Mitra Rakyat

MR.com, Padang| Diduga karena sudah merasa tidak harmonis lagi hubungan kekeluargaan di dalam partainya, Maidestal Hari Mahesa menyatakan mundur dari keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Politisi dan mantan Anggota DPRD Kota Padang yang juga mantan Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP Kota Padang, Maidestal Hari Mahesa secara terbuka menyatakan tidak lagi anggota dari Partai berlambang Ka’bah tersebut, 

Hal tersebut resmi disampaikan oleh Maidestal Hari Mahesa, Senin (3/4/2023), yang disaksikan oleh beberapa perwakilan masyarakat pendukungnya dalam acara buka bersama.

" Sebenarnya saya sudah lelah dengan dunia perpolitikan ini. Ditambah dengan situasi yang saling sikut terjadi di dalam Partai membuat saya semakin jenuh," ungkap pria yang akrab disapa Mahesa itu.

Di bulan suci Ramadan ini, saya menyatakan mundur dari keanggotaan PPP, termasuk juga di kepengurusan, ada atau tidak perjuangan dari rekan-rekan setelah ini, saya tegaskan akan mundur, imbuhnya.

Sebagai orang yang terlahir dan besar di lingkungan keluarga politisi. Mahesa merasa rasa kekeluargaan ada di dalam internal kepengurusan di PPP sudah tidak cocok lagi dengannya.

Tetapi, kemunduran dari dunia politik yang disampaikan Mahesa sangat disayangkan oleh Januardi Sumka, Politisi dari Partai Demokrat. Dikesempatan itu Januardi Sumka, Sekretaris DPD Partai Demokrat tersebut menyayangkan keputusan Mahasa itu.

"Sangat disayangkan, apabila dunia politik yang sudah membesarkan namanya itu akan dia ditinggalkannya. Sebab, masyarakat masih membutuhkan ide-ide cemerlang yang dimiliki oleh politisi ini,"ujar Januardi Sumka.

Karena itu Januardi mengajak Mahesa untuk ikut bergabung di Partai Demokrat agar kembali mendedikasikan potensi jiwa politiknya tersebut demi kepentingan rakyat.

"Selamat datang di Partai Demokrat,". Semoga dengan bergabungnya Maidestal Hari Mahesa di Demokrat bisa menambah amunisi partai dalam membangun dan memajukan daerah," pungkasnya.

Hingga berita ditayangkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr)

Verry Mulyadi salah satu tokoh masyarakat Lubuk Kilangan yang aktif di berbagai organisasi, kepada media menyampaikan, saat ini Semen Padang memaksakan memproduksi klinker yang hanya menghidupkan satu Pabrik yakni Indarung V.

"Ada ratusan ribu ton per bulan eksport klinker yang dilakukan," kata Mulyadi pada Sabtu(1/4/2023) di Padang.

Menurut Verry mengirim klinker ke Perusahan Holding sangat tidak menguntungkan bagi masyarakat, karena tertutupnya kesempatan lapangan pekerjaan.

Selain itu juga terjadi penurunan pendapatan bagi karyawan. Tentunya hal itu sangat berdampak terhadap perekonomian di Kota Padang, bahkan Sumatera Barat.

“Saya tidak habis fikir, apakah pemerintah kota dan provinsi tidak merasakan apa yang dirasakan masyarakat di tingkat bawah," ujarnya.

Perekonomian sangat tidak karuan saat ini, terutama di sekitaran kawasan Indarung. Lihat warung-warung makan banyak yang tutup, pasar-pasar sepi pembeli, ulas Ketua MPW PP Sumbar itu.

Bagi para pejabat cobalah turun kebawah, kasihan mereka sepi jual beli, bahkan pasar hingga jam 10 pagi sudah tidak ramai lagi,” ketus Verry Mulyadi.

