Mitra Rakyat

Hal tersebut diduga terjadi pada kegiatan penanganan drainase Baso-Batas Payakumbuh dibawah kewenangan PPK 1.2, Satker PJN Wil I, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar).

Terjadi pada pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBN bernomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Rekanan bersama Konsultan Pengawas terindikasi kangkangi UU Nomor 2 Tahun 2017, yang membahas mengenai Jasa Konstruksi. 

Juga terhadap Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pasalnya, terpantau tim awak media beberapa hari lalu. Saat tim melakukan penelusuran kelokasi pekerjaan Rabu(15/3/2023) di ruas jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso, disinyalir karyawan bekerja dengan telanjang kaki dan tanpa gunakan pengaman tangan.

Salah seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana sebagai kontraktor pelaksana. Karyawan tersebut sedang melakukan pekerjaan tanpa difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD) yang lengkap.

Diduga karyawan CV.Indawa Perdana bekerja tidak dilengkapi dengan fasilitas APK/APK yang lengkap 

Dia sedang bekerja melakukan pembersihan atau pengerukan pada saluran drainase. Tetapi tanpa menggunakan sarung tangan, pelindung kepala, sepatu bot pelindung kaki, rompi dan lainnya.

Saat dikonfirmasi kepada pekerja tersebut kenapa tidak menggunakan APK lengkap, dia tidak menjawab. Dan terkait keberadaan konsultan pengawas dan pelaksana lapangan dari CV. Indawa Perdana, pekerja itu mengatakan tidak ada dilokasi.

Bahkan, untuk nama konsultan pengawas dan pelaksana lapangan pada pekerjaan tersebut, pekerja itu tidak mengetahuinya.

Ironis, sementara negara telah membayarkan untuk jasa konsultan pengawas. Tidak tanggung-tanggung, negara memakai dua jasa konsultan pengawas untuk pekerjaan yang terbilang kecil senilai Rp 574.754.000 dibandingkan dengan proyek lain yang ada di Satker PJN Wil I Sumbar tersebut.

Negara memakai dua jasa konsultan pengawas sekaligus itu dengan tujuan agar pekerjaan berjalan optimal, efektif dan sesuai kaedah yang telah ditentukan.

Untuk itu negara melalui PPK 1.2 Satker PJN I Sumbar menyewa jasa dua konsultan pengawas, yaitu CV Aldiguna Pratama Konsultan dan CV.Arci Consultants Engineering.

Namun, ada dugaan uang negara akan terbuang sia-sia. Sebab, kinerja dua Konsultan Pengawas tersebut terindikasi tidak profesional. Karena diduga sering tidak ada dilokasi disaat rekanan melakukan kegiatan.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Rio Andika selaku PPK 1.2 dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi terkait hal tersebut. Hingga berita ditayangkan dua pihak berkewenangan tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Berhasilnya pembangunan prasarana tidak hanya dilihat dari bagaimana kinerja para karyawan yang terlibat. 

Tetapi juga dilihat dari seberapa tahan bangunan tersebut dan bagaimana manfaatnya untuk orang banyak. 

Namun, tidak kalah pentingnya bagaimana jaminan keselamatan para pekerja selama proses pekerjaan berlanjut.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr/tim)

Dalam sambutan nya Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki 71 nagari baru yang telah diresmikan, sehingga ada 90 nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya pemekaran nagari tersebut tentunya menjadi peluang kerja bagi generasi muda serta ikut berkontribusi dalam membangun nagari.

“Setelah peresmian 71 nagari hasil penataan dan pelantikan wali nagari, tentu akan menyusul dengan pemilihan perangkat nagari, jorong, bamus dan lainnnya. Mari kita dorong anak-anak kita, generasi muda yang sudah menamatkan pendidikannya untuk turut berpartisipasi membangun nagari,” ungkap Erianto.

Sementara pada kesempatan yang sama Bupati Pasbar Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjuang memekarkan nagari di Pasbar yang sebelumnya berjumlah 19 nagari hingga saat ini menjadi 90 nagari. Ia juga mengucapkan selamat kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik, dan berpesan agar membina nagari masing-masing dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan sebagainya. 

