Mitra Rakyat

"Sebab pangan ini adalah salah satu perhatian dari pemerintah. Pangan tidak boleh kurang dan pangan harus terpenuhi, sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari lintas sektor," ungkap Wabup Risnawanto saat menghadiri Panen Raya produksi tanaman padi sawah program ketahanan pangan dari Dana Desa Nagari Parit, Koto Balingka, Sabtu (18/03). 

Ia juga menambahkan bahwa banyak persoalan pertanian yang dihadapi di lapangan. Sehingga koordinasi penyuluh pertanian, wali nagari, camat hingga Pemda Pasbar memang sangat dibutuhkan. Karena pangan ini menjadi perhatian serius pemerintah saat ini.

"Ketahanan pangan ini bukan masalah sepele. Kita harus memikirkan dengan matang persoalan ini. Apa yang dihadapi oleh petani harus koordinasikan dengan penyuluh, nagari, camat dan OPD, sehingga ada jalan keluar dari persoalan tersebut," ujar Risnawanto.

Seperti persoalan benih, pupuk, dan air lanjutnya harus direncanakan dengan matang karena program pemerintah itu, harus terencana dan terukur.

"Makanya kelompok tani harus memaparkan apa yang menjadi kebutuhanya, sehingga bisa kita ajukan dan kita susun. Karena program kerja itu mulai dari diajukan tahun ini, maka realisasi tahun depan, artinya semua terencana dan terukur," ucap Risnawanto.

Untuk itu, kata Risnawanto ke depan harus diagendakan rapat koordinasi dengan pertanian. Dikelompokkan sesuai wilayah, seperti wilayah utara ini ada beberapa kecamatan sehingga jelas persoalan pertanian ini dan ada solusinya. Di Koto Balingka sendiri luas area pertanian mencapai 220 ha. Ia meminta kepada petani untuk ikut asuransi, sehingga gagal panen pun masih bisa mendapatkan hasil. 

"Seperti hasil panen, jika saat ini di Nagari Parit 4,2 ton hasil panen satu ha, sementara di daerah lain sudah bisa 6 ton per ha. Makanya kita harus cari apa kelemahan. Apakah soal hama tikus, atau hama wereng dan kendala lainnya, sehingga hasil panen meningkat," ujar Risnawanto.

Sementara itu, Wali Nagari Parit Arif Budiman menjelaskan jika sebesar 20 persen dari ADD digunakan untuk ketahanan pangan. Apakah ketahanan pangan hewani maupun pangan nabati. 

"Binaan kita ada 10 ha area pertanian yang dilakukan oleh kelompok tani Koto Laweh Karya dengan anggota tani 40 orang. Ada juga kelompok wanita tani cempaka," jelasnya.

Turut hadir pada Panen Raya tersebut Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pasaman Barat Doddy San Ismail, Kepala Dinas Perikanan Zulfi Agus, camat dan wali nagari setempat, penyuluh pertanian dan stakeholder terkait lainnya.(DDR)

Terindikasi rekanan bersama-sama pihak terkait lain secara sengaja bekerja tidak transparan terhadap anggaran. Kemudian dalam pelaksanaannya rekanan diduga kuat bekerja tidak sesuai spek teknis yang ditentukan.

Ada sisa bongkar aspal dan kepingan beton yang sudah dipadatkan diselimuti plastik hitam untuk rabat beton bahu jalan 

Juga terkait kinerja tenaga ahli serta konsultan pengawas yang juga dibayar oleh uang negara. Karena, disaat kontraktor melakukan kegiatan, kinerja yang profesional pihak dimaksud patut dipertanyakan, sebab tentu sangat berpengaruh terhadap hasil dan mutu pekerjaan.

Pekerjaan Bahu Jalan BPJN Sumbar Diduga Tidak Sesuai Speks dan Tanpa Pengawasan

"Kalau pelaksanaan proyek negara yang ditangani PPK 1.1, Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wil 1(PJN Wil I Sumbar) patut dicurigai, karena sarat KKN," kata Ir. Sutan Hendy Alamsyah pada Jum'at (17/3/2023) via telepon.