Menurutnya, jika ini dibiarkan ini akan menjadi bola api bagi Perusahan Semen Indonesia. "Karena sebagai Holding hanya mengeruk keuntungan dibawa ke Pusat tidak memperhatikan segala aspek akibat dari kebijakan sepihak dari mereka".

Dijelaskannya, sebanyak 30.000 ton/hari batu kapur dikeruk dari Bukit Karang Putih. Dulunya masyarakat menyerahkan tanah kaumnya untuk keberlangsungan PT Semen Padang. 

Dengan imbas agar masyarakat bisa menikmati lapangangan pekerjaan. Namun kata Verry, kini kondisi yang terjadi, malah pengangguran yang bertambah di Lubuk Kilangan, Kota Padang bahkan Sumatera Barat.

“Jika sudah berurusan soal perut, dikhawatirkan nanti masyarakat akan gerah dengan sendirinya. Untuk itu, saya berharap kepada pemerintah Kota dan Provinsi segera mengambil sikap untuk bisa menyelesaikan masalah ini jangan nanti masyarakat mengambil sikap sendiri,” tutur Verry Mulyadi.

Masyarakat sangat berharap Semen Padang kembali memproduksi Semen, menghidupkan kembali pabrik-pabrik sehinga bisa menyerap tenaga kerja lagi dan menghidupkan kembali perekonomian masyarakat.

“Ingat perjajian penyerahan tanah 412 hektar dulunya. Salah satua pointnya PT Semen Padang tidak boleh menyerahkan atau mengalihkan kepada pihak kedua,"ungkapnya lagi.

Artinya jangan bangunkan Masyarakat Lubuk Kilangan dengan poin-poin perjanjian lainnya, jangan sakiti kami,” tutup Tokoh Masyarakat yang Juga Ketua MPW Pemuda Pancasila Sumatera Barat itu.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Dengan adanya pemekaran nagari tersebut tentunya menjadi peluang kerja bagi generasi muda serta ikut berkontribusi dalam membangun nagari.

“Setelah peresmian 71 nagari hasil penataan dan pelantikan wali nagari, tentu akan menyusul dengan pemilihan perangkat nagari, jorong, bamus dan lainnnya," kata Ketua DPRD Erianto pada Jumat (31/03) di Pasbar.

Mari kita dorong anak-anak kita, generasi muda yang sudah menamatkan pendidikannya untuk turut berpartisipasi dalam membangun nagari, lanjutnya.

Erianto menjelaskan salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di bidang kesehatan yang saat ini dilaksanakan yakni berobat gratis (UHC) di unit pelayanan kesehatan yang telah berlaku per Januari 2023 dengan membawa KTP dan KK.

“Bagi bapak ibuk yang ingin berobat mendapatkan fasilitas kesehatan, per Januari 2023 di Kabupaten Pasaman Barat sudah gratis di puskesmas maupun rumah sakit, dengan syarat membawa KTP dan KK. Tentu dengan berlakunya program ini, saya selaku Ketua DPRD Pasaman Barat mengucapkan terima kasih dan sukses kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah mencanangkan program berobat gratis ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh masyarakat yang telah menyambut rombongan Tim Safari Ramadhan Pasaman Barat.

Diakhir kegiatan Ketua DPRD Erianto yang didampingi Staf Ahli Bidang Perekonomian sekaligus Plt Kepala Diskominfo Imter Pedri, Sekwan Dasrial, Camat Talamau Andre Afandi, Bagian Kesra Ikhsan, Kabid PUPR Sri Marningsih, Kabid Dinsos Van Voni Gorbi, Kabid BKPSDM Asrul, Sekretaris Perhubungan Sukarni, WAKA I Baznas H. Setarman, Bamus Nagari Kajai beserta stakeholder terkait lainnya memberikan bantuan sebesar Rp 15 Juta untuk Masjid Al-Mujahidin Limpato, Nagari Kajai Kecamatan Talamau tersebut. (*)

Erianto menjelaskan salah satu program Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat di bidang kesehatan yang saat ini dilaksanakan yakni berobat gratis (UHC) di unit pelayanan kesehatan yang telah berlaku per Januari 2023 dengan membawa KTP dan KK.

