Mitra Rakyat

Kapolresta Padang, Kombes Ferry Harahap membenarkan hal tersebut. 

“Betul, laporan terkait dugaan pencemaran nama baik beliau,” kata Ferry saat ditemui awak media di lobi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polresta Padang.

Ketua DPRD Padang Diterpa Issu Asusila, Hingga Berita Diterbitkan"SK" Belum Berikan Tanggapan

Ferry mengatakan, pihaknya menerima semua laporan kepolisian yang masuk dari masyarakat.

“Setelah laporan ini masuk, kami menerima laporan dengan mulai penyelidikan, kemudian panggil saksi-saksi, sementara masih dugaan,” katanya.

Terkait pertemuannya dengan Syafrial Kani sebelum melapor ke SPKT Polresta Padang, Ferry mengaku tidak ada pertemuan atau pembahasan khusus.

“Kebetulan kami hari ini ada pengamanan adat Balimau, jadi bukan dalam hal khusus, bukan karena (Syafrial Kani) Ketua DPRD Padang,” tuturnya.**

Pelantikan yang dilakukan oleh Bupati Hamsuardi didampingi Wakil Bupati Risnawanto, Ketua DPRD Pasbar Erianto, Kapolres Pasbar Agung Basuki serta stakeholder terkait, Selasa (21/03) di Aula kantor bupati setempat.

Dalam sambutannya, Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjuang memekarkan nagari di Pasbar yang sebelumnya berjumlah 19 nagari hingga saat ini menjadi 90 nagari.

Ia juga mengucapkan selamat kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik, dan berpesan agar membina nagari masing-masing dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan sebagainya. 

"Kepada semua bapak ibu penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, tugas sudah menanti di depan mata seperti penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim, permasalahan inflasi dan sebagainya. Saat ini kondisi stunting kita berada diangka 36%, artinya dari 100 bayi ada 36 yang stunting. Mari sama-sama kita berjuang agar anak-anak kita tidak lahir dengan kondisi stunting. Angka kemiskinan kita yang diperkirakan 24 ribu, artinya masih menjadi kerja dan PR kita semua. Begitu juga dengan mengendalikan inflasi, yang kita canangkan dengan menanam bawang, cabai dan sayur mayur," ucapnya. 

Ia menambahkan, berkat kerjasama semua pihak, Pasbar tahun ini telah menerapkan program Universal Health Coverage (UHC) yang juga telah mendapatkan penghargaan UHC Award tahun 2023, yang diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri RI Tito Karnavian kepada Pemkab Pasbar di Jakarta. Hanya dengan membawa KK dan KTP, bupati meminta dukungan penjabat Wali Nagari dan masyarakat Pasbar sehingga masyarakat yang sakit dapat berobat tanpa terkendala biaya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sari Arta Uli Aritonang mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik. Ia berharap, melalui kegiatan itu dapat dijadikan sebagai batu loncatan agar penjabat menjadikan nagari sebagai nagari mandiri yang berkelanjutan. 

"Nagari yang dimekarkan harus mengembangkan potensi desa agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Potensi desa dan kekayaan alam budaya dapat menjadi modal yang bisa dimanfaatkan desa dalam mengembangkan konsep desa atau nagari berkelanjutan. Potensi desa sebagai peluang menghidupkan perekononian di desa terutama pasca Pandemi Covid 19," ujarnya. 

Selain itu, Kepala Sub Direktorat Toponimi, Data dan Kodefikasi Wilayah 1 Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri RI Dra Astuti Shaleh menyebutkan proses pemekaran suatu nagari tak terkecuali pemekaran 71 nagari di Pasbar telah melalui proses yang panjang. Untuk itu, ia mengapresiasi Pemkab Pasbar yang telah gigih memperjuangkan 71 nagari hasil penataan tersebut. Ia juga meminta kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik untuk mencermati kode nagari masing-masing agar tidak terkendala dikemudian hari. 

Hal serupa disampaikan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul yang mengapresiasi Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan nagari. Ia meminta penjabat Wali Nagari itu, memahami pelayanan di nagari sebagai pelayanan terdepan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan OPD tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. 

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan 71 nagari. Perjuangan ini begitu rumit dan panjang prosesnya, jika pemerintah daerah tidak gigih, jika bupatinya tidak gigih maka tidak akan sebanyak ini," tangkas Amasrul 

Turut hadir Forkopimda, Anggota DPRD Sumbar Yunisra Syahiran, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, Camat, Bundo Kanduang, Kepala BPJS Cabang Simpang Empat, pendamping desa dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

MR.COM, PASBAR - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) menggelar malam Pisah Sambut Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Pasaman Barat Dari Ginanjar Cahya Permana, SH, MH Kepada DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH, Selasa (21/03) malam. 

Acara yang berlangsung di Aula kantor bupati Pasbar itu berlangsung khidmat karena dihadiri oleh Bupati Hamsuardi, Wakil Bupati Risnawanto, Sekda Hendra Putra, Unsur Forkopimda, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, para Kepala OPD, Ketua IKKD, Ketua KPU, Bawaslu dan stakeholder terkait lainnya. 