Sutan Hendy sebagai pengamat pembangunan mengatakan demikian, sebab menurutnya pekerjaan bahu jalan nasional dengan rabat beton itu diduga kuat tidak sesuai speks teknis dan labrak aturan.

Sebab, dengan tidak transparan terhadap anggaran dan informasi lainnya terhadap pelaksanaan proyek tersebut, Sutan Hendy menilai sudah suatu pelanggaran terhadap aturan yang dituangkan dalam undang-undang dan lainnya.

Pria lulusan ilmu arsitektur Universitas Indonesia (UI) itu menjelaskan lagi, selain tidak transparan, ada beberapa hal lain secara speks dan teknisnya pelaksanaan proyek negara itu patut dicurigai terindikasi KKN.

Secara spek teknis dijelaskannya, untuk ketebalan rabat beton pada bahu jalan nasional seyogyanya 12-15cm. Sementara saat media melakukan pengukuran terhadap kedalaman galian pada Rabu, 15 Maret 2023 lalu,  untuk ketebalan rabat beton itu ditemukan maksimalnya hanya 8cm.

Ketebalan rabat beton diduga tidak sesuai spesifikasi 

"Diduga, rekanan tidak melakukan penggalian pada bahu jalan itu kalau menurut aturan kurang lebih sedalam 30-50cm. Yang kemudian galian tersebut diisi kembali dengan tanah urug pilihan dan selanjutnya dipadatkan mengunakan alat pemadat yang sesuai," ujarnya.

Parahnya, media juga menemukan sisa bongkaran aspal dan kepingan beton lama yang sudah dipadatkan dan diselimuti plastik hitam yang kemudian dicor menjadi rabat beton, ungkap Sutan.

Ditambahkannya, apalagi saat dilapangan waktu media melakukan pengukuran, tidak ada kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas.

Sebab, saat ditanya media kepada salah satu pekerja terhadap kehadiran tenaga ahli dan konsultan pengawas tersebut, pekerja itu pun mengatakan tidak ada dan tidak tahu, imbuhnya.

Bahkan, pekerja itu pun mengaku tidak tahu nama perusahaan yang mempekerjakan mereka sebagai buruh harian untuk pembuatan rabat beton bahu jalan itu.

Parahnya, dua pejabat di Satker PJN Wil I Sumbar saat dikonfirmasi media ini terkesan bungkam,tidak mau menjelaskannya ke publik.

" Kepala Satker PJN Wil I Sumbar, Masudi dan PPK 1.1 Nasir, saat dikonfirmasi media diduga lebih memilih untuk diam alias "bungkam", tandasnya.

Tentu seluruh hal yang demikian akan menumpuk dugaan publik kalau pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional (rabat beton) sarat KKN dan rugikan uang negara, pungkasnya.

Saat dikonfirmasi kepada Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar terkait pekerjaan tersebut via telepon. Tabrani mengatakan sudah intruksikan PPK untuk menghentikan pekerjaan.

"Kita sudah intruksikan kepada PPK untuk hentikan pekerjaan pengecoran dijalan nasional tersebut," katanya Singkat.

Tetapi terkait pekerjaan yang sudah dilakukan diduga tidak sesuai spesifikasi apakah dibongkar atau dibiarkan, Tabrani tidak bisa menjelaskannya.

Sampai berita ditayangkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari PPK 1.1 Nasir, dan pihak lain dan upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(cr/tim)

Wabup Risnawanto didampingi Kasat Pol PP dan Damkar Hendri Wijaya, Camat Ranah Batahan Halman dan stakeholder terkait lainnya dan pada kesempatan itu juga memberikan sumbangan untuk pembangunan masjid tersebut.

Risnawanto mengungkapkan jika saat ini masyarakat memiliki semangat yang tinggi dalam membangun masjid dan berharap masjid lebih bagus dari tempat tinggal sendiri. Ia juga menyatakan bahwa Pemda Pasbar siap bersama masyarakat untuk membangun masjid, baik melalui bantuan Pemda yang tidak mengikat ataupun bantuan dari CSR perusahaan.