"Bagi bapak ibuk yang ingin berobat mendapatkan fasilitas kesehatan, per Januari 2023 di Kabupaten Pasaman Barat sudah gratis di puskesmas maupun rumah sakit, dengan syarat membawa KTP dan KK. Tentu dengan berlakunya program ini, saya selaku Ketua DPRD Pasaman Barat mengucapkan terima kasih dan sukses kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah mencanangkan program berobat gratis ini,” katanya.

Pada kesempatan tersebut, ia juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh masyarakat, pengurus masjid dan seluruh masyarakat yang telah menyambut rombongan Tim Safari Ramadhan Pasaman Barat.

Diakhir kegiatan Ketua DPRD Erianto memberikan bantuan sebesar Rp 15 Juta untuk Masjid Al-Mujahidin Limpato, Nagari Kajai Kecamatan Talamau tersebut.(DDR)

Wakil Bupati Risnawanto mengatakan, musibah yang menimpa manusia memang tidak bisa diterka kapan dan dimana datangnya. Seperti ABK Bagan Roses 01 nelayan yang sudah biasa pergi melaut ternyata ditimpa badai.

"Tapi Alhamdulillah, semua ABK selamat. Itu berkat dari kuasa Allah, kita harus yakin itu. Karena laut yang tidak bertepi itu tidak bisa ditaklukkan oleh pelaut ulung sekalipun. Contohnya nelayan yang sudah berteman dengan laut, sudah terbiasa dengan laut bisa saja terkena musibah seperti ini," kata Wabup Risnawanto.

Dalam kesempatan itu Wabup juga menyampaikan salam dari Bupati Pasbar yang berhalangan hadir karena tengah dinas ke luar daerah kepada ABK yang terdampak tersebut. Ia juga meminta kepada pemilik kapal untuk mengasuransikan ABKnya. 

"Sebagai bentuk kepedulian dari Pemda Pasbar, kami bersama rombongan datang untuk memberikan bantuan, meringankan beban ABK, karena beberapa hari kedepan belum bisa melaut. Ini bentuk kepedulian kami Pemda Pasbar kepada masyarakat kami yang terkena musibah. Ke depan kami berharap kepada semua nelayan agar lebih berhati-hati. Kami hanya mengingatkan kembali, jika cuaca tidak bagus, lebih baik tidak melaut dahulu. Kepada pemilik kapal kami juga bermohon untuk memperhatikan ABKnya. Urus asuransi dan perhatian keselamatan mereka melaut," katanya.

Sementara itu, Camat Sungai Beremas Asrinal mengatakan bahwa masyarakatnya yang sempat 17 jam di tengah laut masih diberikan Allah kesempatan untuk melanjutkan perjuangan dalam keluarga. 

"Untuk itu, kami berterimakasih kepada Pemda Pasbar atas kunjungan kepada warga kami. Kami sebagai perwakilan masyarakat menyampaikan rasa syukur yang mendalam atas perhatian ini semua," katanya.(DDR)

Mahdiyal Hasan, SH. Aktivis Anti Korupsi Sumatera Barat dan penggiat hukum 

MR.com, Sumbar| Sebelumnya, pelaksanaan proyek penangan drainase yang dikerjakan CV. Indawa Perdana diduga abaikan kesehatan dan keselamatan jiwa pekerja(karyawan) di saat melakukan kegiatan.

Terjadi pada proyek dengan nomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Terpantau tim awak media beberapa hari lalu, tepatnya hari Rabu(15/3/2023) di jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso. 

Seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana terlihat sedang melakukan pekerjaan penanganan drainase tidak menggunakan sarung tangan, sepatu boot, helm pelindung kepala dan lainnya sebagai Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD).

Menyangkut hal itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar) Thabrani mengatakan akan menegur rekanan melalui Kasatker PJN Wil I Sumbar dan PPK 1.2.

