Mitra Rakyat

Tidak transparan karena disaat tim media menulusuri lokasi pekerjaan pada Rabu, 15 Maret 2023 waktu lalu. Tim media tidak menemukan keberadaan plang proyek sebagai bentuk transparansi informasi terhadap seluruh kegiatan tersebut.

Selain itu, tim juga tidak menemukan kehadiran Konsultan Pengawas dan tenaga ahli dari kontraktor pelaksana. Saat tim mencoba mengkonfirmasikan kepada salah satu pekerja terkait keberadaan dua pihak tersebut.

Pekerja itu menjawab tidak ada dan tidak tahu siapa tenaga ahli dan konsultan pengawasnya. Bahkan saat ditanya tim media kepada pekerja tersebut apa nama perusahaan yang mempekerjakannya, dia menjawab tidak tahu.

Dua Pejabat Satker PJN Wil I Sumbar "Bungkam", Pelaksanaan Proyek Rabat Beton Bahu Jalan Nasional Sarat KKN, Apakah dibongkar atau dibiarkan?

" Saya tidak tahu siap pengawas dan tenaga ahlinya. Dan saya disini hanya sebagai pekerja harian dan juga tidak tahu nama perusahaannya," demikian pekerja tersebut menjelaskan.

Kemudian, kandungan tanah yang sudah dipadatkan itu pun terlihat sisa bongkaran aspal dan bekas lempeng beton. Saat dikonfirmasi kepada PPK 1.1 Nasir terkait temuan media itu semua, Nasir sampai saat ini belum bisa menjelaskannya.

Begitu juga Masudi selaku Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, pimpinan langsung dari Nasir itu juga tidak bisa menjelaskan hal tersebut setelah dikonfirmasi.

Tetapi, Kepala BPJN Sumbar Tabrani waktu dikonfirmasi mengatakan, telah menginstruksikan PPK agar menghentikan sementara pekerjaan tersebut.

Namun, sepertinya intruksi Kabalai PJN Sumbar itu tidak diikuti oleh PPK dan Kepala Satker PJN Wil I Sumbar. Faktanya, pekerjaan terus dilanjutkan oleh kontraktor pelaksana.

Selanjutnya salah satu tim media menerima telpon dari seseorang bernama Reno Naldi pada Sabtu(18/3/2023). Reno mengaku sebagai kontraktor pelaksana pada pekerjaan tersebut.

Kemudian Reno mengatakan kalau pekerjaan rabat beton bahu jalan nasional itu ada plang proyeknya, dengan mengirimkan dokumentasi papan informasi tersebut.

Ternyata, proyek tersebut dikerjakan CV.Bangun Sarana Persada senilai Rp 4.350.618.000,- selama 120 hari kalender. Kemudian, PT.Eskapindo Matra KSO PT.Matra Jasa Manunggal dan PT.Indec Internusa menjadi konsultan supervisi.

Selanjutnya Reno menjelaskan kalau seluruh item pekerjaan yang dilakukannya sudah sesuai speks.

"Insya Allah pekerjaan sesuai spek. Karena kami menggunakan beton ready mix. Masalah plang proyek,  sebelum kami kerja, kami telah memasang plang proyek itu," terang Reno.

Katanya, mungkin media tidak melihat karena kami pekerjaan spot-spot, media bisa cek plang proyeknya di bawah fly over tol.

Selanjutnya Reno mengatakan, kalau keberadaan pengawas dan tenaga ahli, insya Allah ada dilapangan. "Catatan, pada pekerjaan ini, pelaksananya cuma satu(1),sebab kita hanya CV atau perusahaan kecil," jelas Reno.

"Masalah galian kita ikuti spek pak. Dan mengikuti kemiringan jalan. Kita pembuatan bahu jalan. Karena kami mengutamakan mutu, maka kami datangkan baby roller untuk pemadatan. Sementara, dikontrak dan spek nya tidak di perlukan pemadatan," imbuh Reno.

Terkait ada sisa bongkaran aspal dan beton dalam kandungan tanah yang sudah dipadatkan dan diselimuti plastik hitam. Kata Reno, mungkin itu untuk menghimpit plastik sementara.

Dijelaskannya, kami tidak ada mendatangkan bahan timbunan. Mungkin media melihat kebetulan ada dan kami selalu melakukan pemadatan sebelum pengecoran.