"Pemda Pasbar siap bersama masyarakat untuk membangun masjid. Apakah melalui bantuan Pemda yang tidak mengikat ataupun bantuan dari CSR perusahaan. Pembangunan masjid ini harus terus dilanjutkan. Walaupun dalam APBD tidak di anggarkan lagi. Namun, jangan patah semangat dalam membangun rumah ibadah," himbau Risnawanto.

Dalam kesempatan itu Risnawanto juga menjawab pertanyaan masyarakat tentang perhatian pemerintah terhadap pembangunan jalan serta tentang pemekaran nagari.

"Pembangunan jalan sudah direncanakan sejak tahun lalu. Tetapi terkendala teknis di anggaran perubahan sehingga tidak bisa dilaksanakan pembangunannya. Tahun ini juga akan dimasukkan lagi rencana pembangunan dengan anggaran Rp 750 juta," jelasnya.

Sementara terkait pemekaran nagari Risnawanto menjelaskan bahwa pemekaran nagari saat ini sudah defenitif dan Pj Wali Nagari akan segera dilantik pada bulan depan  serta perangkat nagari juga akan dibentuk seperti Bamus, jorong hingga Kaur. 

"Pemekaran nagari saat ini sudah defenitif, bulan depan Pj Wali Nagari akan segera dilantik. Setelah itu perangkat nagari juga akan dibentuk seperti Bamus, jorong hingga Kaur. Sedangkan untuk administrasi kependudukan tentu akan berubah. KTP dan KK masyarakat akan diperbaharui sesuai dengan nagari yang sudah defenitif tersebut," katanya.

Risnawanto juga menghimbau Forkopimca untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) baik menjelang Ramadhan maupun menjelang lebaran. 

Sementara itu, panitia pembangunan masjid Sukirman menjelaskan jika pembangunan sudah dimulai sejak tahun 2021 hingga sekarang dengan total anggaran Rp 154 juta. Dukungan dari semua pihak dalam membangun menjadi tenaga dalam menyelesaikan pembangunan masjid tersebut.

"Kami tidak memiliki pengalaman dalam membangun. Namun dengan tekad yang kuat kami akan menyelesaikan pembangunan masjid ini," katanya.(DDR)

Pasca perbaikan beberapa waktu lalu, saat ini sebanyak 60 titik jaringan SR (Sambungan Rumah) menuju ke rumah-rumah masyarakat Kampung Kamber RW 01 Sungai Sapih Kecamatan Kuranji Kota Padang ini telah berfungsi kembali.

Terlihat, Kamis (16/03/2023), beberapa warga setempat tengah melakukan aktivitas kesehariannya, "Air tersebut telah dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci pakaian, piring, dan lainnya.

Dengan telah berfungsinya kembali Sambungan Rumah pasca perbaikan, hal ini tentu tidak lepas dari peran aktif Dinas PRKPP Kota Padang sebagai pengelola kegiatan.

Gerak cepat yang dilakukan oleh Dinas PRKPP Kota Padang berseta pihak rekanan (Kontraktor Pelaksana dan Supervisi) ini sudah sepatutnya diberi apresiasi, tidak menunggu lama, penanganan atas gangguan/kerusakan lansung diperbaiki, dan saat ini Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II Telah  berfungsi sesuai perencanaan.

Novianti, Kabid Dinas PRKPP Kota Padang yang membidangi kegiatan tersebut berpesan, "selamat menikmati air bersih serta kesejukkannya, dan mari kita jaga secara bersama-sama fasilitas yang telah dititipkan oleh pemerintah ini," ajak Novianti.