Berita terkait: CV.Indawa Diduga Abaikan Keselamatan Jiwa Karyawan, Proyek APBN Dikerjakan Tanpa Pengawasan

"Penggunaan APD wajib dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan.  Terima kasih informasinya, saya minta Kasatker dan PPK menegur keras Penyedia jasa yang belum sepenuhnya memfasilitasi pekerja dengan APD," tegas Thabrani pada Jum'at (24/3/2023) via telepon.

Kemudian kata Thabrani, Kalau ada berita dikoordinasi dengan Kepala Satuan Kerja (Kasatker), agar informasinya berimbang.

Tetapi Kepala Satker PJN Wil I Sumbar Masudi beserta Rio Andika selaku PPK 1.2 diduga tidak mau menanggapi perihal konfirmasi media. Karena sampai saat berita ditayangkan disinyalir kedua pihak tersebut belum mau memberikan klarifikasi atau penjelasannya.

Terkait hal tersebut, Mahdiyal Hasan,SH sebagai Aktivis Anti Korupsi di Sumbar menyayangkan sikap tidak kooperatif yang diduga dilakukan oleh Kasatker bersama dengan PPK nya tersebut.

"Sebagai pejabat publik mestinya Kasatker dan PPK bersikap kooperatif terhadap informasi yang disampaikan dan kemudian dikonfirmasi oleh media tersebut," tegas Mahdiyal pada Senin(27/3/2023) di Padang.

Menurutnya, memberikan informasi secara utuh kepada publik yang sifatnya tidak mengancam keamanan stabilitas negara. "Merupakan kewajiban setiap pejabat publik, tanpa terkecuali Kepala Satker PJN Wil I Sumbar dan PPK nya," tegas pengacara muda itu.

Dijelaskannya, pejabat atau pimpinan lembaga publik harus siap membuka diri dan tidak menutup pintu terhadap upaya publik dalam memperoleh informasi. Bila tidak, pihak tersebut bisa terancam sanksi pidana dan denda, tegasnya.

Ada ancaman pidana bagi pejabat publik tersebut. Karena diduga telah melanggar UU KIP diatur dalam Pasal 52 UU No 14 Tahun 2008, ujar Mahdiyal.

"Menurut pasal itu, badan publik yang sengaja tidak menyediakan informasi akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda Rp 5 juta," terangnya.

Karena menurut Alumni Fakultas Hukum Unand tersebut publik atau khalayak ramai berhak mendapatkan informasi atas dasar permintaan sesuai dengan UU itu. 

Pengacara muda itu menegaskan, UU KIP tersebut menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi bagi publik. 

"Siapa pun yang akses informasinya dihambat tanpa kecuali bisa melaporkannya langsung ke KIP pusat maupun KIP daerah," ungkapnya.

Selain itu, tindakan yang diduga dilakukan pejabat publik tersebut akan menimbulkan asumsi negatif di lingkungan masyarakat luas. Ada apa, dan kenapa pihak tersebut seperti enggan berikan informasi terkait pekerjaannya itu, ulas Mahdiyal.

Selain itu katanya lagi, memberikan jaminan Kesehatan, Keselamatan Kerja untuk karyawan oleh perusahaan merupakan suatu keharusan bahkan kewajiban dan juga harus diawasi oleh pihak instansi terkait.

Karena, hal itu sudah diatur UU, diantaranya  UU No. 01 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan masih banyak aturan lain yang mengatakan demikian, papar Mahdiyal.

"Atas kejadian itu, ada indikasi pembiaran yang dilakukan PPK dan konsultan pengawas terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan rekanan,"tutur Mahdiyal Hasan. 

Mungkin pihak-pihak tersebut memiliki satu tujuan, sama-sama ingin memperoleh keuntungan lebih pada proyek tersebut," pungkasnya 

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait sampai berita ini ditayangkan.(cr/tim)