Bupati Pasbar dalam sambutannya mengucapkan terimakasih, atas dedikasi dan pengabdian Kajari Pasbar yang lama yaitu Ginanjar Cahya Permana, SH, MH. Ia juga memohon maaf atas nama Pemerintah Daerah, atas nama pribadi maupun atas nama masyarakat Pasbar, jika ada hal yang kurang berkenan selama Kajari yang lama bertugas di Pasbar. 

"Selama mengabdi di Pasbar, alhamdulillah bapak Ginanjar Cahya Permana, SH, MH dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Semoga apa yang bapak perbuat mendapat ridho dan berkah dari Allah SWT. Kami semua mohon maaf kepada bapak sekeluarga, jika ada hal kurang berkenan dihati terutama karena kita akan menyambut bulan suci Ramadhan,"ungkapnya. 

Bupati Hamsuardi juga mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada Kajari Pasbar yang baru DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH. Ia menjelaskan gambaran Pasbar yang multi etnis, dengan kekompakan dan kebersamaan yang terjalin antara Pemkab Pasbar bersama stakeholder ia berharap semoga segala persoalan yang dihadapi dapat terselesaikan dengan baik. 

"Persoalan yang ada mungkin tak jauh berbeda dengan daerah lain. Namun disini ada beberapa persoalan yang masih kita hadapi diantaranya bencana gempa bumi yang hingga saat ini belum terselesaikan. Persoalan tanah ataupun lahan, serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang yang mana yang menjadi kewenangan Pemda dan bupati. Kita berdoa semua berjalan dengan sebaik- baiknya agar Pasbar lebih maju kedepannya," tambah Bupati Hamsuardi. 

Sementara itu, Ketua DPRD Pasbar Erianto mengungkapkan Kepala Kejari Pasbar Ginanjar Cahya Permana telah menorehkan prestasi selama menjabat di Pasbar. Mewakili Anggota DPRD ia mengucapkan terimakasih sekaligus memohon maaf jika ada kekeliruan yang terjadi baik dalam hubungan kelembagaan maupun atas nama pribadi. Ia juga mengucapkan selamat datang kepada Kepala Kejari Pasbar yang baru dan berharap kebersamaan Forkopimda menjadi semakin erat. 

Kepala Kejari Pasbar DR. Muhammad Yusuf Putra, SH, MH memohon doa dan dukungan dalam mendharmabaktikan diri, mendukung program penyelenggaraa pemerintah daerah dan mendorong akselerasi Pasbar hingga menjadi daerah unggulan di Pasbar, menjadi destinasi wisata, daerah investasi terbaik hingga membawa kesejahteraan dan keberkahan bersama bagi masyarakat Pasbar.(DDR)

Hal tersebut diduga terjadi pada kegiatan penanganan drainase Baso-Batas Payakumbuh dibawah kewenangan PPK 1.2, Satker PJN Wil I, Balai Pelaksana Jalan Nasional Sumatera Barat (BPJN Sumbar).

Terjadi pada pelaksanaan proyek dengan sumber dana APBN bernomor kontrak 20/PKK/SK-PJN I-Bb.03.23.1.2/II/2023. Rekanan bersama Konsultan Pengawas terindikasi kangkangi UU Nomor 2 Tahun 2017, yang membahas mengenai Jasa Konstruksi. 

Juga terhadap Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2014 yang membahas mengenai Pedoman SMK3 Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.

Pasalnya, terpantau tim awak media beberapa hari lalu. Saat tim melakukan penelusuran kelokasi pekerjaan Rabu(15/3/2023) di ruas jalan nasional, Padang Tarok, Kecamatan Baso, disinyalir karyawan bekerja dengan telanjang kaki dan tanpa gunakan pengaman tangan.

Salah seorang karyawan dari CV. Indawa Perdana sebagai kontraktor pelaksana. Karyawan tersebut sedang melakukan pekerjaan tanpa difasilitasi dengan Alat Pelindung Kerja atau Diri (APK/APD) yang lengkap.

Diduga karyawan CV.Indawa Perdana bekerja tidak dilengkapi dengan fasilitas APK/APK yang lengkap 

Dia sedang bekerja melakukan pembersihan atau pengerukan pada saluran drainase. Tetapi tanpa menggunakan sarung tangan, pelindung kepala, sepatu bot pelindung kaki, rompi dan lainnya.

Saat dikonfirmasi kepada pekerja tersebut kenapa tidak menggunakan APK lengkap, dia tidak menjawab. Dan terkait keberadaan konsultan pengawas dan pelaksana lapangan dari CV. Indawa Perdana, pekerja itu mengatakan tidak ada dilokasi.

Bahkan, untuk nama konsultan pengawas dan pelaksana lapangan pada pekerjaan tersebut, pekerja itu tidak mengetahuinya.

Ironis, sementara negara telah membayarkan untuk jasa konsultan pengawas. Tidak tanggung-tanggung, negara memakai dua jasa konsultan pengawas untuk pekerjaan yang terbilang kecil senilai Rp 574.754.000 dibandingkan dengan proyek lain yang ada di Satker PJN Wil I Sumbar tersebut.