"Mungkin bisa perhatikan dengan pekerjaan bahu paket jalan lain, Insya Allah  kami akan jaga kwalitas sesuai spesifikasi teknis. Kami tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan dinas, Sebab paket ini paket E- Catalog. Yang akan menentukan masa depan perusahaan kami," tandasnya.

Terakhirnya, saat media menanyakan kepada Reno apakah ada instruksi dari PPK sesuai arahan Kabalai untuk melakukan penghentian pekerjaan sementara,terkait hal itu Reno tidak bisa menjelaskannya.

Temuan media dilokasi galian tanah yang akan menjadi rabat beton bahu jalan nasional hanya 8-9 cm, dan kontraktor mengatakan sudah sesuai spek, apakah benar demikian..?.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK1.1 Nasir juga Kepala Satker PJN Wil I Sumbar Masudi, dan media masih upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

"Sebab pangan ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah. Pangan tidak boleh kurang dan pangan harus terpenuhi, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor," ungkap Wabup Risnawanto saat menghadiri Panen Raya produksi tanaman padi sawah program ketahanan pangan dari Dana Desa Nagari Parit, Koto Balingka, Sabtu (18/03). 

Ia juga menambahkan bahwa banyak persoalan pertanian yang dihadapi di lapangan. Sehingga koordinasi penyuluh pertanian, wali nagari, camat hingga Pemda Pasbar memang sangat dibutuhkan. Karena pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah saat ini.

"Ketahanan pangan ini bukan masalah sepele. Kita harus memikirkan dengan matang persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh petani harus koordinasikan dengan penyuluh, nagari, camat dan OPD, sehingga ada jalan keluar dari persoalan tersebut," ujar Risnawanto.

Seperti persoalan benih, pupuk, dan air lanjutnya harus direncanakan dengan matang karena program pemerintah itu, harus terencana dan terukur.

"Makanya kelompok tani harus memaparkan apa yang menjadi kebutuhanya, sehingga bisa kita ajukan dan kita susun. Karena program kerja itu mulai dari diajukan tahun ini, maka realisasi tahun depan, artinya semua terencana dan terukur," ucap Risnawanto.

Untuk itu, kata Risnawanto ke depan harus diagendakan rapat koordinasi dengan pertanian. Dikelompokkan sesuai wilayah, seperti wilayah utara ini ada beberapa kecamatan sehingga jelas persoalan pertanian ini dan ada solusinya. Di Koto Balingka sendiri luas area pertanian mencapai 220 ha. Ia meminta kepada petani untuk ikut asuransi, sehingga gagal panen pun masih bisa mendapatkan hasil. 

"Seperti hasil panen, jika saat ini di Nagari Parit 4,2 ton hasil panen satu ha, sementara di daerah lain sudah bisa 6 ton per ha. Makanya kita harus cari apa kelemahan. Apakah soal hama tikus, atau hama wereng dan kendala lainnya, sehingga hasil panen meningkat," ujar Risnawanto.

Sementara itu, Wali Nagari Parit Arif Budiman menjelaskan jika sebesar 20 persen dari ADD digunakan untuk ketahanan pangan. Apakah ketahanan pangan hewani maupun pangan nabati. 

"Binaan kita ada 10 ha area pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani Koto Laweh Karya dengan anggota tani 40 orang. Ada juga kelompok wanita tani cempaka," jelasnya.

Turut hadir pada Panen Raya tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, camat dan wali nagari setempat, penyuluh pertanian dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

Terindikasi rekanan bersama-sama pihak terkait lain secara sengaja bekerja tidak transparan terhadap anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya rekanan diduga kuat bekerja tidak sesuai spek teknis yang ditentukan.

Ada sisa bongkar aspal dan kepingan beton yang sudah dipadatkan diselimuti plastik hitam untuk rabat beton bahu jalan 

Juga terkait kinerja tenaga ahli serta konsultan pengawas yang juga dibayar oleh uang negara. Karena, disaat kontraktor melakukan kegiatan, kinerja yang profesional pihak dimaksud patut dipertanyakan, sebab tentu sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu pekerjaan.

Pekerjaan Bahu Jalan BPJN Sumbar Diduga Tidak Sesuai Speks dan Tanpa Pengawasan

"Kalau pelaksanaan proyek negara yang ditangani PPK 1.1, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil 1(PJN Wil I Sumbar) patut dicurigai, karena sarat KKN," kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah pada Jum'at (17/3/2023) via telepon.