Sebagaimana diketahui, Instalasi Jaringan Distribusi Air Minum (SR) DAK Paket II ini masuk dalam kegiatan peningkatan kualitas kawasan pemukiman kumuh (luas dibawah 10 Ha), yang didukung oleh anggaran Dana Alokasi Khusus TA 2022 sebesar Rp. 860.742.413,751 (terkontrak). Yang mana CV. Bintang Konstruksi Utama merupakan kontraktor pelaksana dalam kegiatan tersebut, dan CV. Parama Engineering Consultan selaku Supervisi. (deni**)

Pasalnya, pelaksanaan pekerjaan pelebaran bahu jalan nasional oleh PPK 1.1 , Satker PJN Wil I Sumbar diduga tanpa pengawasan dan tanpa tenaga ahli, kuat dugaan terlaksana diluar speks teknis.

Dilokasi pekerjaan jalan nasional lubuk Alung, terpantau media ini pada Rabu (15/3/2023),  kedalaman galian untuk ketebalan beton bahu jalan disinyalir tidak sesuai spesifikasi. Waktu media melakukan pengukuran terhadap kedalaman untuk ketebalan beton bahu jalan tersebut hanya berkisar kurang lebih 8-9 cm.

Kemudian, pada pekerjaan pemadatan diduga rekanan masih menggunakan sisa bongkaran aspal dan pecahan beton yang kemudian ditutup menggunakan plastik hitam. Selanjutnya media juga menemukan ada kejanggalan pada pemasangan plastik sebagai alas untuk coran beton yang diduga kurang lebar. 

Parahnya, saat dikonfirmasi kepada salah satu buruh atau pekerja tentang keberadaan tenaga ahli dan konsultan pengawas. Pekerja tersebut sambil melanjutkan pekerjaannya mengatakan tidak ada.

Bahkan, pekerja itu sendiri tidak mengetahui nama perusahaan tempat dia bekerja. Mirisnya, pekerja yang mengaku sebagai tenaga harian itu  tidak mengetahui speks kedalaman optimal untuk ketebalan beton bahu jalan.

Selain itu semua, media juga menemukan para pekerja di saat melakukan kegiatan tidak menggunakan Alat pPelindung Kerja/Diri (APK/APD) yang tidak lengkap.

Hingga berita diterbitkan media masih menunggu jawaban konfirmasi dari Tabrani selaku Kepala BPJN Sumbar dan pihak upaya konfirmasi pihak-pihak terkait lainnya.(tim)

Muslim Hasigian yang mewakili masyarakat Bukit Intan Sikabau mengakui bahwa mediasi yang di laksanakan di Polres Pasbar kurang lebih 3  jam tersebut tidak ada nya keputusan dan titik terangnya.

Muslim mengatakan bahwa dirinya bersama ratusan masyarakat akan tetap melakukan panen di atas lahan 800 hektare dimana diantara nya seluas 300 Ha sudah mereka menangkan dan telah memiliki keputusan pengadilan.

Ia juga menambahkan lahan seluas 800 Ha yang disebut sebagai plasma masyarakat itu saat ini justru diduduki dan dikawal oleh Satu (1) Regu pasukan Brimob Polda Sumbar.

"Selama 20 tahun lahan plasma kami digarap oleh PT BPP dan kami tidak kebagian hasil, ini adalah kezdaliman. Dasar kami adalah SK bupati atas kepemilikan plasma tersebut, dan putusan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada 25 Januari 2023 lalu agar PT BPP menyerahkan lahan kepada masyarakat seluas 300 Ha," sebut Muslim.

Dia bersama ratusan masyarakat mengaku tak akan mundur setapakpun dan apapun yang terjadi untuk menguasi lahan  plasma masyarakat tersebut.

"Kalau PT BPP mengklaim itu HGU mereka mana batas yang dibuat, berarti BPP telah menjarah plasma kami yang membuat kami menderita selama 20 tahun," kata Muslim.

Penasehat hukum Keltan Bukit Intan Sikabau Abdul Hamid, SH., juga mengakui mediasi sekitar 3 jam belum membuahkan hasil. 

Menurut Abdul Hamid putusan Pengadilan Negeri tahap pertama  dalam perkara perdata tertanggal 25 Februari 2023 gugatan kliennya sebagian dikabulkan majelis hakim. Oleh karenanya kami  meminta PT BPP agar menyerahkan lahan seluas 300 hektar kepada masyarakat Bukit Intan Sikabau.

Dalam kesempatan itu juga Hamid selaku kuasa hukum berharap kepada penyidik Polres Pasaman Barat perihal mobil truk masyarakat yang ditahan polisi agar dikembalikan kepada masyarakat.

Sementara itu Legal Humas PT Bakrie Pasaman Plantation,  Boby Endey juga mengakui  mediasi antara masyarakat dengan PT BPP belum ada penyelesaian.

Dia menyebut secara yuridis  lahan yang digugat masyarakat adalah berada dalam Hak Guna Usaha (HGU)  PT BPP, dan perusahan berhak atas lahan sawit itu.

"Soal gugatan perdata dari masyarakat belum inkracht Van Gewijsde (belum berkekuatan hukum tetap) masih banyak tahap upaya hukum yang harus  dilalui", ujar Boby.

"Jika pun masyarakat yang menang bukan masyarakat atau kelompok tani yang mengeksekusinya akan tetapi harus pengadilan, jadi kita minta  masyarakat agar menahan diri dulu sampai putusannya inkracht," tambahnya.

Dalam mediasi  itu, imbuh Boby, pihak perusahaan telah menawarkan agar lahan 300 hektar itu, tetap dikelola  dan dipanen oleh PT BPP, hasilnya diserahkan kepada masyarakat, tetapi masyarakat menolaknya.

Menurut dia, lahan yang digugat yang berada di HGU PT BPP itu seluas 300 hektar bukan 800 hektar. "Saya tegaskan 300 hektar itu berada dalam HGU PT BPP," katanya. 

Dia menegaskan bahwa masyarakat yang meduduki lahan  selama setahun bukan berarti perusahaan mengakui plasma itu milik masyarakat, tetapi adalah kebijakkan perusahan menghindari konflik dengan masyarakat.

"Tetapi karena keseringan memanen sawit makanya kita laporkan pidananya  ke polisi," sebutnya.

Seperti diketahui bahwa mediasi tertutup untuk wartawan ini, berawal dari pengaduan Mustakim pada 5 Maret 2023 tentang dugaan tindak pidana pencurian buah kepala sawit di lahan HGU PT Bakrie Pasaman Plantations yang terjadi pada hari Minggu 5 Maret 2023 dan hari Selasa 7 Maret 2023 di Jorong Sikabau Kenagarian Parit Koto Balingka Pasaman Barat yang saat ini sedang ditangani Satreskrim Polres Pasbar.

Oleh karenanya Polres Pasaman Barat melalui Kasat Reskrim AKP Fahrel Haris mengundang kedua belah pihak untuk dimediasi guna mencari penyelesaian.

Sementara dihari yang sama ditempat yang berbeda kembali terjadi keributan antara masyarakat dengan Pihak Brimob selaku satuan pengamanan yang ditunjuk PT. BPP.

Keributan tersebut terjadi Jumat malam (10/03) saat buah sawit yang dipanen masyarakat hendak dijual ke salah satu peron di hadang dan ditangkap oleh Brimob bersenjata lengkap bersama Satpam PT.BPP.

Dalam kesempatan itu juga Muslim meminta agar Pasukan Brimob ditarik dari Lahan, karena keberadaan Brimob bersenjata lengkap tersebut seolah-olah telah melakukan intimidasi kepada masayarakat kelompok Tani.

"Kami meminta kepada Bapak Kapolri, Bapak Presiden, Bapak Panglima ABRI agar membantu kami, tolong tarik Pasukan Brimob yang ada dilahan Kami ini, Kami Bukan Teroris, Kami hanya memperjuangkan Hak kami yang telah dirampas oleh PT.BPP", Pinta Muslim.

"Sekali lagi kami mohon, tolong Tarik Pasukan Brimob dari lahan, jangan taku-takuti kami dengan senjata laras panjang tersebut, Kami Bukan Teroris", Ujar Muslim lagi. (DDR)