulan suci Ramadan ini, saya menyatakan mundur dari keanggotaan PPP, termasuk juga di kepengurusan, ada atau tidak perjuangan dari rekan-rekan setelah ini, saya tegaskan akan mundur, imbuhnya.

Sebagai orang yang terlahir dan besar di lingkungan keluarga politisi. Mahesa merasa rasa kekeluargaan ada di dalam internal kepengurusan di PPP sudah tidak cocok lagi dengannya.

Tetapi, kemunduran dari dunia politik yang disampaikan Mahesa sangat disayangkan oleh Januardi Sumka, Politisi dari Partai Demokrat. Dikesempatan itu Januardi Sumka, Sekretaris DPD Partai Demokrat tersebut menyayangkan keputusan Mahasa itu.

"Sangat disayangkan, apabila dunia politik yang sudah membesarkan namanya itu akan dia ditinggalkannya. Sebab, masyarakat masih membutuhkan ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh politisi ini,"ujar Januardi Sumka.

Karena itu Januardi mengajak Mahesa untuk ikut bergabung di Partai Demokrat agar kembali mendedikasikan potensi jiwa politiknya tersebut demi kepentingan rakyat.

"Selamat datang di Partai Demokrat,". Semoga dengan bergabungnya Maidestal Hari Mahesa di Demokrat bisa menambah amunisi partai dalam membangun dan memajukan daerah," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Verry Mulyadi salah satu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan yang aktif di berbagai organisasi, kepada media menyampaikan, saat ini Semen Padang memaksakan memproduksi klinker yang hanya menghidupkan satu Pabrik yakni Indarung V.

"Ada ratusan ribu ton per bulan eksport klinker yang dilakukan," kata Mulyadi pada Sabtu(1/4/2023) di Padang.

Menurut Verry mengirim klinker ke Perusahan Holding sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena tertutupnya kesempatan lapangan pekerjaan.

Selain itu juga terjadi penurunan pendapatan bagi karyawan. Tentunya hal itu sangat berdampak terhadap perekonomian di Kota Padang, bahkan Sumatera Barat.

“Saya tidak habis fikir, apakah pemerintah kota dan provinsi tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah," ujarnya.

Perekonomian sangat tidak karuan saat ini, terutama di sekitaran kawasan Indarung. Lihat warung-warung makan banyak yang tutup, pasar-pasar sepi pembeli, ulas Ketua MPW PP Sumbar itu.

Bagi para pejabat cobalah turun kebawah, kasihan mereka sepi jual beli, bahkan pasar hingga jam 10 pagi sudah tidak ramai lagi,” ketus Verry Mulyadi.

Menurutnya, jika ini dibiarkan ini akan menjadi bola api bagi Perusahan Semen Indonesia. "Karena sebagai Holding hanya mengeruk keuntungan dibawa ke Pusat tidak memperhatikan segala aspek akibat dari kebijakan sepihak dari mereka".

Dijelaskannya, sebanyak 30.000 ton/hari batu kapur dikeruk dari Bukit Karang Putih. Dulunya masyarakat menyerahkan tanah kaumnya untuk keberlangsungan PT Semen Padang. 

Dengan imbas agar masyarakat bisa menikmati lapangangan pekerjaan. Namun kata Verry, kini kondisi yang terjadi, malah pengangguran yang bertambah di Lubuk Kilangan, Kota Padang bahkan Sumatera Barat.

“Jika sudah berurusan soal perut, dikhawatirkan nanti masyarakat akan gerah dengan sendirinya. Untuk itu, saya berharap kepada pemerintah Kota dan Provinsi segera mengambil sikap untuk bisa menyelesaikan masalah ini jangan nanti masyarakat mengambil sikap sendiri,” tutur Verry Mulyadi.

Masyarakat sangat berharap Semen Padang kembali memproduksi Semen, menghidupkan kembali pabrik-pabrik sehinga bisa menyerap tenaga kerja lagi dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.

“Ingat perjajian penyerahan tanah 412 hektar dulunya. Salah satua pointnya PT Semen Padang tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan kepada pihak kedua,"ungkapnya lagi.

Artinya jangan bangunkan Masyarakat Lubuk Kilangan dengan poin-poin perjanjian lainnya, jangan sakiti kami,” tutup Tokoh Masyarakat yang Juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)