Sutan Hendy sebagai pengamat pembangunan mengatakan demikian, sebab menurutnya pekerjaan bahu jalan nasional dengan rabat beton itu diduga kuat tidak sesuai speks teknis dan labrak aturan.

Sebab, dengan tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya terhadap pelaksanaan proyek tersebut, Sutan Hendy menilai sudah suatu pelanggaran terhadap aturan yang dituangkan dalam undang-undang dan lainnya.

Pria lulusan ilmu arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan lagi, selain tidak transparan, ada beberapa hal lain secara speks dan teknisnya pelaksanaan proyek negara itu patut dicurigai terindikasi KKN.

Secara spek teknis dijelaskannya, untuk ketebalan rabat beton pada bahu jalan nasional seyogyanya 12-15cm. Sementara saat media melakukan pengukuran terhadap kedalaman galian pada Rabu, 15 Maret 2023 lalu,  untuk ketebalan rabat beton itu ditemukan maksimalnya hanya 8cm.

Ketebalan rabat beton diduga tidak sesuai spesifikasi 

"Diduga, rekanan tidak melakukan penggalian pada bahu jalan itu kalau menurut aturan kurang lebih sedalam 30-50cm. Yang kemudian galian tersebut diisi kembali dengan tanah urug pilihan dan selanjutnya dipadatkan mengunakan alat pemadat yang sesuai," ujarnya.

Parahnya, media juga menemukan sisa bongkaran aspal dan kepingan beton lama yang sudah dipadatkan dan diselimuti plastik hitam yang kemudian dicor menjadi rabat beton, ungkap Sutan.

Ditambahkannya, apalagi saat dilapangan waktu media melakukan pengukuran, tidak ada kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas.

Sebab, saat ditanya media kepada salah satu pekerja terhadap kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas tersebut, pekerja itu pun mengatakan tidak ada dan tidak tahu, imbuhnya.

Bahkan, pekerja itu pun mengaku tidak tahu nama perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai buruh harian untuk pembuatan rabat beton bahu jalan itu.

Parahnya, dua pejabat di Satker PJN Wil I Sumbar saat dikonfirmasi media ini terkesan bungkam,tidak mau menjelaskannya ke publik.

" Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi dan PPK 1.1 Nasir, saat dikonfirmasi media diduga lebih memilih untuk diam alias "bungkam", tandasnya.

Tentu seluruh hal yang demikian akan menumpuk dugaan publik kalau pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional (rabat beton) sarat KKN dan rugikan uang negara, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar terkait pekerjaan tersebut via telepon. Tabrani mengatakan sudah intruksikan PPK untuk menghentikan pekerjaan.

"Kita sudah intruksikan kepada PPK untuk hentikan pekerjaan pengecoran dijalan nasional tersebut," katanya Singkat.

Tetapi terkait pekerjaan yang sudah dilakukan diduga tidak sesuai spesifikasi apakah dibongkar atau dibiarkan, Tabrani tidak bisa menjelaskannya.

Sampai berita ditayangkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK 1.1 Nasir, dan pihak lain dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Wabup Risnawanto didampingi Kasat Pol PP dan Damkar Hendri Wijaya, Camat Ranah Batahan Halman dan stakeholder terkait lainnya dan pada kesempatan itu juga memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid tersebut.

Risnawanto mengungkapkan jika saat ini masyarakat memiliki semangat yang tinggi dalam membangun masjid dan berharap masjid lebih bagus dari tempat tinggal sendiri. Ia juga menyatakan bahwa Pemda Pasbar siap bersama masyarakat untuk membangun masjid, baik melalui bantuan Pemda yang tidak mengikat ataupun bantuan dari CSR perusahaan.

"Pemda Pasbar siap bersama masyarakat untuk membangun masjid. Apakah melalui bantuan Pemda yang tidak mengikat ataupun bantuan dari CSR perusahaan. Pembangunan masjid ini harus terus dilanjutkan. Walaupun dalam APBD tidak di anggarkan lagi. Namun, jangan patah semangat dalam membangun rumah ibadah," himbau Risnawanto.

Dalam kesempatan itu Risnawanto juga menjawab pertanyaan masyarakat tentang perhatian pemerintah terhadap pembangunan jalan serta tentang pemekaran nagari.