Negara memakai dua jasa konsultan pengawas sekaligus itu dengan tujuan agar pekerjaan berjalan optimal, efektif dan sesuai kaedah yang telah ditentukan.

Untuk itu negara melalui PPK 1.2 Satker PJN I Sumbar menyewa jasa dua konsultan pengawas, yaitu CV Aldiguna Pratama Konsultan dan CV.Arci Consultants Engineering.

Namun, ada dugaan uang negara akan terbuang sia-sia. Sebab, kinerja dua Konsultan Pengawas tersebut terindikasi tidak profesional. Karena diduga sering tidak ada dilokasi disaat rekanan melakukan kegiatan.

Saat media mengkonfirmasikan kepada Rio Andika selaku PPK 1.2 dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi terkait hal tersebut. Hingga berita ditayangkan dua pihak berkewenangan tersebut belum bisa berikan keterangannya.

Berhasilnya pembangunan prasarana tidak hanya dilihat dari bagaimana kinerja para karyawan yang terlibat. 

Tetapi juga dilihat dari seberapa tahan bangunan tersebut dan bagaimana manfaatnya untuk orang banyak. 

Namun, tidak kalah pentingnya bagaimana jaminan keselamatan para pekerja selama proses pekerjaan berlanjut.

Media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya hingga berita ini diterbitkan.(cr/tim)

Dalam sambutan nya Ketua DPRD Pasaman Barat Erianto mengatakan bahwa saat ini Kabupaten Pasaman Barat telah memiliki 71 nagari baru yang telah diresmikan, sehingga ada 90 nagari di Kabupaten Pasaman Barat. Dengan adanya pemekaran nagari tersebut tentunya menjadi peluang kerja bagi generasi muda serta ikut berkontribusi dalam membangun nagari.

“Setelah peresmian 71 nagari hasil penataan dan pelantikan wali nagari, tentu akan menyusul dengan pemilihan perangkat nagari, jorong, bamus dan lainnnya. Mari kita dorong anak-anak kita, generasi muda yang sudah menamatkan pendidikannya untuk turut berpartisipasi membangun nagari,” ungkap Erianto.

Sementara pada kesempatan yang sama Bupati Pasbar Hamsuardi mengucapkan terima kasih kepada semua pihak terkait yang telah berjuang memekarkan nagari di Pasbar yang sebelumnya berjumlah 19 nagari hingga saat ini menjadi 90 nagari. Ia juga mengucapkan selamat kepada penjabat Wali Nagari yang baru dilantik, dan berpesan agar membina nagari masing-masing dan melaksanakan tugas serta tanggungjawab menuntaskan permasalahan yang dihadapi seperti stunting, kemiskinan ekstrim, inflasi dan sebagainya. 

"Kepada semua bapak ibu penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik, tugas sudah menanti di depan mata seperti penyelesaian stunting, kemiskinan ekstrim, permasalahan inflasi dan sebagainya. Saat ini kondisi stunting kita berada diangka 36%, artinya dari 100 bayi ada 36 yang stunting. Mari sama-sama kita berjuang agar anak-anak kita tidak lahir dengan kondisi stunting. Angka kemiskinan kita yang diperkirakan 24 ribu, artinya masih menjadi kerja dan PR kita semua. Begitu juga dengan mengendalikan inflasi, yang kita canangkan dengan menanam bawang, cabai dan sayur mayur," ucapnya. 

Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Sari Arta Uli Aritonang mengucapkan selamat bertugas kepada penjabat Wali Nagari yang baru saja dilantik. Ia berharap, melalui kegiatan itu dqat dijadikan sebagai batu loncatan agar penjabat menjadikan nagari sebagai nagari mandiri yang berkelanjutan. 

"Nagari yang dimekarkan harus mengembangkan potensi desa agar dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan PAD. Potensi desa dan kekayaan alam budaya dapat menjadi modal yang bisa dimanfaatkan desa dalam mengembangkan konsep desa atau nagari berkelanjutan. Potensi desa sebagai peluang menghidupkan perekononian di desa terutama pasca Pandemi Covid 19," ujarnya.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat Amasrul yang mengapresiasi Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan nagari. Ia meminta penjabat Wali Nagari itu, memahami pelayanan di nagari sebagai pelayanan terdepan kepada masyarakat serta menjalin koordinasi dengan OPD tingkat kabupaten hingga tingkat provinsi. 

"Atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat kami mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Pemkab Pasbar yang sudah gigih memperjuangkan penataan 71 nagari. Perjuangan ini begitu rumit dan panjang prosesnya, jika pemerintah daerah tidak gigih, jika bupatinya tidak gigih maka tidak akan sebanyak ini," tangkas Amasrul 

Turut hadir Forkopimda, Anggota DPRD Sumbar Yunisra Syahiran, Staf Ahli, Asisten, Kepala OPD, Ketua TP.PKK Ny. Titi Hamsuardi, Ketua GOW Ny. Fitri Risnawanto, Ketua DWP Ny. Ayu Hendra, Camat, Bundo Kanduang, Kepala BPJS Cabang Simpang Empat, pendamping desa dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)