"Kepada semua bapak ibu penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, tugas sudah menanti di depan mata seperti penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim, permasalahan inflasi dan sebagainya. Saat ini kondisi stunting kita berada diangka 36%, artinya dari 100 bayi ada 36 yang stunting. Mari sama-sama kita berjuang agar anak-anak kita tidak lahir dengan kondisi stunting. Angka kemiskinan kita yang diperkirakan 24 ribu, artinya masih menjadi kerja dan PR kita semua. Begitu juga dengan mengendalikan inflasi, yang kita canangkan dengan menanam bawang, cabai dan sayur mayur," ucapnya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sari Arta Uli Aritonang mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik. Ia berharap, melalui kegiatan itu dqat dijadikan sebagai batu loncatan agar penjabat menjadikan nagari sebagai nagari mandiri yang berkelanjutan. 

"Nagari yang dimekarkan harus mengembangkan potensi desa agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Potensi desa dan kekayaan alam budaya dapat menjadi modal yang bisa dimanfaatkan desa dalam mengembangkan konsep desa atau nagari berkelanjutan. Potensi desa sebagai peluang menghidupkan perekononian di desa terutama pasca Pandemi Covid 19," ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul yang mengapresiasi Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan nagari. Ia meminta penjabat Wali Nagari itu, memahami pelayanan di nagari sebagai pelayanan terdepan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan OPD tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. 

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan 71 nagari. Perjuangan ini begitu rumit dan panjang prosesnya, jika pemerintah daerah tidak gigih, jika bupatinya tidak gigih maka tidak akan sebanyak ini," tangkas Amasrul 

Turut hadir Forkopimda, Anggota DPRD Sumbar Yunisra Syahiran, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, Camat, Bundo Kanduang, Kepala BPJS Cabang Simpang Empat, pendamping desa dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

MR.com, Padang| SK diterpa issu yang kurang menguntungkan. "SK" yang merupakan Ketua DPRD Padang ini disebut-sebut telah memiliki anak tidak syah dari seorang perempuan berinisial VK.

Informasi yang beredar, VK merupakan karyawati yang bersangkutan. Saat ini VK dikabarkan telah melahirkan seorang anak dari hubungan tidak syah tersebut.

Issue ini diungkapkan oleh salah seorang kerabat "selingkuhan" dari mantan Ketua DPC Partai Gerindra Kota Padang ini, pada Senin (20/3/2023) di Padang.

Sampai berita ini ditayangkan SK belum menjawab konfirmasi yang ditujukan melalui aplikasi WAnya 0812-6722-4xxx dihari yang sama.

E yang  kini telah bergabung ke Partai Demokrat, di saat menjabat Ketua DPRD Kota Padang disebut-sebut E pernah menjalin hubungan khusus dengan YH.

Kasus E-YH sempat viral dan memiliki rekam jejak di jejaring sosial. Dikhawatirkan, persoalan gairah birahi liar yang pernah dialami beberapa oknum anggota dewan tersebut dapat menggangu pesta demokrasi kedepannya.

Hingga berita diterbitkan, media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Wabup Risnawanto meminta agar alumni tidak melupakan jasa para guru, karena menurutnya tanpa jasa dari para guru, maka para siswa tidak akan bisa menyelesaikan pendidikan hingga akhir. 

"Tolong kenang dan doakan para guru kita ini, sehingga ananda sukses ke depannya. Jangan sampai ananda lupa dengan kebaikan guru, bak kacang lupa kulitnya," ujar Risnawanto.

Wakil Bupati Risnawanto menjelaskan SMP N 1 LND merupakan salah satu sekolah yang memiliki perhatian terhadap minat dan bakat siswanya. Terbukti banyak kegiatan ekstrakurikuler yang ditampilkan serta memukau para tamu undangan.

"Saya berharap sekolah ini terus berprestasi. Selama ini sudah cukup bagus prestasi yang telah diperoleh, namun ke depan tentunya semakin banyak lagi. Jika selama ini siswa sudah ditumbuhkan minat dan bakatnya, ke depan tentu semakin di perdalam," katanya.

Ia juga meminta kepada pihak sekolah agar membuatkan tempat duduk di bawah pepohonan taman yang rendah. Sehingga tercipta suasana yang sejuk dan nyaman sehingga siswa tidak keluar pekarangan lagi ketika jam istirahat.

"Apa yang menjadi kekurangan sekolah ini sampaikan, sehingga kita cari jalan keluarnya. Informasi dari pihak sekolah bahwa ada kekurangan ruang belajar sebanyak dua unit. Satu unit sudah Pokir anggota DPRD, tinggal satu lagi kita carikan jalan keluarnya," ungkap Risnawanto.

Ia juga meminta kepala sekolah agar menerima semua murid yang mendaftar, sehingga tidak ada siswa yang tidak melanjutkan pendidikan. Dengan ditampungnya siswa yang mendaftar maka pendidikan semakin meningkat di Kabupaten Pasaman Barat.

"Makanya saya himbau dan meminta kepada ananda sekalian agar jangan putus sekolah, lanjutkan lagi ke SMA atau SMK. Setelah itu lanjutkan ke perguruan tinggi, karena ilmu pengetahuan dan teknologi akan terus berkembang. Jika tidak ananda ikuti jelas ananda akan tertinggal nanti," katanya.(DDR)

Salah satunya, terjadi pada pekerjaan rabat beton bahu jalan nasional lintas sumatra. Terindikasi proyek negara yang dikelola Satuan Kerja Pelaksana Jalan Nasional Wil I Sumbar (Satker PJN Wil I Sumbar) dikerjakan diluar spesifikasi teknis yang ada di RAB.

Tidak sesuai speks karena, ketebalan rabat beton hanya sekitar 8-9cm dan adanya sisa bongkaran aspal dan beton terdapat pada tanah urug yang dipadatkan dan diselimuti plastik.

Bongkaran Aspal dan Beton Dipadatkan, Ketebalan Rabat Beton Bahu Jalan Nasional 8cm, Reno: Pekerjaan Sudah Sesuai Speks

Proyek negara yang dikerjakan CV. Bangun Sarana Persada senilai Rp 4.350.618.000,- selama 120 hari kalender dicurigai tidak memiliki mutu dan kualitas yang diharapkan. 

Sebab, PT.Eskapindo Matra KSO PT.Matra Jasa Manunggal dan PT.Indec Internusa yang menjadi konsultan supervisi dicurigai melakukan pembiaran terhadap pekerjaan rekanan yang diluar spesifikasi tersebut.

Menyangkut hal itu, Nasir dalam berikan klarifikasinya sebagai PPK 1.1 merasa kecewa. Kecewa terhadap pemberitaan miring yang kerap menyinggung nama dan instansi tempatnya bekerja. 

Dan juga kecewa kepada rekanan yang diduga bekerja tidak sesuai speks tersebut, juga konsultan supervisi yang disinyalir melakukan pembiaran terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan kontraktor. Apabila itu terbukti disaat dia melakukan pengecekan atau peninjauan.

Selama eksistensinya menjadi PPK, Nasir mengatakan selalu mengutamakan mutu dan kualitas pekerjaan." Sebab, itu merupakan hal yang nomor satu didalam prinsip saya disaat bekerja," katanya.

Terkait informasi miring yang menyeret namanya pada pelaksanaan proyek rabat beton bahu jalan yang ada di jalan nasional lintas Sumatra Batang Anai, Lubuk Alung beberapa waktu lalu. 

Nasir mengatakan akan segera mengecek atau meninjau ulang hasil pekerjaan itu kembali.

"Kita akan cek kembali pekerjaan yang dikerjakan CV. Bangun Sarana Persada itu. Apabila benar apa yang ada di pemberitaan. Kemudian kita akan melakukan pembongkaran terhadap rabat beton bahu jalan tersebut," tegas Nasir pada Ahad(19/3/2023) via telepon 0812-7812-xxx saat berikan klarifikasinya.

Bahkan Nasir secara tegas mengatakan kepada media ini, akan membongkar semua pekerjaan yang ada dibawah kewenangannya. "Apabila terbukti dikerjakan kontraktor tidak sesuai dengan spesifikasi teknis," ketusnya. 

Dipastikan kita akan bongkar semua pekerjaan yang tidak sesuai speks itu, katanya. Karena, sebelumnya beliau sudah pernah mengingatkan kepada seluruh kontraktor yang ada dibawah pengawasan PPK 1.1.

"Kita sering mengingatkan kepada rekanan agar bekerja yang benar, jangan macam-macam. Demikian juga kita ingatkan kepada Reno Naldi (CV.Bangun Sarana Persada)," ujar Nasir lagi.

Dijelaskannya, untuk ketebalan rabat beton bahu jalan nasional tidak boleh kurang dari 15cm. Karena, itu sesuai dengan gambar yang ada di RAB.

"Apabila kurang dari 15 cm, kita akan bongkar karena tidak sesuai speks. Kemudian apabila ketebalannya melebihi, kita tidak bayar kelebihannya tersebut," paparnya.

Kata PPK tersebut, dia telah sering ingatkan kontraktor, kalau tidak boleh ada bongkaran aspal ataupun beton pada tanah yang dipadatkan sebelum dilakukan pengecoran menjadi rabat beton itu.

PPK 1.1 juga mengaku sedikit kecewa dengan pemberitaan yang menyebutkan dirinya "bungkam". 

"Sebenarnya, saya lagi sibuk saja dilapangan mengurus pekerjaan jalan nasional yang terban pasca bencana di daerah batas Kabupaten Tanah Datar," jelas Nasir.

Selanjutnya, Nasir juga menegaskan kalau jabatan sebagai PPK 1.1 menjadi taruhan. Karena secara pribadi dia telah berjanji didalam hatinya akan benar-benar bekerja sesuai amanat yang telah diletakkan dipundaknya dalam melaksanakan pembangunan di Sumbar ini.

Menyangkut keberadaan konsultan supervisi dan tenaga ahli yang diduga jarang sekali atau tidak ada dilokasi. Nasir dengan tegasnya juga mengatakan akan menyurati BP2JN.

"Saya tidak berani main-main dalam menjalani tugas saya. Karena, jabatan dan karir saya menjadi taruhannya," pungkasnya.

Menurut informasi yang dirangkum media, CV.Bangun Sarana Persada merupakan grup dari PT. Rimbo Paraduan.

Hingga berita diterbitkan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

MR.COM, PASBAR - Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 5 Pasaman Barat (Pasbar) melaksanakan kegiatan pelepasan atau perpisahan peserta didik kelas XII angkatan XIV dan wisuda Tahfiz Al-Qur'an angkatan I, Senin (20/03).

Pada pelepasan 91 orang siswa angkatan XIV MAN Pasbar itu, Wakil Bupati Pasbar Risnawanto saat menghadiri kegiatan tersebut menegaskan pentingnya kerjasama dalam mendidik.

Ia mengatakan bahwa berhasilnya seorang peserta didik tidak terlepas dari peran seorang guru. Sinergitas antara guru dan wali murid serta Pemerintah Daerah, juga menjadi salah satu faktor meningkatkan mutu pendidikan.

"Kami ingin di sekolah agama ini bersinergi agar setiap program keagamaan Pemerintah Daerah juga singkronisasi dengan program Pemda Pasbar. Terbukti MAN 5 Pasaman Barat ini telah melakukan wisuda Tahfiz Al-Qur'an angkatan I," katanya.

Ia menambahkan, terkait dengan pendidikan dan perkembangan ilmu pengetahuan, harus diikuti, dimiliki dan didapatkan. Sehingga, generasi muda Pasaman Barat dan calon pemimpin Bumi Mekar Tuah Basamo ini mampu untuk itu.

"Makanya setelah ananda lulus ini, harus bulatkan tekad untuk menambah ilmu pengetahuan, memiliki gelar pendidikan serta mendapatkan apa yang menjadi impian ananda," ungkap Risnawanto di hadapan para siswa.

Karena, lanjutnya saat ini pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat jika dilihat, rata-rata masih dominan lulusan SMP. Tentunya di tahun mendatang diharapkan pendidikan di Kabupaten Pasaman Barat makin meningkat dan mampu bersaing dengan dunia luar.

"Satu pesan kami kepada ananda semua, jangan pernah lupa dengan MAN 5 ini. Selalu melakukan koordinasi dengan pihak sekolah dan bekerjasama untuk pendidikan ananda ke depan," ucapnya.

Sementara itu, Kepala MAN 5 Pasaman Barat Yelliza Gusti menjelaskan jika lulusan MAN 5 saat ini sebanyak 91 orang. Ia mengharapkan semua lulusan tersebut tetap terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Wakil Bupati Risnawanto dan Kakan Kemenag Muhammad Nur atas kesediaan untuk hadir di kegiatan tersebut.

"Tanpa kehadiran bapak dan tamu undangan semua, tentunya kegiatan kami ini tidak semeriah ini," katanya.

Terkait dengan PPDB tahun ini maka pihaknya hanya bisa menerima sebanyak 108 siswa. Karena keterbatasan ruang belajar. Sekolah tersebut juga memiliki prestasi dan program untuk meningkatkan minat dan bakat siswa seperti kesenian, olahraga dan bidang keagamaan lainnya.

Hadir mendampingi Wakil Bupati Risnawanto dalam kegiatan itu, Kakan Kemenag Muhammad Nur, Kaban Kesbangpol Devi Irawan, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, Camat Pasaman Jon Hendri, wali nagari dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)