"Pembangunan jalan sudah direncanakan sejak tahun lalu. Tetapi terkendala teknis di anggaran perubahan sehingga tidak bisa dilaksanakan pembangunannya. Tahun ini juga akan dimasukkan lagi rencana pembangunan dengan anggaran Rp 750 juta," jelasnya.

Sementara terkait pemekaran nagari Risnawanto menjelaskan bahwa pemekaran nagari saat ini sudah defenitif dan Pj Wali Nagari akan segera dilantik pada bulan depan  serta perangkat nagari juga akan dibentuk seperti Bamus, jorong hingga Kaur. 

"Pemekaran nagari saat ini sudah defenitif, bulan depan Pj Wali Nagari akan segera dilantik. Setelah itu perangkat nagari juga akan dibentuk seperti Bamus, jorong hingga Kaur. Sedangkan untuk administrasi kependudukan tentu akan berubah. KTP dan KK masyarakat akan diperbaharui sesuai dengan nagari yang sudah defenitif tersebut," katanya.

Risnawanto juga menghimbau Forkopimca untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik menjelang Ramadhan maupun menjelang lebaran. 

Sementara itu, panitia pembangunan masjid Sukirman menjelaskan jika pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2021 hingga sekarang dengan total anggaran Rp 154 juta. Dukungan dari semua pihak dalam membangun menjadi tenaga dalam menyelesaikan pembangunan masjid tersebut.

"Kami tidak memiliki pengalaman dalam membangun. Namun dengan tekad yang kuat kami akan menyelesaikan pembangunan masjid ini," katanya.(DDR)

Pasca perbaikan beberapa waktu lalu, saat ini sebanyak 60 titik jaringan SR (Sambungan Rumah) menuju ke rumah-rumah masyarakat Kampung Kamber RW 01 Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ini telah berfungsi kembali.

Terlihat, Kamis (16/03/2023), beberapa warga setempat tengah melakukan aktivitas kesehariannya, "Air tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, piring, dan lainnya.

Dengan telah berfungsinya kembali Sambungan Rumah pasca perbaikan, hal ini tentu tidak lepas dari peran aktif Dinas PRKPP Kota Padang sebagai pengelola kegiatan.

Gerak cepat yang dilakukan oleh Dinas PRKPP Kota Padang berseta pihak rekanan (Kontraktor Pelaksana dan Supervisi) ini sudah sepatutnya diberi apresiasi, tidak menunggu lama, penanganan atas gangguan/kerusakan lansung diperbaiki, dan saat ini Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II Telah  berfungsi sesuai perencanaan.

Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang yang membidangi kegiatan tersebut berpesan, "selamat menikmati air bersih serta kesejukkannya, dan mari kita jaga secara bersama-sama fasilitas yang telah dititipkan oleh pemerintah ini," ajak Novianti.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha), yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak). Yang mana CV. Bintang Konstruksi Utama merupakan kontraktor pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi. (deni**)

Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional oleh PPK 1.1 , Satker PJN Wil I Sumbar diduga tanpa pengawasan dan tanpa tenaga ahli, kuat dugaan terlaksana diluar speks teknis.

Dilokasi pekerjaan jalan nasional lubuk Alung, terpantau media ini pada Rabu (15/3/2023),  kedalaman galian untuk ketebalan beton bahu jalan disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Waktu media melakukan pengukuran terhadap kedalaman untuk ketebalan beton bahu jalan tersebut hanya berkisar kurang lebih 8-9 cm.

Kemudian, pada pekerjaan pemadatan diduga rekanan masih menggunakan sisa bongkaran aspal dan pecahan beton yang kemudian ditutup menggunakan plastik hitam. Selanjutnya media juga menemukan ada kejanggalan pada pemasangan plastik sebagai alas untuk coran beton yang diduga kurang lebar. 

Parahnya, saat dikonfirmasi kepada salah satu buruh atau pekerja tentang keberadaan tenaga ahli dan konsultan pengawas. Pekerja tersebut sambil melanjutkan pekerjaannya mengatakan tidak ada.

Bahkan, pekerja itu sendiri tidak mengetahui nama perusahaan tempat dia bekerja. Mirisnya, pekerja yang mengaku sebagai tenaga harian itu  tidak mengetahui speks kedalaman optimal untuk ketebalan beton bahu jalan.

Selain itu semua, media juga menemukan para pekerja di saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat pPelindung Kerja/Diri (APK/APD) yang tidak lengkap.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar dan pihak upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim)